Arti Kemerdekaan bagi Penghayat

Pancasila yang ditahbiskan sebagai pegangan dasar negara, ruhnya mulai memudar dan tinggal nama; “Ketuhanan yang Maha Esa” hanya nyaring dimulut tapi bringas di lapangan. Ruhnya telah tercuri oleh fanatisme buta yang berujung pada intoleransi bahkan kekerasan atas nama Tuhan. Maka, apa sebenarnya arti kemerdekaan buat kaum penghayat?

—- Badrus Solikhin

Aliran kepercayaan merupakan salah komunitas masyarakat yang mempunyai cara pandang tersendiri dalam menghayati sifat-sifat Tuhan menurut kepercayaan mereka. Dalam beberapa dekade ini, dunia maya ramai oleh berita mengenai aliran kepercayaan yang menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara, meski kadang perjuangan mereka tak selalu membuahkan hasil.

Salah satu contohnya adalah salah satu aliran kepercayaan yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Hari-hari mereka dihiasi diskriminasi oleh masyarakat setempat. Mirisnya lagi, kegiatan mereka dilarang, ditolak dan diperkusi bahkan oleh aparatur negara. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan kepercayaan yang telah lama mereka anut.

Banyak orang belum kenal Sunda Wiwitan, termasuk peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air Indonesia. Bagi pemeluk Sunda Wiwitan, ajaran leluhur sunda menuntun kesadaran spiritual mereka pada kekuatan energi semesta di luar diri mereka. “Ajaran ini membuat mereka sadar pada hukum kepastian-Nya, teguh pada janji menjaga cara ciri manusia dan karakter ciri bangsa,” ungkap Pangeran Djati Kusuma, salah seorang tokoh Sunda Wiwitan.

Di Indonesia sendiri, keadilan seperti barang langka, apalagi bagi kaum minoritas yang tak punya kuasa untuk menikmati hak-hak sipil mereka. Toleransi, rasa aman, dan kesejahteraan bak barang mewah bagi mereka.

Sunda Wiwitan, aliran yang telah lama berkembang di Kuningan, Jawa Barat ini, merasakan bagaimana gerak-gerik mereka dipersulit oleh sesama warga, betapapun mereka berusaha hidup berdampingan dengan agama lain.

Baca juga:   Menghidupi Tradisi, Menyemai Toleransi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur yang harus diikuti sesuai kebijakan pemerintah. Persoalan ini sering memicu tindakan diskriminatif. Contohnya pensegelan yang dilakukan oleh Pemda setempat terhadap tempat ibadah Sunda Wiwitan tidak ber-IMB.

Sebagai warga negara yang baik, kaum Sunda Wiwitan pun mengikuti prosedur yang harus dijalankan sesui dengan keinginan aparat. Tak selang lama dari surat teguran yang diterima pada 29 Juni 2020, Sunda Wiwitan mengurus pengajuan IMB kepada dinas PMPTSP pada 1 Juli 2020.

Yang mencengangkan bagi saya adalah bangunan yang merupakan tempat keramat hendak dibongkar hanya karena tak memiliki IMB. Padahal, berapa banyak tempat ibadah agama lain di negeri ini yang tidak atau belum punya izin serupa, tapi tetap kokoh berdiri hanya karena mereka miliki kaum mayoritas; tak ada pensegelan apalagi ancaman pembongkaran. Sunda Wiwitan, sebagai kelompok minoritas, memang tak punya kuasa untuk membendung pensegelan itu.  

Meski mereka mengikuti kemauan aparat untuk segera mengajukan IMB kepada pemerintah setempat, diskriminasi tidak serta merta berhenti. Alih-alih mendapat kabar baik untuk melanjutkan kegiatan sembahyang dengan aman dan lancar, mereka kembali mendapatkan teguran terkait bangunan mereka dirikan.

Diskriminasi yang dialami masyarakat akur Sunda Wiwitan tidak hanya soal IMB saja. Anak-anak mereka pun juga mengalami nasib serupa. Anak yang masih berusia lima tahun kerap mendapat hinaan dan kucilan dari teman-temannya. Bahkan, gurunya sendiri—sosok yang seharusnya mengayomi dan melindungi—tanpa ragu menghardiknya sebagai ‘kafir’ karena tak menganut agama yang sama seperti teman-temanya yang lain. Si anak penghayat itupun terpaksa mengikuti pelajaran agama meski tak sesuai dengan hati nuraninya.

Perjuangan para penganut aliran kepercayaan tidak sampai sini. Mereka juga mencari keadilan agar identitas mereka dapat dicantumkan di KTP mereka kolom agama. Untunglah, setelah bertahun-tahun membentur tembok tebal kegagalan, perjuangan mereka—dan juga kelompok penghayat yang lain—menemukan secercah harapan bersama dikabulkannya judicial review oleh MK mengenai pencantuman identitas penghayat di kolom KTP. Meski belum jelas betul bagaimana pelaksanaannya di lapangan, putusan ini tentu saja bak oase di gurun pasir bagi kaum penghayat.  

Baca juga:   Aroma Toleransi di Seporsi Nasi Lawar

Meski harus menghadapi segudang diskriminasi dari kelompok mayoritas, masyarakat Sunda wiwitan berusaha tetap memegang teguh ajaran leluhur mereka: hidup toleran dengan agama lain. Mereka berusaha menghindari perseteruan dengan kaum mayoritas meskipun diskriminasi terus mengintai keseharian hidup mereka.

Memang, menegakkan keadilan di negara ini tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi lagi-lagi kaum minoritas selalu menjadi korban. Toleransi agama merupakan suatu hal yang harus dijaga. Keberagaman agama yang ada di Indonesia harus selalu diletakkan dalam konteks keadilan sebagaimana mestinya.  Sebagai warga negara yang berkedudukan di satu tempat bernama Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI), kaum penghayat juga berhak mendapatkan jaminan  kesejahteraan dan ketentraman dalam menjalankan kehidupan mereka, terlebih lagi kepercayaan yang mereka anut sebagai hak paling dasar mereka sebagai manusia. Setiap agama ataupun aliran kepercayaan seyogianya mengedepankan adab dan akhlak yang pasti menjadi bagian tak terpisahkan dalam ajaran mereka masing-masing.

Fanatisme berlebihan digadang-gadang sebagai salah satu tunggangan yang membuat kaum minioritas ini merasakan diskriminasi, apalagi sudah ada campur tangan kekuasaan; gerak semakin dipersulit seperti halnya yang dirasakan oleh penganut Sunda wiwitan.

Pancasila yang ditahbiskan sebagai pegangan dasar negara, ruhnya mulai memudar dan tinggal nama; “Ketuhanan yang Maha Esa” hanya nyaring dimulut tapi bringas di lapangan. Ruhnya telah tercuri oleh fanatisme buta yang berujung pada intoleransi bahkan kekerasan atas nama Tuhan. Maka, apa sebenarnya arti kemerdekaan buat kaum penghayat?  [MFR]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *