The Intellectual Seducer dan Pelecehan Seksual di Kampus

Para civitas akademika tak boleh berpangku tangan dan membiarkan kasus pelecehan seksual menjadi kanker yang mengubah kampus menjadi tempat angker. Bantu dan dampingi para korban, lebih dengarkan suara mereka ketimbang para intelektual yang lebih terlatih untuk membual.

—-Khoirul Anam

Hingga saat ini, pelecehan seksual di lingkungan kampus masih menjadi tema yang kurang mendapat perhatian serius. Para pelaku pelecehan masih kerap mendapat perlindungan dari sejumlah pihak yang terus menyangkal dan lebih mementingkan nama baik ketimbang nasib korban yang tercabik. Kampus semestinya memang menjadi tempat aman yang mampu membebaskan mahasiswa dari kekhawatiran akan masa depan, tetapi sayangnya, tempat yang sakral ini justru tidak benar-benar bisa lepas dari kasus pelecehan seksual.

LBH Yogyakarta dalam “Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan” menyebut pelecehan seksual di lingkungan kampus sebagai “rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak di dalamnya.” Salah satu sebabnya, pelecehan seksual di lingkungan kampus melibatkan faktor yang lebih dari sekadar pelampiasan birahi, tetapi juga –dan ini yang sangat menyebalkan—relasi kuasa antara pelaku dan korban pelecehan. Para pelaku kerap menggunakan posisinya yang lebih tinggi (seperti dosen) untuk membungkam suara korban (terutama mahasiswi). Karenanya tak heran, banyak kasus pelecehan yang tak terlaporkan. Di beberapa kasus, teror kerap dialami oleh korban ataupun pendamping agar kasus tak diungkapkan. Hal ini tentu menambah panjang catatan suram penanganan kekerasan seksual di dunia pendidikan.

The Intellectual Seducer

Dzeich dan Weiner (1990) menjelaskan ada banyak jenis kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, salah satunya –dan ini yang khas pada kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan—adalah the intellectual seducer, yakni penyalahgunaan kemampuan intelektual untuk mengelabuhi calon korban sebelum akhirnya dilecehkan. Modus yang umum digunakan adalah, para pelaku pelecehan menggunakan daya tarik intelektualnya untuk menjebak para korban. Mereka membangun jebakan dalam bentuk relasi kuasa yang tak akan mudah dihindari oleh para korban, akhirnya, setelah pelecehan terjadi, korban tetap lebih sering tak bisa lepas dari jeratan ini.

Pihak kampus juga cenderung memberi perlindungan dengan lebih memihak kepada aktor intelektual mereka; suara para intelektual ini lebih didengar kampus ketimbang jeritan para korban pelecehan. Hal ini tampak misalnya dalam penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus yang dilakukan oleh IM ketika dirinya masih menjadi mahasiswa di salah satu kampus keagamaan di Yogyakarta. Salah satu penyintas, sebagaimana dilaporkan Tirto dalam “Dugaan Kasus Kekerasan Seksual: Di Balik Citra Baik”, menyatakan, “Waktu kejadian, saya cuma mikir, pasti orang-orang lebih percaya dia walaupun dia cuma sekali bilang ‘tidak’ dan saya menceritakan kasus itu berkali-kali. Pikiran itu ada di kepala saya lama sekali,” ujarnya.

Laporan yang dikumpulkan oleh LBH Yogyakarta menyebut beberapa korban pelecehan adalah mantan fans pelaku karena yang bersangkutan sangat populer di kampus. Ia dikenal cukup berprestasi dan tampak saleh. Saat kasus ini diusut pun, IM masih kerap memamerkan aktivitas intelektualnya; ia diundang untuk mengisi berbagai kajian keagamaan dan sudah bergelar ustaz.

Maka pantas saja para korban merasa ragu untuk melaporkan kasus yang menimpanya; suara mereka tak akan didengar, mereka pun tak akan mendapat perlindungan. Bahkan bukan tak mungkin, para korban justru dirundung serangan balik dan stigma. “Halah, fitnah aja itu. Astgahfirullah” atau “Paling memang kamu yang menggoda, iya, kan?”

Payung Hukum

Catatan-catatan penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus menyebut banyak korban yang enggan melaporkan kasus yang menimpa mereka lantaran tak yakin kasus mereka mendapat penanganan yang semestinya. Hal ini diperparah dengan fakta banyaknya kampus yang tak memiliki aturan khusus mengenai penanganan pelecehan seksual. Kalaupun ada, aturan itu hanya sebatas panduan etik civitas akademik, bukan penanganan kasus yang pelik.

Jika kasus pelecehan seksual ini menimpa perempuan, aturan yang kerap digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, tetapi –sebagaimana namanya—undang-undang ini hanya ditujukan untuk perlindungan anak, yakni mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun, karenanya jika korban pelecehan seksual adalah mahasiswi yang berusia 18 tahun ke atas, mereka tak memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Mendikbudristek Nadiem Makarim yang sejak tahun lalu menyebut pelecehan seksual sebagai satu dari tiga dosa besar di dunia pendidikan –dua lainnya adalah intoleransi dan perundungan—, nyatanya belum juga menelurkan regulasi resmi yang mengatur soal pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya memberi keterangan bahwa pihaknya telah selesai melakukan harmonisasi beberapa peraturan yang nantinya akan diundangkan, salah satunya tentang pencegahan kekerasan seksual.

Sambil menunggu peraturan di atas diundang-undangkan, para civitas akademika tentu tak boleh berpangku tangan dan membiarkan kasus pelecehan seksual menjadi kanker yang mengubah kampus menjadi tempat angker. Bantu dan dampingi para korban, lebih dengarkan suara mereka ketimbang para intelektual yang lebih terlatih untuk membual. Kita semua tentu tak ingin kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi hanya berakhir di meja mediasi, tanpa ada sanksi yang berarti. Jika terus dibiarkan, pelaku pelecehan akan terus berkeliaran sementara korban harus menanggung trauma dan kehancuran, entah sampai kapan.[MFR]

HAM dalam Bingkai Fikih yang Berkeadilan, Humanis, dan Advokatif

A. Deskripsi

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, fikih menjadi salah satu rujukan bagi penyelesaian berbagai persoalan sosial-keagamaan di kalangan Muslim. Para perantara hukum (legal brokers)—mulai dari hakim di PA, penghulu dan penyuluh di KUA hingga tokoh agama di masjid dan musala—menjadikan fikih sebagai salah satu pijakan dalam memberikan putusan, fatwa, atau nasihat hukum. Di tengah realitas sosial-keagamaan yang bergerak dinamis dan memunculkan persoalan-persoalan hukum baru, para perantara hukum ini kerap dihadapkan pada hubungan ‘tak mesra’ antara fikih dan realitas kontemporer. Hukum-hukum fikih tradisional dianggap tak lagi bisa memberi jawaban yang memuaskan bagi problem keumatan kontemporer, termasuk dalam isu HAM.   

Perdebatan mengenai kompatibilitas antara HAM dan Islam (fikih) mewarnai diskursus baik di kalangan elit maupun awam. Kontestasi antara universalitas vs relativitas HAM memicu beragam respons, dari yang ‘konservatif’, ‘liberal’, hingga ‘pragmatis atau moderat’. Kubu pertama menolak HAM karena dianggap tidak sejalan dengan Islam, bahkan bagian dari ‘agenda’ Barat untuk menundukkan Islam. Kubu kedua menilai HAM sebagai upaya manusia modern untuk mengatasi persoalan kekinian; dengan demikian, konsep-konsep tradisional fikih sudah tidak memadai lagi sehingga perlu direkonstruksi ulang. Kubu ketiga mencari ‘jalan tengah’ dengan menerima HAM tanpa meninggalkan fikih; kubu ini memilih setia pada fikih tapi melakukan perubahan signifikan agar lebih selaras dengan HAM (Hudaeri, 2007).

Dari tiga respons di atas, corak ketiga lebih berterima di kalangan mayoritas Muslim Indonesia. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari berbagai pembaharuan hukum Islam yang digelorakan oleh sejumlah ahli fikih Indonesia, misalnya Hasby Ash-Shiddy, Hazairin, Sahal Mahfudz, atau Ali Yafie. Peraturan perundang-undangan (KHI, misalnya) terkait muslim di Indonesia, seperti pembatasan poligami, pelarangan hak ijbar wali, penetapan batas usia nikah, juga mencerminkan corak respons ini. Meskipun tidak seratus persen mengadopsi ketentuan HAM internasional, upaya ini setidaknya memberikan ‘angin segar’ bagi pemberlakuan hukum-hukum fikih yang semakin dekat pada prinsip-prinsip universal HAM, terlepas dengan segala pro dan kontra yang ada.   

‘Harmonisasi’ antara fikih dan prinsip-prinsip HAM tidak dilihat dari sudut pandang mana yang lebih autoritatif, mana yang harus tunduk, apalagi sebagai upaya membenturkan keduanya. Sebaliknya, inisiatif ini diletakkan dalam konteks penegakan hak-hak asasi manusia melalui pembaharuan yang tetap bertumpu pada konsep-konsep fikih konvensional (indoctrinal reform) yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan kebanyakan muslim di Indonesia. Melalui upaya ini, diharapkan hak-hak asasi manusia bisa lebih berterima melalui bahasa-bahasa yang sudah diakrabi dan dipahami oleh masyarakat awam. Bagaimanapun, seperti kata Jasser Auda, yang terpenting dari wacana kompatibilitas HAM dan fikih adalah kesejahteraan atau terpenuhinya hajat hidup masyarakat, bukan soal apakah keduanya selaras atau tidak.

Program ini merupakan bagian dari kerja sama SPs. UIN Sunan Kalijaga – Norwegian Center for Human Rigths (UNHCR), Oslo Coalition, Norwegia yang sudah berlangsung sejak 2013. Program ini berfokus pada adukasi publik, khususnya penghulu/penyuluh KUA, tentang pentingnya pembelaan dan penegakan hak-hak masyarakat rentan dalam isu-isu seperti hak-hak minoritas, keberagamaan, gender, dan isu-isu keluarga. Inisiatif ini berawal dari desakan akan pentingnya para penghulu/penyuluh di KUA maupun hakim PA memiliki bacaan praktis tentang nilai-nilai HAM yang digali dari khazanah fikih klasik. Diharapkan bacaan ini bisa memperkuat peran mereka dalam memberikan solusi hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan advokatif.  

B. Subtema Tulisan

Kami mengundang akademisi, praktisi, dan publik secara luas untuk turut berkontribusi pada buku dengan mengirimkan tulisan-tulisan terbaik tentang isu-isu HAM dan fikih yang terkait langsung dengan problem sosial-keagamaan di tengah masyarakat, khususnya dalam lingkup KUA. Topik tulisan mencakup:

  1. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB);
  2. Hak-hak kaum minoritas
  3. Hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan seksual;
  4. Penegakan dan perlindungan hak anak;
  5. Pernikahan dan perceraian;
  6. Moderasi beragama dan radikalisme agama
  7. Topik-topik lain yang terkait.

C. Ketentuan Tulisan

  1. Hasil penelitian lapangan; studi literatur; studi dokumen atau yurisprudensi putusan hakim PA.
  2. Belum pernah diterbitkan baik dalam bentuk artikel jurnal atau buku;
  3. Memiliki kesesuaian dengan isu-isu spesifik dan praktis sesuai tema yang ditentukan;
  4. Mencerminkan perspektif HAM dan fikih klasik;
  5. Memiliki kesesuaian dengan sasaran pembaca: penyuluh/penghulu KUA, hakim di PA, dan publik umum;
  6. Dikemas dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, lugas, mudah dipahami, argumentatif, sesuai dengan tema yang ditentukan, dan bebas dari unsur plagiarisme;
  7. Berkisar 7.000-10.000 kata; Time-New Roman 12pt; spasi 1,5; disertai catatan kaki dan daftar pustaka.

D. Jadwal dan Seleksi

  1. Pengiriman abstrak: 01 sd. 15 September 2021
  2. Seleksi dan penentuan abstrak terpilih: 16-20 September 2021
  3. Penulisan dan penyerahan naskah utuh:  30 Oktober 2021

E. Hak dan Kewajiban Penulis

  1. Mendapatkan honorarium baik sebagai penulis maupun keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan program;
  2. Mendapatkan buku terbitan ber-ISBN baik dalam bentuk hardcopy (10 ekslempar) dan softcopy;
  3. Bersedia mengikuti FGD terkait penulisan dan terlibat dalam rangkaian kegiatan program baik sebagai peserta maupun nara sumber;
  4. Bersedia merevisi naskah tulisan sesuai masukan dari tim editor.

F. Pengiriman Abstrak

Abstrak dikirim melalui alamat email: melalui maufur@iainkediri.ac.id dengan cc: nina.noor@uin-suka.ac.id.

G. Nara Hubung

  1. Maufur                 WA: 0857-1579-4385
  2. Nina M. Noor       WA: 0813-2576-5410