Laskar Pengung

Tak dulu tak sekarang, karakteristik radikalisme memang menunjukkan cacat logika yang akut

—Heru Harjo Utomo

Dalam khazanah budaya Jawa, orang radikal cukup disebut sebagai “pengung.” Setidaknya, hal itu terekam dalam Serat Wedhatama yang mengawali kupasan sufistiknya dengan pemblejetan karakteristik radikalisme yang saat serat itu ditulis sudah mewabah di Jawa. Secara harfiah, “pengung” bermakna “goblok.” Orang dikategorikan sebagai “goblok” adalah ketika otaknya memang tak pernah dipakai. Jadi, radikalisme, dalam hal ini, memang identik dengan satwa yang bertindak semata karena menuruti insting (Ma-Hyang: Melibatkan yang Silam Pada yang Mendatang, Heru Harjo Hutomo, CV. Kekata Group, Surakarta, 2020).

Tak dulu tak sekarang, karakteristik radikalisme memang menunjukkan cacat logika yang akut (Agama Sipil dan Sesat Pikir “NKRI Bersyariah”, Heru Harjo Hutomo, https://geotimes.id). Yang terkini, “laskar pengung” tersebut kembali memamerkan kegoblokan akutnya dengan tudung isu Palestina yang menurut mereka dapat diselesaikan dengan jihad dan khilafah. Siapa pun pasti terkekeh dan barangkali cukup berucap sinis seperti Kyai Semar ke Bathari Durga dan para bajingannya, “Wis wani wirang?”

Sebagaimana yang kita tahu, khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang menolak nasionalisme dan demokrasi. Sedangkan permasalahan mendasar Palestina adalah keinginan untuk mutlak diakui sebagai sebuah negara dan bangsa dengan batas-batasnya yang jelas. Karena itu, jelas isu-isu seperti ini memang permainan dari “laskar pengung” yang di Indonesia memang sudah berunjuk gigi dalam hal kegoblokan sejak 2014 (Politik Penyingkapan, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id).

Sebagaimana pula yang sudah banyak terjadi sejak 2014, “laskar pengung” semacam ini hanya akan menjelma opera sabun belaka. Mau bertingkah seperti apapun, mulai dari isu-isu yang berbingkai agama maupun politik praktis, pilkada dan pilpres, hasilnya tetap tak berubah karena struktur dan pola pergerakannya juga tak berubah: kegoblokan yang akut. Kita tak pernah tahu keseharian orang-orang seperti itu kecuali di media-media sosial. Di balik kesalehannya yang berapi-api, kehidupan mereka sebenarnya sangat bertolak-belakang (Hikayat Binatang Beragama, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.net). Ketika tak punya kawan atau tetangga, apa yang biasanya dilakukan orang untuk mengisi kesepiannya? Omong-besar yang tak masuk akal alias umuk dan mencari musuh.

Si pengung nora nglegewa
Sang sayarda denira cacariwis
Ngandhar-andhar angendhukur
Kandhane nora kaprah
Saya elok alangka longkanipun
Si wasis waskitha ngalah
Ngalingi marang si pinging

[Si goblok yang tak sadar
Semakin berkobar dalam berkoar
Sungguh liar kesasar
Segala ujarnya ambyar
Semakin menonjol ketololannya
Si pintar yang jeli mengalah
Menutupi kegoblokan si goblok]

Gerakan-gerakan radikal yang massif dalam hal umuk dan bikin kekisruhan sejak 2014 semacam ini sebenarnya sudah kandheg di Indonesia. Ibarat bajingan yang sudah dalam posisi terdodong, mereka tinggal menanti kesungguhan komitmen kita pada kebhinekaan, Pancasila, dan UUD 1945, dibiarkan bermasturbasi ria membikin kekisruhan atau dieksekusi. Demi kehidupan produktif para anak-cucu di masa mendatang, rasanya opsi terakhir memang sudah semestinya ditempuh. [MFR]

Corona dan Hantu Ta’un dalam Imajinasi Kultural Madura

Konon, hantu ta’un menghampiri rumah-rumah; mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama korbannya di malam buta. Orang-orang tua menasehati agar jangan sekali-kali menyahuti panggilan itu jika besoknya tak mau mati.

—- Achmad Bahrur Rozi

Saya tidak tahu persis kapan kisah ta’un ini bermula, sehingga sangat menakutkan bagi orang Madura. Yang jelas sejak berhembus isu tentang ta’un masyarakat di desa saya mulai resah. Sejak pengumuman kematian melalui toa di masjid-masjid semakin sering, ibu-ibu di desa saya mulai sibuk membuat ketupat dan serabi sejumlah anggota keluarganya.

Konon, ta’un menghampiri rumah mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama korbannya di malam buta. Orang-orang tua menasehati agar jangan sekali-kali menyahuti panggilan itu jika besoknya tak mau mati. Begitu konon cara kerja ta’un. Ini cerita yang berkembang di kampung dan desa saya. Mungkin saja di daerah lain ceritanya berbeda.

Ta’un (tha’un) sesungguhnya bahasa agama. Setidak-tidaknya termenologi tersebut telah diabadikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dala kitab Badzlul Maun Fi Fadhlil Thaun. Kitab ini membahas tentang wabah penyakit, termasuk wabah ta’un di dalamnya.

Pembahasan Ibnu Hajar perihal wabah dan ta’un sesungguhnya dalam konteks yang sangat saintifik. Dia mendasarkan analisisnya pada pendapat para ulama ahli bahasa maupun kedokteran, semisal al-Khalil (pengarang kitab An-Nihayah), Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Abul Walid al-Baji, al-Mutawalli, al-Ghazali, dan Ibnu Sina.

Menurutnya, ta’un itu lebih khusus ketimbang wabah. Ta’un adalah pandemi karena bisa menimpa dan menulari begitu banyak orang. Tak pandang jenis kelamin, usia, kebangsaan, atau agama dalam suatu wilayah atau bahkan meluas ke banyak wilayah. Sementara wabah merujuk pada penyakit menular itu sendiri. Intinya, setiap ta’un adalah wabah, tapi tidak sebaliknya.

Tetapi ta’un yang berkembang dalam imajinasi kultural orang Madura memiliki narasi yang, khas, unik, dan bernuansa magis. Dalam imajinasi saya, berdasarkan cerita-cerita orang tua yang diwariskan turun-temurun, ta’un tak ubahnya seperti mahluk pencabut nyawa yang bergentayangan di malam hari. Si korban lalu mati pagi harinya tanpa sebab dan penjelasan apapun, kecuali dimangsa ta’un itu sendiri.

Betapa melekatnya kisah ta’un versi lokal ini dalam benak dan imajinasi orang Madura; mereka bahkan tidak percaya jika angka kematian yang meningkat tidak wajar akhir-kahir ini adalah akibat tertular Cobid-19. Mereka hanya percaya ta’un, lebih-lebih ketika kabar tentang ta’un itu disampaikan oleh ulama dan kiai berpengaruh.

Ini menjadi satu indikasi bahwa dalam masyarakat Madura kesenjangan antara bahasa agama dan bahasa sains masih sangat tinggi; tidak hanya di kalangan awam tetapi juga berlaku di kalangan elit, kaum kiai dan agamawan. Kegagalan menerjemahkan bahasa agama ke dalam bahasa sains sedikit banyak berdampak pada kegagalan upaya pembatasan yang diprogramkan pemerintah sejak pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini.

Meskipun tidak menafikan faktor lain seperti ketidaksukaan terhadap penguasa/pemerintah, luka politik yang begitu mendalam pascapilpres yang lalu bisa juga berperan. Residu politik pilpres tersebut mengemuka dalam bentuk perdebatan panas antara kelompok pendukung kebijakan pemerintah dan kelompok anti-Covid di media sosial dan WAG.

Yang jelas, hingga detik ini masyarakat terbelah; mereka yang mendukung dan mau mematuhi prokes dan mereka yang menolak dengan penuh kecurigaan plus tuduhan-tuduhan yang bernuansa konspiratif. Kesulitan pemerintah, khususnya di Madura, untuk meyakinkan masyarakat, bukan tidak mungkin karena keberadaan kelompok yang kedua ini tidak sedikit atau bahkan mungkin lebih banyak dari kelompok pertama.

Ironisnya, kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali oleh masyarakat Madura lebih dimaknai sebagai agenda pembatasan akses ekonomi dan pemiskinan daripada ikhtiyar membatasi penularan virus Covid-19. Padahal tidak sedikit kiai dan ulama yang menjadi panutan mereka yang menjadi korban keganasan covid.

Tingginya intensitas kiai-kiai di Madura dalam berinteraksi dengan masyarakat luas memungkinkan kiai dan pimpinan pondok pesantren menjadi mangsa empuk Covid-19. Sayangnya, kiai-kiai di Madura sampai detik ini belum satu suara, beberapa bahkan ada yang menjadi kompor dan provokator agar masyarakat anti virus corona.

Masyarakat menjadi bingung karena kiai dan ulama sebagai tokoh panutan dan sangat dihormati satu sama lain tidak memiliki kesepahaman. Saya yakin, haqqul yakin, masyarakat Madura akan manut andai saja para kiai dan ulama bersinergi dengan pemerintah menggunakan bahasa yang sama tentang bahaya penularan virus corona ini sehingga persoalan penanganan wabah covid 19 tidak berlarut-larut seperti yang kita lihat saat ini.

Bahasa agama sebagai domain kiai dan ulama seharusnya bergandeng tangan dengan bahasa sain yang menjadi domain pemerintah. Tetapi jalan ke arah itu nampaknya masih jauh panggang dari api. Sekarang tidak hanya kiai dan ulama yang gagal dalam proses kontekstualisasi bahasa agama dalam konteks kekinian, sebaliknya justru pemerintah malah offside, terjebak dalam pola permainan bahasa agama.

Seolah hendak mengambil peran kiai dan ulama, pemerintah terjebak ke dalam penggunaan bahasa agama melalui edaran-edaran yang intinya menghimbau masyarakat dalam situasi gawat darurat ini untuk menyelenggarakan solawat tibbil qulub, solawat burdah dan doa lainnya secara berjamaah.

Memang tidak ada yang salah. Sekali lagi, instruksi untuk berdoa dan membaca solawat adalah hal yang baik, sangat baik. Tetapi, apakah tidak sebaiknya pemerintah fokus terhadap edukasi dan penanganan dampak penularan virus corona?

Sementara itu, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, ulama, dan kiai terkait pandemi ini. Serahkan fungsi himbauan-himbauan religius itu kepada ulama dan kiai. Tetapi sebelum itu perlu kesamaan persepsi bahwa ta’un yang dimaksud itu adalah virus corona itu sendiri; masing-masing dengan bahasa yang berbeda tetapi tetap bersinergi.

Mari kita berdoa dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga dengan demikian badai corona segera berlalu, amin! [MFR]