Kepemimpinan di Era Disrupsi

Era disrupsi cuma menyediakan dua pilihan: win or lose. Kita akan menjadi pemenang bila mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan teknologi. Sebaliknya, kita akan kalah dan menjadi pecundang bila tidak membiasakan diri dengan perkembangan teknologi terkini

—- Achmad Faisol Haq

Berbicara tentang kepemimpinan tentu bukan hal baru. Tetapi bagaimana tipologi kepemimpinan dan perilaku pemimpin mengejewantah sejalan dengan zaman yang dihadapi, terutama di era digital saat ini, akan terus menarik diulas. Apabila seorang pemimpin masih menggunakan cara-cara lama yang tidak sesuai dengan zamanya, maka kepemimpinannya tidak bisa lagi dipandang relavan.

Pada era digital saat ini, penggunaan internet pada masyarakat sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Seorang anak yang baru berusia 2 tahun saja ketika sedang menangis kemudian disodori handphone secara mengejutkan tangisnya itu akan segera berhenti. Hal ini menandakan bahwa perangkat digital sudah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Penggunaan internet di Indonesia sendiri melalui laman datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia, per Januari 2020, sebanyak 175 juta pengguna dari jumlah penduduk Indonesia 272.1 juta. Artinya, hampir 65% penduduk Indonesia sudah memiliki akses internet dalam kehidupan keseharian mereka.

Akan tetapi, kalau dilihat dari laman hdr.undp.org dalam Human Devolepment Reports, posisi Indonesia berada di peringkat 111 dari 189 negara di dunia. Hal ini menandakan sumber daya manusia Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara maju lainnya. Di satu sisi penggunaan internet tinggi, akan tetapi dari sisi sumber daya manusia, terutama dalam hal tekonologi,  Indonesia masih sangat jauh tertinggal, bahkan tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan juga dituntut bisa berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Indonesia dalam bidang teknologi.

Dampak Perkembangan Digital

Pada era digital, inovasi dalam bidang teknologi berubah dengan begitu cepat dan membawa perubahan yang sangat banyak pada kehidupan masyarakat. Banyak ahli menyebut fenomena ini dengan Distruption Era. Dampak dari perkembangan teknologi pada saat ini setidaknya memiliki empat dampak. yakni volatile, uncertain, complex, ambigue (VUCA). Dampak pertama, volatile (bergejolak), dicontohkan oleh sepak terjang Nadiem Makarim dengan Gojek-nya kala itu. Kemunculan Gojek di tenggah-tengah masyarakat membuat gejolak tersendiri antara ojek konvensional dan ojek online, bahkan sempat terjadi ketegangan antara keduanya.

Dampak yang kedua, uncertain (tidak pasti), mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat dalam kehidupan masyarakat telah melahirkan ketidakpastian. Misalnya, kehadiran satu tipe smartphone baru diikuti dengan tipe baru lagi hanya dalam beberapa bulan saja. Teknologi  yang kita angap bagus pada hari ini belum tentu bagus pada tiga hingga empat bulan ke depan. Inilah imbas dari perkembangan teknologi yang berinovasi dengan begitu sangat cepat.

Dampak yang ketiga, complex, mendalil bahwa teknologi digital telah menciptakan ketakterbatasan. Kalau dulu komunikasi dilakukan dengan cara face to face, pada era digital saat ini tiap-tiap individu bisa saling langsung tersambung dengan cara video call tanpa terbatasi oleh jarak dan tempat; rapat online menggunakan aplikasi zoom, misalnya, membuat seseorang mampu berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung atau berada di tempat yang sama. Dampak keempat dari perkembangan digital adalah ambigue (tidak jelas); dengan perkembangan informasi digital yang begitu cepat dan melimpah turut juga memunculkan pelintiran informasi (hoaxs) di tengah masyarakat.

Kepemimpinan Era Digital

James Brett, dalam bukunya Evolving Digital Leadership: How to Be a Digital Leader in Tomorrow’s Distruptive World, menjelaskan tiga komponen yang harus dimiliki seorang pemimpin pada era digital. Yang pertama adalah deeply understanding people; seorang pemimpin pada era digital itu harus dapat memahami dirinya dan orang lain secara mendalam. Individu dalam suatu lingkup organisasi harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dirinya dan kepedulian yang tinggi terhadap organisasinya. Pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka membutuhkan kolaborasi antara individu sehingga tidak ada yang merasa tidak penting dalam suatu tatanan organisasi; semua memiliki peran sesuai dengan tupoksi dan tugas masing-masing.

Komponen kedua yang harus dimiliki seorang pemimpin di era digital adalah kemampuan digital organization. Yaitu, bagaimana seorang pemimpin suatu organisasi mampu mengelola sumber daya, baik berupa manusia maupun nonmanusia seperti perangkat digital. Seorang pemimpin harus mampu meng-uprgade kompetensi anak buah supaya bisa melek terhadap teknologi. Pemimpin juga harus mampu mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan teknologi mutakhir dan kebutuhan organisasi tersebut.

Komponen ketiga, ungkap James Brett, adalah dive and integrate tech-trends. Seorang pemimpin di era digital harus mampu mengendalikan dan mengintegrasikan tren teknologi yang berkembang. Seorang pemimpin di era digital harus adaptif dengan perubahan teknologi yang terjadi; dia dituntut harus segera memahami, mengeksplorasi dan mengembangkan perkembangan teknologi yang terjadi. Komponen-komponen kepemimpinan seperti ini akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa organisasinya terus berkreasi dan berinovasi pada era digital ini.

Membangun Kepemimpin di Era Digital

Era digital yang berkembang begitu cepat serta langsung berdampak pada kehidupan masyarakat menuntut kita sebagai pendidik mempersiapkan anak didik kita menjadi pemimpin digital sehingga tidak gagap kelak dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini bisa kita lakukan dengan empat cara. Pertama adalah quick responses (repons cepat).  Kita, baik secara individu maupun kelompok, harus dapat merespons dengan cepat perkembangan teknologi terkini. Dengan berkembangnya teknologi, kebiasaan manusia juga akan berubah dengan begitu cepat. Maka dari itu, sejak kini kita harus mampu memberi respons cepat juga terhadap perkembangan teknologi kekinian.

Kedua adalah quick adaptation (beradaptasi cepat). Merespons dengan cepat perkembangan teknologi belum cukup karena harus juga ditopang dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang mutakhir. Kita harus juga mampu menguasai teknologi terkini sehingga kita tidak dianggap gagap teknologi.

Ketiga  adalah quick thinking (berfikir cepat). Seorang pemimpin digital harus mampu berpikir, berinovasi, dan berkreasi dengan cepat. Kebaruan dalam teknologi dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka untuk membangun sumber daya manusia yang dia pimpin.

Keempat adalahquick action (beraksi cepat). Di era disrupsikita tidak bisa lagi menunda-nunda pekerjaan. Prokrastinasi hanya akan membuat kesempatan dengan mudah hilang. Era disrupsi cuma menyediakan dua pilihan: win or lose. Kita akan menjadi pemenang bila mampu beradaptasi cepat dengan perkembangan teknologi. Sebaliknya, kita akan kalah dan menjadi pecundang bila tidak membiasakan diri dengan perkembangan teknologi terkini.[MFR]

Melawan Infodemi dengan Vaksinasi Digital

Banyak sekali kasus di mana seseorang setelah membagikan hoaks dan setelah dikonfrontasi dengan hasil debunking, ia tidak merasa bertanggung jawab karena hanya meneruskan dari pihak lain. Padahal, konsep konsumen informasi sebagai subjek juga mengandaikan bahwa sikap yang diambil memiliki dampak bagi orang lain.

—– Nuril Hidayati

Pada awal 2020, mengiringi istilah pandemi, muncul istilah infodemi dalam wacana epidemiologi. Istilah ini mengacu kepada penyebaran disinformasi yang dianggap sama menularnya dengan pandemi. Bahkan, dianggap lebih berbahaya dari pandemi karena dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pandemi, yang pada gilirannya berpengaruh besar pada efektifitas penanganan pandemi di tingkatan yang lebih luas.

Jauh sebelum kemunculan Covid-19 akhir 2019 lalu, masalah disinformasi di media sosial sudah menjadi perhatian global, terutama karena pengaruhnya pada proses demokrasi. Akan tetapi, belakangan ini perhatian tersebut semakin besar karena naiknya jumlah laporan disinformasi selama pandemi dan karena dampaknya pada cara masyarakat menyikapinya.

Di Indonesia, disinformasi lebih populer dengan istilah hoaks. Gugus Tugas Covid-19 melaporkan bahwa selama tiga bulan saja, terdapat 130 ribu kasus terkait hoaks Covid-19 di mana 17 orang sudah menjadi tersangka. Organisasi pemeriksa fakta independen, MAFINDO, juga mendata sekitar 470-an laporan hoaks covid19 yang sudah di-debunk selama 2020. Jumlah ini mendominasi jumlah total hoaks hingga awal Juni 2020, yakni sekitar 800-an. Sungguh kenaikan yang fantastis jika dibandingkan dengan laporan hoaks tahun 2018 dan 2019.

Pada 2018, MAFINDO melaporkan ada 997 laporan hoaks dan 1221 hoaks pada tahun 2019. Ini berarti ada peningkatan sebesar 224 hoaks atau dari rata-rata 2-3 hoaks per hari menjadi 3-4 hoaks per hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2020—di mana jumlah laporan hoaks sebelum sampai pertengahan tahun saja sudah jauh di atas separuh jumlah hoaks pada tahun-tahun sebelumnya—kita bisa melihat adanya tren kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Muatan hoaks cenderung mengikuti isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Jumlah hoaks bertema politik pada 2019 yang mencapai 52% adalah indikasi bahwa kontestasi politik sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah hoaks. Sedangkan pada 2020, jumlah hoaks terkait covid-19 yang melebihi separuh jumlah total laporan hoaks mengindikasikan bahwa kenaikan signifikan ini sangat dipengaruhi oleh suasana pandemi.

Pengamatan sementara terhadap muatan hoaks Covid-19 di laman arsip cek fakta MAFINDO www.turnbackhoax.id menunjukkan bahwa konten hoaks didesain mengikuti dinamika psikologi masyarakat. Di awal-awal 2020, saat informasi tentang Covid-19 belum sebanyak sekarang, rasa ingin tahu dan kecemasan masih mendominasi suasana batin masyarakat. Hoaks yang banyak tersebar pada masa-masa ini didominasi oleh konten yang mengamplifikasi dan mengeksploitasi rasa takut (fear based boogies), atau memberikan harapan palsu lewat tips kesehatan yang menyesatkan (pipe dream).

Belakangan ini, ketika masyarakat sudah cukup jengah dengan ketidakpastian baik dalam hal ekonomi maupun kesehatan, lebih-lebih diiringi dengan munculnya wacana pemberlakuan new normal, muatan hoaks Covid-19 menjadi lebih variatif. Selain boogies dan pipe dream, jumlah hoaks Covid-19 berkarakter wedge driver mulai meningkat. Hoaks jenis ini tidak menjadikan Covid-19 sebagai isu utama. Sekalipun membahas Covid-19, narasi utama yang ditonjolkan adalah sesuatu di baliknya seperti teori konspirasi, baik konspirasi dagang atau konspirasi politik yang menargetkan otoritas medis atau otoritas politik.

Teori konspirasi menjadi magnet bagi pihak-pihak yang sudah lelah menghadapi ketidakpastian. Sayangnya, seringkali yang dijadikan penguat narasi ini adalah hoaks. Meyakini teori konspirasi dapat melahirkan sikap yang kontraproduktif terhadap efektifitas penanganan Covid-19. Misalnya, karena yakin bahwa Covid-19 adalah rekayasa dan tidak berbahaya, banyak orang enggan mematuhi protokol sehingga berpotensi menjadi penular ke lebih banyak orang.

Terlepas dari bahaya sikap ini bagi penanganan pandemi, ada poin penting yang tampak. Pilihan sikap terhadap informasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konsumen bukan sekadar objek informasi, melainkan subjek yang memiliki kuasa untuk memilih sikap apa yang akan diambil berdasarkan informasi yang diterima. Bahkan, fact checker yang sudah menyajikan hasil pemeriksaan fakta pun tidak bisa menentukan bagaimana seorang konsumen informasi akan berpikir.

Baybars Örsek, Direktur IFCN-International Fact Checking Network, menegaskan hal ini pada seminar East West Center pada 16 Juni 2020. Dia mengatakan bahwa esensi fact checking bukan memberikan stempel apakah suatu informasi itu akurat atau tidak, melainkan lebih pada upaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks suatu informasi. Dengan demikian, kesimpulan tetap ada di tangan konsumen informasi sebagai subjek.

Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Banyak sekali kasus di mana seseorang setelah membagikan hoaks dan setelah dikonfrontasi dengan hasil debunking, ia tidak merasa bertanggung jawab karena hanya meneruskan dari pihak lain. Padahal, konsep konsumen informasi sebagai subjek juga mengandaikan bahwa sikap yang diambil memiliki dampak bagi orang lain.

Kesadaran akan dampak sikap kita terhadap informasi bagi orang lain akan mendorong kita untuk bersikap arif, khususnya terhadap infodemi di media sosial. Panduan sikap arif ini biasanya berbentuk formula T-H-I-N-K. Sebelum membagikan sesuatu, kita diminta untuk mempertimbangkan: T = Is it True? Apakah yang akan kita bagikan itu benar?; H = Is it Helpful? Apakah yang akan kita bagikan itu membahayakan?; I = Is it Inspiring? Apakah yang akan kita bagikan itu menginspirasi? N = Is it Necessary? Apakah memang perlu dibagikan? K = Is it Kind? Apakah memang baik untuk dibagikan?

Formula ini merupakan panduan dasar dalam menerapkan salah satu jargon literasi digital “Saring sebelum Sharing”. Akan tetapi dalam konteks infodemi, panduan dasar ini dirasa tak lagi cukup. Harus ada upaya ekstra sebagai bagian dari proses mitigasi. Di sini, konsep Vaksinasi Digital yang ditawarkan oleh Shafiq Pontoh, salah satu anggota Presidium MAFINDO, sangat relevan untuk dikemukakan. 

Dalam konsep ini, infodemi Covid-19 diibaratkan selayaknya pandemi Covid-19. Jika pandemi disebabkan oleh virus maka demikian halnya dengan infodemi. Hanya saja dalam infodemi, virus itu disebut hoaks. Pandemi bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan dengan memanfaatkan virus yang sudah dilemahkan untuk dimasukkan dalam tubuh sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengatasi virus tersebut. Dengan cara ini kekebalan akan terbentuk di mana ketika suatu saat virus yang sama menyerang, tubuh sudah siap dengan antibodi yang khusus diproduksi untuk melawannya.

Dalam konteks infodemi, vaksinasi dilakukan dengan men-debunk hoaks. Hoaks yang sudah di-debunk adalah virus yang dilemahkan. Tahapan selanjutnya adalah menginjeksikan vaksin itu kepada masyarakat dengan cara diseminasi hasil-hasil debunking lewat berbagai platform media sosial. Gerakan vaksinasi digital ini disebut juga “One Day One Share.” Saat ini, sudah tersedia beragam pilihan kanal penyedia hasil debunking hoaks yang dapat diakses secara bebas dan mudah oleh masyarakat. Di antaranya turnbackhoax.id, cekfakta.com, atau covid19.go.id. Dengan tersedianya beragam kanal tersebut tentunya vaksinasi digital menjadi lebih mudah dilakukan. Maka dari itu, mengarifi infodemi di masa kini hendaknya tidak hanya diaplikasikan dengan mematuhi formula T-H-I-N-K, tetapi juga mengupayakan Vaksinasi Digital.[MFR]