Hijab bukan Milik Islam Saja

Umat Islam tidak berhak memonopoli bahwa hijab hanya milik umat Islam, dan tidak perlu memaksakan penggunaannya kepada umat agama yang lain dengan mengatasnamakan “pendidikan”

—Mubaidi Sulaeman

Pada 2018, saya menulis sebuah artikel di jurnal ilmiah Spiritualis berjudul “Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Terhadap Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam”. Pada waktu itu, artikel ini sempat saya ikut sertakan dalam lomba karya tulis ilmiah di Pascasarjana IAIN Kediri dan mendapat penghargaan harapan ketiga.

Ada yang menarik komentar para juri ketika saya mempresentasikan karya ilmiah saya ini. Rata-rata para juri kurang setuju dengan beberapa pendapat yang saya ajukan dalam artikel ini. Entah, para juri telah membacanya dengan cara seksama atau mungkin memiliki padangan tersendiri terkait kewajiban berhijab bagi setiap muslim, yang pasti argumen para juri telah mengarah kepada kesimpulan bahwa saya tidak setuju dengan “kewajiban berhijab pada setiap Muslimah”—meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya demikian.

Memang  saya kurang setuju pemaksaan budaya berjilbab di kelompok masyarakat tertentu di luar institusi Lembaga Pendidikan Islam atau organisasi Islam yang tujuan mewajibkan hijab sebagai sarana pembelajaran bukan persekusi hak seorang muslimah. Sebab, hijab merupakan hak bagi seorang muslimah, bukan kewajiban yang dipaksakan atau dilembagakan untuk menilai keislaman seseorang, dengan alasan jilbab sebagai upaya menutup aurat muslimah. Artinya, ketika seorang muslimah menginginkan untuk berhijab, orang lain atau lembaga tertentu juga tidak boleh melarangnya.

Peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di sebuah kota yang mewajibkan para siswinya, baik muslimah ataupun nonmuslimah, untuk mengenakan hijab merupakan sebuah persekusi hak seorang siswi. Hal tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai sarana pembelajaran budi pekerti di sekolah. Pemerintah daerah yang mewajibkan hijab sebagai pakaian resmi di sekolah telah bertindak represif terhadap kebhinekaan yang ada di Indonesia.

Hijab yang akhir-akhir ini merepresentasikan golongan umat Islam pada hakikatnya tidak dapat secara semena-mena dipaksakan untuk diterima seluruh siswa yang bersekolah di kota tersebut, apalagi kepada para siswi yang nonmuslimah, karena sejak awal kita telah sepakat bahwa agama dan budaya yang ada di Indonesia bukan hanya agama Islam dan budaya agama Islam semata.

Kalaupun hijab dianggap sebagai ajaran agama Islam, pemerintah daerah tersebut seharusnya sadar dan melakukan kajian secara menyeluruh benarkah ada korelasi berhijab dengan ajaran agama Islam secara historis maupun teologis, untuk klaim kepemilikan hijab sebagai ajaran agama Islam dan muslimah wajib berhijab? Padahal masih terdapat “pertentangan” di kalangan ulama terkait kewajiban berhijab. Agar Perda yang dibuat tidak terkesan emosional dan terlihat rasional, bukankah sudah selayaknya sebuah perda dibuat berlandasakan riset yang kuat, bukan semata-mata dibuat berdasarkan “suka dan tidak suka” dari Pemerintah daerah tersebut. Realita menunjukkan bahwa banyak sekali perda dibuat oleh pemerintah tanpa riset sehingga terkesan demikian.    

Dalam riset yang saya jadikan artikel di jurnal ilmiah di atas, secara historis saya menemukan bahwa hijab bukanlah monopoli milik umat Islam semata. Tetapi, ia merupakan produk budaya dan bagian dari ekspresi kebudayaan masyarakat pra-Islam.  Hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam; ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam (Muhammad Farid Wajdi, 1991: 335). Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mamatahkan anggapan yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja.

Jauh sebelum ketiga peradaban tersebut hijab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM) kemudian berlanjut dalam Code Hamurabi (2000 SM) dan Code Asyiria (1500 SM) (Muhammad Sa’id al-‘Asymawi, 2003: 12). Saat terjadi perdebatan tentang hijab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis mengingatkan bahwa di Asyiria ada larangan berjilbab bagi wanita tuna susila. Dua abad sebelum masehi, Tertullen, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran (Husein Muhammad, 2002: XIX). Dengan kata lain, kewajiban berhijab pada masa-masa tersebut merupakan upaya untuk membedakan strata sosial dari sebuah masyarakat dan bahkan menjadi budaya pada agama sebelum Islam hadir.

Pembedaan strata atau identitas sosial dengan menggunakan hijab pun terjadi di kalangan umat Islam pada masa awal Islam hadir. M. Quraisy Shihab menyatakan, bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama sebagaimana umumnya semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan hijab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan hingga leher telinga dan dada mereka terus terbuka.

Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk mengoda wanita muslimah. Ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat mereka mengatakan “kami kira mereka hamba sahaya”. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah Allah SWT memerintahkan kepada wanita muslimah untuk mengenakan hijabnya sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi SAW dalam QS. Al-Ahzab: 59 (Quraisy Syihab, 1998: 171-172.).

Hal ini mirip dengan hadis Nabi yang menganjurkan kaum muslimin untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot; sebuah hadis yang hampir disepakati kebanyakan ahli fikih sebagai anjuran yang bermaksud temporal (liqasdil waqtiy). Inilah ketika itu salah satu simbol pembeda antara orang muslim dengan orang nonmuslim, yang notabene mempunyai ciri sebaliknya; biasa memanjangkan kumis dan mencukur jenggot.

Jadi, dari konteks ayat dan hadis tersebut, jelas terlihat maksud-maksud pembedaan dan identifikasi yang lebih jelas antara orang mukmin dengan yang nonmukmin, perempuan muslimah dengan perempuan nonmuslimah. Ini mengindikasikan bahwa hukum yang ditetapkan tersebut adalah  hukum yang bersifat temporal, selama masa dibutuhkannya pembedaan itu, bukan hukum yang kekal (hukm mu’abbad).

Dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar menutup aurat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah lewat firman-Nya atau lewat hadis Nabi Muhammad, akan tetapi cara menutup aurat tersebut sangatlah beragam. Adapun hijab bagi wanita muslim digunakan sebagai identitas keagamaannya memang mengalami pasang surut dalam penerapannya. Akan tetapi umat Islam, tidak berhak memonopoli bahwa hijab hanya milik umat Islam, dan tidak perlu memaksakan penggunaannya kepada umat agama yang lain dengan mengatasnamakan “pendidikan”, apalagi di Lembaga Pendidikan Pemerintah Daerah yang dengan jelas negara ini dibangun atas berbagai suku dan kemajemukan budaya keagamaan.[MFR]

Aroma Toleransi di Seporsi Nasi Lawar

Sejatinya makanan tidak beragama. Termasuk makanan tidak ingin berharap dimakan oleh siapa dan beragama apa meski sejak awal makanan sudah dipersepsi sedemikian rupa.

—- Bethriq Kindy Arrazy

Pada awal 2019, saat berkunjung ke Pulau Bali, saya mengamati setiap sudut di Bali bertebaran warung nasi lawar yang cukup populer sebagai salah satu kuliner khas Bali. Seperti halnya warung nasi tempong di kampung halaman saya di Banyuwangi yang beragam penjual serta cita rasanya.

Rasa penasaran tersebut kujawab sendiri dengan mendatangi warung nasi lawar di kawasan Jalan Pulau Belitung. Setiap sore hari nyaris di waktu penghujung petang, warung tersebut sering ramai dikunjungi pembeli, mulai dari tukang ojek, kuli bangunan, karyawan kantor, sampai ibu-ibu yang kehabisan lauk pauk di rumahnya.

Seusai mengantri cukup lama, tiba giliranku untuk memesan menu. Pak Nengah dan Bu Kadek, pasangan suami istri sekaligus pemilik warung sudah bersiap dengan posisinya masing-masing. “Maaf Pak apakah nasi lawar ini mengandung olahan.” “Tidak menggunakan daging babi Mas. Halal!” kata Nengah dengan suara tegas memotong kalimatku yang tak sempat kutuntaskan.

Tanpa memperkenalkan diri, Nengah seketika mengenaliku sebagai seorang muslim. Mungkin karena diamelihat jenggotku tumbuh di dagu, juga plat nomor kendaraanku yang tertera huruf P di depannya. Huruf tersebut mengasosiasikanku berasal dari Jawa Timur, kawasan tapal kuda paling timur yang melingkupi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso yang dominan dengan warga muslim.

Mendengar pertanyaan itu, Nengah tak lantas tersinggung atau menunjukan ketidaksukaannya. Dia mengapresiasi keberanianku untuk bertanya sekaligus mengonfirmasikan keraguanku akan nasi lawar yang dijualnya. Baginya, hal tersebut wajar bila berhubungan langsung dengan keyakinan yang di dalamnya memuat doktrin perintah dan larangan.

“Selama ini dari sebagian saudara muslim, mohon maaf, kurang bergaul dan berinteraksi untuk memahami bahwa nasi lawar adalah makanan enak yang kaya bahan rempah,” katanya.

Nengah tidak menampik tudingan  tentang  nasi lawar dianggap makanan haram. Walau juga tidak menganggap sepenuhnya benar. Secara umum, penyajian lawar terbuat dari bahan baku utama daging cincang, sayur, parutan kelapa yang dicampur dengan sejumlah rempah-rempah. Tidak lupa sate lilit dan kuah ayam betutu sebagai pelengkap rasa nasi lawar.

Lawar juga memiliki dua jenis sajian berdasarkan warna. Pertama, lawar putih yang berisi bahan-bahan original yang sudah disebutkan sebelumnya. Kedua, yang menjadi kontroversial adalah lawar merah yang salah satu bahan bakunya menggunakan darah yang berasal dari daging hewan yang menjadi pelengkapnya—dengan cara mencampurnya bersama bahan original sehingga nampak berwarna merah.

Bagi keyakinan sebagian umat Hindu, lawar merah sebagai makanan dipercaya dapat memberikan tambahan tenaga hingga memberikan dampak positif untuk kesehatan. Darah yang digunakan juga bukan sembarang darah. Tidak bisa menggunakan darah ayam, bila daging cincang yang digunakan adalah daging babi, maka darah babilah yang digunakan sebagai campuran pelengkap.

Adapun penamaannya beragam, sesuai dengan jenis daging yang digunakan. Misalnya, sebutan lawar ayam berarti daging yang digunakan adalah daging ayam. Lawar kambing, maka daging yang digunakan adalah daging kambing, begitu seterusnya. Penamaan berdasarkan jenis daging seperti ini lebih populer digunakan di warung-warung nasi lawar pada umumnya, daripada berdasarkan jenis warna.

Selain diperjualbelikan, nasi lawar juga biasa dimanfaatkan sebagai hidangan keluarga. Tidak kalah penting nasi lawar juga dipergunakan untuk kegiatan adat, agama, dan hari raya. Bahkan, lawar juga dipercaya sebagai sarana atau medium untuk mendekatkan diri kepada Tuhan karena bahannya yang sebagian besar berasal dari alam. “Sebagai wujud syukur karena sudah dicukupkan,” kata Kadek.

Selama ini sebagian dari muslim beranggapan nasi lawar adalah makanan haram. Walau sesungguhnya ungkapan tersebut sebaiknya tidak untuk digeneralisasi sebagai sebuah ketakutan pikiran. Kalangan muslim perlu melakukan pembuktian empiris untuk mengklarifikasinya. Mengingat hasil olahan nasi lawar terdapat banyak varian jenis, termasuk bahan daging yang digunakan.

Nasi lawar saat ini tidak tepat lagi bila diasosiasikan secara brutal. Perihal nasi lawar adalah buatan warga umat Hindu Bali semata yang secara langsung disematkan atau distempel terdapat campuran darah binatang tertentu, dalam  hal ini adalah babi. Beragam kalangan non-Hindu dan non-Bali kini sudah dapat membuat sendiri. Walau barangkali dari aspek rasa mungkin saja berbeda.

Namun rasanya tidak hanya nasi lawar yang mendapatkan kecurigaan serupa. Beragam respons label makanan berbahan baku daging babi dapat ditemui sebuah warung menggunakan jargon, “100% haram” sebagai penanda menu yang dijual tidak layak disajikan kepada kalangan muslim. Pun sebaliknya, jamak ditemui kalangan muslim berdagang makanan dengan menggelar lapak bernuansa etnosentris seperti penyematan nama daerah dan agama, misalnya: Warung Muslim Banyuwangi.

Hal demikian sah-sah saja untuk dilakukan sebagai penentu segmentasi pembeli makanan. Selain juga sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi penjual kepada pembeli. Sekalipun soal rasa, otoritas pembelilah yang paling berkuasa. Walaupun beberapa momentum tertentu, kita (pembeli) pernah merasakan kekecewaan yang luar biasa karena ulah pedagang nakal yang juga seiman turut menjual makanan dengan bahan daging babi sampai tikus.

Sejatinya makanan tidak beragama. Termasuk makanan tidak ingin berharap dimakan oleh siapa dan beragama apa meski sejak awal makanan sudah dipersepsi sedemikian rupa. Hanya bahan makanan apa yang dibuat dan dalam kondisi (waktu) seperti apa makanan ‘tertentu’ layak dimakan bisa terbuka dalam perdebatan. Maka, lawar dapat dibuat sesuai selera penganut agama mana pun, termasuk muslim. Maka pilihan selera kuliner yang berbeda perlu dihormati tanpa perlu mencaci.

Bila waktu Anda sedikit longgar dan sedang berlibur di Bali, cobalah sesekali jalan-jalan di beberapa sudut di Bali. Barangkali dengan cara demikian, Anda dapat menemukan warung nasi lawar langganan yang cocok dengan selera Anda untuk menjawab segala keraguan yang mengendap di kepala. Seperti saya yang sudah terlanjur cocok dan sesekali masih menikmati nasi lawar sembari mendengarkan Nengah dan Kadek berkisah seperti kepada kerabatnya sendiri.[MFR]

Arti Kemerdekaan bagi Penghayat

Pancasila yang ditahbiskan sebagai pegangan dasar negara, ruhnya mulai memudar dan tinggal nama; “Ketuhanan yang Maha Esa” hanya nyaring dimulut tapi bringas di lapangan. Ruhnya telah tercuri oleh fanatisme buta yang berujung pada intoleransi bahkan kekerasan atas nama Tuhan. Maka, apa sebenarnya arti kemerdekaan buat kaum penghayat?

—- Badrus Solikhin

Aliran kepercayaan merupakan salah komunitas masyarakat yang mempunyai cara pandang tersendiri dalam menghayati sifat-sifat Tuhan menurut kepercayaan mereka. Dalam beberapa dekade ini, dunia maya ramai oleh berita mengenai aliran kepercayaan yang menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara, meski kadang perjuangan mereka tak selalu membuahkan hasil.

Salah satu contohnya adalah salah satu aliran kepercayaan yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Hari-hari mereka dihiasi diskriminasi oleh masyarakat setempat. Mirisnya lagi, kegiatan mereka dilarang, ditolak dan diperkusi bahkan oleh aparatur negara. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan kepercayaan yang telah lama mereka anut.

Banyak orang belum kenal Sunda Wiwitan, termasuk peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air Indonesia. Bagi pemeluk Sunda Wiwitan, ajaran leluhur sunda menuntun kesadaran spiritual mereka pada kekuatan energi semesta di luar diri mereka. “Ajaran ini membuat mereka sadar pada hukum kepastian-Nya, teguh pada janji menjaga cara ciri manusia dan karakter ciri bangsa,” ungkap Pangeran Djati Kusuma, salah seorang tokoh Sunda Wiwitan.

Di Indonesia sendiri, keadilan seperti barang langka, apalagi bagi kaum minoritas yang tak punya kuasa untuk menikmati hak-hak sipil mereka. Toleransi, rasa aman, dan kesejahteraan bak barang mewah bagi mereka.

Sunda Wiwitan, aliran yang telah lama berkembang di Kuningan, Jawa Barat ini, merasakan bagaimana gerak-gerik mereka dipersulit oleh sesama warga, betapapun mereka berusaha hidup berdampingan dengan agama lain.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur yang harus diikuti sesuai kebijakan pemerintah. Persoalan ini sering memicu tindakan diskriminatif. Contohnya pensegelan yang dilakukan oleh Pemda setempat terhadap tempat ibadah Sunda Wiwitan tidak ber-IMB.

Sebagai warga negara yang baik, kaum Sunda Wiwitan pun mengikuti prosedur yang harus dijalankan sesui dengan keinginan aparat. Tak selang lama dari surat teguran yang diterima pada 29 Juni 2020, Sunda Wiwitan mengurus pengajuan IMB kepada dinas PMPTSP pada 1 Juli 2020.

Yang mencengangkan bagi saya adalah bangunan yang merupakan tempat keramat hendak dibongkar hanya karena tak memiliki IMB. Padahal, berapa banyak tempat ibadah agama lain di negeri ini yang tidak atau belum punya izin serupa, tapi tetap kokoh berdiri hanya karena mereka miliki kaum mayoritas; tak ada pensegelan apalagi ancaman pembongkaran. Sunda Wiwitan, sebagai kelompok minoritas, memang tak punya kuasa untuk membendung pensegelan itu.  

Meski mereka mengikuti kemauan aparat untuk segera mengajukan IMB kepada pemerintah setempat, diskriminasi tidak serta merta berhenti. Alih-alih mendapat kabar baik untuk melanjutkan kegiatan sembahyang dengan aman dan lancar, mereka kembali mendapatkan teguran terkait bangunan mereka dirikan.

Diskriminasi yang dialami masyarakat akur Sunda Wiwitan tidak hanya soal IMB saja. Anak-anak mereka pun juga mengalami nasib serupa. Anak yang masih berusia lima tahun kerap mendapat hinaan dan kucilan dari teman-temannya. Bahkan, gurunya sendiri—sosok yang seharusnya mengayomi dan melindungi—tanpa ragu menghardiknya sebagai ‘kafir’ karena tak menganut agama yang sama seperti teman-temanya yang lain. Si anak penghayat itupun terpaksa mengikuti pelajaran agama meski tak sesuai dengan hati nuraninya.

Perjuangan para penganut aliran kepercayaan tidak sampai sini. Mereka juga mencari keadilan agar identitas mereka dapat dicantumkan di KTP mereka kolom agama. Untunglah, setelah bertahun-tahun membentur tembok tebal kegagalan, perjuangan mereka—dan juga kelompok penghayat yang lain—menemukan secercah harapan bersama dikabulkannya judicial review oleh MK mengenai pencantuman identitas penghayat di kolom KTP. Meski belum jelas betul bagaimana pelaksanaannya di lapangan, putusan ini tentu saja bak oase di gurun pasir bagi kaum penghayat.  

Meski harus menghadapi segudang diskriminasi dari kelompok mayoritas, masyarakat Sunda wiwitan berusaha tetap memegang teguh ajaran leluhur mereka: hidup toleran dengan agama lain. Mereka berusaha menghindari perseteruan dengan kaum mayoritas meskipun diskriminasi terus mengintai keseharian hidup mereka.

Memang, menegakkan keadilan di negara ini tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi lagi-lagi kaum minoritas selalu menjadi korban. Toleransi agama merupakan suatu hal yang harus dijaga. Keberagaman agama yang ada di Indonesia harus selalu diletakkan dalam konteks keadilan sebagaimana mestinya.  Sebagai warga negara yang berkedudukan di satu tempat bernama Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI), kaum penghayat juga berhak mendapatkan jaminan  kesejahteraan dan ketentraman dalam menjalankan kehidupan mereka, terlebih lagi kepercayaan yang mereka anut sebagai hak paling dasar mereka sebagai manusia. Setiap agama ataupun aliran kepercayaan seyogianya mengedepankan adab dan akhlak yang pasti menjadi bagian tak terpisahkan dalam ajaran mereka masing-masing.

Fanatisme berlebihan digadang-gadang sebagai salah satu tunggangan yang membuat kaum minioritas ini merasakan diskriminasi, apalagi sudah ada campur tangan kekuasaan; gerak semakin dipersulit seperti halnya yang dirasakan oleh penganut Sunda wiwitan.

Pancasila yang ditahbiskan sebagai pegangan dasar negara, ruhnya mulai memudar dan tinggal nama; “Ketuhanan yang Maha Esa” hanya nyaring dimulut tapi bringas di lapangan. Ruhnya telah tercuri oleh fanatisme buta yang berujung pada intoleransi bahkan kekerasan atas nama Tuhan. Maka, apa sebenarnya arti kemerdekaan buat kaum penghayat?  [MFR]

Lebaran ‘Nyepi’

Peristiwa Kampung Jawa dan perjuangan pembebasan Gede Suwardana merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan.

—–Bethriq Kindy Arrazy

Bermodalkan bedug, puluhan pemuda berkeliling kampung bermaksud membangunkan warga untuk bersahur. Para pemuda tersebut merupakan warga Kampung Jawa, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Usai berkeliling, mereka berkumpul di pertigaan Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Masjid Baiturrahman.

Di titik pertemuan tersebut, jumlah sekumpulan pemuda semakin bertambah. Di sanalah mereka menyanyikan lagu pop Indonesia bernuansa perpisahan. Beberapa yang lainnya tetap menabuh bedug guna mengiringi lagu. Sementara beberapa yang lain menghidupkan smoke bomb yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan untuk memeriahkan suasana. Ini merupakan ekspresi suka cita merasakan sahur terakhir di bulan ramadan, sekaligus di tengah kondisi pandemi  korona.

Cerita di atas merupakan ilustrasi sebuah video yang sempat viral pada 23 Mei lalu. Peristiwa di Kampung Jawa ini berakhir dengan permintaan maaf secara terbuka. Masih di bulan yang sama, di awal Mei seorang yang diduga ketua panitia ngaben, Gede Suwardana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng karena aktivitas Ngaben Dadia di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kedua peristiwa tersebut menuai pro dan kontra selama beberapa pekan setelahnya. Bahkan menyisakan tanya hingga saat ini.

Menipisnya Ruang Inklusi di Media Sosial

Dua peristiwa yang terjadi di waktu yang nyaris bersamaan ini memiliki kemiripan, yakni latar belakang keagamaan. Namun kemarahan publik yang didominasi warga Hindu Bali sudah tidak dapat dibendung. Mereka menyoal perlakuan aparat kepolisian yang dianggap terkesan tebang pilih. Imbasnya menyasar kepada orang-orang Jawa perantauan di Bali dengan membangun narasi kebencian bernuansa SARA di media sosial.

Dari pengamatan saya di beberapa media sosial, ada sebutan “Jawir” yang ditujukan kepada orang Jawa. Ada pula sebutan “Jamet” akronim dari Jawa Metal. Sebutan hasil visualisasi sekumpulan pemuda Muslim di Kampung Jawa yang menyanyi serentak memecah keheningan subuh. Ungkapan tersebut berkonotasi negatif sekaligus mengandung makna yang buruk. Lebih jauh lagi, ia juga dikait-kaitkan dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit dan peradaban Hindu di Pulau Jawa.

Sampai bulan Juni, ruang publik di media sosial penuh sekaligus sesak dengan ujaran kebencian akibat ketidakadilan penegakan hukum. Secara bersamaan ruang inklusi di media sosial mulai memudar dengan komentar-komentar setajam pedang. Orang-orang Jawa Muslim dianggap sebagai liyan dan biang kerok keonaran di tengah situasi pandemi korona di Bali yang tak kunjung mereda.

Di media sosial, ada beberapa orang Jawa Muslim yang turut geram dengan aktivitas para pemuda yang membuat kerumunan di penghujung lebaran itu. Beberapa di antaranya juga turut meminta maaf secara terbuka dengan mengakui identitasnya sebagai Muslim Jawa atas tindakan tidak terpuji saudaranya walau tidak sedarah di kawasan Kampung Jawa.

Menyikapi hal itu, warga Hindu pun terpecah secara sikap dan pemikiran. Sebagian kecil memaafkan kekhilafan itu sebagaimana seorang manusia biasa pada umumnya. Sebagian besar lainnya masih sulit memaafkan. Beberapa di antaranya juga tetap kerap mengaitkannya dengan identitas suku dan agama. Memposisikannya sebagai dua kelompok yang saling menegasikan sebagai kelompok superior dan lainnya sebagai kelompok inferior.

“Coba kalau agamamu dibeginikan? Pasti kaummu sudah demo besar-besaran, bikin onar, ke sana ke mari. Tapi itulah orang Bali. Soo proud being Balinese. I am Hindu!!!  Bukan kaum yang terlalu fanatik dengan agama. Sampai bikin persatuan pembela tapi menindas lainnya,” ujar seorang netizen.

Tudingan kata ‘persatuan pembela’ sesungguhnya secara tidak sengaja beralamatkan kepada sebuah kelompok Islam bernama Front Pembela Islam (FPI). Himpunan, kelompok, perkumpulan umat Muslim di Indonesia sejatinya hiterogen dan tidak melulu identik dengan FPI. Padahal ada kelompok Muslim lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, dll. Perihal selama ini FPI yang paling sering dicontohkan karena paling eksis berbuat keonaran melanggar HAM: iya. Namun, sesungguhnya juga tidak perlu mengaitkan Muslim di Indonesia, terkhusus di Bali berkarakter seperti FPI.

Sebagai seorang Muslim kelahiran Jawa, secara spesifik di Banyuwangi, Jawa Timur, tentu saya turut merasakan patah hati yang luar biasa ketika beberapa saudara Muslim Kampung Jawa membuat kerumunan dan berakhir pada aktivitas yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Di sisi lain yang bersamaan, saya juga merasakan patah hati atas komentar-komentar bernada rasisme warga Hindu kepada kepada kami sebagai liyan.

Rasa patah hati ini pernah saya rasakan saat menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta periode 2010-an silam. Saat marak warga lokal Yogyakarta melakukan tindakan rasisme kolektif dengan penolakan warga Papua atau mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk mendapatkan hunian sementara. Stereotipe yang terbangun saat itu adalah warga atau mahasiswa Papua dianggap sering berbuat kerusuhan.

Rasisme mengatasnamakan suku dan agama tentunya akan meninggalkan luka batin bagi yang pernah mengalaminya, termasuk juga kepada orang-orang yang selama ini konsisten merayakan keberagaman dan keberagamaan.

Di sisi yang lain saya juga memahami betul kekecewaan yang dirasakan warga Hindu atas peristiwa di Kampung Jawa. Pasalnya, Hari Raya Nyepi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengiringan ogoh-ogoh dan ibadah pengerupukan yang bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta terpaksa ditiadakan melalui peraturan pemerintah daerah. Demi kebaikan bersama, warga Hindu menerimanya dengan lapang dada. Di sisi yang lain, sekalipun warga Hindu terpecah belah secara sikap dan pemikiran menyoal kasus Ngaben Dadia di  Sudaji dan Kampung Jawa, kedua kubu satu suara: menuntut keadilan hukum.

Logika Keadilan

Kasus Ngaben Sudaji, bila dirunut ke belakang merupakan aktivitas keagamaan yang sesungguhnya tidak perlu untuk dipolisikan. Penetapan ketua panitia Ngaben Dadia, Gede Suwardana sebagai tersangka sesungguhnya di luar dugaan. Sebelum pelaksanaan Ngaben Dadia, panitia sempat melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Bali. Hasilnya, ngaben tidak bisa ditunda dengan syarat pengusung bade tidak lebih dari jumlah 25 orang dengan protokol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri (APD), masker, dan sarung tangan.

Namun realitas berkata lain. Kondisi geografis di wilayah perbukitan dengan jalan menurun dan tanjakan terjal, secara tidak sengaja pengusung bade melebihi batas yang ditentukan karena tidak dapat dilakukan dengan tenaga yang terbatas.

Di luar dugaan, Gede Suwardana dijerat dengan pasal berlapis diantaranya, Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah peyakit menular dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara, dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp100 juta.

Penetapan status tersangka Gede Suwardana ini terkesan terburu-buru. Dalam konteks jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, idealnya, polisi memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk bisa menggabungkan prinsip-prinsip pemolisian yang lebih demokratis dengan kemampuan untuk beradaptasi di tengah masyarakat. Konsekuensinya, santer terdengar warga Hindu di Bali menggaungkan sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sampai dalam tahapan ini, aparatur kepolisian berpotensi melanggar HAM sesuai UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 22 yang berbunyi: ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di sisi lain, pembatasan sipil oleh negara melalui aparaturnya sesungguhnya diperbolehkan dengan prasyarat yang sangat ketat dengan merujuk aturan hukum sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Parameternya telah tercantum dalam Prinsip-Prinsip Siracusa 1985 (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights).

Prinsip Siracusa secara prinsipil tidak boleh bersifat diskriminatif. Selain itu juga terdapat parameter khusus yang dapat diimplementasikan terkait pembatasan hak asasi manusia, di antaranya: (1) ukuran kondisi darurat (emergency), (2) ancaman terhadap tatanan masyarakat (public order), (3) kesehatan masyarakat (public health), (4) moral publik (public morals), (5) keamanan nasional (national security), (6) keselamatan publik (public safety).

Dalam konteks pemolisian Ngaben Dadia di Sudaji terdapat dua irisan latar belakang yang saling kontraproduktif, yakni aktivitas keagamaan dan suasana pandemi korona. Aparatur kepolisian cenderung tergesa-gesa dalam kasus ini. Dibandingkan Kota Denpasar pada pertengahan Mei yang sudah menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM yang tertuang dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020, Pemda Buleleng saat kasus Ngaben Dadia belum terdapat landasan hukum secara kewilayahan. Bahkan belum terdapat kasus positif di Buleleng. Adapun di Denpasar sudah terjadi beberapa kasus positif yang menjangkiti sekitar 3-5 kelurahan dalam periode Mei.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pernah menyampaikan pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah ditetapkan di kota-kota besar dengan jumlah angka positif yang signifikan tidak sampai dilakukan pemidanaan, melainkan cukup dengan memberikan sanksi sosial.

Pemberian sanksi kepada pemuda Kampung Jawa dengan permintaan maaf secara terbuka dinilai sudah tepat, di tengah penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sudah diterapkan Pemkot Denpasar. Begitu sebaliknya, penetapan tersangka Gede Suwardana di wilayah Buleleng yang belum menerapkan peraturan lokal merupakan kesalahan fatalis yang berpotensi menurunkan integritas aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut aparat kepolisian sebaiknya menggunakan pendekatan humanis, sosialisasi, dan persuasif, bukan dengan pendekatan represif dengan cara pemidanaan seorang warga yang mengakomodasi kegiatan keagamaan dengan cara preventif dan sesuai protokol kesehatan. Maka tidak ada alasan lain, kecuali dengan membebaskan status tersangka Gede Suwardana, termasuk memulihkan nama baiknya yang sampai saat ini statusnya belum menemukan titik terang.

Meredam Ego Identitas

Di seluruh penjuru Jawa, istilah lebaran lebih populer untuk hari raya keagamaan, secara spesifik Idulfitri untuk umat Muslim. Di penghujung lebaran, umat Muslim kerap melakukan tradisi nyadran yang di dalamnya terdapat beragam jenis ekspresi, beberapa di antaranya: ziarah kubur, padusan atau mandi di mata air tertentu yang di anggap keramat untuk menghilangkan sifat keburukan manusia, berbagi ketupat dan lepet kepada tetangga saudara, dan masih banyak lagi. Tradisi demikian berlaku di mana pun tergantung kearifan lokal di suatu wilayah, termasuk takbir keliling yang umum dilakukan umat Muslim di hampir penjuru Indonesia.

Sesungguhnya bila kita mampu menahan sejenak ekspresi keagamaan kita sebagai muslim, maka tidak akan ada narasi ketidakadilan. Menahan yang saya maksud bukan untuk mereduksi atau tidak memberi ruang penghormatan atas capaian ritus keagamaan kita. Melainkan ia merupakan bentuk kerendahan hati kita sebagai kaum beragama di tengah kondisi sulit seperti saat ini, yakni pandemi korona.

Demikian juga dengan saya yang lebih memilih bertahan di Pulau Bali. Di penghujung lebaran tahun ini, saya lebih memilih menghabiskan kalimat-kalimat toyibah seperti takbir, tasbih, tahmid, dll daripada menghabiskan waktu di luar yang barangkali tidak memberikan manfaat. Barangkali hal seperti ini juga dilakukan oleh saudara muslim lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama. Cara seperti ini di tengah kondisi pandemi korona tentu memberikan dampak ketenangan spiritualitas. Di saat waktu bersamaan kita juga tengah merasakan ketegangan sosial akibat jumlah warga Indonesia yang semakin bertambah terinfeksi virus korona.

Penghujung hari raya keagamaan lebih sering diidentikan dengan suka cita yang berakhir dengan hiruk pikuk intra umat dan antar umat beragama. Peniadaan Hari Raya Nyepi di Bali tentunya juga dapat dimaknai dengan kelapangan hati umat Hindu. Hal ini tentu dapat diharapkan terjadi di umat agama lain dengan berlebaran ala kadarnya, sunyi, khidmat, tanpa sedikit pun mengurangi esensi dari lebaran itu sendiri.

Peristiwa Kampung Jawa yang berakhir sanksi sosial secara tidak sengaja terselip hikmah yang luar biasa. Tanpa peristiwa tersebut barangkali upaya perjuangan pembebasan Gede Suwardana tidak akan berjalan masif, sistematis, dan konsistensi yang digawangi oleh kelompok sipil. Meski pada akhirnya sentimen bernada SARA adalah ongkos besar yang harus kita bayar akibat keteledoran aparat kepolisian. Kedua peristiwa tersebut merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan. [MFR]

Menghidupi Tradisi, Menyemai Toleransi

NU maupun Katolik, memang terkenal dengan sifat kontekstualnya. Dalam pendekatan kemasyarakatan, mereka sama-sama berprinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tradisi  Jawa—semisal ritual-ritual pernikahan, kelahiran dan kematian—adalah sebentuk kearifan lokal yang mampu mengatasi sekat-sekat perbedaan, baik perbedaan sosial maupun agama.

“Klepu, Desa Terpencil di Ponorogo 40 Tahun Lebih di Kuasai Salibis,” judul sebuah narasi ketika saya searching di internet tentang desa Klepu (www.suara-islam.com 27/01/2015). Atau narasi lainnya yang masih mengobarkan semangat yang sama: sentimen antar agama. Seperti alasan pendirian Gedung Pembinaan dan Pelatihan Mualaf, di mana sumber dananya berasal dari Kedubes Saudi Arabia, di samping untuk memujudkan kemandirian ekonomi juga untuk “mengokohkan akidah” (www.republika.com 02/06/2016).

Dalam narasi-narasi itu Klepu selalu digambarkan sebagai sebuah daerah “rawan akidah,” sudah bertahun-tahun desa ini “terjadi upaya pendangkalan akidah,” atau adanya misi “Katolik-Kristenisasi.” Logika yang berusaha dikembangkan di sini adalah bahwa kemiskinan dan keterpencilan sebangun dengan dangkalnya akidah.

Saya teringat Snouck Hurgronje, dalam alur berpikir Foucault dan Edward Said, narasi-narasinya tentang Indonesia pra-kolonialisme menyebabkan bekunya atau bahkan matinya orang Indonesia secara diskursif, yang pada gilirannya juga matinya mereka secara politis. Narasi-narasi “perendahan” yang terbangun semacam ini kemudian menjadi pembenaran mereka untuk memperadabkan atau, dalam kata kasarnya, menjajah.

Apa yang menimpa Klepu pada aras diskursif di atas tak jauh beda dengan apa yang menimpa orang Indonesia di waktu lampau, hanya saja yang menjadi pihak “pemberadab” di sini bukanlah Belanda. Tapi, kalangan Islam puritan, kalangan Islam yang notabene anti-kearifan lokal, kalangan Islam yang berasal dari luar wilayah Klepu—atau paling tidak, kalangan yang mencoba mengembangkan varian Islam yang sama sekali tak memiliki akar historis di Klepu.

Berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo, desa Klepu sebenarnya adalah wilayah yang dikaruniai potensi alam yang elok. Pegunungan, hamparan sawah dan kali berbatu merupakan pemandangan yang lumrah menghiasi jalanan menuju Klepu. “Terus saja, mas. Susuri jalan kecil setelah jembatan,” jawab ramah sejoli petani yang tengah menjemur jagung hasil panenannya di tepi jalan, ketika saya tanya letak Gua Maria Fatima.

Mayoritas masyarakat Klepu berprofesi sebagai petani. Keramahan dan kerukunan memang cukup terasa di sini, tanpa dibuat-buat—sebentuk sikap sosial yang masih jamak saya temui di desa-desa pegunungan.

Seperti sejoli petani yang jelas muslim di atas, di mana sang isteri berkerudung, dengan ramahnya mereka menunjukkan jalan berkelok dan menanjak menuju Gua Maria Fatima, salah satu tempat peziarahan umat Katolik terbesar kedua di Jawa Timur. “Pinarak, mas,” ucap lelaki itu sembari menepuk pundak saya ketika saya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan.

Tak lebih dari 100 meter dari posisi gua di ketinggian bukit terdapat sebuah masjid beratap susun tiga. Adhem dan hening, begitulah suasana Gua Maria Fatima. Selain gua, di tempat ini juga terdapat sendang atau mata air yang kini sedang direnovasi. Sendang ini bernama Sendang Waluyajatiningsih di mana airnya terkenal higienis, langsung dapat diminum di tempat.

Di sekitar sendang ada tiga tanaman langka yang dilestarikan masyarakat Klepu: tanaman jambe, andong, dan puring. “Dahulu, pada tahun 1986, seorang bocah berusia 5 tahun dikabarkan hilang tenggelam di sendang,” cerita Bonari, seorang keamanan di Gua Marima Fatima.

Tak disangka, bocah itu ternyata masih hidup. Justru dengan gamblangnya dia bercerita telah ditolong oleh sesosok ibu berpakaian serba putih. Umat Katolik setempat pun kemudian bersepakat untuk membangun tempat untuk berziarah dan berdoa, membangun sebuah gua. “Selain tenang dan damai, dulu tempat ini memang dikenal angker,” tambah Bonari.

Di depan gua terdapat halaman yang cukup luas, dengan dihiasai 14 lukisan bertekstur berbahan dasar semen. Lukisan-lukisan itu mengisahkan perjalanan Yesus, dari mulai “Yesus Jatuh Untuk Pertama Kali” hingga “Yesus Dimakamkan.” Menurut Bonari, karya-karya rupa ini menggambarkan sejarah Paskah, kisah sengsaranya Yesus.

Bagi Bonari sendiri, dan mayoritas masyarakat Klepu, hidup saling berdampingan antar umat beragama bukanlah hal yang aneh. Toleransi antar umat beragama di desa ini sudah berlangsung sedemikian lama. Sejak 1983, kerukunan masyarakat Klepu sudah terkenal secara nasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa perbedaan agama dan toleransi terajut dengan baik. Menurut Bonari, hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan agama dalam satu keluarga. Seumpama sang suami Islam, sang isteri adalah Katolik. Fenomena ini masih banyak dijumpai di Klepu. Lagi pula, “Katolik itu, kan, mirip NU, mas,” tambah pria berperawakan gagah ini.

Seperti yang saya duga, baik NU maupun Katolik, memang terkenal dengan sifat kontekstualnya. Dalam pendekatan kemasyarakatan, mereka sama-sama berprinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tradisi  Jawa—semisal ritual-ritual pernikahan, kelahiran dan kematian—adalah sebentuk kearifan lokal yang mampu mengatasi sekat-sekat perbedaan, baik perbedaan sosial maupun agama.

Taruhlah slametan atau genduren, tradisi-tradisi ini khas Jawa, bukan tradisi yang melulu milik Islam (NU) maupun Katolik. Tradisi-tradisi yang merupakan warisan leluhur ini selain memiliki fungsi sosial juga memiliki fungsi simbolik-spiritual. Ritual slametan beserta ubarampe-nya, secara simbolik mengandung pesan-pesan kemanusiaan yang sesungguhnya bersifat universal, di mana baik dalam sistem agama Islam maupun Katolik dapat menemukan titik kesepahamannya. Masing-masing seolah lebur dalam kultur dan kosa-kata kosa-kata Jawa tanpa perlu berpikir, adakah tradisi ini menyalahi agama yang dianutnya.

Selayaknya desa-desa pegunungan, kearifan-kearifan lokal di atas memang masih kuat mengakar. Dan justru kearifan semacam itulah yang membuat kohesi sosial di Desa Klepu terbangun dengan begitu kokohnya.

Desa Klepu sendiri terdiri dari 4 Dusun. Berdasarkan keterangan Bonari, sekitar separuh orang Klepu beragaman Katolik dan separuhnya lagi Islam. Selain Gereja Katolik Sakramen Mahakudus, Sendang Waluyajatiningsih dan Gua Maria Fatima, di desa ini juga saya jumpai adanya beberapa masjid. Dua di antaranya adalah Masjid berarsitektur Jawa yang tak lebih dari 1 km dari Gua Maria Fatima, Masjid al-Hidayah.

Tak berbeda dengan Bonari, Harwan, seorang muslim yang hidup di lingkungan NU, juga mengatakan bahwa selama ini tak pernah ada ketegangan ataupun gesekan antar umat beragama di Klepu. Ketika saya singgung tentang maraknya hoax atau pun isu-isu yang bernuansa sentimen SARA belakangan ini, desa Klepu luput dari perpecahan dan tetap kondusif serta terjaga kohesi sosialnya. “Kuncinya adalah komunikasi dan saling menghormati,” kata pria yang tinggal di samping masjid Jogorogo ini.

Biasanya, dewan gereja dan takmir masjid di Klepu saling bertemu dan berkoordinasi, tak pernah memutus komunikasi. Dan masing-masing komunitas beragama di Klepu juga tetap menjalankan aktifitas keagamaannya masing-masing. Seperti aktifitas ibu-ibu yang beragama Islam, mereka rutin mengadakan tahlilan dan yasinan. “Ketika rapat PKK, masing-masing komunitas agama melebur,” jelas seorang perempuan berkerudung yang tinggal tak jauh dari Gua Maria Fatima.

Untuk kegiatan atau urusan-urusan desa, semisal rembug desa ataupun rembug RT, masyarakat Klepu berbicara sebagai warga desa Klepu, bukan sebagai orang Katolik atau orang Islam. Kesadaran sebagai warga desa inilah yang saya kira juga salah satu faktor kenapa toleransi antar umat beragama di Klepu tumbuh dengan sedemikian kuatnya. Tak usah jauh-jauh mengulik Rosaldo Rhenato soal cultural citizenship ataupun public reason-nya John Rawls, masyarakat Klepu telah mempraktikan kesadaran sebagai warga desa ini sejak lama.

Ketika di ruang sosial, masyarakat Klepu sudah sadar dengan sendirinya bahwa pertama-tama mereka adalah warga Desa Klepu, bukan warga Katolik maupun warga muslim. Kesadaran diri sebagai warga Desa Klepu seperti ini pada gilirannya akan mempertemukan mereka. Sehingga sikap-sikap reflektif akan kebersamaan tumbuh dengan sendirinya. “Gesekan itu untuk apa?” tanya Harwan seolah mewakili sikap reflektif mayoritas warga Klepu.

Saya pun terkadang takjub, bagaimana masyarakat Klepu sudah sedemikian majunya dalam soal toleransi yang secara kultural bersumber dari kearifan lokal dan secara sosial-politik tumbuh dari kesadaran tentang citizenship, padahal jarang atau bahkan tak pernah ada aktifis-aktifis lintas agama terjun ke desa Klepu untuk memberdayakan masyarakatnya?

Kearifan-kearifan lokal dan kesadaran sebagai warga desa Klepu tersebut pada akhirnya akan menempatkan manusia pertama-tama bukan sebagai sesama umat, namun sebagai sesama bangsa, sesama warga desa Klepu. Begitulah keberagaman dalam persatuan warga desa Klepu yang teranyam bahkan sampai sepekuburan.[MFR]