Syariah Tidak Sama dengan Murah

Riba tidak sama dengan kelebihan. Kelebihan itu tidak ada masalah jika didapatkan dengan cara sesuai syariat Islam. Sama halnya dalam urusan perniagaan, tentu dibenarkan mengambil kelebihan sebagai keuntungan perniagaan.

—- Hajime Yudistira

Pada suatu Sabtu telpon saya berdering, dan seprti biasa saya mengangkatnya dengan sigap. Terdengar suara disana “Assalamualaikum”, saya menjawabnya “Waalaikum salam”. “Saya membaca iklannya di Kaskus pak, katanya bisa terima gadai ya pak?” dia bertanya. “Benar pak, ada yang bisa kami bantu?” demikian saya menjawab pertanyaannya. “begini pak, kebetulan saya mau menggadai laptop, saya perlu uang Rp1.750.000. Saya bisa minta tolong dikirim alamat jelasnya pak, agar saya bisa datang” demikian dia melanjutkan pembicaraannya. Akhirnya saya memberikan alamat lengkap dan dia mengatakan akan datang saat itu juga.

Sekitar satu jam kemudian terlihat ada mobil datang ke tempat saya, mobil mewah keluaran terbaru. Saya agak kaget dan berpikir, “masa sih orang ini perlu uang Rp1.750.000”, padahal dia datang dengan kendaraan mewah yang saya perkirakan harganya tidak kurang dari Rp1 milyar. Seorang pria dengan pakaian rapi dan necis saya lihat turun dari kendaraan tersebut dan akhirnya masuk ke kantor saya yang sederhana.

Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya dia menjelaskan tujuannya datang, yaitu untuk bisa memperoleh dana sebesar Rp1.750.000. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia punya uang cukup di bank, hanya masalahnya kartu ATMnya baru saja hilang sehingga dia tidak bisa mengakses uangnya di bank dan hari itu bank tutup. Padahal di hari itu dia sudah berjanji untuk melakukan pembayaran kepada seseorang dan tidak mungkin dia tidak membayarkannya, karena itu menyangkut reputasinya sebagai seorang pengusaha. Menurut dia, beberapa orang kawan sudah dihubungi untuk dimintai pertolongan, tapi tidak seorang pun yang bisa membantunya, sampai akhirnya dia menemukan iklan “Rumah Gadai Yudistira” di Kaskus –salah satu satu market place yang cukup terkenal saat ini.

Seperti biasa saya menjalankan prosedur standar yang biasa saya jalankan dalam konsep gadai syariah selama ini. Pertama adalah melakukan pengecekan terhadap jaminan komputer jinjing yang dibawanya. Semua dalam kondisi baik dan tidak kurang satu apapun dan sangat mencukupi untuk nilai gadai seperti yang disampaikan. Berikutnya saya bertanya mengenai jatuh tempo yang dikehendaki, “Ini jatuh temponya mau dibuat sampai kapan Pak?” Saya membuka percakapan dengannya. Spontan dia menjawab “sampai Senin saja pak”, dan itu artinya hanya dua hari saja. Berikutnya saya bertanya lagi “Kalau Bapak dapat dana Rp1.750.000 yang jatuh temponya sampai hari senin, Bapak ikhlasnya mengembalikan dengan jumlah berapa?” demikian saya bertanya. Tidak lama kemudian dia menjawab “Rp.2.500.000 boleh pak?”. Saya berpikir itu bukan jumlah yang sedikit. Lalu saya tegaskan kembali, “itu bukan jumlah sedikit lho pak, itu cukup besar”. Dia menjawab “boleh ngga?”, dengan agak gugup saya menjawab kembali, “boleh saja pak, masalahnya Bapak ikhlas ngga?”. Dia melanjutkan jawabannya, “Tentu saya ikhlas. Saya sudah berjanji akan memberikan sejumlah ini kepada siapa saja yang bisa membantu saya” begitu dia menjawab.

Akhirnya kami sepakat dengan kesepakatan tersebut. Kalau dihitung dengan kacamata kepantasan, jumlahnya sangat besar, secara persentase jumlahnya 42,5%. Jumlah yang tidak lazim dalam konteks pinjaman. Apakah itu sesuai dengan konsep Syariah? Dalam kacamata saya, itulah syariah, karena syariah itu tidak ada hubungannya dengan murah atau mahal, tidak ada hubungannya juga dengan besar atau kecil. Syariah adalah konsep yang mengedepankan musyawarah dan tentunya hasil musyawarahnya harus diikuti dengan ikhlas.

Kadang ada yang berpendapat bahwa pinjaman dalam kacamata syariah, tidak boleh ada kelebihan saat pengembaliannya, karena itu adalah riba, demikian banyak orang berpendapat. Saya tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Dalam hal seseorang mendapatkan pinjaman, maka tentunya orang yang mendapatkan pinjaman tersebut mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut. Dan sudah sangat wajar jika saat peminjam mengembalikan pinjamannya, maka si peminjam juga harus memberikan manfaat balik kepada pemberi pinjaman, tapi cara mendapatkan manfaat balik tersebut, caranya harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu bermusyawarah. Saya meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang adil, jadi aplikasi hukum Islam juga harus merepresantasikan keadilan tersebut.

Harus bisa dibedakan mana yang riba dan mana yang syariah. Misalnya ada dua orang, sebutlah namanya Si A dan Si B, kedua orang tersebut meminjam uang Rp500 ribu kepada saya. Berikut contohnya,

Pertama, kepada Si A saya mengatakan seperti ini “ini A, saya pinjamkan Rp500 ribu, bulan depan kembalikan Rp550rb ya kepada saya”. Karena si A sedang ada kebutuhan mendesak, maka akhirnya dia mengatakan “baik Pak, saya akan kembalikan Rp550 ribu sesuai permintaan Bapak”.

Kedua, kepada Si B saya mengatakan seperti ini “ini B, saya pinjamkan Rp500 ribu, kira-kira kamu ikhlasnya mengembalikan dengan jumlah berapa di bulan depan?”. Lalu B menjawab “Pak, boleh enggak saya lebihkan Rp25 ribu, jadi pengembaliannya Rp525 ribu”. Saya menjawab kembali “wah B, jangan Rp25 ribu dong, sekarang enggak dapat apa-apa uang Rp25 ribu, tambahin lah sedikit”. Lalu B melanjutkan jawabannya, “oh begitu ya Pak? Bagaimana kalau saya lebihkan Rp50 ribu pak?”. Saya jawab kembali “kamu ikhlas ngga kalau Rp50 ribu”. Dia menjawab kembali “ikhlas Pak, sumpah! Dibantu Bapak saja saya sudah banyak terima kasih, saya ikhlas pak, lillahi ta’ala” Demikian B menjawab pertanyaan terakhir saya. Akhirnya saya katakana “oke deh saya sepakat”, lalu diakhiri dengan bersalaman tanda kesepakatan atau akad sudah terjadi.

Kalau diperhatikan dua contoh di atas, keduanya sama persis dari jumlah yang dipinjamkan dan jumlah yang dikembalikan. Menurut saya, contoh pertama itu adalah praktik riba, dan contoh kedua itu adalah praktik syariah. Kebanyakan kita hanya memahami bahwa riba adalah haram, tanpa tahu mengapa riba diharamkan.

Menurut saya riba diharamkan karena dua hal. Dalam contoh diatas, yang pertama Si A belum tentu ikhlas, dan yang kedua, bisa jadi Rp50 ribu yang saya minta akan memberatkan Si A. Dua hal tersebut yang membuat Islam mengharamkan riba menurut saya. Apakan dua hal tersebut terjadi kepada si B? Apakah Si B ikhlas? Bisa dilihat lagi percakapan pada contoh di atas. Si B ikhlas karena sudah dibantu kesulitannya. Lalu apakah Rp50 ribunya memberatkan Si B?, tentu tidak, karena disepakati berdasarkan musyawarah. Kalau Si B keberatan, tentunya dia tidak akan menyepakatinya.

Menurut saya itulah yang membedakan antara riba dan syariah dalam konsep gadai yang saya jalankan selama ini. Riba tidak sama dengan kelebihan. Kelebihan itu tidak ada masalah jika didapatkan dengan cara sesuai syariat Islam. Sama halnya dalam urusan perniagaan, tentu dibenarkan mengambil kelebihan sebagai keuntungan perniagaan. Wallahualam bissawab.[MFR]

Ibadah Nonritual Tidak Kalah Penting

Banyak orang lupa bahwa yang diajarkan Islam itu tidak melulu ibadah ritual, tapi juga akhlak Islami yang harus kita pelihara dalam berhubungan dengan sesama mahluk Tuhan, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga harus dilakukan dengan sesama mahluk Tuhan yang lain.

——Hajime Yudhistira

Ramadan baru saja berlalu, belum sebulan rasanya. Di mimbar-mimbar ceramah, kita melihat banyak sekali ulama menjelaskan Ramadan sebagai bulan yang disediakan Tuhan untuk menjadi bulan latihan bagi kita, umat muslim, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka mengatakan seharusnya kita memiliki resolusi baru selepas bulan Ramadan. Seperti yang saya lihat di Youtube, ada video dialog antara Habib Jindan dengan Habib Ja’far al Hadar.

Dalam video tersebut, Habib Jindan berperan sebagai narasumber dan Habib Ja’far sebagai host-nya. Sebagai host, Habib Ja’far bertanya kepada Habib Jindan, bagaimana ber-Islam dan berdakwah di kalangan anak muda? Di samping menjelaskan mengenai posisi anak muda dalam berdakwah pada masa Rasullullah, Habib Jindan juga menjelaskan bahwa seharusnya selepas bulan Ramadan, setiap muslim sebaiknya memiliki resolusi baru, seperti misalnya tidak mau meninggalkan salat Witir 3 rakaat, selalu salat Duha atau Tahajud setiap hari, melaksanakan puasa Senin dan Kamis, atau tadarus Alquran dan lain-lain.

Contoh-contoh yang diambil semuanya adalah ibadah ritual; dan seolah-olah itu adalah hal yang terpenting. Saya bukan mengatakan ibadah ritual seperti itu tidak penting, tetapi melakukan kebaikan nonibadah ritual seperti itu juga tidak kalah penting. Kenapa resolusinya tidak ditambahkan? misalnya melakukan perbuatan baik yang sederhana kepada sesama manusia, seperti tersenyum kepada siapapun yang kita jumpai, atau membantu siapapun yang kita lihat memerlukan bantuan kecil, bisa juga berjanji untuk selalu berkata jujur mengenai hal apapun dan sebagainya.

Saya khawatir jika semua ulama selalu mengatakan bahwa sebagai muslim kita harus melakukan ibadah ritual saja, maka bukan tidak mungkin generasi ke depan akan menjadi generasi buta hati yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka berpikir dan percaya bahwa sebagai muslim, kewajibannya adalah melakukan ibadah-ibadah ritual saja, karena itu yang mereka dengar dari mimbar-mimbar keagamaan yang ada.

Kalau mau jujur, fenomena ini sudah mulai terlihat saat ini. Banyak orang yang salatnya tidak pernah ketinggalan, tapi berbohongnya juga jalan terus. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, wakil rektor I bidang akademik/dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, pernah mengatakan dalam salah satu artikelnya di website www.uin-suska.ac.id, bahwa saat ini banyak sekali umat muslim yang membedakan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial.

Orang yang mementingkan kesalehan individual cenderung lebih mementingkan ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya. Disebut kesalehan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat.  Pendek kata, kesalehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal.

Di samping itu, ada kesalehan lainnya, yaitu kesalehan sosial yang menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama; mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya  mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan oleh rukuk dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dan bekerjasama dan bergaul dengannya.

Banyak orang lupa bahwa yang diajarkan Islam itu tidak melulu ibadah ritual, tapi juga akhlak Islami yang harus kita pelihara dalam berhubungan dengan sesama mahluk Tuhan, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga harus dilakukan dengan sesama mahluk Tuhan yang lain.

Mungkin QS Al Maun [107]: 4-5 yang artinya “maka celakalah orang yang salat” dan “(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya” bisa menjadi contoh yang baik untuk hal ini. Dulu saya bingung memahami maksud dari surat tersebut. Bagaimana bisa orang-orang yang melakukan salat, tapi melalaikan salatnya, dan celaka pula.

Sampai akhirnya pemahaman saya menjadi seperti ini, salat sebagai ibadah ritual juga mengajarkan kepada kita nilai-nilai luhur seperti kejujuran, disiplin, tertib, mengikuti pemimpin dan lain-lain. Bagaimana salat mengajarkan kejujuran? dalam salat kita sudah berlaku jujur, yaitu salat Subuh 2 rakaat, salat Magrib 3 rakaat. Saya rasa kita tidak pernah berbohong dengan melakukan salat Magrib menjadi 2 rakaat atau Subuh menjadi 1 rakaat. Itu artinya kita sudah jujur dalam salat, apakah kita sudah menjadi pribadi yang jujur di luar salat?

Salat juga mengajarkan kedisiplinan, kita selalu melaksanakan salat sesuai waktunya. Salat Subuh kita lakukan di waktu Subuh, salat Magrib kita lakukan di waktu Magrib dan seterusnya. Itu artinya kita sudah berdisiplin dalam salat. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang berdisiplin di luar salat?

Contoh di atas menjelaskan bahwa ada nilai yang diajarkan dalam ibadah ritual salat (kesalehan individu), yaitu contohnya tadi adalah jujur dan disiplin yang harus diaplikasikan di luar salat (kesalehan sosial)

Jadi di samping kita melakukan ritual ibadah salat tersebut, apakah kita juga menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam salat itu? Kalau ternyata kita hanya menjalankan ibadah ritual saja, dan tidak menerapkan nilai-nilai yang diajarkan, maka itulah makna dari pemahaman ayat tersebut, yaitu “celakalah orang-orang yang salat, tapi melalaikan salatnya”.

Hal tersebut juga berlaku untuk ibadah ritual lainnya seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun Islam yang lima. Mulai dari membaca syahadat, salat, puasa, zakat dan ibadah haji. Semua itu hanyalah ibadah ritual saja. Ada nilai yang terkandung di dalam semua ibadah ritual yang harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian seorang muslim.

Saya berharap semakin banyak ulama berdakwah tidak hanya menyerukan agar kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah ritual saja, tapi juga mengajak umat untuk menjalankan ibadah nonritual yang memiliki nilai-nilai Islami. Semoga ke depan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersaing dengan keindahan akhlak dalam berinteraksi dengan sesama mahluk Tuhan dan menjadi pribadi tangguh yang juga menjalankan ibadah ritual dengan baik. Wallâhualam bissawâb. [MFR]

Men-Syariah-Kan Gadai, Menggadaikan Syariah

Tapi pada praktiknya, hampir tidak ada bedanya antara pegadaian konvensional dengan syariah, karena pada keduanya sudah ditetapkan oleh pemberi pinjaman, padahal seharusnya disepakati berdasarkan musyawarah dalam skema syariah.

Masyarakat kita yang mayoritas Muslim merupakan pasar yang sangat luas untuk produk apapun yang mengatasnamakan syariah. Jadi, tidak bisa dipungkiri, produk dengan konsep syariah biasanya laku di pasaran. Mind set masyarakat kita masih menganggap apa pun yang berlabel syariah, pasti baik dan halal.  Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun ia perlu disertai juga dengan sikap kritis; tidak seluruh produk dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah yang benar.

Demikian pula halnya dengan pegadaian berplat merah milik pemerintah. Secara jenis pegadaian terbagi dua macam: konvensional dan syariah. Pernah suatu ketika saya mendatangi salah satu pegadaian yang berlabel syariah di Jakarta. Saya bertanya kepada karyawan di sana mengenai apa perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Jawaban karyawan tersebut terus terang membuat hati saya miris, begini jawabannya “Terus terang ya Pak, sebenarnya sama saja antara pegadaian konvensional dengan Syariah, hanya beda-beda istilah saja Pak, hitungan sih kurang lebih sama,” begitu penjelasan dia.

Dia menjelaskan bahwa pada pegadaian syariah, digunakan istilah ijarah sebagai pengganti bunga pada pegadaian konvensional, tapi secara hitungan tidak berbeda jauh, hanya perbedaan istilah saja. Menurut saya, hal tersebut menunjukan pemahaman yang dangkal terhadap konsep pegadaian syariah yang sebenarnya.

Menggadaikan barang sebenarnya sudah tercantum dalam Alquran dan hadis. Firman Allah SWT pada ayat terpanjang dalam Alquran di QS al-Baqarah [2]:282-283 menjelaskan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

(QS al-Baqarah [2]:282)


“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS al-Baqarah [2]:283)

Quraish Shihab dalam Tafsir AlMisbah menjelaskan, ayat tersebut merupakan dalil yang membolehkan praktik gadai. Adanya perjalanan dalam awal ayat dinilai bukan menjadi sebuah syarat. Perjalanan disebutkan karena pada zaman itu para musafir sering kali meminjam uang untuk biaya perjalanannya.

Dalam Kitab Shihahihain, Bukhari-Muslim pun menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dengan pinjaman 30 wasaq jewawut. Nabi menggadaikannya untuk makan keluarganya. Quraish Shihab menjelaskan, praktik gadai yang dilakukan bukan pada saat Nabi sedang berada dalam perjalanan, melainkan saat Rasulullah berada menetap di Madinah.

Gadai berbasis syariah memang tidak memberlakukan sistem bunga seperti halnya yang diberlakukan pada skema konvensional. Pihak pegadaian tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman ataupun sistem bagi hasil. Pegadaian syariah mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan.

Bagaimana penetapan biaya jasa pemeliharaan barang yang digadaikan? Dikutip dari laman resmi Pegadaian Syariah, besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan ditetapkan berdasarkan taksiran barang yang digadaikan. Jika barang tersebut adalah emas, penaksir memperhitungkan karatase emas, volume, serta berat emas yang digadaikan.  Biaya yang dikenakan merupakan biaya penitipan barang, bukan biaya atas pinjaman karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan dalam konsep syariah.

Biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan. Besarannya bertambah sesuai dengan lama barang yang digadaikan. Bedanya dengan konvensional, biaya jasa simpan tersebut tetap setiap bulan. Jika jasa simpanan per bulan Rp50 ribu, jasa simpan bulan berikutnya menjadi Rp100 ribu.

Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penerima barang atau peminjam uang disebut murtahin, barang yang diserahkan disebut marhun, sementara rahin merupakan pihak yang menyerahkan barangnya atau penggadai. Murtahin memiliki hak untuk menahan barang sampai rahin melunasi semua hutangnya.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali seijin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya tetap menjadi kewajiban rahin. Meski demikian, dapat dilakukan murtahin dengan jalan rahin membayar biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan kepada murtahin. Hanya, MUI memberi catatan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh diterntukan berdasarkan jumlah pinjaman

Fatwa DSN MUI juga menjelaskan, pada dasarnya akad gadai emas syariah adalah qard ‘peminjaman’. Orang yang meminjam uang agar disetujui kemudian menjaminkan barangnya berupa emas kepada murtahin. Adanya penitipan agunan tersebut oleh murtahin menimbulkan ijarah (biaya sewa) yang dibayarkan oleh nasabah sebagai pihak rahin.

Dengan demikian, catatan penting dari MUI adalah hakikat dari fungsi pegadaian dalam Islam tersebut. Gadai, khususnya yang berskema syariah, seharusnya semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk barang sebagai jaminan. Pegadaian bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Perbedaan mendasar antara pegadaian dengan skema konvensional dan Syariah terletak pada “bunga” pada pada pegadaian konvensional dan “ijarah” pada pegadaian syariah. Biasanya jumlah bunga itu didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman, serta jumlahnya ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Sedangkan ijarah pada pegadaian syariah, besarnya didasarkan pada jenis barang dan tingkat risiko yang seharusnya ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Tapi pada praktiknya, hampir tidak ada bedanya antara pegadaian konvensional dengan syariah, karena pada keduanya sudah ditetapkan oleh pemberi pinjaman, padahal seharusnya disepakati berdasarkan musyawarah dalam skema syariah.

Sebenarnya inti dari konsep syariah adalah terjadinya kesepakatan dengan cara musyawarah antara rahin dan murtahin, selain terpenuhinya rukun dalam akad rahn ini. Dengan adanya kesepakatan dengan cara musyawarah ini diharapkan kedua belah pihak tidak merasa ada yang dirugikan dan tentunya ikhlas. Wallahu alam.[MFR]