Susahnya Beragama di Indonesia

Mau sampai kapan kasus intoleransi beragama akan terus terjadi di Indonesia? Apakah kita akan menunggu datangnya Ratu Adil? Atau sampai Prodi Studi Agama-Agama (SAA) menjadi banyak peminatnya dan lulusannya menjadi pelopor toleransi di negeri tercinta kita ini.

—– Achmad Syafi’i

Belum lama ini di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terjadi kasus diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah setempat. Kasus tersebut menambah daftar panjang intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas, khususnya penganut aliran kepercayaan di Indonesia.

Kasus tersebut bermula dari penyegelan oleh Satpol PP terhadap sebuah tugu yang akan dijadikan makam leluhur penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Alasannya, bangunan berbentuk tugu itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, menurut salah satu tokoh Sunda Wiwitan, bangunan tersebut bukan tugu, melainkan makam dari sesepuh mereka, dan ketika pihak Sunda Wiwitan hendak mengurus IMB malah dipersulit. Ditambah lagi, makam tersebut didirikan di atas tanah pribadi.

Sunda Wiwitan sendiri merupakan salah satu agama lokal etnis Sunda di wilayah Jawa Barat. Ajaran Sunda Wiwitan jika dideskripsikan berisi tentang keyakinan kepada kekuasaan tertinggi pada Sang Hyang Keresa (‘Yang Maha Kuasa’) atau Yang Nu Ngersakeun (Yang Menghendak). Tidak cuma kali ini saja, penganut aliran kepercayaan mendapat perlakuan diskriminatif. Seperti pada sekitar 60-an, mereka dicap sebagai komunis. Tindakan ini sangat menciderai keberagaman. Apalagi jika dilakukan oleh pemerintah dengan dalih penganut aliran kepercayaan bukan merupakan agama bila merujuk pada definisi yang ada di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Perlakuan diskriminatif terhadap Sunda Wiwitan dan penganut aliran kepercayaan lain tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun juga, mereka juga punya hak yang sama seperti warga negara lainnya, terutama dalam hal beragama dan berkeyakinan. Selain itu, hak mendapat perlakuan yang sama ketika mengurus administrasi yang berkaitan dengan kependudukan.

Mari kita sama-sama membuka pasal 29 ayat 2 yang berbunyi kurang lebih seperti ini, negara menjamin kemerdekaaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. Sangat jelas sekali bahwa setiap warga negara memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kenapa masih ada kasus diskriminatif seperti yang menimpa Sunda Wiwitan. Jawaban paling bisa diterima adalah karena di Indonesia yang sejahtera ini hanya ada enam agama yang ‘diakui’ oleh negara.

Lalu yang lain kemana? Mau tidak mau mereka harus nunut kepada enam agama tadi, apalagi ketika mengurus administrasi kependudukan: ditanya agamanya apa, kalau tidak dikosongkan ya harus mengisi dengan nama agama yang diakui oleh negara, miris sekali. Walaupun oleh MK kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah boleh dikosongkan, tetap saja di beberapa daerah masih terjadi diskriminasi sebab agama yang mereka anut tidak masuk dalam daftar agama yang ‘diakui’ oleh negara.

Kata ‘diakui’ disini juga masih menurut saya kurang pas, apa maksud negara melakukan hal ini, apakah sama seperti ketika Orde Baru melakukan penyederhanaan partai menjadi tiga partai saja. Lalu yang lain secara tidak langsung dipaksa untuk gabung pada tiga partai yang diakui tersebut. Sama juga dengan masalah agama ini, yang tidak masuk dalam daftar agama yang ‘diakui’, ya mau tidak mau harus bergabung agar dapat melakukan administrasi tanpa terkendala, walaupun ajarannya sangat bertolak belakang dengan agama leluhurnya tersebut. Bayangkan perasaan pengikutnya bagaimana ketika harus melakukan hal itu. Padahal mereka juga punya kebebasan memeluk agamanya masing-masing. Memang sangat miris sekali. Punya hak yang sama sebagai warga negara tetapi haknya tidak pernah didapatkan. Haknya dirampas oleh negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi.

Tidak sampai disitu saja. Diskriminasi juga dilakukan oleh ormas yang mengaku beragama. Mereka biasanya membongkar tempat peribadatan, memberhentikan peribadatan, atau yang paling parah adalah melakukan persekusi terhadap pengikutnya. Dalih mereka sejak dulu masih sama, penganut kepercayaan dianggap sesat dan dianggap akan melemahkan iman. Saya juga baru tahu, kalau iman dapat dilemahkan dengan adanya tempat ibadah agama lain atau adanya upacara adat penganut aliran kepercayaan. Aneh memang. Ini dalih murni dari keawaman masyarakat, provokasi dari oknum tertentu atau bersifat politis. Saya juga masih skeptis karena setiap kasus di beberapa daerah juga berbeda-beda akar permasalahannya. Tetapi sepanjang yang saya tahu, rata-rata bersifat politis.

Mau sampai kapan kasus seperti di atas akan terus terjadi di Indonesia? Apakah kita akan menunggu datangnya Ratu Adil? Atau sampai Prodi Studi Agama-Agama (SAA) menjadi banyak peminatnya dan lulusannya menjadi pelopor toleransi di negeri tercinta kita ini. Tapi kapan, kalau setiap mahasiswa baru selalu didoktrin agar melanjutkan kuliah S2 dan selanjutnya menjadi dosen. Bukannya didoktrin agar ketika lulus, lalu kembali ke kampung halaman dan menyebarkan bibit toleransi kepada warga sekitarnya agar kasus seperti di atas tidak terus berulang. Bagaimanapun juga, setiap warga negara harus bisa menjalankan ibadah agamanya tanpa dibayangi rasa was-was diserang atau lainnya. Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dapat terwujud hingga akar rumput.[MFR]

Arti Kemerdekaan bagi Penghayat

Pancasila yang ditahbiskan sebagai pegangan dasar negara, ruhnya mulai memudar dan tinggal nama; “Ketuhanan yang Maha Esa” hanya nyaring dimulut tapi bringas di lapangan. Ruhnya telah tercuri oleh fanatisme buta yang berujung pada intoleransi bahkan kekerasan atas nama Tuhan. Maka, apa sebenarnya arti kemerdekaan buat kaum penghayat?

—- Badrus Solikhin

Aliran kepercayaan merupakan salah komunitas masyarakat yang mempunyai cara pandang tersendiri dalam menghayati sifat-sifat Tuhan menurut kepercayaan mereka. Dalam beberapa dekade ini, dunia maya ramai oleh berita mengenai aliran kepercayaan yang menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara, meski kadang perjuangan mereka tak selalu membuahkan hasil.

Salah satu contohnya adalah salah satu aliran kepercayaan yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Hari-hari mereka dihiasi diskriminasi oleh masyarakat setempat. Mirisnya lagi, kegiatan mereka dilarang, ditolak dan diperkusi bahkan oleh aparatur negara. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan kepercayaan yang telah lama mereka anut.

Banyak orang belum kenal Sunda Wiwitan, termasuk peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Tanah Air Indonesia. Bagi pemeluk Sunda Wiwitan, ajaran leluhur sunda menuntun kesadaran spiritual mereka pada kekuatan energi semesta di luar diri mereka. “Ajaran ini membuat mereka sadar pada hukum kepastian-Nya, teguh pada janji menjaga cara ciri manusia dan karakter ciri bangsa,” ungkap Pangeran Djati Kusuma, salah seorang tokoh Sunda Wiwitan.

Di Indonesia sendiri, keadilan seperti barang langka, apalagi bagi kaum minoritas yang tak punya kuasa untuk menikmati hak-hak sipil mereka. Toleransi, rasa aman, dan kesejahteraan bak barang mewah bagi mereka.

Sunda Wiwitan, aliran yang telah lama berkembang di Kuningan, Jawa Barat ini, merasakan bagaimana gerak-gerik mereka dipersulit oleh sesama warga, betapapun mereka berusaha hidup berdampingan dengan agama lain.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur yang harus diikuti sesuai kebijakan pemerintah. Persoalan ini sering memicu tindakan diskriminatif. Contohnya pensegelan yang dilakukan oleh Pemda setempat terhadap tempat ibadah Sunda Wiwitan tidak ber-IMB.

Sebagai warga negara yang baik, kaum Sunda Wiwitan pun mengikuti prosedur yang harus dijalankan sesui dengan keinginan aparat. Tak selang lama dari surat teguran yang diterima pada 29 Juni 2020, Sunda Wiwitan mengurus pengajuan IMB kepada dinas PMPTSP pada 1 Juli 2020.

Yang mencengangkan bagi saya adalah bangunan yang merupakan tempat keramat hendak dibongkar hanya karena tak memiliki IMB. Padahal, berapa banyak tempat ibadah agama lain di negeri ini yang tidak atau belum punya izin serupa, tapi tetap kokoh berdiri hanya karena mereka miliki kaum mayoritas; tak ada pensegelan apalagi ancaman pembongkaran. Sunda Wiwitan, sebagai kelompok minoritas, memang tak punya kuasa untuk membendung pensegelan itu.  

Meski mereka mengikuti kemauan aparat untuk segera mengajukan IMB kepada pemerintah setempat, diskriminasi tidak serta merta berhenti. Alih-alih mendapat kabar baik untuk melanjutkan kegiatan sembahyang dengan aman dan lancar, mereka kembali mendapatkan teguran terkait bangunan mereka dirikan.

Diskriminasi yang dialami masyarakat akur Sunda Wiwitan tidak hanya soal IMB saja. Anak-anak mereka pun juga mengalami nasib serupa. Anak yang masih berusia lima tahun kerap mendapat hinaan dan kucilan dari teman-temannya. Bahkan, gurunya sendiri—sosok yang seharusnya mengayomi dan melindungi—tanpa ragu menghardiknya sebagai ‘kafir’ karena tak menganut agama yang sama seperti teman-temanya yang lain. Si anak penghayat itupun terpaksa mengikuti pelajaran agama meski tak sesuai dengan hati nuraninya.

Perjuangan para penganut aliran kepercayaan tidak sampai sini. Mereka juga mencari keadilan agar identitas mereka dapat dicantumkan di KTP mereka kolom agama. Untunglah, setelah bertahun-tahun membentur tembok tebal kegagalan, perjuangan mereka—dan juga kelompok penghayat yang lain—menemukan secercah harapan bersama dikabulkannya judicial review oleh MK mengenai pencantuman identitas penghayat di kolom KTP. Meski belum jelas betul bagaimana pelaksanaannya di lapangan, putusan ini tentu saja bak oase di gurun pasir bagi kaum penghayat.  

Meski harus menghadapi segudang diskriminasi dari kelompok mayoritas, masyarakat Sunda wiwitan berusaha tetap memegang teguh ajaran leluhur mereka: hidup toleran dengan agama lain. Mereka berusaha menghindari perseteruan dengan kaum mayoritas meskipun diskriminasi terus mengintai keseharian hidup mereka.

Memang, menegakkan keadilan di negara ini tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi lagi-lagi kaum minoritas selalu menjadi korban. Toleransi agama merupakan suatu hal yang harus dijaga. Keberagaman agama yang ada di Indonesia harus selalu diletakkan dalam konteks keadilan sebagaimana mestinya.  Sebagai warga negara yang berkedudukan di satu tempat bernama Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI), kaum penghayat juga berhak mendapatkan jaminan  kesejahteraan dan ketentraman dalam menjalankan kehidupan mereka, terlebih lagi kepercayaan yang mereka anut sebagai hak paling dasar mereka sebagai manusia. Setiap agama ataupun aliran kepercayaan seyogianya mengedepankan adab dan akhlak yang pasti menjadi bagian tak terpisahkan dalam ajaran mereka masing-masing.

Fanatisme berlebihan digadang-gadang sebagai salah satu tunggangan yang membuat kaum minioritas ini merasakan diskriminasi, apalagi sudah ada campur tangan kekuasaan; gerak semakin dipersulit seperti halnya yang dirasakan oleh penganut Sunda wiwitan.

Pancasila yang ditahbiskan sebagai pegangan dasar negara, ruhnya mulai memudar dan tinggal nama; “Ketuhanan yang Maha Esa” hanya nyaring dimulut tapi bringas di lapangan. Ruhnya telah tercuri oleh fanatisme buta yang berujung pada intoleransi bahkan kekerasan atas nama Tuhan. Maka, apa sebenarnya arti kemerdekaan buat kaum penghayat?  [MFR]

Sejumput Asa bagi Penghayat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 (2) UUD 1945

Agama dapat dikatakan sebagai kendaraan bagi umat menuju jalan ilahi. Tuhan adalah entitas metafisik yang hanya dapat diyakini keberadaan-Nya. Inilah iman atau keyakinan yang menancap dalam hati. Agama dan aliran kepercayaan sama-sama mempunyai sesuatu yang diagungkan, yang dipercaya sebagai pencipta seluruh alam semesta ini, sekalipun isi atau ajarannya beda satu sama lain. Titik temu keduanya terletak pada saja tujuan yang sama, Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia kaya sekali dengan keragaman; bahasa, adat-istiadat, budaya, suku, dan juga agama. Aliran kepercayaan adalah agama asli atau agama lokal di Indonesia, bahkan sebagian mereka mendahului keberadaan agama resmi seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pun demikian, politik agama di negeri ini telah menempatkan agama lokal ini pada posisi periferal, tak diakui, bahkan kerap mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Para penghayat, begitu mereka sering dipanggil, telah menjadi korban dari ketidakadilan negara yang seharusnya melindungi mereka; hak-hak sipil mereka dikebiri, peribadatan mereka dibatasi, bahkan pemakaman mereka pun, dalam beberapa kasus, mengalami penolakan dari sesama warga.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan memilih dan memercayai agama atau kepercayaan yang diyakininya sebagai pedoman hidup untuk menuju Tuhan Yang Maha Esa. Secara implisit, pasal ini menunjukkan bahwa agama dan aliran kepercayaan punya derajat yang sama dalam dasar negara ini. Tapi apa hendak dikata, keduanya diposisikan secara hierarkis oleh negara melalui perangkat hukum yang ada sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak sepenuhnya dijamin dan dipenuhi.  

Perdebatan mengenai status aliran kepercayaan terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Puncaknya terjadi ketika pemerintah mengadopsi, melalui proses politik yang panjang, definisi agama yang berpihak pada agama mayoritas. Menjelang kemerdekaan Indonesia, terjadi debat sengit dalam BPUPKI seputar UUD, Pasal 29, Ayat (1). Usulan kelompok santri untuk memasukkan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, akhirnya ditolak karena dianggap tidak mewakili pluralitas agama yang ada di Indonesia. Polemik juga terjadi apakah aliran kepercayaan termasuk agama atau bukan. Perdebatan berakhir dengan rumusan yang dianggap sebagai jalan tengah. UUD, Pasal 29, Ayat (2), yang sejatinya merupakan usulan dari Wongsonegoro, yang mewakili kelompok penghayat saat itu, memasukkan kata kepercayaan di dalamnya: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Rumusan ini sekilas memberi jaminan terhadap eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia. Tapi pada praktiknya, pasal ini ternyata menjadi pasal karet yang bisa dimainkan sesukanya atas nama kepentingan politik dan mayoritas. Alih-alih menjamin kebebasan beragama bagi penghayat, pasal ini memberi justifikasi bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama; ia dipandang tidak lebih sebagai budaya atau adat istiadat sehingga tidak boleh diperlakukan sama seperti layaknya agama.  

Penyingkiran aliran kepercayaan dari kategori agama semakin melembaga ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Agama No. 9/1952; peraturan ini menarik garis tegas soal definisi agama: kepercayaan pada Tuhan Yang Satu, mempunyai kitab suci yang diyakini sebagai wahyu, dan memiliki nabi. Puncaknya terjadi ketika UU No. 1/PNPS/1965 terbit, salah satunya memuat lima agama resmi di Indonesia: yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang agama dan memasukkan Konghucu sebagai agama keenam yang memeroleh legitimasi dari negara. UU No.1/PNPS/1965 ini semakin menempatkan penghayat pada situasi kritis karena aliran kepercayaan, menurut pemerintah, adalah bukan agama dan ‘harus dikembalikan ke jalan yang lurus’; UU ini bak memberi ‘cap’ kepada aliran kepercayaan sebagai aliran sesat dengan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat tidak berpihak pada mereka.

Penghayat kepercayaan di negara ini bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian besar; pertama, penganut agama lokal murni yang tidak berafiliasi dengan salah satu dari enam agama resmi; dan kedua, penganut agama lokal yang terpaksa melakukan konversi ke agama resmi tapi tetap memelihara dan mengamalkan tradisi lama mereka. Dari sisi substansi keduanya sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama mempertahankan kepercayaan lokal mereka; tetapi dari sisi pemenuhan hak-hak sipil mereka keduanya menghadapi situasi yang sangat berbeda. Kelompok pertama mengalami kesulitan mengakses pelayanan publik yang mensyaratkan identitas agama pada KTP mereka; padahal mereka tidak bisa mencantumkan status aliran kepercayaan dalam kolom agama yang tersedia. Mereka inilah yang sangat rentan mengalami diskriminasi ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintahan, misalnya dalam pernikahan, pendidikan, maupun pemakaman. 

Namun seiring perjalanan waktu, angin segar mulai menghampiri nasib para penghayat. Beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak sipil penghayat sekalipun masih hanya sebatas kertas. Beberapa di antaranya adalah UU No. 23/2006 tentang Adminduk yang mengharuskan pemenuhan hak-hak sipil penghayat seperti pelayanan dan pencatatan dalam data kependudukan dan catatan sipil dan Perminduk 27/2006 yang tidak lagi mewajibkan anak didik penghayat mengikuti mata pelajaran agama tertentu di sekolah, tapi sesuai dengan kepercayaannya. Pengakuan negara terhadap eksistensi penghayat semakin membaik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tinjau-ulang (judicial review) terhadap Pasal 61 UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013 Adminduk; berdasarkan keputusan ini, penghayat kini bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama pada KTP mereka.

Dari sisi perundang-undangan, kehadiran peraturan ini merupakan perkembangan yang bagus buat nasib penghayat ke depan karena memberi jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak sipil mereka. Hanya saja pelaksanaan peraturan ini di lapangan masih menyimpan tanda tanya besar karena untuk bisa efektif, seperti kata Friedmann (2001), sebuah hukum mensyaratkan budaya hukum yang mendukung. Artinya, sebagus apapun peraturan hukum, ia akan sangat bergantung kepada kesadaran para pelaksana hukum, yang dalam konteks penghayat ini adalah para aparatur pemerintah di tingkat yang paling bawah.[MFR]       

Koronavirus dari Lensa Batin Penghayat

Kita tidak dapat mengetahui kebenaran secara pasti. Manusia hanyalah wayang sedangkan Tuhan adalah Sang Dalang. Manusia tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang hakiki karena itu hanyalah milik Tuhan semata.

Banyak perspektif bermunculan dalam melihat virus yang tengah melanda bumi kita ini. Kita tinggal milih sudut pandang mana yang ingin kita pakai; mediskah, agamakah, ataukah konspirasi elit global ala JerinxSID. Apapun sudut pandang yang kita pilih, keselamatan individual dan masyarakat harus ada di nomor satu.            

Virus ini konon bermula dari Kota Wuhan di Cina; kota ini merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pasar hasil dari laut. Ternyata, pasar ini bukan hanya menjual hasil laut saja, tapi juga santapan berupa hewan ekstrim, seperti katak, ular, kelelawar, dan banyak lagi, yang memang digandrungi oleh orang Cina. Ditilik dari kacamata kesehatan, mengonsumsi daging ini, apalagi mentah, memang berpotensi memicu penyakit. Analisis lain menganggap koronavirus adalah bagian dari perang dingin Amerika-Cina; sebagian lain menganggapnya sebagai permainan elit global untuk menguasai dunia, terutama melalui vaksin virus ini.

Tulisan ini hendak meramaikan diskusi soal pandemi ini dari sudut pandang lain yang mungkin jarang kita dengar. Perspektif ini berasal dari kaum penghayat -kadang disebut ahli kebatinan, atau penganut aliran kepercayaan—yang sepanjang sejarah bangsa ini kerap jadi korban diskriminasi dan persekusi atas nama hukum maupun mayoritas. Syukurlah, situasinya sedikit membaik sejak pemerintah mengubah beberapa kebijakannya.    

Beberapa pekan terakhir sebelum koronavirus mewabah di Indonesia, saya berkesempatan berbincang dengan seorang tokoh hebat bernama Bapak Sukamto. Beliau adalah seseorang penganut aliran kebatinan Kejawen; meski tidak dianggap sebagai agama oleh pemerintah, aliran ini juga menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME melalui pendekatan adat istiadat Jawa. “Tuhan adalah Pangeran Gusti Kang Kinoyo Jagat,” kata beliau.

Pembicaraan kami sampai juga akhirnya pada isu koronavirus; virus yang meluluhlantakkan banyak sendi kehidupan dunia. Analisis mengenai asal muasal virus ini banyak menghiasi pemberitaan nasional, termasuk bagaimana pemerintah seharusnya merespons virus yang kemudian memicu pandemi ini. Uniknya, Bapak Sukamto punya cara pandang sendiri soal ini. Beliau mengaku pernah mendapat isyarat dari Tuhan mengenai koronavirus ini. Saat itu ada sinar jatuh dari langit, lalu sebelum sampai jatuh ke bumi, sinar tersebut memisahkan diri menjadi empat belas sinar; salah satu sinar tersebut inilah yang menjadi penyakit yang menghebohkan dunia saat ini.

Bapak Feri adalah juga seorang penghayat; dia bahkan menjabat sebagai salah seorang komisioner di “Sanggar Penghayat Tuhan yang Maha Esa se-Indonesia”. Sanggar ini adalah salah satu aliran kepercayaan yang berusaha menangkap kuasa dari gelaja alam sekitar. Setiap hari pada jam dua pagi buta, beliau selalu berdoa di luar rumah; orang Jawa mengenalnya dengan istilah ngembun. “Berdoa di bawah langit langsung berbeda dengan berdoa di dalam rumah karena membuat kita merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa; menyerap energi langit yang membentang dari ujung wetan kang kawitan sampai ujung kulon,” ujar beliau.  

Berbeda dengan rekannya, Bapak Feri menganggap virus misterius ini sengaja dibuat manusia. Beliau masih bertanya-tanya siapakah yang membuat virus ini, dan untuk tujuan apa. Bapak Feri menganggap beda pandangan soal koronavirus sah-sah saja asal tidak menimbulkan perpecahan. Yang paling bijak saat ini adalah menaati anjuran pemerintah.

Begitulah, sesama penghayat, yang katanya minoritas, tidak selalu satu suara dalam segala hal; apalagi di kalangan mayoritas.  Keberagaman adalah sunnatullah; dengannya dunia ini menjadi lebih berwarna-warni dan indah. Kita boleh beda pendapat dalam banyak hal, tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita untuk menyeduh kopi sambil tertawa bersama. Batin setiap manusia memang tidak sama; semuanya bergantung pada diri manusianya sendiri. Jika manusia mengasah batin dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia akan mampu melihat dengan mata batinnya.

Kita sebagai umat Islam boleh saja tidak sependapat dengan Bapak Sukamto dan Bapak Feri. Tetapi perlu diingat bahwa agama kita juga mengenal yang namanya firasat. Bahkan, banyak dari kita mengambil keputusan dari tafsir kita terhadap mimpi. Keabsahan mimpi sebagai sumber pengetahuan juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Gus Faris dalam kajiannya terhadap Kitâb Al-Mukhtârul al-Hadîs anNabawiyyah: “Sebagian  wahyu itu didapat dari mimpi, begitu pula pada Nabi juga mendapatkan wahyu dari mimpi, seorang mukmin mendapat petunjuk juga berasal dari mimpi tetapi komposisi nilainya berbeda dari Nabi.”

Kita tidak dapat mengetahui kebenaran secara pasti. Manusia hanyalah wayang sedangkan Tuhan adalah Sang Dalang. Manusia tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang hakiki karena itu hanyalah milik Tuhan semata. Wallahu’alam.[MFR]