Quo Vadis Sarjana Muslim Zaman Now

Secara fasilitas situasi saat ini tentu saja lebih kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tapi mengapa belum lahir tokoh-tokoh sekaliber Al-Ghazâlî dan Ibn Khaldun? Saya pribadi kurang paham; benar-benar tidak mampu ataukah ada alasan lain yang lebih bersifat sistemik, entahlah.

——Mubaidi Sulaeman

Semua tokoh besar di dunia ini rata-rata lahir dari keadaaan sulit, bahkan terlampau sulit di masanya. Tetapi keteguhan hati dan passion menjadi pembeda mereka dengan manusia awam. Nabi Muhammad, tokoh panutan kita, lahir adalah keturunan salah satu suku Quraish yang paling miskin, Bani Hasyim. Ayah beliau wafat saat melakukan perjalanan dagang menuju Syam, ketika beliau masih berusia 6 bulan di kandungan sang ibunda. Abdullah, ayahanda beliau, adalah anak kesayangan kakeknya, Abdul Muthalib, yang kebetulan juga paling miskin di antara anak-anak Abdul Muthalib.

Keterbatasan yang dialami Nabi Muhammad saat masa kecil tidak menjadikan beliau kehilangan karakter atau menjadi pribadi yang hanyut dengan arus zaman. Beliau memang tidak bisa baca dan tulis, pembacaan beliau terhadap alam dan petuah-petuah sang kakek menjadikan dirinya pribadi yang luhur di tengah carut-marut pranata sosial masyarakat Makah kala itu. Selama 23 tahun berdakwah, pasang surut kehidupan tidak membuat padam passion beliau hingga akhirnya menjadi Nabi sekaligus penguasa Arab yang pengaruhnya menggema hingga saat ini.

Gairah keilmuan yang diwariskan Nabi Muhammad juga mengilhami banyak ilmuwan Muslim terkemuka dan berpangaruh hingga zaman ini, salah satunya al-Ghazâlî (w. 1111 M). Al-Ghazâlî adalah cendikiawan yang serba bisa; selain menguasai ilmu agama, dia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di zamannya. Al-Ghazâlî juga lahir dari keluarga kurang mampu; ayahnya adalah seorang pengrajin sepatu; sejak kecil al-Ghazâlî dan adiknya dititipkan kepada sang paman, seorang sufi terkenal di wilayahnya. Sang ayahanda menghabiskan segala harta benda demi pendidikan anak-anaknya. Dia juga rela memendam rindu dengan anak-anaknya selama betahun-tahun agar mereka jadi ulama besar dan berguna bagi agama dan masyarakat.

Al-Ghazâlî muda menghabiskan banyak waktunya dengan belajar dari satu guru ke guru yang lain.  Di usianya yang ke-25 tahun, dia juga pernah ikut perang melawan tentara Bizantium demi mempertahankan Masjid al-Aqsa. Ketika didaulat sebagai rektor Universitas Nizâmiyyah, Al-Ghazâlî pun tidak pernah lepas dari kesulitan; berkali-kali dia menjadi sasaran para penguasa negeri yang hendak menaklukkan wilayah Nizam Al-Mulk. Pergulatan batin akhirnya mendorong dia untuk melakukan uzlah dan meninggalkan karier akademik; dia memilih menjadi sebagai sufi.  Dalam pengembaraannya sebagai seorang sufi, dia mengarang sebuah mahakarya Ihyâ’ Ulumuddîn. Melalui karyanya ini, Al-Ghazâlî menancapkan pengaruhnya bukan hanya kepada kalangan umat Islam saja, tetapi juga umat Yahudi di bawah pimpinan Marmoenedes.

Ibn Khaldun adalah satu lagi cendekiawan muslim hebat yang berangkat dari kesulitan yang hampir sama kita hadapi di saat ini; pun demikian, dia tetap bisa berkontribusi penting bagi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Ibn Khaldun adalah ahli historiografi, filsafat, dan peletak dasar ilmu sosiologi modern. Dia lahir di abad ke-8 H/14 M.  Ayahnya meninggal dunia pada tahun 749H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara. Sang ayahanda meninggalkan lima orang anak, termasuk Abdurrahman Ibn Khaldun yang pada waktu itu berusia 18 tahun.

Wabah pes menyebabkan Ibn Khaldun gagal melanjutkan studi ke pusat ulama dan sastrawan besar di kota-kota di Mesir dan di kota-kota lain di jantung pusat peradaban Islam. Ada dua faktor di balik kegagalan ini. Pertama, wabah pes melanda sebagian besar dunia Islam mulai dari Samarkand hingga ke Magrib. Kedua, hijrahnya sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah pes dari Tunisia ke Maroko pada tahun 750 M/1349 H, bersama-sama dengan Sultan Abu Al-Hasan, penguasa Daulah Bani Marin. Ibn Khaldun menganggap wabah pes ini sebagai bencana besar dalam hidupnya karena kehilangan kedua orang tuan dan sebagian guru-gurunya.

Dalam bagian awal Kitâb alIbar, Ibn Khaldun menggambarkan penyakit pes ini sebagai wabah yang telah merasuki peradaban manusia Abad Pertengahan, baik di Timur dan Barat. Wabah ini telah melenyapkan banyak generasi dan memporak-porandakan banyak keindahan peradaban manusia. Menurutnya,  pembangunan yang merusak sirkulasi dan kualitas udara adalah asal-muasal penyakit ini. Daerah perkoataan menjadi lebih lembab sehingga bakteri dan segala penyakit bisa dengan mudah berkembang. Kondisi udara yang demikian mengakibatkan orang-orang mudah terserang penyakit (hlm. 320).  Penyakit ini menimpa paru-paru dan dalam kondisi yang parah, penderita bisa mengalami kematian. Situasi ini sepertinya mirip dengan kondisi wabah Covid-19 yang tengah kita hadapi saat ini.

Namun demikian, semua keterbatasan yang ada—sarana belajar jelas tidak secanggih dan semudah zaman kita hidup saat ini—justru memompa semangat Ibn Khaldun untuk lebih keras belajar dan berkarya dibanding di “masa normal”. Muqadimmah adalah magnum opus-nya yang pengaruhnya terasa hingga zaman sekarang; kitab ini menjadi rujukan dalam historiografi, sosiologi, dan filsafat peradaban di kampus-kampus terkemuka dunia.

Lalu, bagaimana dengan sarjana muslim di era saat ini? Ribuan PTKIN dan PTKIS telah hadir di negeri ini dan eksistensinya telah lama mewarnai wajah pendidikan Indonesia. Tanpa mengecilkan kontribusi para alumninya bagi kemajuan bangsa ini, publik mulai menyoroti peran perguruan tinggi keislaman ini. Di masa pandemi ini, stigma semakin menguat bahwa sarjana PTKIN dan PTKIS hanya bisa bergelut di bidang agama saja dan tidak mampu menjawab tantangan di era pandemi saat ini. Belum lagi, ada anggapan bahwa sarjana lulusan dari dua lembaga ini kurang begitu diperhitungkan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Secara fasilitas situasi saat ini tentu saja lebih kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tapi mengapa belum lahir tokoh-tokoh sekaliber Al-Ghazâlî dan Ibn Khaldun? Saya pribadi kurang paham, benar-benar tidak mampu ataukah ada alasan lain yang lebih bersifat sistemik, entahlah. [MFR]

Sejumput Asa bagi Penghayat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 (2) UUD 1945

Agama dapat dikatakan sebagai kendaraan bagi umat menuju jalan ilahi. Tuhan adalah entitas metafisik yang hanya dapat diyakini keberadaan-Nya. Inilah iman atau keyakinan yang menancap dalam hati. Agama dan aliran kepercayaan sama-sama mempunyai sesuatu yang diagungkan, yang dipercaya sebagai pencipta seluruh alam semesta ini, sekalipun isi atau ajarannya beda satu sama lain. Titik temu keduanya terletak pada saja tujuan yang sama, Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia kaya sekali dengan keragaman; bahasa, adat-istiadat, budaya, suku, dan juga agama. Aliran kepercayaan adalah agama asli atau agama lokal di Indonesia, bahkan sebagian mereka mendahului keberadaan agama resmi seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pun demikian, politik agama di negeri ini telah menempatkan agama lokal ini pada posisi periferal, tak diakui, bahkan kerap mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Para penghayat, begitu mereka sering dipanggil, telah menjadi korban dari ketidakadilan negara yang seharusnya melindungi mereka; hak-hak sipil mereka dikebiri, peribadatan mereka dibatasi, bahkan pemakaman mereka pun, dalam beberapa kasus, mengalami penolakan dari sesama warga.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan memilih dan memercayai agama atau kepercayaan yang diyakininya sebagai pedoman hidup untuk menuju Tuhan Yang Maha Esa. Secara implisit, pasal ini menunjukkan bahwa agama dan aliran kepercayaan punya derajat yang sama dalam dasar negara ini. Tapi apa hendak dikata, keduanya diposisikan secara hierarkis oleh negara melalui perangkat hukum yang ada sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak sepenuhnya dijamin dan dipenuhi.  

Perdebatan mengenai status aliran kepercayaan terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Puncaknya terjadi ketika pemerintah mengadopsi, melalui proses politik yang panjang, definisi agama yang berpihak pada agama mayoritas. Menjelang kemerdekaan Indonesia, terjadi debat sengit dalam BPUPKI seputar UUD, Pasal 29, Ayat (1). Usulan kelompok santri untuk memasukkan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, akhirnya ditolak karena dianggap tidak mewakili pluralitas agama yang ada di Indonesia. Polemik juga terjadi apakah aliran kepercayaan termasuk agama atau bukan. Perdebatan berakhir dengan rumusan yang dianggap sebagai jalan tengah. UUD, Pasal 29, Ayat (2), yang sejatinya merupakan usulan dari Wongsonegoro, yang mewakili kelompok penghayat saat itu, memasukkan kata kepercayaan di dalamnya: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Rumusan ini sekilas memberi jaminan terhadap eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia. Tapi pada praktiknya, pasal ini ternyata menjadi pasal karet yang bisa dimainkan sesukanya atas nama kepentingan politik dan mayoritas. Alih-alih menjamin kebebasan beragama bagi penghayat, pasal ini memberi justifikasi bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama; ia dipandang tidak lebih sebagai budaya atau adat istiadat sehingga tidak boleh diperlakukan sama seperti layaknya agama.  

Penyingkiran aliran kepercayaan dari kategori agama semakin melembaga ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Agama No. 9/1952; peraturan ini menarik garis tegas soal definisi agama: kepercayaan pada Tuhan Yang Satu, mempunyai kitab suci yang diyakini sebagai wahyu, dan memiliki nabi. Puncaknya terjadi ketika UU No. 1/PNPS/1965 terbit, salah satunya memuat lima agama resmi di Indonesia: yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang agama dan memasukkan Konghucu sebagai agama keenam yang memeroleh legitimasi dari negara. UU No.1/PNPS/1965 ini semakin menempatkan penghayat pada situasi kritis karena aliran kepercayaan, menurut pemerintah, adalah bukan agama dan ‘harus dikembalikan ke jalan yang lurus’; UU ini bak memberi ‘cap’ kepada aliran kepercayaan sebagai aliran sesat dengan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat tidak berpihak pada mereka.

Penghayat kepercayaan di negara ini bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian besar; pertama, penganut agama lokal murni yang tidak berafiliasi dengan salah satu dari enam agama resmi; dan kedua, penganut agama lokal yang terpaksa melakukan konversi ke agama resmi tapi tetap memelihara dan mengamalkan tradisi lama mereka. Dari sisi substansi keduanya sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama mempertahankan kepercayaan lokal mereka; tetapi dari sisi pemenuhan hak-hak sipil mereka keduanya menghadapi situasi yang sangat berbeda. Kelompok pertama mengalami kesulitan mengakses pelayanan publik yang mensyaratkan identitas agama pada KTP mereka; padahal mereka tidak bisa mencantumkan status aliran kepercayaan dalam kolom agama yang tersedia. Mereka inilah yang sangat rentan mengalami diskriminasi ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintahan, misalnya dalam pernikahan, pendidikan, maupun pemakaman. 

Namun seiring perjalanan waktu, angin segar mulai menghampiri nasib para penghayat. Beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak sipil penghayat sekalipun masih hanya sebatas kertas. Beberapa di antaranya adalah UU No. 23/2006 tentang Adminduk yang mengharuskan pemenuhan hak-hak sipil penghayat seperti pelayanan dan pencatatan dalam data kependudukan dan catatan sipil dan Perminduk 27/2006 yang tidak lagi mewajibkan anak didik penghayat mengikuti mata pelajaran agama tertentu di sekolah, tapi sesuai dengan kepercayaannya. Pengakuan negara terhadap eksistensi penghayat semakin membaik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tinjau-ulang (judicial review) terhadap Pasal 61 UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013 Adminduk; berdasarkan keputusan ini, penghayat kini bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama pada KTP mereka.

Dari sisi perundang-undangan, kehadiran peraturan ini merupakan perkembangan yang bagus buat nasib penghayat ke depan karena memberi jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak sipil mereka. Hanya saja pelaksanaan peraturan ini di lapangan masih menyimpan tanda tanya besar karena untuk bisa efektif, seperti kata Friedmann (2001), sebuah hukum mensyaratkan budaya hukum yang mendukung. Artinya, sebagus apapun peraturan hukum, ia akan sangat bergantung kepada kesadaran para pelaksana hukum, yang dalam konteks penghayat ini adalah para aparatur pemerintah di tingkat yang paling bawah.[MFR]       

eLSAA akan Adakan Diskusi (Seri) Pendekatan Studi Agama-Agama, Edisi I: “Memahami Agama melalui Antropologi”

Laboratorium Studi Agama-Agama (eLSAA) Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri melanjutkan iktikadnya untuk melakukan terobosan-terobosan dibidang keilmuan, setelah sebelumnya mengadakan diskusi seri tematik, pada kali ini akan mengadakan diskusi seri Pendekatan Studi Agama-Agama yang dikemas dengan Diskusi Santai bersama Mas Rohman, M.A., Peneliti Modjokuto Center IAIN Kediri. (AA)