Gereja Katolik dan Insan Homoseksual

Menyikapi kelompok homoseksual, gereja Katolik berpegang pada Ajaran Sosial Gereja (ASG) yang utama; menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam memperlakukan setiap insan, gereja memandangnya sebagai pribadi. Tradisi, norma, dan hukum gereja Katolik tidak mengaitkan dengan jenis kelamin, terutama dalam kaitan dengan martabat, hak, dan kewajiban dasar sebagai manusia.

—– Rosita Sukadana

Akhir Oktober 2020, beredar tayangan alih bahasa di media daring tentang pernyataan Paus seputar civil union laws for same-sex. Menurut Romo Augustino Torres dalam tulisan Mathias Hariyadi (Sesawi, 22 Oktober 2020), video—berbahasa Spanyol—itu diterjemahkan dengan pengaruh tuntutan komersial berita, kurang pas maknanya.

Tores menjelaskan, penekanan Paus dalam video aslinya adalah pada hak-hak sipil kaum LGBT. Kata-kata Paus tidak menyinggung hal-hal yang terkait dengan dogma agama Katolik. Jadi, tidak ada perubahan ajaran. Paus adalah pemimpin gereja Katolik tertinggi, tetapi otoritas tertinggi ada pada konsili oikumenis; musyawarah seluruh uskup di dunia.  Setiap perubahan harus melibatkan ribuan Uskup dari seluruh gereja dengan tahapan proses yang panjang dan lama; bertahun-tahun.

Penegasan Paus atas hak sipil kelompok homoseksual adalah bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi bagian dari keluarga, tidak dikeluarkan atau dibuang. Pada kehidupan bermasyarakat, mereka pun perlu diperlakuan secara layak dan bermartabat sebagai manusia. Juga, negara wajib memperhatikan, menjamin, melindungi  hak asasi dan hak sipilnya.

Menyikapi kelompok homoseksual, gereja Katolik berpegang pada Ajaran Sosial Gereja (ASG) yang utama; menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam memperlakukan setiap insan, gereja memandangnya sebagai pribadi. Tradisi, norma, dan hukum gereja Katolik tidak mengaitkan dengan jenis kelamin, terutama dalam kaitan dengan martabat, hak, dan kewajiban dasar sebagai manusia.

Gereja menyambut dan menerima kelompok LGBT dengan hormat, tidak mendiskriminasi. Namun, perilaku mereka yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis tidak dibenarkan. Perbuatan itu termasuk kategori dosa besar, menurut Katekismus Gereja Katolik (KGK) #2357. Sama halnya dengan persetubuhan beda jenis kelamin yang tidak diberkati; di luar pernikahan.

Prinsip ini juga berlaku bagi pribadi  yang mempunyai gangguan kontrol impuls untuk mencuri (kleptomania). Gereja tetap terbuka untuk menerima personanya, tetapi tidak membenarkan perbuatan mencuri. Demikian juga dengan individu-individu yang melakukan tindakan terlarang lainnya.

“Tendensi penyimpangan orientasi seksual ada yang bisa diolah, ada yang bisa dimurnikan, dan ada yang memang tidak dapat disembuhkan. Kondisi tersebut adalah sebuah kesempatan untuk hidup dalam kemurnian. Jangan dijadikan alasan untuk melakukan apa saja”, penjelasan Romo Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP. dalam webinar Homosexual Attraction bukan Dosa? pada awal Agustus 2020.

Pemurnian kehidupan kaum LGBT adalah bentuk “panggilan” untuk memenuhi kehendak Allah, meskipun ada kemungkinan akan mengalami kondisi yang lebih berat. Fokusnya pada perjuangan mengendalikan diri mengalihkan kegiatan seksualitasnya.

Dalam webinar Kupas Tuntas Homoseksualitas minggu lalu, Dr. CB Kusmaryanto, SCJ menyatakan, “Sebagian kaum homosexual tidak menghendaki kondisi tubuhnya, bagi mereka sendiri merupakan situasi yang amat sulit, tetapi bukan secara otomatis diterima, menyerah dan membenarkannya. Penyimpangan (kelainan) sejak lahir harus diperjuangkan. Seperti anak yang lahir dengan jantung bocor, perlu tindakan atau terapi untuk dapat hidup dengan baik”.

Keterbukaan gereja Katolik menerima orang-orang yang menyimpang orientasi seksualnya, penting ditindaklanjuti dengan aktivitas konkret. Melakukan diseminasi dan edukasi berkelanjutan agar umat mengetahui, memahami, dan menerima sikap gereja ini. Memasukkan kelompok homoseksual dalam bidang pembinaan (formatio) tersendiri atau pelayanan pastoral secara khusus supaya mendapat penanganan serius dari pakar yang berkompeten dalam hal ini.

Perwujudan sikap gereja Katolik inilah yang menjadi salah satu dukungan pada perjuangan teman-teman LGBT. Hal yang sangat diperlukan dalam menjalani hidup dan mengisi kehidupannya menjadi bermanfaat bagi lingkungan. Suport dari keluarga, penerimaan masyarakat, pengakuan keberadaannya oleh negara akan saling melengkapi.  Menjadi penyemangat dalam pergulatan mereka.

Keluarga sebagai kelompok terkecil, selayaknya mencintai semua anak mereka, termasuk yang homoseksual. Tidak ada yang sia-sia dengan ikut terlibat dalam perjuangannya. Bahkan menjadi kesempatan berharga dalam memahami kehendak Allah.

Dukungan masyarakat dengan tidak menjadikan kelompok LGBT sebagai objek bahan canda—termasuk perundungan dan pelecehan—akan meringankan tekanan dalam hidup kesehariannya. Kehadiran kelompok ini, kudu membuat perempuan dan pria lebih bersyukur akan privilese yang diperoleh. Menyadarkan bahwa ketidaksempurnaan manusia adalah untuk saling melengkapi.

Sama dengan kelompok difabel, kelompok dengan penyimpangan orientasi seksual juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Suport nyatanya adalah pengakuan negara akan keberadaan warga yang berbeda ini. Realisasinya dengan penerapan perlindungan hukum di lapangan, menyediakan fasilitas umum, seperti pengadaan toilet khusus untuk mereka, penambahan pilihan gender pada data administrasi, dan lainnya.

Tidak hanya dukungan gereja, keluarga, masyarakat dan pemerintah yang membuat kehidupan grup homoseksual menjadi lebih baik. Kaum LGBT juga perlu melakukan pembenahan diri. Pada umumnya mereka mempunyai kreativitas yang sangat menonjol. Kemampuan daya cipta yang biasanya lahir dari keadaan minim atau tekanan dalam kehidupan, dapat dijadikan modal untuk berkembang dan berjuang dalam dunia pendidikan, pekerjaan dan pelayanan di masyarakat.

Semangat meningkatkan kompetensi, mengendalikan diri, dan memperluas wawasan, perlu dijaga kontinuitasnya. Ketekunan, kesabaran, dan niat, menjadi kunci kehidupan melindungi kemurnian tubuh. Tetap semangat, sobat LGBT!

Lebaran ‘Nyepi’

Peristiwa Kampung Jawa dan perjuangan pembebasan Gede Suwardana merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan.

—–Bethriq Kindy Arrazy

Bermodalkan bedug, puluhan pemuda berkeliling kampung bermaksud membangunkan warga untuk bersahur. Para pemuda tersebut merupakan warga Kampung Jawa, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Usai berkeliling, mereka berkumpul di pertigaan Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Masjid Baiturrahman.

Di titik pertemuan tersebut, jumlah sekumpulan pemuda semakin bertambah. Di sanalah mereka menyanyikan lagu pop Indonesia bernuansa perpisahan. Beberapa yang lainnya tetap menabuh bedug guna mengiringi lagu. Sementara beberapa yang lain menghidupkan smoke bomb yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan untuk memeriahkan suasana. Ini merupakan ekspresi suka cita merasakan sahur terakhir di bulan ramadan, sekaligus di tengah kondisi pandemi  korona.

Cerita di atas merupakan ilustrasi sebuah video yang sempat viral pada 23 Mei lalu. Peristiwa di Kampung Jawa ini berakhir dengan permintaan maaf secara terbuka. Masih di bulan yang sama, di awal Mei seorang yang diduga ketua panitia ngaben, Gede Suwardana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng karena aktivitas Ngaben Dadia di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kedua peristiwa tersebut menuai pro dan kontra selama beberapa pekan setelahnya. Bahkan menyisakan tanya hingga saat ini.

Menipisnya Ruang Inklusi di Media Sosial

Dua peristiwa yang terjadi di waktu yang nyaris bersamaan ini memiliki kemiripan, yakni latar belakang keagamaan. Namun kemarahan publik yang didominasi warga Hindu Bali sudah tidak dapat dibendung. Mereka menyoal perlakuan aparat kepolisian yang dianggap terkesan tebang pilih. Imbasnya menyasar kepada orang-orang Jawa perantauan di Bali dengan membangun narasi kebencian bernuansa SARA di media sosial.

Dari pengamatan saya di beberapa media sosial, ada sebutan “Jawir” yang ditujukan kepada orang Jawa. Ada pula sebutan “Jamet” akronim dari Jawa Metal. Sebutan hasil visualisasi sekumpulan pemuda Muslim di Kampung Jawa yang menyanyi serentak memecah keheningan subuh. Ungkapan tersebut berkonotasi negatif sekaligus mengandung makna yang buruk. Lebih jauh lagi, ia juga dikait-kaitkan dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit dan peradaban Hindu di Pulau Jawa.

Sampai bulan Juni, ruang publik di media sosial penuh sekaligus sesak dengan ujaran kebencian akibat ketidakadilan penegakan hukum. Secara bersamaan ruang inklusi di media sosial mulai memudar dengan komentar-komentar setajam pedang. Orang-orang Jawa Muslim dianggap sebagai liyan dan biang kerok keonaran di tengah situasi pandemi korona di Bali yang tak kunjung mereda.

Di media sosial, ada beberapa orang Jawa Muslim yang turut geram dengan aktivitas para pemuda yang membuat kerumunan di penghujung lebaran itu. Beberapa di antaranya juga turut meminta maaf secara terbuka dengan mengakui identitasnya sebagai Muslim Jawa atas tindakan tidak terpuji saudaranya walau tidak sedarah di kawasan Kampung Jawa.

Menyikapi hal itu, warga Hindu pun terpecah secara sikap dan pemikiran. Sebagian kecil memaafkan kekhilafan itu sebagaimana seorang manusia biasa pada umumnya. Sebagian besar lainnya masih sulit memaafkan. Beberapa di antaranya juga tetap kerap mengaitkannya dengan identitas suku dan agama. Memposisikannya sebagai dua kelompok yang saling menegasikan sebagai kelompok superior dan lainnya sebagai kelompok inferior.

“Coba kalau agamamu dibeginikan? Pasti kaummu sudah demo besar-besaran, bikin onar, ke sana ke mari. Tapi itulah orang Bali. Soo proud being Balinese. I am Hindu!!!  Bukan kaum yang terlalu fanatik dengan agama. Sampai bikin persatuan pembela tapi menindas lainnya,” ujar seorang netizen.

Tudingan kata ‘persatuan pembela’ sesungguhnya secara tidak sengaja beralamatkan kepada sebuah kelompok Islam bernama Front Pembela Islam (FPI). Himpunan, kelompok, perkumpulan umat Muslim di Indonesia sejatinya hiterogen dan tidak melulu identik dengan FPI. Padahal ada kelompok Muslim lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, dll. Perihal selama ini FPI yang paling sering dicontohkan karena paling eksis berbuat keonaran melanggar HAM: iya. Namun, sesungguhnya juga tidak perlu mengaitkan Muslim di Indonesia, terkhusus di Bali berkarakter seperti FPI.

Sebagai seorang Muslim kelahiran Jawa, secara spesifik di Banyuwangi, Jawa Timur, tentu saya turut merasakan patah hati yang luar biasa ketika beberapa saudara Muslim Kampung Jawa membuat kerumunan dan berakhir pada aktivitas yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Di sisi lain yang bersamaan, saya juga merasakan patah hati atas komentar-komentar bernada rasisme warga Hindu kepada kepada kami sebagai liyan.

Rasa patah hati ini pernah saya rasakan saat menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta periode 2010-an silam. Saat marak warga lokal Yogyakarta melakukan tindakan rasisme kolektif dengan penolakan warga Papua atau mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk mendapatkan hunian sementara. Stereotipe yang terbangun saat itu adalah warga atau mahasiswa Papua dianggap sering berbuat kerusuhan.

Rasisme mengatasnamakan suku dan agama tentunya akan meninggalkan luka batin bagi yang pernah mengalaminya, termasuk juga kepada orang-orang yang selama ini konsisten merayakan keberagaman dan keberagamaan.

Di sisi yang lain saya juga memahami betul kekecewaan yang dirasakan warga Hindu atas peristiwa di Kampung Jawa. Pasalnya, Hari Raya Nyepi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengiringan ogoh-ogoh dan ibadah pengerupukan yang bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta terpaksa ditiadakan melalui peraturan pemerintah daerah. Demi kebaikan bersama, warga Hindu menerimanya dengan lapang dada. Di sisi yang lain, sekalipun warga Hindu terpecah belah secara sikap dan pemikiran menyoal kasus Ngaben Dadia di  Sudaji dan Kampung Jawa, kedua kubu satu suara: menuntut keadilan hukum.

Logika Keadilan

Kasus Ngaben Sudaji, bila dirunut ke belakang merupakan aktivitas keagamaan yang sesungguhnya tidak perlu untuk dipolisikan. Penetapan ketua panitia Ngaben Dadia, Gede Suwardana sebagai tersangka sesungguhnya di luar dugaan. Sebelum pelaksanaan Ngaben Dadia, panitia sempat melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Bali. Hasilnya, ngaben tidak bisa ditunda dengan syarat pengusung bade tidak lebih dari jumlah 25 orang dengan protokol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri (APD), masker, dan sarung tangan.

Namun realitas berkata lain. Kondisi geografis di wilayah perbukitan dengan jalan menurun dan tanjakan terjal, secara tidak sengaja pengusung bade melebihi batas yang ditentukan karena tidak dapat dilakukan dengan tenaga yang terbatas.

Di luar dugaan, Gede Suwardana dijerat dengan pasal berlapis diantaranya, Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah peyakit menular dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara, dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp100 juta.

Penetapan status tersangka Gede Suwardana ini terkesan terburu-buru. Dalam konteks jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, idealnya, polisi memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk bisa menggabungkan prinsip-prinsip pemolisian yang lebih demokratis dengan kemampuan untuk beradaptasi di tengah masyarakat. Konsekuensinya, santer terdengar warga Hindu di Bali menggaungkan sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sampai dalam tahapan ini, aparatur kepolisian berpotensi melanggar HAM sesuai UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 22 yang berbunyi: ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di sisi lain, pembatasan sipil oleh negara melalui aparaturnya sesungguhnya diperbolehkan dengan prasyarat yang sangat ketat dengan merujuk aturan hukum sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Parameternya telah tercantum dalam Prinsip-Prinsip Siracusa 1985 (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights).

Prinsip Siracusa secara prinsipil tidak boleh bersifat diskriminatif. Selain itu juga terdapat parameter khusus yang dapat diimplementasikan terkait pembatasan hak asasi manusia, di antaranya: (1) ukuran kondisi darurat (emergency), (2) ancaman terhadap tatanan masyarakat (public order), (3) kesehatan masyarakat (public health), (4) moral publik (public morals), (5) keamanan nasional (national security), (6) keselamatan publik (public safety).

Dalam konteks pemolisian Ngaben Dadia di Sudaji terdapat dua irisan latar belakang yang saling kontraproduktif, yakni aktivitas keagamaan dan suasana pandemi korona. Aparatur kepolisian cenderung tergesa-gesa dalam kasus ini. Dibandingkan Kota Denpasar pada pertengahan Mei yang sudah menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM yang tertuang dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020, Pemda Buleleng saat kasus Ngaben Dadia belum terdapat landasan hukum secara kewilayahan. Bahkan belum terdapat kasus positif di Buleleng. Adapun di Denpasar sudah terjadi beberapa kasus positif yang menjangkiti sekitar 3-5 kelurahan dalam periode Mei.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pernah menyampaikan pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah ditetapkan di kota-kota besar dengan jumlah angka positif yang signifikan tidak sampai dilakukan pemidanaan, melainkan cukup dengan memberikan sanksi sosial.

Pemberian sanksi kepada pemuda Kampung Jawa dengan permintaan maaf secara terbuka dinilai sudah tepat, di tengah penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sudah diterapkan Pemkot Denpasar. Begitu sebaliknya, penetapan tersangka Gede Suwardana di wilayah Buleleng yang belum menerapkan peraturan lokal merupakan kesalahan fatalis yang berpotensi menurunkan integritas aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut aparat kepolisian sebaiknya menggunakan pendekatan humanis, sosialisasi, dan persuasif, bukan dengan pendekatan represif dengan cara pemidanaan seorang warga yang mengakomodasi kegiatan keagamaan dengan cara preventif dan sesuai protokol kesehatan. Maka tidak ada alasan lain, kecuali dengan membebaskan status tersangka Gede Suwardana, termasuk memulihkan nama baiknya yang sampai saat ini statusnya belum menemukan titik terang.

Meredam Ego Identitas

Di seluruh penjuru Jawa, istilah lebaran lebih populer untuk hari raya keagamaan, secara spesifik Idulfitri untuk umat Muslim. Di penghujung lebaran, umat Muslim kerap melakukan tradisi nyadran yang di dalamnya terdapat beragam jenis ekspresi, beberapa di antaranya: ziarah kubur, padusan atau mandi di mata air tertentu yang di anggap keramat untuk menghilangkan sifat keburukan manusia, berbagi ketupat dan lepet kepada tetangga saudara, dan masih banyak lagi. Tradisi demikian berlaku di mana pun tergantung kearifan lokal di suatu wilayah, termasuk takbir keliling yang umum dilakukan umat Muslim di hampir penjuru Indonesia.

Sesungguhnya bila kita mampu menahan sejenak ekspresi keagamaan kita sebagai muslim, maka tidak akan ada narasi ketidakadilan. Menahan yang saya maksud bukan untuk mereduksi atau tidak memberi ruang penghormatan atas capaian ritus keagamaan kita. Melainkan ia merupakan bentuk kerendahan hati kita sebagai kaum beragama di tengah kondisi sulit seperti saat ini, yakni pandemi korona.

Demikian juga dengan saya yang lebih memilih bertahan di Pulau Bali. Di penghujung lebaran tahun ini, saya lebih memilih menghabiskan kalimat-kalimat toyibah seperti takbir, tasbih, tahmid, dll daripada menghabiskan waktu di luar yang barangkali tidak memberikan manfaat. Barangkali hal seperti ini juga dilakukan oleh saudara muslim lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama. Cara seperti ini di tengah kondisi pandemi korona tentu memberikan dampak ketenangan spiritualitas. Di saat waktu bersamaan kita juga tengah merasakan ketegangan sosial akibat jumlah warga Indonesia yang semakin bertambah terinfeksi virus korona.

Penghujung hari raya keagamaan lebih sering diidentikan dengan suka cita yang berakhir dengan hiruk pikuk intra umat dan antar umat beragama. Peniadaan Hari Raya Nyepi di Bali tentunya juga dapat dimaknai dengan kelapangan hati umat Hindu. Hal ini tentu dapat diharapkan terjadi di umat agama lain dengan berlebaran ala kadarnya, sunyi, khidmat, tanpa sedikit pun mengurangi esensi dari lebaran itu sendiri.

Peristiwa Kampung Jawa yang berakhir sanksi sosial secara tidak sengaja terselip hikmah yang luar biasa. Tanpa peristiwa tersebut barangkali upaya perjuangan pembebasan Gede Suwardana tidak akan berjalan masif, sistematis, dan konsistensi yang digawangi oleh kelompok sipil. Meski pada akhirnya sentimen bernada SARA adalah ongkos besar yang harus kita bayar akibat keteledoran aparat kepolisian. Kedua peristiwa tersebut merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan. [MFR]

Defisit Keagamaan dan Miskinnya Paradigma Aksi Keagamaan

Ket. Gambar: Nampak aktivitas salat fardu di teras Masjid Al-Furqon Denpasar. Salat berlangsung dengan standar protokol kesehatan mulai dari kebersihan saat wudu sampai jarak antarjamaah

Defisit keagamaan yang berakhir pada stagnasi paradigma aksi keagamaan juga berdampak fatal baik pada institusi keagamaan, agamawan, sampai kepada tataran umat….sudah saatnya institusi keagamaan tidak berdiam diri di tengah kesiapan menjelang new normal. Perlu cara-cara adaptif agar kekhawatiran defisit keagamaan dapat ditanggulangi, bukan berhenti pada peratapan.

—— Bethriq Kindy Arrazy

Tulisan ini adalah ekspresi kegelisahan. Ya, respons kegelisahan atas kegundahan yang dialami Prof. Fauzan Saleh, Guru Besar Filsafat Agama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Beliau, sebagai akademisi cum Ketua PD Muhammadiyah Kediri, juga menarik untuk dilihat sekaligus diamati; selain dari aspek wacana, juga dari aspek pergumulannya yang kemudian mengonstruksi pemikirannya dalam artikel bertajuk “’Indonesia Terserah’ dan Defisit Keagamaan”. Lihat: http://saa.iainkediri.ac.id/indonesia-terserah-dan-defisit-keagamaan/

Ada beberapa aspek argumentasi Fauzan Saleh yang perlu ditelaah, dikoreksi, dan dikritik karena potensi kepincangan nalar keagamaan yang dilakukan secara konvensional. Di satu sisi, yang cukup mengkhawatirkan adalah Fauzan Saleh menempatkan Islam dalam posisi terjebak dan tidak berdaya; tanpa ada upaya untuk membongkar tradisi keagamaan konvensional yang dianggap sudah memiliki pakem ideal di setiap zamannya. Secara lebih lanjut hal ini dapat berakhir pada miskinnya paradigma aksi keagamaan. Tentu, hal ini berseberangan dengan spirit “Islam Berkemajuan” yang selama ini menjadi roh pergerakan Persyarikatan Muhammadiyah yang saya yakini memiliki semangat progresivitas.

Bila ditelisik secara kronologis, muara wacana defisit keagamaan merupakan respons atau menguatkannya wacana lanjutan dari “Indonesia Terserah” yang belakangan turut meramaikan opini publik. “Indonesia Terserah” merupakan ekspresi kekecewaan sebagian masyarakat kepada sebagian masyarakat lainnya yang semakin bebal dan abai terhadap peraturan pemerintah. Pembahasan ini secara khusus saya bedah dalam beberapa poin agar kritik kegelisahan yang terjabarkan memiliki fokus pijakan argumentasi, termasuk hal-hal apa saja yang kiranya dapat dilakukan dan diupayakan guna menindaklanjuti kegelisahan Fauzan Saleh perihal defisit keagamaan yang sedang terjadi di sekitar masyarakat kita.

Pertama, persoalan para mubalig yang dikutip dari esai Najib Hamid yang bertajuk “Nasib Mubalig kala Pandemi Korona”. Secara khusus saya belum menemukan formulasi positif yang diajukan Fauzan Saleh yang terhenti hanya sebagai problem kasus. Namun demikian, memaksakan kehendak dengan tetap mengundang jamaah pada sebuah majelis di sebuah masjid juga bukan pilihan tepat di tengah pandemi korona.

Saat seperti inilah, para mubalig seharusnya melakukan inovasi dakwah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Para mubalig tentu bisa belajar dari sosok Habib Husein Jafar Al-Hadar dengan dakwah digitalnya. Dari akun Youtube-nya yang bernama Jeda Nulis setidaknya sudah terdapat sebanyak 185 ribu subscribers. Jumlah itulah yang kemudian menjadi jamaah tetap di ruang virtual yang setia mengikuti konten pengajian yang diadakan oleh pendakwah yang juga menjabat sebagai Direktur Cultural Academy Jakarta ini.

Bagaimana dengan mubalig yang sudah berusia uzur atau gagap teknologi? Para mubalig yang sudah senior secara usia tidak perlu gengsi untuk belajar kepada sesama mubalig yang berusia lebih muda namun memiliki ketangkasan dalam berdigital. Ormas Islam bisa mengundang Habib Husein Jafar Al-Hadar untuk secara khusus memberikan pelatihan khusus yang difasilitasi pengurus daerah dan ranting. Bila misalkan segan atau gengsi karena afiliasi ormas atau pandangan keagamaan Habib Husein Jafar Al-Hadar, boleh mengundang mubalig lainnya yang memiliki kapasitas dan integritas di bidang dakwah digital. Walau sesungguhnya, terlepas latar belakang yang melekat, setiap manusia adalah guru, sedikit ataupun banyak hikmah ilmu yang diberikan.

Kedua, dampak lanjutan dari kesejahteraan para mubalig adalah kesejahteraan masjid yang memiliki kebutuhan operasional. Selama ini kesejahteraan masjid ditopang oleh ketulusan sedekah para jamaahnya. Kebijakan sosial distancing di setiap daerah berdampak pada turunnya pemasukan masjid. Hal ini menjadi persoalan serius, tidak hanya bagi para mubalig, melainkan juga para takmir yang menjadi ujung tombak kesejahteraan masjid.

Bagaimana persiapan aspek teknis dakwah digital? Mubalig tetap fokus mempersiapkan materi pengajian yang akan diberikan walau nantinya akan sedikit lebih dominan penyampaian dakwahnya karena kecenderungan satu arah. Adapun dengan hal-hal teknis seperti sosialisasi, pengambilan gambar, penyuntingan, dan publikasi, tetap melibatkan pengurus yang berusia muda, yang memiliki basis pengetahuan teknologi yang mumpuni. Di akhir pengajian, pengurus dapat menyosialisasikan kesediaan jamaah untuk menyisihkan sedekah untuk kesejahteraan masjid. Berikutnya, dalam pengajian selanjutnya, pengurus menyampaikan pendapatan sedekah hasil pengajian sebelumnya sebagai bentuk transparansi. Bagaimana pun juga masjid sebagai rumah ibadah berdasarkan aspek ritual keagamaan juga sebagai ruang publik dalam aspek hubungan sosial.

Sesungguhnya bila pelatihan dakwah digital itu mendapatkan respons yang baik, tentu akan menjadi modal yang baik pula untuk menghidupkan tradisi dakwah yang sudah lama berlangsung secara konvensional. Meski secara penyampaiannya dilakukan dengan cara-cara yang lebih baru dan kreatif. Problem warga yang memiliki keterbatasan ilmu keagamaan dapat ditekan seminimal mungkin. Selain juga kasus tersebut juga menjadi otokritik sudah seberapa besar inisiatif ormas-ormas Islam memberantas keterbelakangan keagamaan warganya. Dari sinilah tantangan itu dimulai.

Saya meyakini dakwah digital bisa menjadi alternatif, namun saya juga meyakini bahwa tidak semua aspek kehidupan dapat terwakili oleh teknologi. Pembentukan nilai-nilai akhlak jamaah tidak cukup dengan memanfaatkan teknologi, apalagi dalam hal pendidikan Islam. Pendekatan secara personal, komunal, dan psikologis tetap dibutuhkan. Namun setidaknya dalam kondisi seperti ini, pemaksaan diri juga akan berakhir pada kemudaratan. Teknologi sebagai varian dakwah juga perlu untuk dicoba. Setidaknya saat ini dakwah digital merupakan bentuk ikhtiar dan ijtihad para mubalig untuk terus mewarisi dan melanjutkan tugas-tugas kenabian.

Ketiga, menyoal pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, secara khusus umat Muslim di masjid. Saya mengambil contoh di Bali. Kawasan tersebut memiliki jumlah komunitas muslim tidak sebanyak dan dominan komunitas Hindu. Dari pengamatan saya, selama pandemi korona, salat jamaah seperti salat Jumat sampai salat Id ditiadakan. Meski begitu, suara azan tetap berkumandang sebagai penanda masuk waktu salat. Beberapa masjid juga masih melakukan salat jamaah fardu dengan jumlah jamaah dan saf terbatas.

Pembatasan kegiatan keagamaan baik yang bersifat instruksional maupun imbauan tidak hanya dialami oleh umat muslim di Bali, melainkan juga dialami umat agama Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu yang memiliki jumlah mayoritas di sana. Bahkan momen menjelang Nyepi yang jatuh tepat pada 25 Maret lalu, tidak ada kegiatan keagamaan umat Hindu yang biasanya secara tradisi turun-menurun dilakukan. Beberapa kegiatan keagamaan umat Hindu menjelang Nyepi di antaranya seperti pengarakan Ogoh-Ogoh yang membutuhkan dana tidak sedikit sampai pengerupukan ditiadakan karena berpotensi mendatangkan massa.

Jadi tudingan seakan-akan hanya umat Muslim saja yang mengalami pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah tidak tepat karena nasib yang sama juga dialami oleh penganut agama lain. Selain juga tidak semua masjid secara total menghentikan ibadah jamaah, baik salat fardu, salat Jumat, sampai salat Idulfitri. Di kampung saya misalnya, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, salat id tetap diselenggarakan di Masjid Baiturrahman, masjid terbesar yang setiap berlangsung salat Id, jamaah membeludak dari halaman masjid sampai jalan utama penghubung kabupaten Banyuwangi dan kabupaten Jember. Fenomena masih terselenggaranya salat Id ini barangkali juga terjadi di daerah lainnya secara masif karena kuatnya anggapan betapa sakralnya dan pentingnya salat Id. Di Bali, hal seperti itu tidak berlaku.

Keempat, sikap organisasi-organisasi keagamaan yang mengamini kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Kita perlu bersikap proporsional, selama kebijakan pemerintah bertujuan untuk kebaikan publik, tidak ada salahnya didukung. Dalam situasi sulit seperti saat ini, setiap kebijakan selalu memiliki potensi risiko. Pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah, tentu harus memiliki kalkulasi kebijakan dengan risiko seminim mungkin. Namun demikian, pemerintah tetap harus dikritik seperti pembuatan kebijakan yang inkonsisten. Beberapa di antaranya PSBB yang longgar pengawasan, larangan mudik yang setengah hati, pembukaan mall dan transportasi publik, sampai konser solidaritas kemanusiaan “Bersatu Melawan Korona”.

Sikap organisasi keagamaan yang mendukung kebijakan pemerintah juga tidak bisa disepelekan. Disebut organisasi keagamaan karena di dalamnya terhimpun para agamawan yang memiliki kompetensi dan otoritas ilmu keagamaan yang mumpuni. Ketika mereka mengikuti kebijakan yang berhubungan dengan umat beragama, para agamawan tentu memiliki pertimbangan berdasarkan aspek teologis dan sosial; termasuk larangan salat Id secara berjamaah di masjid.

Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Yordania juga menerapkan peraturan larangan salat Id berjamaah di masjid. Di Arab Saudi misalnya, hampir semua masjid dilarang mengadakan salat Id di kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu pun dengan jumlah jamaah terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Larangan ini mengacu pada dekrit yang dikeluarkan Raja Salman bin Abdulaziz dan berakhir pada lockdown penuh sejak 1 hingga 4 syawal. Beda di Timur Tengah, beda pula di Indonesia yang masih tetap ingin melakukan salat Id di daerahnya masing-masing.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan keputusan kebijakan PP Muhammadiyah melalui hasil kajian Majelis Tarjih dan Tajdid dilakukan secara kolektif. Artinya, PP Muhammadiyah menggaransi bahwa setiap instruksi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat. Dalam tradisi Muhammadiyah, kajian-kajian Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki sumber pijakan yakni Alquran dan As-sunnah. Sehingga, pertimbangan syariah yaitu menyelamatkan jiwa atau nyawa lebih diutamakan daripada melakukan sunah yang dapat dilakukan di tempat lain tanpa menghilangkan esensi ritual keagamaan

“Coba aspek rasa dan kebiasaannya untuk saat ini dialihkan pada aspek ilmu dan ijtihad dalam beribadah. Jadi, kalau masih ada satu atau dua kader pimpinan kader ingin beribadah secara sendiri-sendiri. Menurut saya dari lubuk hati paling dalam dan dengan kerendahan hati, mari belajar berjamaah dan berjami’ah dengan baik. Insyaallah tidak akan kehilangan kok, misalkan yang masih protes ilmunya tinggi dengan mengikuti kebijakan PP Muhammadiyah tidak akan turun ilmu dan wibawanya. Kuncinya lillâhita’âlâ dan ikhlas dalam berorganisasi,” ujar Haedar dalam rekaman video webinar.

Hubungan kemitraan pemerintah dengan organisasi keagamaan yang memiliki hubungan instruksional sekaligus komunalistik kepada umatnya perlu diupayakan agar sebuah kebijakan yang berbalut legitimasi keagamaan dapat terdistribusi dan terimplementasikan dengan baik. Termasuk potensi risiko penyebaran korona di antara sesama penganut agama di rumah ibadah. Hubungan keduanya ini juga jangan dimaknai sekaligus disalahpahami sebagai upaya pemerintah mensubordinasikan organisasi keagamaan dan agama.

“Bahkan umat Islam diminta berkorban sangat banyak, meniadakan salat berjamaah di masjid, meniadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang, dan akhirnya rangkaian ritual Idulfitri pun harus direduksi dengan sholat id di rumah masing-masing; tanpa kumandang takbir dari masjid-masjid dan tanah lapang tempat pelaksanaan salat Id,” kata Fauzan Saleh.

Ujaran sinisme bernada ketidakberdayaan sekaligus ketertinggalan ini saya kira perlu untuk dikesampingkan sesaat. Egoisme keagamaan seperti ini juga turut berpotensi membawa korban jiwa selain kita juga perlu kritis kepada setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Defisit keagamaan yang berakhir pada stagnasi paradigma aksi keagamaan juga berdampak fatal baik pada institusi keagamaan, agamawan, sampai kepada tataran umat. Terlepas dari diskursus di atas, sudah saatnya institusi keagamaan tidak berdiam diri di tengah kesiapan menjelang new normal. Perlu cara-cara adaptif agar kekhawatiran defisit keagamaan dapat ditanggulangi, bukan berhenti pada peratapan. Sebagai mana halnya Islam sebagai agama survival, baik secara fisik dan pemikiran. Maka tak sepantasnya Islam mengalami ketidakberdayaan atas ujian zaman. [MFR]

Egosentrisme dalam Nalar Beragama

Di hadapan pandemi seperti saat ini, kita tampak sebagai makhluk paling naif di antara sekian makhluk Allah yang lain. Manusia sejak baheula telah diberi akal pikiran dan intuisi sebagai senjata untuk bertahan hidup. Pandemi ini seolah mencabik-cabik kepongahan manusia selama ini yang menganggap makhluk lain sebagai figuran dalam kehidupan ini; manusia selalu merasa diri sebagai pusat alam semesta dan penentu bagi putaran roda kehidupan di muka bumi. Virus tak kasat bernama COVID-19 ini membuktikan bahwa anggapan itu adalah semu belaka.      

Kepongahan semacam ini menjadi kekhasan manusia modern; mereka menganggap eksistensi manusia berada di atas segala bentuk keberadaan makhluk yang lain. Pandangan antroposentris semacam ini kerap juga dijustifikasi dengan dalil-dalil keagamaan; misalnya bertebaran teks-teks al-Qur’an dan Hadis yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk paling spesial bagi Allah SWT; makhluk dengan mandat sebagai khalîfah di muka bumi. Ini pula yang membuat malaikat ‘menggugat’ Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 30, “Dan ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat:

“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Gegara ayat di atas, manusia dengan pedenya mengklaim posisi spesial mereka di hadapan Allah SWT. Tetapi banyak manusia lupa bahwa ayat ini sebenarnya mengingatkan mereka akan beban berat yang mereka pikul di muka bumi; alih-alih sadar akan posisi kekhalifahan mereka, manusia dikuasi oleh egoisme bahkan terhadap Tuhan mereka sekalipun. Mandat kepemimpinan dari Allah SWT dikorupsi demi kepentingan hawa nafsu dan ketamakan duniawi. Inilah mengapa Nabi SAW pernah mewanti-wanti bahwa jihad terbesar manusia sejatinya adalah perang melawan ego mereka sendiri.

Sepanjang sejarah manusia, egosentrisme terbukti memang menjadi musuh terbesar manusia; Qabil membunuh Habil karena terbakar bara cemburu; Fir’aun mentahbiskan diri sebagai Tuhan, sebuah sikap jemawa yang bahkan iblis sekalipun -yang konon makhluk paling hina dan dikutuk kekal di neraka—tak pernah perbuat. Atas nama kemajuan dan pembangunan, manusia secara membabi-buta ‘memerkosa’ lingkungan mereka tanpa belas kasih.  

Parahnya lagi, sekalipun bukti-bukti telah terang benderang di hadapan mereka, manusia dengan congkak merasa tak bersalah dan tetap menganggap diri paling saleh. Egoisme keagamaan ini bahkan menyeret mereka pada sikap pengingkaran ‘denial’ terhadap hukum alam ‘sunnatullah’. Atas nama Tuhan dan agama, mereka mendaku sebagai penafsir paling autoritatif terhadap kehendak Allah SWT. Sikap seperti ini tampak di masa pandemi ini di mana manusia mengabaikan hukum sebab akibat dengan berlindung pada kepasrahan fatalitistik terhadap-Nya. Deret klaster penularan COVID-19 yang melibatkan aktivitas keagamaan adalah contoh nyatanya; klaster-klaster “ ijtima ulama”, “pelatihan haji”, “tahlilan”, “jamaah masjid” menunjukkan egoisme keagamaan yang lahir dari kecongkakan manusia.

Pun demikian, ini lagi-lagi tidak membuat manusia sadar, malah melahirkan pengingkaran demi pengingkaran terhadap fakta bahwa takdir Allah SWT bekerja melalui hukum sebab akibat. Kesalehan ritualistik yang dibangga-banggakan membuat manusia dihinggapi waham bahwa ibadah mereka adalah satu-satunya jaminan keselamatan di hadapan Allah SWT. Sungguh naif bila kita menganggap bahwa pandemi, misalnya, bisa dihindari hanya dengan ibadah tanpa dibarengi ikhtiar ilmiah-medis. Lebih-lebih bila ada anggapan bahwa mereka yang tertular adalah mereka yang ‘dihukum’ karena kurang pasrah atau bertakwa kepada Allah SWT.

Padahal wabah apapun yang dikirim oleh Allah SWT tetap mengikuti koridor sunnatullah, yakni hukum sebab akibat. Tidak peduli apakah orang itu saleh atau zalim, kaya atau miskin, tokoh atau awam, pasti akan terpapar virus jika hukum alam ini diabaikan. Ritual normatif memang wajib, tetapi ia tidak boleh menomorduakan atau mengabaikan ikhtiar saintifik. 

Seharusnya manusia sadar bahwa tujuan agama diturunkan ke dunia ini bukan untuk kepentingan Allah SWT; hukum-hukum syariah adalah demi kebaikan manusia sendiri. Mengabaikan kemanusiaan demi apa yang diyakini sebagai ‘kepentingan ilahi’ merupakan bentuk sesat pikir. Tidak seperti dewa-dewi mitos Yunani, keagungan dan kemuliaan Allah SWT tidak akan pernah berkurang ataupun bertambah karena ibadah manusia. Agama itu untuk manusia, bukan untuk Allah, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis qudsi:

“Wahai hamba-Ku andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang paling takwa, hal itu tak sedikitpun menambah kekuasaan-Ku. Wahai hamba-Ku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat, hal itu tak sedikitpun mengurangi kekuasaan-Ku (HR. Muslim, No. 2577).

Dengan demikian, paradigma teosentris dan antroposentris harus berimbang agar tercipta keselarasan di muka bumi; pengabaian terhadap salah satu aspek bisa mencederai nilai-nilai adiluhung agama. Perlu ada keselarasan antara hubungan dengan Tuhan ‘hablum minallâh’ dan hubungan antara sesama manusia ‘hablum minallâh’ . Inilah jalan terbaik bagi kita untuk menyongsong kehidupan ‘the new normal’ yang sudah di depan mata. [MFR]  

Perjumpaan Lora Madura dengan Romo Yesuit

Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim.

Ahmad Wahib (Catatan Harian, 9 Oktober 1969)

Bulan Juli tahun 1982, untuk pertama kalinya saya meninggalkan pulau Flores menuju ke Yogyakarta. Saya masih ingat sangat baik bahwa setelah satu minggu berada di Yogyakarta, saya dan kawan-kawan berkunjung ke toko buku Gramedia di Jalan Solo. Saya ingat sangat baik, saat itu saya membeli tiga buku. Pertama, Burung-Burung Manyar karya Romo Mangun. Kedua, Tanah Gersang karya Mochtar Lubis. Ketiga, Pergolakan Pemikiran Islam karya Ahmad Wahib.

Dari ketiga buku ini, saya sangat tertarik dengan buku ketiga. Mungkin karena dalam judulnya ada kata “Pergolakan”, yang rasanya cocok dengan gelora usia muda saya saat itu. Maka saya memutuskan untuk membaca buku itu terlebih dahulu sampai habis.

Buku itu adalah kumpulan catatan harian Ahmad Wahib. Siapa orang ini? Setelah membaca buku itu akhirnya saya tahu bahwa dia (saat itu) adalah mahasiswa yang berasal dari Sampang, Madura. Dia adalah seorang lora –panggilan bagi seorang anak kiai di Madura. Pasti dia juga seorang Muslim yang taat, karena dia berasal dari keluarga muslim dan berasal dari masyarakat muslim. Pada awal tahun 70an, dia pindah ke Yogyakarta dan kuliah di Fisipol UGM. Tetapi dia tinggal di Asrama Realino. Itu adalah asrama mahasiswa yang dibina oleh romo-romo Yesuit. Asrama itu ada di kawasan Mrican, dekat kompleks kampus Sanata Dharma.

Kumpulan catatan harian ini diterbitkan menjadi buku dan diberi judul Pergolakan Pemikiran Islam. Tetapi dalam aspek manakah pemikiran itu mengandung pergolakan? Mungkin ada banyak aspek dalam buku itu yang dapat dikategorikan sebagai “pergolakan”. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya mau menunjuk satu hal yang saya anggap sangat penting.

Pada saat itu, sebagai orang yang baru pertama kali keluar dari pulau Flores, praktis saya belum pernah bertemu secara langsung dengan orang yang beragama Islam. Saya juga hampir tidak tahu banyak tentang agama Islam dan juga ajaran dan praksis moralnya. Tetapi dengan membaca buku ini saya merasa mulai mengenal sedikit demi sedikit tentang beberapa segi dari ajaran teologis dan etis agama Islam itu.

Penulis catatan harian itu mencatat hal-hal yang bagi saya sangat menarik berikut ini. Dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah anak seorang Kiai besar di Madura. Di tengah keluarganya yang muslim saleh dan taat, dia akhirnya menginternalisasi sebuah ajaran keselamatan, bahwa yang kelak bisa masuk surga hanyalah orang Islam. Orang-orang lain di luar Islam tidak akan bisa masuk surga. Selama dia berada di Madura, dia menerima begitu saja ajaran itu sebagai benar. Dia tidak menggugatnya. Itu adalah sebuah kebenaran teologis yang memang sudah sepantasnya demikian.

Tetapi saat dia berada di Yogyakarta dan tinggal di asrama Katolik (asrama Realino yang dipimpin romo-romo Yesuit tadi), dia mulai mengalami sebuah perubahan besar. Untuk pertama kalinya dia mulai “mempertanyakan” ajaran keselamatan di atas tadi. Bagaimana hal itu bisa sampai terjadi dalam diri anak muda itu?

Hal itu terjadi lewat sebuah perjumpaan, yang selalu mempunyai dampak transformatif dan metamorphosis dalam diri mereka yang terlibat di dalam peristiwa perjumpaan itu. Saat tinggal di asrama Realino, dia berkenalan, dan secara sangat nyata melihat dan mengalami bahwa romo yang menjadi pemimpin asrama itu adalah orang yang sangat baik, sangat saleh dan pintar. Dia orang yang berasal dari Eropa.

Pemuda Madura ini merasa sangat kagum pada romo tersebut. Sedemikian kagumnya, sampai dia tiba pada suatu refleksi teologis bahwa dia tidak akan bisa menerima kalau romo ini kelak harus masuk neraka hanya karena dia tidak beragama Islam. Sebab menurut ajaran tradisional yang dia terima dan amini selama ini, hanya orang Islam saja yang bisa masuk surga. Orang lain di luar itu, tidak bisa masuk surga.

Tetapi setelah melihat kebaikan dan kesalehan hidup bapa asrama ini, pemuda Madura tadi mulai protes. Kemapanan ajaran teologis yang selama ini dia terima di Madura dan sebagai orang Madura, sekarang mulai goncang, mulai mengalami pergolakan dari dalam. Pengalaman perjumpaannya yang sangat nyata dengan lian yang beragama lain, mulai menggoncang struktur dasar ajaran agamanya tentang keselamatan.

Dia sampai mengatakan kalau di Madura dia menerima ajaran bahwa hanya orang Islam saja yang masuk surga; tapi sekarang -setelah melihat dan menyaksikan dan mengalami sendiri secara langsung kebaikan dan kesalehan romo ini—dia merasa tidak bisa menerima jika ternyata romo yang baik dan saleh itu harus masuk neraka.

Bagi saya catatan ini adalah perkara mencintai sesama. Selama sosok sesama itu abstrak, tidak kongkret, mungkin mudah bagi kita untuk mengadilinya dengan kriteria etis ajaran agama kita. Tetapi ketika kita berhadapan langsung dengan sosok sesama yang sangat nyata, maka menurut Levinas, wajah sesama itu pasti menantang kita secara etis untuk berbuat baik, bahkan untuk bertanggung jawab atas keselamatan orang itu.

Kita tidak bisa bersikap apatis dan berpura-pura tidak tahu akan ada dan kehadiran sesama. Memang dalam agama Yudeo-Kristiani, hal mencintai sesama itu adalah sebuah perintah imperatif kategoris, kalau meminjam bahasa filsafat moral filsuf Jerman, Immanuel Kant. Kita tidak bisa dan tidak boleh menghindar daripadanya. Kita harus menerima dan menjalankannya. Perintah mencintai sesama itu harus diperintahkan. Sedangkan hal mengasihi diri sendiri itu diandaikan saja sebab hal itu dengan sendirinya sudah ada dan terjadi. Itu sebabnya, perintah cinta sesama dibandingkan dengan kewajiban etis untuk mengasihi diri sendiri. Sebagaimana halnya orang mengasihi dirinya sendiri, begitulah juga dia harus mengasihi sesamanya. Kasih kepada diri sendiri menjadi model bagi kasih akan sesama.

Kembali kepada buku Ahmad Wahib tadi. Dalam peristiwa perjumpaan dia yang sangat nyata dengan romo Yesuit yang sangat baik itu, dia akhirnya dipanggil untuk juga mencintai romo itu walau berbeda agama. Dia dipanggil atau lebih tepat disadarkan untuk memperluas cakrawala cakupan cintanya, untuk mulai melampaui batas-batas agamanya juga dalam hal “kaveling” keselamatan surga. “Kaveling” keselamatan surga hampir tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang eksklusif, tanpa praksis yang nyata akan cinta kepada sesama biarpun sesama itu berbeda. Menurut saya, itulah “pergolakan pemikiran” yang dialami oleh seorang pemikir muda Islam pada waktu itu, Ahmad Wahib.

Setelah membaca buku itu saya merasa seperti sudah berkenalan dengan sebuah cakrawala pemikiran etis dan teologis yang mempunyai konsekuensi tertentu dalam konteks relasi dan pergaulan dengan sesama. Kemapanan penghayatan ajaran lama (tradisional) mengalami pergolakan setelah berjumpa dengan sosok manusia yang sangat nyata, yang dengannya kita terlibat bergaul dan berinteraksi dalam hidup sehari-hari. [MFR]

Orientasi Beragama di Tengah Pandemi dan Tantangan Bagi Studi Agama

Sumber Gambar: https://www.i24news.tv

“Terlepas dari berbagai kritik terhadap teori Allport tentang kematangan beragama dan dua macam orientasi beragama ekstrinsik dan intrinsik, tampaknya menarik jika para pegiat Studi Agama-Agama melakukan riset untuk mencari jawaban tentang kematangan dan orientasi beragama selama pandemi. “

Dr. Ahmad Muttaqin

Konsep orientasi beragama secara ekstrinsik dan instrinsik pertama kali dikemukakan oleh Gordon William Allport (1897–1967). Allport dilahirkan di Indiana, alumni Harvard University, pernah menjadi ketua jurusan Psikologi di Harvard dan presiden American Psychological Association pada 1939. Sepanjang kariernya, Allport mengkaji persoalan-persoalan kepribadian dan sosial, telah menelurkan berbagai teori tentang prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan beragam tes kepribadian.

Dalam psikologi agama, Allport terkenal dengan teori Mature and Immature Religion. Pandangan Allport terhadap agama lebih positif dibandingkan para psikolog agama semacam Sigmund Freud dan William James. Seolah ingin mengkritik pandangan para psikoanalis tentang agama yang cenderung melihat agama secara negatif, dalam kata pengantar bukunya, The Individual and His Religion (1950), Allport menyatakan: “…I am seeking to trace the full course of religious development in the normally mature and productive personality. I am dealing with the psychology, not with the psychopathology of religion.” (hlm. viii). Dalam catatan Malony (1971), ada tiga kontribusi besar Allport dalam kajian psikologi agama: (1) perkembangan psikologi keagamaan pada individu; (2) pendefinisian kedewasaan beragama; dan (3) pengukuran dimensi keagamaan.

Di dalam The Individual and His Religion, Allport menguraikan perbedaan antara mature religion dan immature religion. Secara sederhana, keberagamaan yang matang/dewasa (mature religiosity) diantaranya dicirikan oleh sikap terbuka dan dinamis. Sedangkan keberagamaan yang “mentah”/tidak dewasa (immature religiosity) adalah keberagamaan yang kekanak-kanakan, salah satunya dicirikan oleh sikap mementingkan diri sendiri.

Dari kajian kematangan beragama ini Allport bersama koleganya, J. Michael Ross, pada tahun 1967 mengembangkan teori orientasi beragama yang diklasifikasikan menjadi intrinsik (I) dan ekstrinsik (E), melalui alat ukur tes skala orientasi keberagamaan. Penelitian Allport dan Ross ini dilakukan dalam rangka merespon temuan berbagai riset pada masa itu yang umumnya, secara simplistis, menyimpulkan ada korelasi positif antara agama dan prasangka rasial.

Allport dan koleganya mencoba mengklarifikasi bahwa yang berkorelasi positif dengan prasangka adalah mereka yang memiliki orientasi ekstrinsik dalam beragama, atau orang yang beragama secara instrumental dan utilitarian. Cara beragama semacam ini menjadikan agama hanya sebagai sarana untuk memenuhi tujuan tertentu, baik personal maupun sosial. Dalam kalimat Allport (1959), keberagamaan ekstrinsik:


“Religion is not the master-motive in the life. It plays an instrumental role only. It serves and rationalizes assorted forms of self-interest. In such a life, the full creed and teaching of religion are not adopted. The person does not serve his religion; it is sub-ordinated to serve him. The master-motive is always self-interest.”

Orientasi beragama ekstrinsik ditemukan pada orang yang menggunakan agama untuk memenuhi kebutuhan personal seperti memeroleh rasa aman, kenyamanan, dan perasaan “marem”, juga kebutuhan sosial seperti mendapatkan teman, dukungan masyarakat, status sosial, dll. Orientasi beragama semacam ini, menurut Allport, adalah bentuk dari beragama yang belum matang (immature religiosity).

Penelitian Allport dan Ross mengkonfirmasi bahwa orang dengan orientasi beragama intrinsik cenderung tidak memiliki sikap prasangka rasial. Orang yang memiliki orientasi beragama intrinsik (orientasi nilai, substantif) menjadikan agama sebagai jalan dan orientasi hidup. Orientasi beragama intrinsik merupakan bentuk beragama yang tulus, dihayati, tanpa pamrih dan matang (mature religiosity). Allport menjelaskan keberagamaan intrinsik: “…floods the whole life with motivation and meaning. It is no longer limited to single segments of self-interest. And only in such a widened religious sentiment does the teaching of brotherhood take root.”

Dalam risetnya, Alport menemukan empat macam kombinasi orientasi beragama: (1) Pure Intrinsic [intrinsik murni]; (2) Indiscriminately proreligious [pro-agama tanpa pandang bulu], (3) Nonreligious atau Indiscriminately antireligious [non-religius atau anti agama tanpa pandang bulu]; dan (4) Pure extrinsic [ekstrinsik murni]. Temuan Alport dan Ross menunjukkan bahwa kelompok (2) dan (4) memiliki prasangka rasial. Menariknya, yang paling tingggi prasangka rasialnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 ini mengaku dalam beragama mereka menemukan dua hal sekaligus, seperti makna hidup (I) dan pengakuan sosial (E). Bila ukuran religiousitas itu dilihat dari frekuensi kehadiran di rumah ibadah (dalam penelitian Allport frekuensi kedatangan ke gereja), maka diperoleh data dalam bentuk kurva gunung yang menunjukkan bahwa prasangka rasial dimiliki oleh jamaah tipe “hit-and-miss” attenders (kadang datang kadang tidak, dalam istilah Jawa dhat-nyeng). Sedangkan jamaah yang konsisten selalu rajin datang ke rumah ibadah dan yang tidak pernah hadir sama sekali prasangka rasianya rendah. 

Lebih lanjut, Allport menjelaskan secara ringkas perbedaan orientasi beragama ekstrinsik dan intrinsik dalam uraian berikut:


Immature religion, whether in adult or child, is largely concerned with magical thinking, self-justification, and creature comfort. Thus it betrays its sustaining motives still to be the drives and desires of the body. By contrast, mature religion is less of a servant, and more of a master, in the economy of life. No longer goaded and steered exclusively by impulse, fears, and wishes, it tends rather to control and direct these motives toward a goal that is no longer determined by mere self-interest (1950, p. 63).

Dalam tradisi Sufi, keberagaamaan intrinsik, tulus, autentik dan tanpa pamrih tercermin dalam ungkapan Robiah Al-Adawiyah: “Wahai Tuhanku, jika aku menyembah-Mu karena takut kepada neraka-Mu, maka bakarlah aku dengannya. Jika aku menyembah-Mu karena mengharapkan surga-Mu, maka keluarkanlah aku darinya. Tetapi sekiranya aku menyembah-Mu semata-mata karena cintaku kepada-Mu, maka janganlah Engkau menutup keindahan wajah-Mu yang abadi dari pandanganku.”

***

Pada Ramadan hari ke-5 yang lalu, saya memeroleh pesan dari salah satu pengurus takmir musala perumahan yang meneruskan usulan dari salah satu jamaah yang bunyinya: “Bapak…, kalau (di Musala Perumahan) diadakan tarawih (berjamaah) dengan mengikuti prosedural kesehatan boleh enggak ya…?” Di atas pesan tersebut ada gambar hasil tracking yang menunjukkan bahwa perumahan kami berada di wilayah zona hijau.

Terhadap pertanyaan tersebut, saya jawab: “Maaf Bapak, saya kira masih beresiko, apalagi tren pasien Covid-19 masih naik dan sudah ada transmisi lokal di provinsi kita. Jadi, kita ikuti himbauan pemerintah, MUI dan alim ulama dari ormas-ormas Islam saja. Untuk sementara beribadah di rumah dulu. Desa/kelurahan kita mungkin berada di zona hijau, namun kita tidak bisa memastikan mobilitas warga selalu berada di zona hijau.”

Di beberapa grup WA yang saya ikuti, ada yang mengeluhkan bahwa ibadah Ramadan tahun ini terasa kurang marem sebab masjid tempat biasanya berjamaah ditutup. Pada grup WA yang lain ada yang dengan bangganya memamerkan kegiatan Ramadan 1441 H di masjid tempat ia tinggal masih normal seperti biasa mulai dari salatlima waktu, buka puasa, kajian, hingga tarawih, sambil menyebut bahwa mati dan sakit itu takdir Tuhan. Menariknya, mereka yang sering memamerkan tempat ibadahnya masih berjalan normal di masa pandemik ini juga gemar mengirimkan berita-berita tentang Covid-19 dari perspektif teori konspirasi.

***

Tulisan ini tidak akan mengulas masih aktifnya peribadatan di rumah ibadah sebagai bentuk perlawanan narasi mainstream tentang bahaya wabah Covid-19, namun mencoba mencermati masih tingginya hasrat beribadah bersama-sama (berjamaah) di tempat ibadah dari kacamata kematangan dan orientasi beragama versi Allport di atas.

Terlepas dari berbagai kritik terhadap teori Allport tentang kematangan beragama dan dua macam orientasi beragama ekstrinsik dan intrinsik, tampaknya menarik jika para pegiat Studi Agama-Agama saat ini melakukan riset untuk mencari jawaban tentang, misalnya, apakah yang saat ini masih kuat hasrat beribadahnya secara komunal cenderung memiliki orientasi beragama yang ekstrinsik (merasa lebih marem ibadahnya, menginginkan suasana gayeng, bangga bila jamaahnya banyak dan semarak dengan showoff di rumah ibadah)? Apakah umat beragama yang bisa menerima seruan untuk beribadah di rumah di tengah Pandemi Covid-19 ini adalah meraka yang orientasi beragamanya instrinsik? Apakah bisa dikatakan mereka yang menerima dengan ikhlas seruan tinggal dan beribadah di rumah di masa pandemik ini lebih matang keberagamaannya dibandingkan dengan mereka yang masih kuat hasrat beribadah jamaah di rumah ibadah?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa diperoleh hanya dengan asumsi dan dugaan. Diperlukan riset yang serius. Semoga ada pegiat Studi Agama-Agama yang tertarik melakukannya di waktu yang tepat saat ini.

Pesan Kemanusiaan Dalam Jerat Kamuflase Berbalut Agama

Sumber Gambar: https://nalarpolitik.com/

Bukan pesan kemanusiaan kamuflase berbalut agama yang dikehendaki dari inti ajaran agama. Agama yang dilabuhkan seharusnya memunculkan kebaikan yang pada gilirannya melakukan dialektika dengan zaman yang terus berkembang.

Muhammad Solikhudin

Sejatinya, agama hadir sebagai dasar teologis bagi terwujudnya pencerahan kemanusiaan melalui muatan misi-misi kemanusiaan. Praktiknya, agama justru hadir dalam bentuk simbolik, khususnya melalui ritual-ritual suci yang dilakukan berkali-kali. Berdasar derajat ketaatan pada ritual serta kesalehan simbolik, seseorang kerap didapuk sebagai agamawan karena dianggap telah mengamalkan ajaran agamanya secara baik dan paripurna. Sejauh ini, begitulah manusia pada umumnya menilai kualitas keberagamaan seseorang.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan fenomena keberagamaan itu, namun eksoterisme itu harusnya diimbangi dengan dimensi esoterisme. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Esoterisme diumpamakan seperti hati manusia, sedangkan eksoterisme merupakan badan manusia. Eksoterisme terwujud dalam ritual-ritual suci (berbentuk) yang dimiliki setiap agama. Esoterisme merupakan pancaran dari yang tidak berbentuk yang posisinya di atas eksoterik yang berfungsi mendamaikan keragaman dalam keberagamaan, memuncukan toleransi yang dikembangkan melalui jalur dialog, seperti konsepsi agama cinta Muhammad Fethullah Gulen. Atau, dapat juga dengan menggunakan konsepsi agama kasih sayang yang berupaya mengkorelasikan hati, nalar dan pengalaman dan mengharmoniskan beberapa entitas yang berbeda serta mengutamakan jalur ajakan serta persuasif.

Sayangnya, ada yang abai dengan aspek esoterik agama. Seringkali, manusia terbuai dengan ritual, dan pada saat yang sama berkubang dalam kejahatan moral. Problem ini biasanya dikaitkan dengan kehendak bebas. J.L Mackie, seperti dikutip oleh Fauzan Saleh dalam Problem Kejahatan dan Kemahakuasaan Tuhan, mengatakan bahwa munculnya kejahatan tidak dapat dirujukkan kepada Tuhan, namun karena adanya kebebasan dalam diri manusia, karena Tuhan telah memberinya kebebasan kehendak.

Oleh karena itu, bukan pesan kemanusiaan kamuflase berbalut agama yang dikehendaki dari inti ajaran agama. Agama yang dilabuhkan seharusnya memunculkan kebaikan yang pada gilirannya melakukan dialektika dengan zaman yang terus berkembang. Kejahatan (pesan kemanusiaan kamuflase berbalut agama) yang dimaksud di sini adalah kejahatan, seperti kekejaman, kesewenang-wenangan, keserakahan, kebiadaban dan lain sebagainya. Kejahatan ini menimbulkan penderitaan kepada orang lain.

Berbeda halnya dengan pengorbanan, meskipun sekilas yang tampak adalah rasa sakit, kemalangan, kesedihan dan lain-lain. Di balik pengorbanan ini justru terdapat kebaikan-kebaikan yang melahirkan kebahagiaan. Pengorbanan ini berkorelasi dengan rasa simpati, belas kasihan, kepahlawanan dan kesediaan untuk berjuang. Sementara itu, kejahatan hanya dapat dirujukkan pada diri manusia yang berperilaku destruktif dan banal tentang ajaran agama. Manusia yang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan.

Untuk mengupayakan kebajikan, seyogyanya manusia dapat meniru gerakan kultural-revolusioner di Iran; melalui aliansi komponen kaum muda tertindas, intelektual kritis dan borjuis salihin menjadi penting untuk diriilkan. Ketiga komponen tersebut harus selalu bergotong-royong menaklukkan ketidakadilan sosial dan jangan sampai terkotori oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek-pragmatis yang justru berpotensi bagi masuknya repolitisasi agama (Setowara dan Soimin, 2013: 29).

Oleh karena itu, tiga komponen itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ketiga komponen itu seharusnya membangun lingkaran mata rantai gerakan pembebasan yang sinergis. Kaum muda tertindas yang memiliki semangat yang dahsyat untuk melawan kemapanan, harus didayagunakan dengan diajak berdiskusi mengatasi problem ketertindasan.

Unsur kedua, yaitu kaum intelektual kritis sebagai garda depan perubahan sosial, juga harus mampu menghadirkan wacana populis yang memiliki keperpihakan terhadap kaum pinggiran. Banyaknya elite intelektual yang dimiliki bangsa ini harus digunakan untuk melakukan resistensi terhadap ideologi kaum penindas. Yang paling urgen adalah elite intelektual harus lepas dari kepentingan-kepentingan politis dan cengkraman hegemoni kekuasaan yang acapkali merusak kerja-kerja intelektual kritis yang bebas kepentingan (Setowara dan Soimin, 2013: 29-30).

Pada saat yang sama, dukungan moral maupun materi dari kaum borjuis saleh, juga sangat dibutuhkan. Para politisi, kaum pedagang dan kalangan pebisnis yang memiliki kemapanan ekonomi, harus rela menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada kaum mustadh’afin.

Ketiga komponen itu harus terus berjalin kelindan untuk mengatasi ekplositasi kemanusiaan dalam ruang kultural maupun kultural. Apabila tidak dilakukan, maka agama akan dianggap kehilangan vitalitas dalam menjawab problem keumatan (Setowara dan Soimin, 2013: 30). Tentunya hal ini tidak boleh terjadi, karena sejatinya agama mempunyai kandungan kesadaran spiritual yang begitu kaya. Tugas utama manusia menangkap kesadaran spiritual, yakni pesan mulia agama yang dibumikan yang menyadarkan manusia untuk melampaui lingkaran lingkaran refleksi dan pencerahan, artinya di samping manusia terus belajar dan melakukan kritik diri dan pada saat yang sama kritik itu dijadikan sebagai alat mendasar untuk membangun optimisme dan melakukan kebajikan yang berorientasi pada pencerahan peradaban. Inilah pola moral-spiritual agama yang diharapkan menjadi cermin dalam kegiatan hidup.

Sekali lagi, bukan pesan kemanusiaan kamuflase berbalut agama yang diharapkan, karena hal ini memunculkan carut-marut yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah pencerahan agama. Pencerahan agama merupakan pencerahan dalam segala aspek, yakni aspek kepribadian intelektual, ekonomi, politik, sosial dan yang paling urgen adalah pencerahan peradaban yang dilabuhkan dalam setiap sendi kehidupan publik. Motivasi utama dari pencerahan ini adalah membangun kembali keadabaan, sehingga agama dikembalikan pada jalur yang semestinya.