Lebaran ‘Nyepi’

Peristiwa Kampung Jawa dan perjuangan pembebasan Gede Suwardana merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan.

—–Bethriq Kindy Arrazy

Bermodalkan bedug, puluhan pemuda berkeliling kampung bermaksud membangunkan warga untuk bersahur. Para pemuda tersebut merupakan warga Kampung Jawa, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Usai berkeliling, mereka berkumpul di pertigaan Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Masjid Baiturrahman.

Di titik pertemuan tersebut, jumlah sekumpulan pemuda semakin bertambah. Di sanalah mereka menyanyikan lagu pop Indonesia bernuansa perpisahan. Beberapa yang lainnya tetap menabuh bedug guna mengiringi lagu. Sementara beberapa yang lain menghidupkan smoke bomb yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan untuk memeriahkan suasana. Ini merupakan ekspresi suka cita merasakan sahur terakhir di bulan ramadan, sekaligus di tengah kondisi pandemi  korona.

Cerita di atas merupakan ilustrasi sebuah video yang sempat viral pada 23 Mei lalu. Peristiwa di Kampung Jawa ini berakhir dengan permintaan maaf secara terbuka. Masih di bulan yang sama, di awal Mei seorang yang diduga ketua panitia ngaben, Gede Suwardana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng karena aktivitas Ngaben Dadia di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kedua peristiwa tersebut menuai pro dan kontra selama beberapa pekan setelahnya. Bahkan menyisakan tanya hingga saat ini.

Menipisnya Ruang Inklusi di Media Sosial

Dua peristiwa yang terjadi di waktu yang nyaris bersamaan ini memiliki kemiripan, yakni latar belakang keagamaan. Namun kemarahan publik yang didominasi warga Hindu Bali sudah tidak dapat dibendung. Mereka menyoal perlakuan aparat kepolisian yang dianggap terkesan tebang pilih. Imbasnya menyasar kepada orang-orang Jawa perantauan di Bali dengan membangun narasi kebencian bernuansa SARA di media sosial.

Dari pengamatan saya di beberapa media sosial, ada sebutan “Jawir” yang ditujukan kepada orang Jawa. Ada pula sebutan “Jamet” akronim dari Jawa Metal. Sebutan hasil visualisasi sekumpulan pemuda Muslim di Kampung Jawa yang menyanyi serentak memecah keheningan subuh. Ungkapan tersebut berkonotasi negatif sekaligus mengandung makna yang buruk. Lebih jauh lagi, ia juga dikait-kaitkan dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit dan peradaban Hindu di Pulau Jawa.

Sampai bulan Juni, ruang publik di media sosial penuh sekaligus sesak dengan ujaran kebencian akibat ketidakadilan penegakan hukum. Secara bersamaan ruang inklusi di media sosial mulai memudar dengan komentar-komentar setajam pedang. Orang-orang Jawa Muslim dianggap sebagai liyan dan biang kerok keonaran di tengah situasi pandemi korona di Bali yang tak kunjung mereda.

Di media sosial, ada beberapa orang Jawa Muslim yang turut geram dengan aktivitas para pemuda yang membuat kerumunan di penghujung lebaran itu. Beberapa di antaranya juga turut meminta maaf secara terbuka dengan mengakui identitasnya sebagai Muslim Jawa atas tindakan tidak terpuji saudaranya walau tidak sedarah di kawasan Kampung Jawa.

Menyikapi hal itu, warga Hindu pun terpecah secara sikap dan pemikiran. Sebagian kecil memaafkan kekhilafan itu sebagaimana seorang manusia biasa pada umumnya. Sebagian besar lainnya masih sulit memaafkan. Beberapa di antaranya juga tetap kerap mengaitkannya dengan identitas suku dan agama. Memposisikannya sebagai dua kelompok yang saling menegasikan sebagai kelompok superior dan lainnya sebagai kelompok inferior.

“Coba kalau agamamu dibeginikan? Pasti kaummu sudah demo besar-besaran, bikin onar, ke sana ke mari. Tapi itulah orang Bali. Soo proud being Balinese. I am Hindu!!!  Bukan kaum yang terlalu fanatik dengan agama. Sampai bikin persatuan pembela tapi menindas lainnya,” ujar seorang netizen.

Tudingan kata ‘persatuan pembela’ sesungguhnya secara tidak sengaja beralamatkan kepada sebuah kelompok Islam bernama Front Pembela Islam (FPI). Himpunan, kelompok, perkumpulan umat Muslim di Indonesia sejatinya hiterogen dan tidak melulu identik dengan FPI. Padahal ada kelompok Muslim lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, dll. Perihal selama ini FPI yang paling sering dicontohkan karena paling eksis berbuat keonaran melanggar HAM: iya. Namun, sesungguhnya juga tidak perlu mengaitkan Muslim di Indonesia, terkhusus di Bali berkarakter seperti FPI.

Sebagai seorang Muslim kelahiran Jawa, secara spesifik di Banyuwangi, Jawa Timur, tentu saya turut merasakan patah hati yang luar biasa ketika beberapa saudara Muslim Kampung Jawa membuat kerumunan dan berakhir pada aktivitas yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Di sisi lain yang bersamaan, saya juga merasakan patah hati atas komentar-komentar bernada rasisme warga Hindu kepada kepada kami sebagai liyan.

Rasa patah hati ini pernah saya rasakan saat menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta periode 2010-an silam. Saat marak warga lokal Yogyakarta melakukan tindakan rasisme kolektif dengan penolakan warga Papua atau mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk mendapatkan hunian sementara. Stereotipe yang terbangun saat itu adalah warga atau mahasiswa Papua dianggap sering berbuat kerusuhan.

Rasisme mengatasnamakan suku dan agama tentunya akan meninggalkan luka batin bagi yang pernah mengalaminya, termasuk juga kepada orang-orang yang selama ini konsisten merayakan keberagaman dan keberagamaan.

Di sisi yang lain saya juga memahami betul kekecewaan yang dirasakan warga Hindu atas peristiwa di Kampung Jawa. Pasalnya, Hari Raya Nyepi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengiringan ogoh-ogoh dan ibadah pengerupukan yang bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta terpaksa ditiadakan melalui peraturan pemerintah daerah. Demi kebaikan bersama, warga Hindu menerimanya dengan lapang dada. Di sisi yang lain, sekalipun warga Hindu terpecah belah secara sikap dan pemikiran menyoal kasus Ngaben Dadia di  Sudaji dan Kampung Jawa, kedua kubu satu suara: menuntut keadilan hukum.

Logika Keadilan

Kasus Ngaben Sudaji, bila dirunut ke belakang merupakan aktivitas keagamaan yang sesungguhnya tidak perlu untuk dipolisikan. Penetapan ketua panitia Ngaben Dadia, Gede Suwardana sebagai tersangka sesungguhnya di luar dugaan. Sebelum pelaksanaan Ngaben Dadia, panitia sempat melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Bali. Hasilnya, ngaben tidak bisa ditunda dengan syarat pengusung bade tidak lebih dari jumlah 25 orang dengan protokol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri (APD), masker, dan sarung tangan.

Namun realitas berkata lain. Kondisi geografis di wilayah perbukitan dengan jalan menurun dan tanjakan terjal, secara tidak sengaja pengusung bade melebihi batas yang ditentukan karena tidak dapat dilakukan dengan tenaga yang terbatas.

Di luar dugaan, Gede Suwardana dijerat dengan pasal berlapis diantaranya, Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah peyakit menular dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara, dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp100 juta.

Penetapan status tersangka Gede Suwardana ini terkesan terburu-buru. Dalam konteks jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, idealnya, polisi memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk bisa menggabungkan prinsip-prinsip pemolisian yang lebih demokratis dengan kemampuan untuk beradaptasi di tengah masyarakat. Konsekuensinya, santer terdengar warga Hindu di Bali menggaungkan sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sampai dalam tahapan ini, aparatur kepolisian berpotensi melanggar HAM sesuai UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 22 yang berbunyi: ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di sisi lain, pembatasan sipil oleh negara melalui aparaturnya sesungguhnya diperbolehkan dengan prasyarat yang sangat ketat dengan merujuk aturan hukum sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Parameternya telah tercantum dalam Prinsip-Prinsip Siracusa 1985 (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights).

Prinsip Siracusa secara prinsipil tidak boleh bersifat diskriminatif. Selain itu juga terdapat parameter khusus yang dapat diimplementasikan terkait pembatasan hak asasi manusia, di antaranya: (1) ukuran kondisi darurat (emergency), (2) ancaman terhadap tatanan masyarakat (public order), (3) kesehatan masyarakat (public health), (4) moral publik (public morals), (5) keamanan nasional (national security), (6) keselamatan publik (public safety).

Dalam konteks pemolisian Ngaben Dadia di Sudaji terdapat dua irisan latar belakang yang saling kontraproduktif, yakni aktivitas keagamaan dan suasana pandemi korona. Aparatur kepolisian cenderung tergesa-gesa dalam kasus ini. Dibandingkan Kota Denpasar pada pertengahan Mei yang sudah menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM yang tertuang dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020, Pemda Buleleng saat kasus Ngaben Dadia belum terdapat landasan hukum secara kewilayahan. Bahkan belum terdapat kasus positif di Buleleng. Adapun di Denpasar sudah terjadi beberapa kasus positif yang menjangkiti sekitar 3-5 kelurahan dalam periode Mei.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pernah menyampaikan pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah ditetapkan di kota-kota besar dengan jumlah angka positif yang signifikan tidak sampai dilakukan pemidanaan, melainkan cukup dengan memberikan sanksi sosial.

Pemberian sanksi kepada pemuda Kampung Jawa dengan permintaan maaf secara terbuka dinilai sudah tepat, di tengah penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sudah diterapkan Pemkot Denpasar. Begitu sebaliknya, penetapan tersangka Gede Suwardana di wilayah Buleleng yang belum menerapkan peraturan lokal merupakan kesalahan fatalis yang berpotensi menurunkan integritas aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut aparat kepolisian sebaiknya menggunakan pendekatan humanis, sosialisasi, dan persuasif, bukan dengan pendekatan represif dengan cara pemidanaan seorang warga yang mengakomodasi kegiatan keagamaan dengan cara preventif dan sesuai protokol kesehatan. Maka tidak ada alasan lain, kecuali dengan membebaskan status tersangka Gede Suwardana, termasuk memulihkan nama baiknya yang sampai saat ini statusnya belum menemukan titik terang.

Meredam Ego Identitas

Di seluruh penjuru Jawa, istilah lebaran lebih populer untuk hari raya keagamaan, secara spesifik Idulfitri untuk umat Muslim. Di penghujung lebaran, umat Muslim kerap melakukan tradisi nyadran yang di dalamnya terdapat beragam jenis ekspresi, beberapa di antaranya: ziarah kubur, padusan atau mandi di mata air tertentu yang di anggap keramat untuk menghilangkan sifat keburukan manusia, berbagi ketupat dan lepet kepada tetangga saudara, dan masih banyak lagi. Tradisi demikian berlaku di mana pun tergantung kearifan lokal di suatu wilayah, termasuk takbir keliling yang umum dilakukan umat Muslim di hampir penjuru Indonesia.

Sesungguhnya bila kita mampu menahan sejenak ekspresi keagamaan kita sebagai muslim, maka tidak akan ada narasi ketidakadilan. Menahan yang saya maksud bukan untuk mereduksi atau tidak memberi ruang penghormatan atas capaian ritus keagamaan kita. Melainkan ia merupakan bentuk kerendahan hati kita sebagai kaum beragama di tengah kondisi sulit seperti saat ini, yakni pandemi korona.

Demikian juga dengan saya yang lebih memilih bertahan di Pulau Bali. Di penghujung lebaran tahun ini, saya lebih memilih menghabiskan kalimat-kalimat toyibah seperti takbir, tasbih, tahmid, dll daripada menghabiskan waktu di luar yang barangkali tidak memberikan manfaat. Barangkali hal seperti ini juga dilakukan oleh saudara muslim lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama. Cara seperti ini di tengah kondisi pandemi korona tentu memberikan dampak ketenangan spiritualitas. Di saat waktu bersamaan kita juga tengah merasakan ketegangan sosial akibat jumlah warga Indonesia yang semakin bertambah terinfeksi virus korona.

Penghujung hari raya keagamaan lebih sering diidentikan dengan suka cita yang berakhir dengan hiruk pikuk intra umat dan antar umat beragama. Peniadaan Hari Raya Nyepi di Bali tentunya juga dapat dimaknai dengan kelapangan hati umat Hindu. Hal ini tentu dapat diharapkan terjadi di umat agama lain dengan berlebaran ala kadarnya, sunyi, khidmat, tanpa sedikit pun mengurangi esensi dari lebaran itu sendiri.

Peristiwa Kampung Jawa yang berakhir sanksi sosial secara tidak sengaja terselip hikmah yang luar biasa. Tanpa peristiwa tersebut barangkali upaya perjuangan pembebasan Gede Suwardana tidak akan berjalan masif, sistematis, dan konsistensi yang digawangi oleh kelompok sipil. Meski pada akhirnya sentimen bernada SARA adalah ongkos besar yang harus kita bayar akibat keteledoran aparat kepolisian. Kedua peristiwa tersebut merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan. [MFR]

Perjumpaan Lora Madura dengan Romo Yesuit

Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim.

Ahmad Wahib (Catatan Harian, 9 Oktober 1969)

Bulan Juli tahun 1982, untuk pertama kalinya saya meninggalkan pulau Flores menuju ke Yogyakarta. Saya masih ingat sangat baik bahwa setelah satu minggu berada di Yogyakarta, saya dan kawan-kawan berkunjung ke toko buku Gramedia di Jalan Solo. Saya ingat sangat baik, saat itu saya membeli tiga buku. Pertama, Burung-Burung Manyar karya Romo Mangun. Kedua, Tanah Gersang karya Mochtar Lubis. Ketiga, Pergolakan Pemikiran Islam karya Ahmad Wahib.

Dari ketiga buku ini, saya sangat tertarik dengan buku ketiga. Mungkin karena dalam judulnya ada kata “Pergolakan”, yang rasanya cocok dengan gelora usia muda saya saat itu. Maka saya memutuskan untuk membaca buku itu terlebih dahulu sampai habis.

Buku itu adalah kumpulan catatan harian Ahmad Wahib. Siapa orang ini? Setelah membaca buku itu akhirnya saya tahu bahwa dia (saat itu) adalah mahasiswa yang berasal dari Sampang, Madura. Dia adalah seorang lora –panggilan bagi seorang anak kiai di Madura. Pasti dia juga seorang Muslim yang taat, karena dia berasal dari keluarga muslim dan berasal dari masyarakat muslim. Pada awal tahun 70an, dia pindah ke Yogyakarta dan kuliah di Fisipol UGM. Tetapi dia tinggal di Asrama Realino. Itu adalah asrama mahasiswa yang dibina oleh romo-romo Yesuit. Asrama itu ada di kawasan Mrican, dekat kompleks kampus Sanata Dharma.

Kumpulan catatan harian ini diterbitkan menjadi buku dan diberi judul Pergolakan Pemikiran Islam. Tetapi dalam aspek manakah pemikiran itu mengandung pergolakan? Mungkin ada banyak aspek dalam buku itu yang dapat dikategorikan sebagai “pergolakan”. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya mau menunjuk satu hal yang saya anggap sangat penting.

Pada saat itu, sebagai orang yang baru pertama kali keluar dari pulau Flores, praktis saya belum pernah bertemu secara langsung dengan orang yang beragama Islam. Saya juga hampir tidak tahu banyak tentang agama Islam dan juga ajaran dan praksis moralnya. Tetapi dengan membaca buku ini saya merasa mulai mengenal sedikit demi sedikit tentang beberapa segi dari ajaran teologis dan etis agama Islam itu.

Penulis catatan harian itu mencatat hal-hal yang bagi saya sangat menarik berikut ini. Dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah anak seorang Kiai besar di Madura. Di tengah keluarganya yang muslim saleh dan taat, dia akhirnya menginternalisasi sebuah ajaran keselamatan, bahwa yang kelak bisa masuk surga hanyalah orang Islam. Orang-orang lain di luar Islam tidak akan bisa masuk surga. Selama dia berada di Madura, dia menerima begitu saja ajaran itu sebagai benar. Dia tidak menggugatnya. Itu adalah sebuah kebenaran teologis yang memang sudah sepantasnya demikian.

Tetapi saat dia berada di Yogyakarta dan tinggal di asrama Katolik (asrama Realino yang dipimpin romo-romo Yesuit tadi), dia mulai mengalami sebuah perubahan besar. Untuk pertama kalinya dia mulai “mempertanyakan” ajaran keselamatan di atas tadi. Bagaimana hal itu bisa sampai terjadi dalam diri anak muda itu?

Hal itu terjadi lewat sebuah perjumpaan, yang selalu mempunyai dampak transformatif dan metamorphosis dalam diri mereka yang terlibat di dalam peristiwa perjumpaan itu. Saat tinggal di asrama Realino, dia berkenalan, dan secara sangat nyata melihat dan mengalami bahwa romo yang menjadi pemimpin asrama itu adalah orang yang sangat baik, sangat saleh dan pintar. Dia orang yang berasal dari Eropa.

Pemuda Madura ini merasa sangat kagum pada romo tersebut. Sedemikian kagumnya, sampai dia tiba pada suatu refleksi teologis bahwa dia tidak akan bisa menerima kalau romo ini kelak harus masuk neraka hanya karena dia tidak beragama Islam. Sebab menurut ajaran tradisional yang dia terima dan amini selama ini, hanya orang Islam saja yang bisa masuk surga. Orang lain di luar itu, tidak bisa masuk surga.

Tetapi setelah melihat kebaikan dan kesalehan hidup bapa asrama ini, pemuda Madura tadi mulai protes. Kemapanan ajaran teologis yang selama ini dia terima di Madura dan sebagai orang Madura, sekarang mulai goncang, mulai mengalami pergolakan dari dalam. Pengalaman perjumpaannya yang sangat nyata dengan lian yang beragama lain, mulai menggoncang struktur dasar ajaran agamanya tentang keselamatan.

Dia sampai mengatakan kalau di Madura dia menerima ajaran bahwa hanya orang Islam saja yang masuk surga; tapi sekarang -setelah melihat dan menyaksikan dan mengalami sendiri secara langsung kebaikan dan kesalehan romo ini—dia merasa tidak bisa menerima jika ternyata romo yang baik dan saleh itu harus masuk neraka.

Bagi saya catatan ini adalah perkara mencintai sesama. Selama sosok sesama itu abstrak, tidak kongkret, mungkin mudah bagi kita untuk mengadilinya dengan kriteria etis ajaran agama kita. Tetapi ketika kita berhadapan langsung dengan sosok sesama yang sangat nyata, maka menurut Levinas, wajah sesama itu pasti menantang kita secara etis untuk berbuat baik, bahkan untuk bertanggung jawab atas keselamatan orang itu.

Kita tidak bisa bersikap apatis dan berpura-pura tidak tahu akan ada dan kehadiran sesama. Memang dalam agama Yudeo-Kristiani, hal mencintai sesama itu adalah sebuah perintah imperatif kategoris, kalau meminjam bahasa filsafat moral filsuf Jerman, Immanuel Kant. Kita tidak bisa dan tidak boleh menghindar daripadanya. Kita harus menerima dan menjalankannya. Perintah mencintai sesama itu harus diperintahkan. Sedangkan hal mengasihi diri sendiri itu diandaikan saja sebab hal itu dengan sendirinya sudah ada dan terjadi. Itu sebabnya, perintah cinta sesama dibandingkan dengan kewajiban etis untuk mengasihi diri sendiri. Sebagaimana halnya orang mengasihi dirinya sendiri, begitulah juga dia harus mengasihi sesamanya. Kasih kepada diri sendiri menjadi model bagi kasih akan sesama.

Kembali kepada buku Ahmad Wahib tadi. Dalam peristiwa perjumpaan dia yang sangat nyata dengan romo Yesuit yang sangat baik itu, dia akhirnya dipanggil untuk juga mencintai romo itu walau berbeda agama. Dia dipanggil atau lebih tepat disadarkan untuk memperluas cakrawala cakupan cintanya, untuk mulai melampaui batas-batas agamanya juga dalam hal “kaveling” keselamatan surga. “Kaveling” keselamatan surga hampir tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang eksklusif, tanpa praksis yang nyata akan cinta kepada sesama biarpun sesama itu berbeda. Menurut saya, itulah “pergolakan pemikiran” yang dialami oleh seorang pemikir muda Islam pada waktu itu, Ahmad Wahib.

Setelah membaca buku itu saya merasa seperti sudah berkenalan dengan sebuah cakrawala pemikiran etis dan teologis yang mempunyai konsekuensi tertentu dalam konteks relasi dan pergaulan dengan sesama. Kemapanan penghayatan ajaran lama (tradisional) mengalami pergolakan setelah berjumpa dengan sosok manusia yang sangat nyata, yang dengannya kita terlibat bergaul dan berinteraksi dalam hidup sehari-hari. [MFR]