HRS dan Tantangan Negara Modern

Fenomena HRS adalah sebuah gejala khas Abad ke-21 di negara berkembang, di mana demokrasi melaju pesat tanpa diimbangi literasi politik warga.

—– Imam Malik Riduan

Lautan manusia memadati Bandara Soekarno Hatta pada 10 Nopember 2020. Mereka datang menyambut seseorang yang telah lama dinantikan; mereka berhak untuk itu. Pada saat yang sama, karena peristiwa itu pula, ribuan manusia lain kehilangan hak; berbagai perjalanan penting harus tertunda; bahkan, perkara fatal mungkin saja bisa terjadi karena itu. Pertanyaannya, kepada kelompok warga yang mana negara harus berpihak? Menertibkan massa yang sedang mengalami euforia, ataukah membiarkan ribuan manusia menggelar reuni di masa pandemi? Begitulah negara modern, ia akan selalu dihantui pekerjaan sulit dalam mendamaikan perseteruan antara fakta dan norma.

Kemacetan di jalan tol dan kelumpuhan di bandara akibat lautan massa itu, meminjam istilah Habermas, adalah patologi sosial yang tidak terantisipasi. Ia adalah gejala rusaknya ketertiban umum yang terjadi karena peristiwa sosial tertentu. Siapapun harus sangat berhati-hati dalam merespons kedatangan HRS dan segala peristiwa yang mengiringinya. Peristiwa ini serba luar biasa, terlepas dari penilaian baik atau buruk terhadapnya.

Menyambut keluarga, guru atau siapapun di bandara adalah hak setiap warga. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjamin keamanan para penyambut HRS. Akan tetapi, sesuatu yang harus dimengerti bahwa penyambutan tamu di bandara dengan melibatkan ribuan orang yang mengacungkan poster-poster bernada kritis tentu bukan hal lazim. Inilah mengapa saya menyebut peristiwa ini sebagai tantangan negara modern. Jika disepakati bahwa hukum adalah panglima di negara modern, lalu hukum seperti apa yang bisa diterapkan untuk menertibkan peristiwa sosial yang membenturkan dua hak masyarakat sipil itu.

Peristiwa seperti inilah yang kiranya membuat pemerintah di banyak negara perlu merumuskan sebuah undang-undang baru yang mengatur peristiwa sosial yang cenderung patologis. Tren ini muncul di banyak negara. Terwindt  (2013) yang melakukan penelitian di Amerika, Chile dan Spanyol mencatat bahwa ternyata tidak hanya pemerintah, sebagian warga tampaknya juga menginginkan pemberlakuan undang-undang itu, apapun bunyinya, yang penting dapat menjamin haknya tidak dilanggar. Masyarakat tidak mau tahu soal benturan kepentingan di dalamnya; mereka hanya menginginkan negara aman, itu saja!.

Saya menduga kehadiran undang-undang Ormas atau kelonggaran definisi istilah-istilah krusial dalam undang-undang antiterorisme muncul karena patologi sosial ini. Karena ketidakmampuan negara mencari jalan keluar, maka dipakailah instrumen hukum dan keamanan. Tentu saja ini bukan situasi yang ideal dalam kehidupan berdemokrasi. Sayangnya, sistem demokrasi telah dipilih dan kita harus konsisten. Sementara itu sistem-sistem lain, termasuk pemerintahan berdasar agama, telah lama gagal dan tampak tidak lebih menjanjikan, setidaknya sampai tulisan ini dibuat.

HRS adalah tokoh yang unik. Ia dapat dibaca dari berbagai dimensi. Agama dan politik adalah salah satu sudut pandang yang kiranya dapat dijadikan pendekatan. Hal ini mengingat bahwa HRS mendapatkan dukungan publik melalui legitimasi agama pada satu sisi, dan pada sisi yang lain potensi itu yang menjadi magnet bagi HRS untuk dekat dengan kekuatan politik. Fenomena HRS adalah sebuah gejala khas Abad ke-21 di negara berkembang, di mana demokrasi melaju pesat tanpa diimbangi literasi politik warga. Realitas seperti ini yang tidak diantisipasi oleh para filsuf dan sosiolog klasik. Mereka mengira bahwa liberalisme benar-benar akan menggerus kekuatan agama.

Dugaan itu ternyata meleset, dunia sedang mengalami apa yang disebut sebagai postsecular;  sebuah situasi ketika agama datang merebut kembali ruang publik yang dikuasai oleh liberalisme. Dalam situasi seperti sekarang ini, fakta dan norma bertarung secara sengit. Singkatnya, norma mengatakan bahwa mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas adalah sebuah pelanggaran hukum. Sementara fakta berkata lain, tidak peduli kekuatan kapital mana yang memberikan stimulasi, jutaan orang datang menyambut HRS dan mereka tidak merasa bersalah telah mengakibatkan ribuan hak orang lain terampas.

Dalam situasi seperti ini semua pihak harus rela menelaah keyakinan masing-masing. Kaum sekularis tidak bisa menafikan agama untuk masuk ke ruang publik. Agama pernah begitu lama diyakini menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Ratusan tahun lamanya, bahkan sampai saat ini jejaknya masih terlihat jelas; agama pernah menjadi sumber utama aturan di berbagai negara. Alam pikir ketika itu menganggap bahwa menjadikan agama sandaran konstitusi adalah logis. Siapapun yang menentang logika agama, senaif apapun itu menurut pandangan Abad ke-21, ia akan berhadapan dengan negara. Negara pernah menjadi pembela agama yang militan.

Demikian juga, kaum beragama tidak boleh semena-mena mengabaikan kesepakatan bersama atas nama membela kepentingan agama. Evolusi logika sosial dan pluralitas agama adalah fakta yang menuntut siapapun untuk lebih arif, tak terkecuali para pemuka agama. Pemerintah harus mendengar suara kelompok agama, seradikal apapun mereka, tetapi kaum beragama juga harus belajar mengemas gagasan mereka dengan bahasa yang lebih universal jika ingin ide mereka diterima. Radikalisme agama jangan sampai merembet menjadi radikalisme politik. Di sinilah ujian berat kaum beragama, seberapa jauh mereka dapat menjadi rahmat bagi dunia.

Selamat datang HRS, semoga kebahagiaan, petunjuk dan ampunan Allah SWT menyertai.[MFR]