Komunalitas dan Benteng Menghadapi Pandemi

Ibadah komunal tidak dibatasi pada hitung-hitungan berapa banyak pahala yang bakal didapat, tetapi lebih pada bagaimana menjadi sarana berjejaring antara jamaah dalam segala aspek kehidupan.

——Mubaidi Sulaeman

Virus korona menjadi ujian terbesar di awal 2020 bagi umat manusia di dua ratus lebih negara di dunia ini. Bukan sekedar ‘membunuh’ raga manusia, virus ini juga telah meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan manusia modern, baik politik, ekonomi, keamanan, sosial, pendidikan, maupun agama. WHO pun menetapkan pandemi global pada Maret 2020. Pandemi ini memaksa manusia berpikir ulang tentang hubungan antara eksistensi ‘diri’, ‘lingkungan’, dan ‘pikiran’ mereka.  

Manusia modern kini  sadar betapa rapuhnya ‘wadah’ yang mereka miliki; jasad yang selama ini menjadi media kenikmatan serta pusat manifestasi eksistensi mereka di dunia ini ternyata begitu rapuh di hadapan ancaman wabah ini. Meskipun manusia modern  mendaku telah sampai pada puncak peradaban melalui sains dan teknologi, toh hasilnya jutaan jasad manusia tetap meregang nyawa menghadapi virus korona ini.

Manusia modern yang bersikap acuh terhadap ‘lingkungan’ selama masa pra-pandemik, kini seperti terhentak dan sadar diri bahwa keseimbangan ekosistem merupakan hal yang utama dalam roda kehidupan. Manusia modern yang sangat bangga terhadap sistem tata dunia kini tersungkur di hadapan sunnatullah yang berkuasa atas segala hukum yang mengatur dunia ini. Mereka tersadarkan betapa rapuhnya sistem yang mereka bangun, dan betapa ringkihnya kehidupan mereka dengan percaya bahwa dunia akan baik-baik saja sembari mempertahankan sikap ceroboh dan spekulatif ala manusia modern (rasional dan empiris).

Manusia modern dalam hal ini bukan hanya—dalam kacamata agama—yang ateis, agnostis dan sekularistik saja, tetapi juga orang-orang yang mendaku diri golongan saleh beragama, termasuk muslim. Golongan pertama tetap konsisten berserah diri pada bukti-bukti empiris dan tetap rasional menghadapi wabah ini. Meskipun harus mengorbankan sisi-sisi kemanusian, mereka tetap berpegang teguh pada ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai solusi menghadapi pandemi. Bagi golongan yang kedua, terlebih muslim, virus korona justru menjadi media pembelajaran hidup yang bagus. Ia merupakan suatu kondisi teodisi di mana keimanan manusia diuji. Wabah bukan hanya menimbulkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, tetapi ia juga menjadi tantangan bagi umat beragama untuk mengenal lebih dekat Tuhan mereka. Pandemi juga memberi tamparan keras bagi manusia karena melalaikan subtansi keimanan mereka.

Baru-baru ini, seorang tokoh agama Islam di Jawa Timur tetiba viral karena dianggap melawan petugas yang hendak menegakkan peraturan pemerintah soal PSBB. Seorang yang dianggap matang dalam beragama seketika kehilangan marwahnya karena reaksinya yang berlebihan, yang  terekam dan disebarkan di media sosial. Sang tokoh panutan pun mendatangi aparat keamanan untuk meminta maaf. Pertanyaannya adalah benarkah pandemi ini tiba-tiba dapat mengubah kita dari awalnya moralis menjadi amoralis karena tidak kuat menghadadi krisis? Atau justru pandemi ini telah menyingkap sifat amoral kita yang selama ini tertutupi oleh kilau jubah keagamaan?

Bagi sebagian muslim, penanganan pemerintah dan fatwa organisasi Islam di Indonesia dalam menghadapi pandemi telah berakibat pada penurunan kualitas keagamaan di masyarakat; tempat-tempat ibadah sebagai pusat syiar dan kegiatan ibadah komunal dilarang. Banyak pelaku keagamaan merasa terkena krisis eksistensi, ekonomi, sosial dan mengalami kebuntuan syiar keagamaan; mereka juga miris melihat banyaknya budaya-budaya baru di era pandemi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, kaum agamawan bukan satu-satunya yang terkena dampak multidimensional pandemi ini—malah saya percaya keimanan kaum agamawan tidak akan mudah goyah gegara tertimpa wabah covid-19 ini. Justru masyarakat awam-lah yang paling rentan goyah baik dari sisi spiritualitas maupun fisik.

Prioritas utama masyarakat sekarang ini, jika boleh jujur, bukan lagi agama tetapi bagaimana bertahan hidup. Permasalahan ini tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan cara updown. Menggerakkan ekonomi di level lapisan paling bawah bisa menjadi sarana efektif menghadapi “kenormalan baru”. Masyarakat bisa mandiri tanpa bergantung kepada bantuan pemerintah yang sering dianggap tidak adil dalam menyalurkan bantuan. Memang menomorduakan agama dalam situasi saat ini kesannya tidak pantas, tetapi kita harus ingat bahwa agama bukan soal peribadatan saja. Agama juga adalah persoalan menata manusia agar menjadi lebih baik dihadapan Tuhan baik sebagai individu maupun jamaah.

Apabila kita menggunakan perspektif Fritjof Schoun, umat muslim seharusnya paling tangguh dalam menghadapi krisis multidimensi ini. Mengapa demikian? karena Islam bukan agama yang berpusat pada sistem ritualistik semata, tetapi juga mengatur kehidupan umatnya baik secara individual maupun komunal, baik di luar dan di dalam tempat ibadah.  Sisi-sisi ajaran agama Islam selalu mengandung keterkaitan antara hal-hal yang eksetoris dan yang esoteris. Umat Islam seharusnya bukan hanya kaya solusi lahiriah tapi juga batiniah.

Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dimensi eksetoris dan esetoris ini kerap disalahartikan. Umat Islam selalu menganggap bahwa ibadah lebih utama dilakukan secara komunal dibanding sendirian. Hal ini dikarenakan ibadah masih dipahami secara transaksional, seperti menghitung-hitung pahala, menerka-nerka balasan yang dijanjikan Tuhan. Apakah hal itu salah? Tentu tidak, Allah SWT tidak melarang dan bahkan membenarkannya. Tetapi alangkah bijak mengembalikan ibadah pada esensi spiritualnya. Ibadah komunal tidak dibatasi pada hitung-hitungan berapa banyak pahala yang bakal didapat, tetapi lebih pada bagaimana menjadi sarana berjejaring antara jamaah dalam segala aspek kehidupan.

Lebih parah lagi, sifat narsistik khas golongan manusia modern juga menjangkiti umat Islam. Ibadah yang seharusnya menjadi urusan privat tiap-tiap individu dibawa ke urusan publik dan akhirnya memicu konflik sosial. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah contohnya. Orang-orang di luar Islam—bahkan juga muslim yang tidak berpuasa karena uzur atau pelbagai alasan lain—dipaksa tunduk pada ‘peraturan agama’ yang tidak bersifat qatî  atas nama ‘menghormati bulan Ramadan’. Ormas FPI, misalnya, melakukan sweeping warung-warung makan yang masih buka di siang hari karena dianggap mengganggu kenyamanan orang-orang yang sedang berpuasa. Padahal, bila ditelusuri tidak ada dalil-dalil dalam Hadis dan al-Qur’an yang membenarkan tindakan tersebut. Justru, ibadah puasa seharusnya menjadi ujian bagi muslim untuk menjaga puasa mereka di tengah pelbagai godaan di sekitar. Pandemi seperti sekarang ini mengharuskan kita untuk merenungkan kembali esensi ibadah kita kepada Allah SWT. [MFR]

“Indonesia Terserah” dan Defisit Keagamaan

Bagaikan goresan warna pada kanvas, ketika warna gelap semakin dominan, maka warna terang akan semakin kabur, lama-lama jadi abu-abu, dan akhirnya hilang jadi warna gelap semua. Ketika kegiatan pencerahan berhenti maka peluang menangkal kemungkaran akan semakin terbatas. Amar makruf pun jadi tambah berat. Begitulah mungkin gambarannya ketika kegiatan keagamaan dikalahkan, terdesak oleh kalkulasi ekonomi.

——–Prof. Fauzan Saleh, Ph.D.

Ramadan 1441 H pun sudah berlalu dalam suasana murung dan sepi. Malam Idulfitri, yang biasanya semarak meriah dengan kumandang takbir, berlalu tanpa keceriaan. Orang-orang lebih suka berdiam diri di rumah masing-masing tanpa interaksi dengan orang lain di luar keluarga satu rumah. Ramadan tahun ini memang sangat istimewa karena berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang sangat mencekam. Ketika Ramadan tahun ini sudah berakhir, pandemi Covid-19 masih sulit diprediksi kapan akan hilang. Sudah banyak gambaran dibuat oleh para pakar bahkan disertai info grafis dan video tentang kemungkinan akan berakhirnya Covid-19. Namun info itu hanya bisa memberi ketenangan sesaat dari keresahan yang panjang, seolah-olah ada harapan kita akan segera terbebas dari Covid-19. Nyatanya sampai hari ini, kita masih belum bisa mendapatkan kepastian apapun.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 memang sangat luar biasa. Sejauh ini orang lebih banyak menghitungnya dari kalkulasi ekonomi, karena itulah realitas yang paling nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Dampak ekonomi dari penyebaran wabah corona ini bisa berkembang liar hampir tak terkendali. Selain membuat negara-negara dunia hampir collapse, ia juga memengaruhi dimensi kehidupan sosial dan politik serta perilaku manusia secara luas, termasuk merebaknya kriminalitas. Namun ada dimensi lain yang mungkin sejauh ini luput dari perhatian kita semua. Apa itu? Itulah defisit keagamaan yang terjadi sebagai dampak dari serangan wabah virus corona saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada para dokter dan tenaga medis yang terus berjuang menangani pasien Covid-19, izinkan saya melihat persoalan ini dari dimensi keagamaan yang ikut mengalami defisit akibat wabah corona ini.

Menjelang akhir Ramadan yang lalu, ada tulisan menarik dari Najib Hamid berjudul “Nasib Muballigh Kala Pandemi Corona” (https://pwmu.co/148887/05/21/nasib-mubaligh-kala-pandemi-corona1/). Uraiannya dimulai dari sebuah keprihatinan seorang ustaz yang karena terdampak secara ekonomi; dia membuat cuatan suara hatinya yang pedih: “Shalat Jum’at ditiadakan. Kajian-kajian ditiadakan. Tausiyah Tarwih ditiadakan. Kuliah Subuh ditiadakan …. Sementara tagihan listrik tetap bayar…. Ongkos kebutuhan hidup terus naik…”. Tidak sedikit ustaz atau mubalig yang sangat terpukul secara ekonomi dengan ditutupnya masjid dan ditiadakannya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang –maaf—mungkin sejauh ini menjadi sumber pendapatan bagi sebagian dari mereka. Najib Hamid pun memberikan solusi agar para mubalig itu siap untuk menghadapi situasi normal baru. Dia menyarankan agar para ustaz dan mubalig bisa beradaptasi dengan teknologi informasi dengan menyampaikan materi dakwahnya secara online, sehingga bisa diakses oleh jamaah melalui perangkat gadget yang dimiliki. Dengan demikian, “sumber dana yang sempat mampet insyaallah akan mengalir kembali seperti semula”. Demikian solusi yang ditawarkan oleh Najib Hamid dalam tulisan tersebut.

Sekali lagi, yang dihitung sejauh ini hanya dampak ekonomi dari pandemi ini. Tetapi marilah sedikit kita tengok sisi lain dari keseharian di lingkungan kita sepanjang Ramadan yang baru saja berlalu. Apakah Anda pernah memerhatikan dampak yang ditimbulkan ketika masjid-masjid yang biasanya ramai sepanjang Ramadan, kemudian tahun ini menjadi tempat terlarang untuk dimasuki oleh jamaah? Sudah sekian pekan jumatan ditiadakan. Sudah satu bulan orang tidak bisa mengunjungi masjid di bulan suci ini. Sudah sekian ratus atau ribu mubalig tidak bisa menjalankan kewajiban mereka menyampaikan pelajaran dan memberikan pencerahan pada jamaah melalui media langsung di mimbar-mimbar masjid dan forum pengajian. Apa kira-kira dampaknya pada tingkat kehidupan keagamaan sejauh ini? Ini sangat memprihatinkan sekali, tetapi tampaknya tidak pernah diperhitungkan secara sadar oleh kita.

Ketika organisasi-organisai keagamaan dengan lantang mengamini kebijakan pemerintah untuk meniadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berpotensi mengumpulkan masa demi mencegah penyebaran virus corona, maka di lapisan bawah pun harus patuh pada ketentuan itu. Namun apa dampak lanjutan dari kebijakan itu? Dan, apakah pencegahan cukup berhasil dilakukan dengan pelarangan kegiatan keagamaan di masjid, musala, dan forum pengajian? Yang sangat menyedihkan, ketika jatuh korban dari jamaah yang terindikasi positif corona, maka akan segera muncul tulisan “klaster tarawihan,” sejajar dengan klaster-klaster lainnya. Muncullah stigmatisasi terhadap masjid, imam, dan jamaahnya. Kalau semuanya harus diukur secara statistik dan objektif mungkin akan diketahui kalkulasi riilnya. Namun, mau tidak mau kita harus patuh pada ketentuan pemerintah dan instruksi dari pemimpin organisasi keagamaan yang kita ikuti dengan segala konsekuensinya.

Sebelum memasuki Ramadan yang lalu, penulis didatangi sejumlah jamaah yang mempertanyakan kebijakan meniadakan salat tarawih berjamaah di masjid. Jawaban penulis tentu sangat normatif, mengikuti instruksi dari pimpinan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Setelah dua bulan lebih masjid-masjid tutup, kita baru tahu, bukan hanya masjidnya yang menganggur dan jamaah yang kebingungan, tetapi takmir masjid pun kesulitan mendapatkan dana untuk membiayai pemeliharaan masjid, terutama untuk membayari tagihan listrik PLN dan air dari PDAM. Takmir juga tidak mampu memberi insentif pada petugas kebersihan atau keamanan. Ketika masjid tidak digunakan untuk kegiatan sebagaimana mestinya maka kas masjid semakin berkurang, menipis dan akhirnya mengalami defisit, karena tidak ada pemasukan apa-apa. Pengumpulan zakat fitrah, apa lagi zakat mal, yang menjadi agenda rutin setiap masjid pada akhir Ramadan terasa sangat seret, tidak optimal.

Belakangan baru disadari bahwa banyak di antara warga kita yang, karena keterbatasan ilmu agamanya, tidak mampu melaksanakan salat tarawih tanpa ikut berjamaah di masjid. Mereka masih belum hafal bacaan-bacaan wajib dalam salat tarawih tersebut. Bahkan muncul berbagai tulisan dan video yang menggambarkan betapa seorang bapak, sebagai kepala keluarga, terpaksa menjadi imam shalat tarawih dengan bacaan Surat al-Fatihah yang berantakan. Ada juga tulisan cukup panjang tentang perdebatan jika sang suami tidak mampu menjadi imam salat tarawih karena tidak hafal surat-surat wajib dalam salat; apakah seorang istri boleh menjadi imam? Jawaban normatifnya tentu tidak dibenarkan. Namun hal itu telah menunjukkan suatu realitas yang getir tentang kualitas keagamaan warga masyarakat kita. Masih banyak umat kita yang sangat membutuhkan bimbingan secara langsung dalam mengamalkan ajaran agamanya, terutama dalam pelaksanaan ritual di bulan suci Ramadan ini.

Di luar itu, kita banyak menyaksikan kondisi yang lebih memprihatinkan lagi di lapangan. Sejauh ini, dengan berdalih qâidah ushûliyyah, “dar’ul mafâshid muqaddamun ‘alâ jalbil mashâlih,” atau “menghindari kerusakan harus diutamakan dari mendapatkan keuntungan”, maka kita dipaksa untuk mengorbankan kegiatan keagamaan. Dalil-dalil pun dihimpun dan diuraikan secara detail untuk membenarkan prinsip tersebut, termasuk merujuk pada al-Ushûl al-Khamsah yang dirumuskan oleh al-Ghazâlî dan al-Syâtibî. Tetapi sekali lagi, orang lupa dengan dampak lebih lanjut dari kebijakan tersebut. Hampir sepanjang Ramadan ketika masjid-masjid ditutup dan pengajian-pengajian ditiadakan maka pencerahan keagamaan berhenti. Ketika kegiatan pencerahan tersebut tidak ada lagi maka umat dibiarkan dalam kebingungan, lepas kendali, dan -yang sangat membuat kita miris—agama seperti sudah ditinggalkan masyarakat. Maka orang pun bisa bebas makan, minum, merokok di siang hari di tempat umum selama Ramadan ini. Di sudut-sudut kota, di siang hari, orang bergerombol duduk-duduk di trotoar, makan, minum dan rokokan, tanpa memedulikan protokol kesehatan. Padahal ini bulan puasa di tengah pandemi Covid-19 yang ganas. Ramadan tahun ini seperti kehilangan nuansa sakralnya.

Dalam situasi normal, setiap menjelang Ramadan, hampir semua Pemerintah Daerah selalu mengajak MUI dan ormas-ormas Islam untuk duduk bareng dengan para pelaku usaha; mereka merumuskan kebijakan umum yang harus dipatuhi untuk menjaga agar situasi tetap kondusif selama Ramadan. Harapannya, umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dan para pelaku usaha bisa menyesuaikan diri dengan kondisi bulan puasa yang sakral ini. Maka orang menjadi sungkan untuk makan, minum atau merokok seenaknya. Tempat-tempat hiburan diatur jam bukanya agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah tarawih. Warung pun, kalau tetap buka, harus memasang tabir agar tidak terlalu menyolok, demi menghormati mereka yang puasa. Inilah poin-poin umum yang biasa disepakati di awal Ramadan. Tetapi karena Ramadan tahun ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19, seolah-olah tradisi yang baik itu sudah dilupakan. Bahkan umat Islam diminta berkorban sangat banyak, meniadakan salat berjamaah di masjid, meniadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang, dan akhirnya rangkaian ritual Idulfitri pun harus direduksi dengan sholat id di rumah masing-masing; tanpa kumandang takbir dari masjid-masjid dan tanah lapang tempat pelaksanaan salat id.

Dari aspek penambahan ilmu agama dan peluang bagi mubalig untuk berdakwah, seperti ditulis oleh Najib Hamid di atas, masih ada media online untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi itu sifatnya adalah suplementatif, bukan yang pokok. Seberapa banyak orang mau mengikuti pengajian online, sekalipun itu disampaikan oleh tokoh-tokoh hebat level nasional atau internasional? Mungkin hanya orang-orang terpelajar dan sangat peduli dengan kegiatan keilmuan yang mau mengaksesnya. Kebanyakan orang tentu akan merasa lebih meresapi materi pengajian yang disampaikan langsung di mimbar-mimbar masjid atau forum pengajian. Ketika fasilitas dakwah konvensional itu tidak berfungsi maka agama semakin jauh dari jangkauan umat. Orang kesulitan mengamalkan ritual rutin yang harus mereka jalani di bulan suci Ramadan tahun ini.

Bagaikan goresan warna pada kanvas, ketika warna gelap semakin dominan, maka warna terang akan semakin kabur, lama-lama jadi abu-abu, dan akhirnya hilang jadi warna gelap semua. Ketika kegiatan pencerahan berhenti maka peluang menangkal kemungkaran akan semakin terbatas. Amar makruf pun jadi tambah berat. Begitulah mungkin gambarannya ketika kegiatan keagamaan dikalahkan, terdesak oleh kalkulasi ekonomi. Ini tentu dilihat dari keluhan jamaah; jika masjid-masjid harus ditutup dan kegiatan keagamaan dibatasi, mengapa mal dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dibiarkan ramai. Ada rasa sedikit ketidakadilan dialami oleh jamaah kita. 

Namun inilah kenyataan yang harus kita terima saat ini. Pandemi Covid-19 telah memaksa kita untuk pasrah dan mengalah. Apakah untuk urusan keagamaan ini kita akan mengatakan “Indonesia terserah” yang menandai rasa frustrasi, kebingungan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan menghadapi situasi yang sangat mencekam ini? Sebagai orang beriman kita tidak boleh berputus asa. Dengan terus berdoa dan bermunajat, kita mohon kepada Allah SWT kiranya umat Islam dan bangsa Indonesia akan segera dibebaskan dari wabah corona ini. Selanjutnya, para mubalig dan ustaz ke depan akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, “mengembalikan umat pada situasi normal” di mana kondisi Ramadan yang muram itu dapat kita perbaiki dan amar ma’rûf nahi munkar dapat dilaksanakan dengan efektif lagi.[MFR]

Resolusi Baru Fikih Pandemi

Cara pandang keagamaan yang normatif dan cenderung fatalistik berakibat pada sikap memandang sebelah mata resiko penularannya. Ritual keagamaan dalam bentuk pelaksanaannya yang bersifat massal dipersepsi tetap tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun. Sebuah gambaran masyarakat agamis yang memprihatinkan dan konyol karena mengabaikan protokol kesehatan.

Achmad Bahrur Rozi

Dalam situasi pandemi koronavirus yang melanda dunia seperti saat ini, agama benar-benar dituntut mampu memberikan resolusi dan pemecahan yang kongkret. Semangat keberagamaan yang tinggi di satu sisi, dan upaya nyata memutus mata rantai penyebaran koronavirus dari muka bumi menjadi tantangan berat bagi kaum beragama.

Covid-19 adalah musibah global yang mengancam tatanan kehidupan manusia tanpa memandang negara, agama, suku, atau strata sosial. Akan tetapi selama ini, fakta memprihatinkan yang mencuat ke permukaan justru pola oposisioner antara cara pandang teologis di satu sisi, dan cara pandang sains di sisi yang lain.

Cara pandang keagamaan yang normatif dan cenderung fatalistik berakibat pada sikap memandang sebelah mata resiko penularannya. Ritual keagamaan dalam bentuk pelaksanaannya yang bersifat massal dipersepsi tetap tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun. Sebuah gambaran masyarakat agamis yang memprihatinkan dan konyol karena mengabaikan protokol kesehatan.

Kekonyolan tersebut nampak dalam kepanikan ketika ada himbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat, rawatib, tarawih, dan id secara berjamaah di masjid atau di lapangan. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap fleksibilitas hukum Islam, serta menunjukkan keawaman terhadap sejarah legislasi Islam yang sangat dinamis.

Saat ini kita butuh konsep fikih pandemi sebagai pedoman beribadah di masa pandemik guna meng-cover beragam isu ibadah; mahdhah dan ghayru mahdhah, ritual agama dan sosial, yang melibatkan banyak orang yang ditengarai akan menjadi media singgah dan penyebaran Covid-19.

Fikih pandemi harus didasarkan pada pemahaman agama yang komprehensif, dan tentunya tetap berpegang pada akal sehat. Kurang lebih 600 tahun yang lalu, atau tepatnya 790 H, Imam As-Syâtibî menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Menurut Syâtibî, hukum diturunkan oleh Allah SWT semata untuk meraih manfaat dan menghindari kerusakan ‘jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid’. Al-Qur’an memang bersumber dari Allah, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan manusia belaka. Secara mutlak manusia adalah sentral dari agama (antroposentris). Sementara Allah selamanya tidak butuh pada alam semesta ‘ghaniyyun an al-‘âlamîn’.

Syâtibî membagi kemalahatan menjadi tiga bagian penting; primer (darûriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsîniyyat). Kemaslahatan primer harus diwujudkan demi mempertahankan agama dan kehidupan. Agama dan sendi kehidupan akan runtuh tanpa pemenuhan kemaslahatan primer ini. Syâtibî menyebut kemaslahatan primer ini secara hierarkis dengan lima prinsip usûl al-khamsa’ seperti disebutkan di atas.

Kemaslahatan sekunder adalah kemaslahatan yang sebaiknya ada. Tujuannya agar manusia terhindar dari kesulitan-kesulitan. Allah SWT dalam hal ini banyak memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah seperti salat jamak dan qasar, agar manusia terhindar dari kesulitan. Tidak memenuhi kemaslahatan ini tidak sampai mengancam agama dan sendi-sendi kehidupan manusia.

Sementara kemaslahatan tersier adalah kemaslahatan yang sebaiknya ada untuk menyesuaikan diri dengan nilai kepantasan, tatakrama, dan sopan santun. Mengabaikannya tidak akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan apa pun.

Kemaslahatan juga bisa berupa kemaslahatan manusia di dunia, kemaslahatan di akhirat, dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus. Menetapkan kemaslahatan di dunia menjadi tugas akal budi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional dan eksprimental. Kemaslahatan dunia dan akhirat menjadi prerogatif Allah SWT sepenuhnya, tertuang dalam Al-Qur’an, Hadits, lebih lanjut melalui ijmak dan qiyas.

Semua bentuk kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori; pertama, yang diperkenankan oleh Allah ‘mubâh’, kedua yang disukai Allah ‘sunnah’, dan yang diwajibkan ‘wâjib’. Sebaliknya kerusakan ‘mafsadat’ terkategorikan ke dalam; pertama, yang tidak disukai Allah ‘makrûh’, dan kedua, kerusakan yang dilarang Allah ‘harâm’. Status sunnah dan wajib bisa berupa sarana dan tujuan, sebaliknya makruh dan haram juga bisa berupa sarana dan tujuan. Sarana untuk meraih tujuan tertinggi adalah sarana yang nilainya tinggi. Sebaliknya sarana untuk meraih tujuan lebih rendah adalah sarana yang levelnya lebih rendah. Jadi sarana-sarana tersebut memiliki hirarki sesuai level nilai yang kemanfaatan dan kerusakan yang diakibatkannya.

Sekali lagi bahwa di luar kemaslahatan-kemaslahatan yang sudah menjadi ketentuan teks, maka kategori kemanfaatan dan kerusakan menjadi wilayah otoritas akal untuk menetapkan apakah bermanfaat atau justru merusak. Status hukum terhadap perbuatan yang tidak ada ketentuan teksnya tetap mengacu pada lima kategori wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Sunnah menggambarkan tindakan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, tetapi meninggalkannya tidaklah berdosa. Tujuan dari kategori hukum ini adalah untuk mendorong kesalehan. Salat tarawih dan salat id berjamaah adalah sunnah tetapi jika pelaksanaannya dapat mengancam kemaslahatan primer karena diduga kuat dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya, maka status hukumnya menjadi makruh atau haram, sangat tergantung pada seberapa besar tingkat kerusakan yang diakibatkannya.

Tradisi mudik menjelang hari raya adalah sesuatu yang mubah, dilakukan atau tidak sama-sama diperbolehkan. Tetapi dalam situasi tertentu di mana pertimbangan akal sehat mengatakan bahwa mudik dapat menyebabkan penularan virus yang membahayakan jiwa maka mudik hukumnya makruh, bahkan haram.

Dalam taksonomi Syâtibî, perbuatan mubah memiliki empat sub-kategori; pertama adalah tindakan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika tindakan tersebut menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan menjadi sunnah atau wajib. Kedua adalah tindakan yang dalam skala sempit berstatus mubah, tetapi ketika tindakan itu merugikan dalam sekala yang lebih besar, maka tindakan itu menjadi makruh atau haram.

Fikih pada dasarnya telah memberi ruang fleksibilitas yang sangat luas. Di mana dan kapan saja bahaya mengintai atau ada potensi membahayakan hidup dan kehidupan, maka status ibadah bahkan yang bersifat wajib sekalipun dapat menjadi makruh atau haram dilaksanakan jika dapat mengancam kemaslahatan primer. 

Betapa Allah sudah memberikan contoh tersurat bahwa jika tidak mampu berdiri maka salatlah dengan cara duduk, berbaring, dan seterusnya. Kewajiban yang sudah ditentukan dalam teks tetaplah kewajiban, tetapi Allah selalu memberi rukhsah dalam setiap kesempitan dan bahaya karena hakikatnya kewajiban ibadah mahdlah itu adalah kebutuhan manusia bukan kebutuhan Tuhan. Pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan keselamatan jiwa. Fikih pandemi bukanlah fikih dalam masa normal; fikih pandemi adalah fikih dalam situasi abnormal. [MFR]

Allâhu Alamu bi as-Shawâb.