HRS dan Tantangan Negara Modern

Fenomena HRS adalah sebuah gejala khas Abad ke-21 di negara berkembang, di mana demokrasi melaju pesat tanpa diimbangi literasi politik warga.

—– Imam Malik Riduan

Lautan manusia memadati Bandara Soekarno Hatta pada 10 Nopember 2020. Mereka datang menyambut seseorang yang telah lama dinantikan; mereka berhak untuk itu. Pada saat yang sama, karena peristiwa itu pula, ribuan manusia lain kehilangan hak; berbagai perjalanan penting harus tertunda; bahkan, perkara fatal mungkin saja bisa terjadi karena itu. Pertanyaannya, kepada kelompok warga yang mana negara harus berpihak? Menertibkan massa yang sedang mengalami euforia, ataukah membiarkan ribuan manusia menggelar reuni di masa pandemi? Begitulah negara modern, ia akan selalu dihantui pekerjaan sulit dalam mendamaikan perseteruan antara fakta dan norma.

Kemacetan di jalan tol dan kelumpuhan di bandara akibat lautan massa itu, meminjam istilah Habermas, adalah patologi sosial yang tidak terantisipasi. Ia adalah gejala rusaknya ketertiban umum yang terjadi karena peristiwa sosial tertentu. Siapapun harus sangat berhati-hati dalam merespons kedatangan HRS dan segala peristiwa yang mengiringinya. Peristiwa ini serba luar biasa, terlepas dari penilaian baik atau buruk terhadapnya.

Menyambut keluarga, guru atau siapapun di bandara adalah hak setiap warga. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjamin keamanan para penyambut HRS. Akan tetapi, sesuatu yang harus dimengerti bahwa penyambutan tamu di bandara dengan melibatkan ribuan orang yang mengacungkan poster-poster bernada kritis tentu bukan hal lazim. Inilah mengapa saya menyebut peristiwa ini sebagai tantangan negara modern. Jika disepakati bahwa hukum adalah panglima di negara modern, lalu hukum seperti apa yang bisa diterapkan untuk menertibkan peristiwa sosial yang membenturkan dua hak masyarakat sipil itu.

Peristiwa seperti inilah yang kiranya membuat pemerintah di banyak negara perlu merumuskan sebuah undang-undang baru yang mengatur peristiwa sosial yang cenderung patologis. Tren ini muncul di banyak negara. Terwindt  (2013) yang melakukan penelitian di Amerika, Chile dan Spanyol mencatat bahwa ternyata tidak hanya pemerintah, sebagian warga tampaknya juga menginginkan pemberlakuan undang-undang itu, apapun bunyinya, yang penting dapat menjamin haknya tidak dilanggar. Masyarakat tidak mau tahu soal benturan kepentingan di dalamnya; mereka hanya menginginkan negara aman, itu saja!.

Saya menduga kehadiran undang-undang Ormas atau kelonggaran definisi istilah-istilah krusial dalam undang-undang antiterorisme muncul karena patologi sosial ini. Karena ketidakmampuan negara mencari jalan keluar, maka dipakailah instrumen hukum dan keamanan. Tentu saja ini bukan situasi yang ideal dalam kehidupan berdemokrasi. Sayangnya, sistem demokrasi telah dipilih dan kita harus konsisten. Sementara itu sistem-sistem lain, termasuk pemerintahan berdasar agama, telah lama gagal dan tampak tidak lebih menjanjikan, setidaknya sampai tulisan ini dibuat.

HRS adalah tokoh yang unik. Ia dapat dibaca dari berbagai dimensi. Agama dan politik adalah salah satu sudut pandang yang kiranya dapat dijadikan pendekatan. Hal ini mengingat bahwa HRS mendapatkan dukungan publik melalui legitimasi agama pada satu sisi, dan pada sisi yang lain potensi itu yang menjadi magnet bagi HRS untuk dekat dengan kekuatan politik. Fenomena HRS adalah sebuah gejala khas Abad ke-21 di negara berkembang, di mana demokrasi melaju pesat tanpa diimbangi literasi politik warga. Realitas seperti ini yang tidak diantisipasi oleh para filsuf dan sosiolog klasik. Mereka mengira bahwa liberalisme benar-benar akan menggerus kekuatan agama.

Dugaan itu ternyata meleset, dunia sedang mengalami apa yang disebut sebagai postsecular;  sebuah situasi ketika agama datang merebut kembali ruang publik yang dikuasai oleh liberalisme. Dalam situasi seperti sekarang ini, fakta dan norma bertarung secara sengit. Singkatnya, norma mengatakan bahwa mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas adalah sebuah pelanggaran hukum. Sementara fakta berkata lain, tidak peduli kekuatan kapital mana yang memberikan stimulasi, jutaan orang datang menyambut HRS dan mereka tidak merasa bersalah telah mengakibatkan ribuan hak orang lain terampas.

Dalam situasi seperti ini semua pihak harus rela menelaah keyakinan masing-masing. Kaum sekularis tidak bisa menafikan agama untuk masuk ke ruang publik. Agama pernah begitu lama diyakini menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Ratusan tahun lamanya, bahkan sampai saat ini jejaknya masih terlihat jelas; agama pernah menjadi sumber utama aturan di berbagai negara. Alam pikir ketika itu menganggap bahwa menjadikan agama sandaran konstitusi adalah logis. Siapapun yang menentang logika agama, senaif apapun itu menurut pandangan Abad ke-21, ia akan berhadapan dengan negara. Negara pernah menjadi pembela agama yang militan.

Demikian juga, kaum beragama tidak boleh semena-mena mengabaikan kesepakatan bersama atas nama membela kepentingan agama. Evolusi logika sosial dan pluralitas agama adalah fakta yang menuntut siapapun untuk lebih arif, tak terkecuali para pemuka agama. Pemerintah harus mendengar suara kelompok agama, seradikal apapun mereka, tetapi kaum beragama juga harus belajar mengemas gagasan mereka dengan bahasa yang lebih universal jika ingin ide mereka diterima. Radikalisme agama jangan sampai merembet menjadi radikalisme politik. Di sinilah ujian berat kaum beragama, seberapa jauh mereka dapat menjadi rahmat bagi dunia.

Selamat datang HRS, semoga kebahagiaan, petunjuk dan ampunan Allah SWT menyertai.[MFR]

Perlukah Kita Bergayut dengan Orang Tua?

Penulis memuji usaha sesetengah anak muda untuk mengangkat demokrasi, walaubagaimanapun tulisan ini mengajak anda semua untuk berfikir lebih jauh lagi tentang apa aspirasi anak muda, apa wacana yang perlu dibangunkan dan masa depan yang diimpikan oleh anak muda tanpa unsur perkauman, penindasan terhadap golongan tertentu dan tanpa korupsi. Kemana kita?

—– Ain Nasiehah

Malaysia adalah negara yang mempunyai perhubungan pahit-manis dengan demokrasi. Kita pernah melalui hari-hari muram dalam sejarah demokrasi, sejarah hitam yang terlakar kerana kediktaktoran berpanjangan selama 22 tahun yang membuahkan gerakan reformasi, sebuah gerakan yang ‘bertulangbelakangkan’ mantan Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, individu yang didakwa dan dipenjarakan, dipercayai atas pertuduhan palsu yang berkembang menjadi benih sebuah gerakan sosial paling lama dan dinamik di Malaysia.

Gerakan sosial tersebut mengumpulkan jiwa-jiwa rakyat dari pelbagai bangsa dan gender, Melayu, India, Cina; lelaki, perempuan atau di antaranya, untuk bangkit melawan wajah dan nilai konservatisme di Malaysia. Slogan Mahathirisme, satu terma yang tercipta ber’sempena’ sosok paling lama memerintah, Lawan Tetap Lawan dan Asalkan Bukan UMNO (ABU) akhirnya membuahkan hasil, setelah berpuluh ribu wacana intelek dan diskusi rakyat diadakan, setelah 5 himpunan umum BERSIH yang mendorong orang ramai turun ke jalan.

Setelah beberapa percubaan oleh pembangkang membentuk beberapa pakatan, bermula dengan Pakatan Rakyat, kemudian apabila Parti Islam se-Malaysia mengisytiharkan keluar dari Pakatan ini, parti ini kemudiannya membentuk Pakatan Harapan, iaitu gabungan serpihan parti yang keluar dari PAS, membentuk parti baru, iaitu: Parti Amanah Nasional (Amanah), Parti Keadilan Rakyat (PKR), Parti Peribumi Bersatu (Bersatu), Parti Warisan Sabah(Warisan) dan United Progressive Kinabalu Organisation (UPKO). Penting untuk dinyatakan bahawa gabungan ini kemudiannya melantik Tun Dr. Mahathir Mohamad, sosok diktator untuk mendapatkan merampas kuasa semula dari UMNO yang ketika itu diketuai oleh Dato ’Seri Najib Tun Razak yang terkenal dengan dakwaan skandal 1MDB, sebuah kleptokrasi besar-besaran negara.

Pada tanggal 9 Mei 2018, gabungan ini akhirnya berjaya merampas kuasa dan ke puncak pemerintahan negara, sebuah kejayaan yang disambut oleh seluruh Malaysia; dari aktivis yang berjuang di jalanan sejak 1970-an, kepada Yang Berhormat-Yang Berhormat baru mendapat kuasa kerana rakyat memilih Pakatan Harapan sehinggalah rakyat yang berusaha membuang undi pada hari Rabu. Kejayaan mendapatkan mandat Putrajaya memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk memerintah di peringkat Persekutuan dan beberapa negeri, sesetengahnya negeri yang turun-temurun kubu kuat parti UMNO dan sekutunya.

Bagi pemerhati politik luar, ini merupakan satu kejayaan kecil yang perlu diraikan Malaysia yang membawa banyak impian ke arah perubahan yang lebih progresif. Permainan agenda perkauman dianggap isu semalam, dan kita lebih bersedia untuk berwajah Malaysia; memberi hak lebih sama rata kepada semua kaum dan gender satu cita-cita yang tidak pernah mampu direalisasikan sejak rakyat di’pecah-perintah ‘kan oleh penjajah British sebelum kemerdekaan lagi.

Banyak undang-undang lapuk dan sistem yang dimanipulasi para koruptor ingin diubah, dan Malaysia sudah dianggap bersedia mengejar negara-negara lain mencapai sifar rasuah dan korupsi dan membangun dengan ‘bersih’. Sayangnya, dalam 1 tahun lebih tempoh pemerintahan, ramai para aktivis berpengalaman mahupun muda memilih untuk terjun ke pihak kerajaan dan memilih untuk berpihak. Semakin ramai aktivis yang dulunya setia dengan Reformasi kini berubah nada dan menyokong apa saja yang dilakukan oleh kerajaan mereka, baik perkara tersebut betul mahupun salah.

Ruang awam yang semakin diberi kelonggaran tidak lagi digunakan sebaiknya. UMNO kekal tidak popular tetapi Dato’ Seri Najib semakin lama semakin mendapat perhatian rakyat dengan teletahnya di media sosial, gerakan organik bersayap kanan semakin popular dalam kalangan anak muda, dengan nama The Patriots, golongan ini mula menyebarkan ideologi kanan, konservatif. Seolah UMNO lama dengan penjenamaan semula. Gerakan sivil semakin lesu, dengan banya ‘kakak tua’ yang enggan kritikal dengan kerajaan dan tiba-tiba menjadi apologetik dengan segala kepincangan kerajaan berusia setahun lebih ini. Tanpa sedar, ada yang mengintai peluang.

Tahun 2020 kita dijanjikan kereta terbang oleh Perdana Menteri ke-4,7 (adakah mungkin akan jadi yang ke-9?) tetapi yang ada sebuah kerajaan yang rapuh dengan parti utamanya mempunyai masalah dalaman yang parah, jika sakit, ia adalah kanser yang menunggu masa untuk memanggil tuannya pulang ke azali. Tahun 2020 kita juga panik dilanda sebuah wabak misteri yang tak ketahuan datangnya (dari pasar basah negara China) dan menyerang tanpa belas semua negara – besar, kecil, dengan kekuatan untuk menanganinya atau negara-negara konflik dan perang. Tiada yang terkecuali. Semuanya rakus diserang tanpa memberi peluang walau sedetik. Tatkala negara terkial-kial berkira-kira mahu menutup jalan penerbangan udara dari China mahupun tidak, sebuah rampasan kuasa tiba-tiba berlaku. Sebenarnya tidak tiba-tiba, tetapi ia sudah dirancang rapi tetapi gagal dihidupkan oleh sebuah kerajaan setahun jagung yang mabuk dengan kekuasaan setahun beberapa bulan. Langkah Sheraton menjadi sebuah langkah paling kontroversi di abad ini di Malaysia, dipercayai didalangi oleh sahabat dan seteru politik Anwar Ibrahim, tak lain tak bukan Azmin Mohamad yang dahulunya pernah berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Langkah ini menggabungkan parti Bersatu, sebahagian individu dalam Parti Keadilan Rakyat, parti paling lama dalam sejarah negara iaitu Parti UMNO, PAS, Bersatu, Amanah, Warisan, GPS, dan 10 Ahli Parlimen dari serpihan Parti Keadilan Rakyat (PKR)dan beberapa parti yang bersetuju membentuk pakatan segera, iaitu Perikatan Nasional. Gabungan ini adalah langkah kotor dan penghinaan keatas prinsip demokrasi dan nilai-nilai integriti dan progresif Gabungan yang tidak dilantik dengan sah kemudiannya memilih untuk tidak mengadakan sidang parlimen berselindung dengan alasan COVID-19. Ketika artikel ini ditulis, Perintah Kawalan Pergerakan dilonggarkan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) sidang Parlimen masih belum diumumkan. Sidang hanya dilakukan separuh hari dalam keadaan tergesa-gesa dan tidak membincangkan semua perkara penting, yang mana sebahagian mendakwa kerajaan Perikatan sekarang tidak mempunyai majoriti Dewan.

Di satu pihak kita melihat sebuah kerajaan hasil gabungan parti konservatif dengan nilai-nilai konservatif dan berhaluan kanan, mengusulkan konsep ‘Pengamanahan Melayu’ menggantikan ‘Ketuanan Melayu’ yang penuh dengan unsur-unsur ‘patronizing’ (kawalan) apabila Tan Sri Muhyiddin membahasakan diri sebagai abah, dan di satu pihak lagi kita melihat kekaburan dan pergelutan kuasa yang tidak pernah berkesudahan, kemelut 20 tahun lebih lampau iaitu Mahathir-Anwar. Soalnya, dimana semangat anak muda?

Semangat Anak Muda: Sebuah Tenaga Murni yang Naif

Dalam banyak ketika dan situasi, sejarah membuktikan anak muda mampu melakukan kerja ‘gila’ dan membawa suara ‘naif’ tetapi jujur dengan prinsip. Suara-suara yang menyorak dan memperjuangkan perubahan datang dari idealisme dan kejujuran berprinsip yang tidak dicemari ketaksuban pada kekuasaan, kegilaan pada pangkat dan harta. Dari protes perang Vietnam, protes Tiananmen Square, China ke Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring)[1] gerakan ini dimulakan oleh sekumpulan anak muda yang beraspirasi murni tanpa sebarang agenda tersembunyi untuk merebut kuasa.

Apa yang kita lihat pada Reformasi 1998 adalah kerana kebangkitan anak muda (dan individu berjiwa-muda) yang mahukan pembaharuan dan melawan tirani. Diskusi dan demonstrasi yang bercambah juga adalah kerana kudrat anak muda yang mahu melawan sebuah ‘tubuh tua’’ autoriti’; sistem yang mewariskan mental feudal, individu berjiwa hamba dan mahu menyembah taat pemerintah dan tunduk pada kuasa rasmi pemerintah.

Ketika kita melihat kecamuk yang melanda negara saat ini, saya tertanya, di manakah anak muda yang masih mempunyai prinsip murni dan masih ‘nai’ dan tidak kelaparan kuasa seperti insan-insan tua yang mewakili kuasa elit yang bergelut mendapatkan takhta. Dimanakah anak muda yang cukup ‘murni’ untuk mewakili nilai-nilai progresif yang membayangkan Malaysia yang lebih segar, melampaui pergaduhan antara kaum, penindasan berasaskan gender, korupsi dan banyak lagi masalah kerana kita kekal dengan cara kita? Menurut pemerhatian, gerakan anak muda dicairkan dengan konsep-konsep seperti sukarelawan (volunteering), kebajikan (charity) dan keusahawanan sosial (social entrepreneurship). Semua konsep ini adalah bagus, tetapi tidak cukup untuk menghancur-leburkan kuasa elit-politik dan kebobrokan sistem yang telah membusung, bernanah dan berlendir sejak dulu. Gerakan sivil yang lemau terutamanya apabila Pakatan Harapan naik berkuasa membawa semua ‘anak muda’ yang mulanya penuh impian kemudiannya bertukar sebagai – kakak tua – sangat mengecewakan. Semangat anak muda yang menghuni gerakan sivil untuk menjadi sebuah gerakan politikal tanpa parti makin lama dilihat makin pudar.

Anak muda sudah tidak tahu, dan sesetengahnya tidak mahu tahu lagi apa itu politik. Apa lagi politik tanpa parti. Adakah ini kerana kegagalan pendidikan yang mengasuh anak muda mengejar gred semata-mata. Adakah pendidikan dibaling lambung oleh birokrat sehingga melahirkan anak-anak bijak atas kertas tetapi kontang nilai?. Generasi millenials semakin membimbangkan apabila tidak menunjukkan sebarang minat dan kefahaman terhadap nilai progresif.

Apa reaksi anak muda apabila menyaksikan sebuah rampasan kuasa, sebuah tragedi yang tidak pernah disaksikan oleh tiga keturunan sebelumnya?. Lebih tragis apabila ada anak muda yang sudah tidak ketahuan kompas moral dengan menyokong pihak Perikatan Nasional yang menggunakan helah licik lagi jahat merampas pundak kuasa? Apa pula kategori anak muda sebegitu yang beralasankan freedom of assembly and freedom to choose (hak berhimpun dan hak untuk memilih) apabila memilih bertuhankan nilai feudal, ketuanan Melayu dan melalui pintu belakang? Pintu belakang adalah metafora sesuatu yang tidak sah dan hina, jika seseorang diminta keluar dari pintu belakang ia adalah penghinaan dalam alam Melayu, tetapi kerajaan ini masuk melalui pintu belakang? Apakah makananya itu? Ia adalah pengkhianatan terhebat terhadap konsep demokrasi dan hak setiap individu di Malaysia. Beralasankan hak asasi manusia lebih lagi jijik, memanipulasi konsep yang asalnya dicipta untuk melindungi nilai yang bertentangan dengan pegangan mereka (keadilan sosial, kesaksamaan gender, nilai keterbukaan dan sebagainya). Diakhirnya (sesetengah) anak muda mengulang apa yang pernah berlaku, demi kehausan terhadap kuasa.

Di sebalik kecamuk ini, mari bertanya, apa sudah jadi pada anak muda? Bergayut pada orang tua-elit yang mahu berkuasa, atau mahu mencipta naratif sendiri? Mahu bergayut pada nilai konservatisme ala feudal yang penuh hipokrit dan pura-pura, atau membina negara yang berprinsip, jujur, telus dan demokratik? Orang muda perlu lebih rajin berfikir dan menganalisis, berfikir ketidak-adilan apakah sedang menimpa, bala apakah sedang menghempap negaranya? Siapakah di tampuk kuasa yang boleh lagi dipercaya? Mana politikus muda yang mempunyai imej bersih dan beraspirasi cita murni, jika ada, untuk dikedepankan dan melawan segala tirani lama? Mana?

Sosok tua mewakili pemerintahan lama, kuasa lama (Old Power), autoritarian, nilai konservatisme yang menghalang kemajuan dan ke’bersih’an kerajaan. Data Parlimen terakhir (kerajaan Pakatan Harapan) oleh IPU Parline: Global Data on National Parliaments menunjukkan Malaysia mempunyai 10.81 peratus Ahli Parlimen bawah umur 40 tahun (8.56% lelaki, 2.25% perempuan) menunjukkan ketidakseimbangan kuasa yang besar antara tua-muda dan gender. Ahli Parlimen rata-rata berumur 46 tahun keatas (80.18%) menandakan negara kita ditadbir lelaki tua. Kerajaan Perikatan Nasional lebih-lebih lagi, meskipun data tidak dikeluarkan, barisan yang diperkenalkan jelas lagi bersuluh menunjukkan ia melambangkan barisan lalaki Melayu Islam tua yang memegang nilai feudalisme dan totok. Totok apa? Totok gila kuasa.Ini bukan, tidak sama sekali, wajah kini Malaysia. Pasti bukan wajah masa depan.

Ketika tulisan ini ditulis, sebahagian anak muda telah cuba mengadakan Parlimen Digital untuk menunjukkan contoh bahawa Sidang Parlimen boleh diadakan. Penulis memuji usaha sesetengah anak muda untuk mengangkat demokrasi, walaubagaimanapun tulisan ini mengajak anda semua untuk berfikir lebih jauh lagi tentang apa aspirasi anak muda, apa wacana yang perlu dibangunkan dan masa depan yang diimpikan oleh anak muda tanpa unsur perkauman, penindasan terhadap golongan tertentu dan tanpa korupsi. Kemana kita? Dunia sedang memasang minat dan memperhatikan Malaysia. Adakah kita harus terus bergayut pada orang tua?

Disclaimer: Konten tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan web Prodi SAA.