Membaca India dan Euforia Keagamaan

Pandangan egoisme keagamaan yang mengabaikan kesehatan dan terkait langsung dengan kemudaratan, pada akhirnya akan berpotensi memberikan dampak buruk kepada umat manusia.

—– Bethriq Kindy Arrazy

Seandainya sejak awal negara India mampu menahan diri dari kegiatan yang bersifat massal di tengah upaya vaksinasi penduduknya, barangkali krisis gelombang kedua pandemi Covid-19 di negara tersebut tidak akan berakhir nahas seperti yang terjadi pada dua pekan terakhir ini.

Pemilihan umum, demonstrasi politik, dan kegiatan keagamaan Kumbh Mela diduga sebagai faktor terbesar lonjakan kasus Covid-19 di India. Kegiatan massal keagamaan yang menjadi sorotan adalah Kumbh Mela. Pemerintah India tidak mampu membendung dengan melahirkan kebijakan larangan untuk meniadakan sementara waktu kegiatan tersebut karena kuatnya tekanan agamawan setempat.

Lemahnya kepemimpinan tersebut menyebabkan Kumbh Mela tidak terbendung lagi untuk diselenggarakan. Kita bisa melihat euforia keagamaan berlangsung secara bebas; protokol kesehatan nampak tidak berlaku di sana. Warga India yang berjumlah ratusan ribu bahkan mencapai jutaan terlihat bersuka cita menjalani setiap prosesi Kumbh Mela.

Tentang Kumbh Mela

Kumbh Mela, sebagaimana dikisahkan dalam mitologi Hindu, mencitrakan Dewa Wisnu sebagai penjaga alam semesta yang melakukan pertempuran dengan setan-setan di atas kendi berisi amrit. Dalam pertarungan tersebut Dewa Wisnu keluar sebagai pemenang dengan membawa candi tersebut terbang bersama makluk besar menyerupai burung garuda. Saat terbang itulah, empat tetes nektar jatuh ke empat kota kuno yakni Prayagraj, Nashik, Haridwar, dan Ujjain.

Kumbh Mela pada bagian kata Mela dalam bahasa Hindi memiliki arti adil. Di keempat kota kuno itulah kemudian tradisi Kumbh Mela diadakan secara bergilir sebagai manifestasi keadilan dalam penyelenggaraan. Selama 12 tahun, Kumbh Mela diadakan sebanyak empat kali. Artinya, dalam penyelenggaraan dilakukan sebanyak 3 tahun sekali di masing-masing keempat kota tersebut.

Secara ritus keagamaan, Kumbh Mela sesungguhnya memerintahkan umat Hindu di India untuk membasuh beberapa bagian tubuh hingga mandi di perairan suci tempat Sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati bertemu. Ini yang diyakini oleh sebagian besar umat Hindu di India dapat mencapai moksha atau penyelamatan dari siklus hidup dan mati.

Dalam sepanjang waktu terselenggaranya Kumbh Mela, terdapat tiga atau empat hari yang dianggap spesial seperti membawa keberuntungan dan membebaskan dosa masa lalu. Hari-hari yang dianggap spesial ini memiliki kesamaan dengan malam Lailatul Qodar, dalam keyakinan agama Islam yang turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil.

Pada 2019, Kumbh Mela turut dihadiri sebanyak 120 juta penduduk India. Ini yang menyebabkan tradisi Kumbh Mela termasuk salah satu tradisi ziarah terbesar di dunia. Berdasarkan keunikannya itulah, UNESCO pada 2017 memasukannya sebagai daftar Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Jadi kemudian dapat dipahami betapa sakral dan pentingnya tradisi Kumbh Mela bagi warga India. Sekalipun sesungguhnya memaksakan kegiatan keagamaan yang bersifat massal di tengah kondisi pandemi Covid-19 juga tidak tepat untuk dilakukan, terlebih bila tanpa standar protokol kesehatan yang ketat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan gelombang penyebaran Covid-19 di India semakin meluas dan memakan korban

Konteks Indonesia

India dikenal sebagai negara dengan penduduk beragama Hindu terbesar di dunia. Sama seperti Indonesia yang dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kedua negara memiliki kesamaan sebagai negara dengan penduduk yang taat dengan agamanya masing-masing. Termasuk sekaligus mempercayai bahwa ajaran agama bisa menjadi solusi atas permasalahan di dunia, salah satunya pandemi Covid-19.

Berkaca pada hal tersebut, dalam beberapa hari terakhir ini kita juga dikejutkan dengan peristiwa pengusiran seorang jamaah oleh pengurus Masjid Al-Amanah di Medan Satria, Kota Bekasi, pada Selasa lalu, 3 Mei. Hal ini disebabkan karena jamaah tersebut salat dengan menggunakan masker. Meski kemudian pengusiran berlangsung secara keras dengan dalih adab dalam salat, sekaligus pembeda antara di masjid dan di pasar.

Tak hanya itu, kita juga perlu mengingat bahwa sejak kasus Covid-19 masuk di Indonesia pada Maret 2020 —sebagian agamawan kita juga menyerukan agar lebih takut Tuhan daripada virus bernama Covid-19. Akibatnya, kasus Covid-19 klaster masjid bermunculan pada pertengahan 2020. Ketakutan sebagai bentuk manifestasi keimanan kepada Tuhan, rasanya tidaklah tepat bila disandingkan dengan keberadaan Covid-19.

Di sinilah kemudian sebaiknya nalar keagamaan juga perlu membaca realitas sosial dalam kacamata keduniawian secara progresif dan komprehensif. Bahwa yang tengah terjadi saat ini, dunia sedang tidak dalam kondisi baik yakni tengah terjadi pandemi Covid-19. Wabah ini menyebar secara sporadis di hampir seluruh sudut dunia. Ajaran agama, termasuk Islam harus memberikan kesadaran pentingnya menjaga jiwa dan raga umatnya.

Di tempat lain seperti di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, juga memberlakukan peraturan menggunakan masker saat salat berlangsung. Setahun lalu misalnya, banyak ulama ternama di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Palestina, Lebanon, Yordania, yang memberikan fatwa tentang kelonggaran Salat Jumat digantikan Salat Zuhur dan Salat Idulfitri digantikan salat di tempat masing-masing.

Progresifitas nalar keagamaan di negara-negara Timur Tengah tersebut, tentu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam berdasarkan aspek agama yang berkelindan dengan aspek sosial. Pandangan egoisme keagamaan yang mengabaikan kesehatan dan terkait langsung dengan kemudaratan, pada akhirnya akan berpotensi memberikan dampak buruk kepada umat manusia.

Kita bisa ambil contoh, sebagaimana kasus Covid-19 klaster Tarawih yang terjadi di Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Setidaknya sebanyak 53 orang dinyatakan positif Covid-19. Dari jumlah tersebut sebanyak tujuh orang dirawat secara intensif di rumah sakit, enam orang dinyatakan meninggal dunia —sedangkan sisanya sebagai orang tanpa gejala dianjurkan untuk isolasi mandiri dengan pengawasan yang ketat. Artinya, situasi gejolak pandemi yang terjadi saat ini, terutama dalam kegiatan keagamaan perlu untuk memperhatikan aspek kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Dalam kurang dari seminggu ke depan umat muslim akan menyambut Idulfitri umat muslim, hari raya Idulfitri merupakan momen kemenangan spiritual setelah sebulan penuh umat muslim melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut juga akan berpeluang terjadinya euforia keagamaan yang berpotensi menciptakan kerumunan massal atau transmisi lokal melalui aktivitas mudik ke kampung halaman.

Saya termasuk yang mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik yang di sepanjang tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Pasalnya, Presiden Jokowi menyebutkan berdasarkan pengalaman mudik Idulfitri pada Mei 2020, secara akumulasi terdapat peningkatan kasus Covid-19 sebesar 93 persen.

Angka tersebut tidaklah kecil mengingat kenaikan nyaris menyentuh 100 persen. Kenaikan kasus Covid-19 tersebut dapat diketahui pada dua pekan setelah puncak libur panjang hari raya Idulfitri. Terlebih saat ini Covid-19 mengalami beragam mutasi yang tengah terjadi di Inggris, India, Brazil, dan Afrika Selatan.

Rasanya dengan pengalaman Idulfitri tahun lalu dan tsunami Covid-19 yang menerjang India bisa menjadi pelajaran dan pertimbangan kita bagaimana memaknai euforia keagamaan dalam hal ini Idulfitri di Indonesia. Tidak mudik bukan berarti akan mereduksi makna hari kemenangan kita. Setidaknya spirit bulan Ramadan, ihwal menahan diri dan menahan hawa nafsu tetap bertahan hidup dalam diri kita masing-masing. Selain menjaga diri, kita juga wajib menjaga keluarga kita di kampung halaman. Pilihan kembali kepada Anda. Dan, pilihan terbaik adalah berdasarkan perenungan yang mendalam.[MFR]

Melawan Infodemi dengan Vaksinasi Digital

Banyak sekali kasus di mana seseorang setelah membagikan hoaks dan setelah dikonfrontasi dengan hasil debunking, ia tidak merasa bertanggung jawab karena hanya meneruskan dari pihak lain. Padahal, konsep konsumen informasi sebagai subjek juga mengandaikan bahwa sikap yang diambil memiliki dampak bagi orang lain.

—– Nuril Hidayati

Pada awal 2020, mengiringi istilah pandemi, muncul istilah infodemi dalam wacana epidemiologi. Istilah ini mengacu kepada penyebaran disinformasi yang dianggap sama menularnya dengan pandemi. Bahkan, dianggap lebih berbahaya dari pandemi karena dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pandemi, yang pada gilirannya berpengaruh besar pada efektifitas penanganan pandemi di tingkatan yang lebih luas.

Jauh sebelum kemunculan Covid-19 akhir 2019 lalu, masalah disinformasi di media sosial sudah menjadi perhatian global, terutama karena pengaruhnya pada proses demokrasi. Akan tetapi, belakangan ini perhatian tersebut semakin besar karena naiknya jumlah laporan disinformasi selama pandemi dan karena dampaknya pada cara masyarakat menyikapinya.

Di Indonesia, disinformasi lebih populer dengan istilah hoaks. Gugus Tugas Covid-19 melaporkan bahwa selama tiga bulan saja, terdapat 130 ribu kasus terkait hoaks Covid-19 di mana 17 orang sudah menjadi tersangka. Organisasi pemeriksa fakta independen, MAFINDO, juga mendata sekitar 470-an laporan hoaks covid19 yang sudah di-debunk selama 2020. Jumlah ini mendominasi jumlah total hoaks hingga awal Juni 2020, yakni sekitar 800-an. Sungguh kenaikan yang fantastis jika dibandingkan dengan laporan hoaks tahun 2018 dan 2019.

Pada 2018, MAFINDO melaporkan ada 997 laporan hoaks dan 1221 hoaks pada tahun 2019. Ini berarti ada peningkatan sebesar 224 hoaks atau dari rata-rata 2-3 hoaks per hari menjadi 3-4 hoaks per hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2020—di mana jumlah laporan hoaks sebelum sampai pertengahan tahun saja sudah jauh di atas separuh jumlah hoaks pada tahun-tahun sebelumnya—kita bisa melihat adanya tren kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Muatan hoaks cenderung mengikuti isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Jumlah hoaks bertema politik pada 2019 yang mencapai 52% adalah indikasi bahwa kontestasi politik sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah hoaks. Sedangkan pada 2020, jumlah hoaks terkait covid-19 yang melebihi separuh jumlah total laporan hoaks mengindikasikan bahwa kenaikan signifikan ini sangat dipengaruhi oleh suasana pandemi.

Pengamatan sementara terhadap muatan hoaks Covid-19 di laman arsip cek fakta MAFINDO www.turnbackhoax.id menunjukkan bahwa konten hoaks didesain mengikuti dinamika psikologi masyarakat. Di awal-awal 2020, saat informasi tentang Covid-19 belum sebanyak sekarang, rasa ingin tahu dan kecemasan masih mendominasi suasana batin masyarakat. Hoaks yang banyak tersebar pada masa-masa ini didominasi oleh konten yang mengamplifikasi dan mengeksploitasi rasa takut (fear based boogies), atau memberikan harapan palsu lewat tips kesehatan yang menyesatkan (pipe dream).

Belakangan ini, ketika masyarakat sudah cukup jengah dengan ketidakpastian baik dalam hal ekonomi maupun kesehatan, lebih-lebih diiringi dengan munculnya wacana pemberlakuan new normal, muatan hoaks Covid-19 menjadi lebih variatif. Selain boogies dan pipe dream, jumlah hoaks Covid-19 berkarakter wedge driver mulai meningkat. Hoaks jenis ini tidak menjadikan Covid-19 sebagai isu utama. Sekalipun membahas Covid-19, narasi utama yang ditonjolkan adalah sesuatu di baliknya seperti teori konspirasi, baik konspirasi dagang atau konspirasi politik yang menargetkan otoritas medis atau otoritas politik.

Teori konspirasi menjadi magnet bagi pihak-pihak yang sudah lelah menghadapi ketidakpastian. Sayangnya, seringkali yang dijadikan penguat narasi ini adalah hoaks. Meyakini teori konspirasi dapat melahirkan sikap yang kontraproduktif terhadap efektifitas penanganan Covid-19. Misalnya, karena yakin bahwa Covid-19 adalah rekayasa dan tidak berbahaya, banyak orang enggan mematuhi protokol sehingga berpotensi menjadi penular ke lebih banyak orang.

Terlepas dari bahaya sikap ini bagi penanganan pandemi, ada poin penting yang tampak. Pilihan sikap terhadap informasi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konsumen bukan sekadar objek informasi, melainkan subjek yang memiliki kuasa untuk memilih sikap apa yang akan diambil berdasarkan informasi yang diterima. Bahkan, fact checker yang sudah menyajikan hasil pemeriksaan fakta pun tidak bisa menentukan bagaimana seorang konsumen informasi akan berpikir.

Baybars Örsek, Direktur IFCN-International Fact Checking Network, menegaskan hal ini pada seminar East West Center pada 16 Juni 2020. Dia mengatakan bahwa esensi fact checking bukan memberikan stempel apakah suatu informasi itu akurat atau tidak, melainkan lebih pada upaya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks suatu informasi. Dengan demikian, kesimpulan tetap ada di tangan konsumen informasi sebagai subjek.

Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Banyak sekali kasus di mana seseorang setelah membagikan hoaks dan setelah dikonfrontasi dengan hasil debunking, ia tidak merasa bertanggung jawab karena hanya meneruskan dari pihak lain. Padahal, konsep konsumen informasi sebagai subjek juga mengandaikan bahwa sikap yang diambil memiliki dampak bagi orang lain.

Kesadaran akan dampak sikap kita terhadap informasi bagi orang lain akan mendorong kita untuk bersikap arif, khususnya terhadap infodemi di media sosial. Panduan sikap arif ini biasanya berbentuk formula T-H-I-N-K. Sebelum membagikan sesuatu, kita diminta untuk mempertimbangkan: T = Is it True? Apakah yang akan kita bagikan itu benar?; H = Is it Helpful? Apakah yang akan kita bagikan itu membahayakan?; I = Is it Inspiring? Apakah yang akan kita bagikan itu menginspirasi? N = Is it Necessary? Apakah memang perlu dibagikan? K = Is it Kind? Apakah memang baik untuk dibagikan?

Formula ini merupakan panduan dasar dalam menerapkan salah satu jargon literasi digital “Saring sebelum Sharing”. Akan tetapi dalam konteks infodemi, panduan dasar ini dirasa tak lagi cukup. Harus ada upaya ekstra sebagai bagian dari proses mitigasi. Di sini, konsep Vaksinasi Digital yang ditawarkan oleh Shafiq Pontoh, salah satu anggota Presidium MAFINDO, sangat relevan untuk dikemukakan. 

Dalam konsep ini, infodemi Covid-19 diibaratkan selayaknya pandemi Covid-19. Jika pandemi disebabkan oleh virus maka demikian halnya dengan infodemi. Hanya saja dalam infodemi, virus itu disebut hoaks. Pandemi bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan dengan memanfaatkan virus yang sudah dilemahkan untuk dimasukkan dalam tubuh sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengatasi virus tersebut. Dengan cara ini kekebalan akan terbentuk di mana ketika suatu saat virus yang sama menyerang, tubuh sudah siap dengan antibodi yang khusus diproduksi untuk melawannya.

Dalam konteks infodemi, vaksinasi dilakukan dengan men-debunk hoaks. Hoaks yang sudah di-debunk adalah virus yang dilemahkan. Tahapan selanjutnya adalah menginjeksikan vaksin itu kepada masyarakat dengan cara diseminasi hasil-hasil debunking lewat berbagai platform media sosial. Gerakan vaksinasi digital ini disebut juga “One Day One Share.” Saat ini, sudah tersedia beragam pilihan kanal penyedia hasil debunking hoaks yang dapat diakses secara bebas dan mudah oleh masyarakat. Di antaranya turnbackhoax.id, cekfakta.com, atau covid19.go.id. Dengan tersedianya beragam kanal tersebut tentunya vaksinasi digital menjadi lebih mudah dilakukan. Maka dari itu, mengarifi infodemi di masa kini hendaknya tidak hanya diaplikasikan dengan mematuhi formula T-H-I-N-K, tetapi juga mengupayakan Vaksinasi Digital.[MFR]

Resolusi Baru Fikih Pandemi

Cara pandang keagamaan yang normatif dan cenderung fatalistik berakibat pada sikap memandang sebelah mata resiko penularannya. Ritual keagamaan dalam bentuk pelaksanaannya yang bersifat massal dipersepsi tetap tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun. Sebuah gambaran masyarakat agamis yang memprihatinkan dan konyol karena mengabaikan protokol kesehatan.

Achmad Bahrur Rozi

Dalam situasi pandemi koronavirus yang melanda dunia seperti saat ini, agama benar-benar dituntut mampu memberikan resolusi dan pemecahan yang kongkret. Semangat keberagamaan yang tinggi di satu sisi, dan upaya nyata memutus mata rantai penyebaran koronavirus dari muka bumi menjadi tantangan berat bagi kaum beragama.

Covid-19 adalah musibah global yang mengancam tatanan kehidupan manusia tanpa memandang negara, agama, suku, atau strata sosial. Akan tetapi selama ini, fakta memprihatinkan yang mencuat ke permukaan justru pola oposisioner antara cara pandang teologis di satu sisi, dan cara pandang sains di sisi yang lain.

Cara pandang keagamaan yang normatif dan cenderung fatalistik berakibat pada sikap memandang sebelah mata resiko penularannya. Ritual keagamaan dalam bentuk pelaksanaannya yang bersifat massal dipersepsi tetap tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun. Sebuah gambaran masyarakat agamis yang memprihatinkan dan konyol karena mengabaikan protokol kesehatan.

Kekonyolan tersebut nampak dalam kepanikan ketika ada himbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat, rawatib, tarawih, dan id secara berjamaah di masjid atau di lapangan. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap fleksibilitas hukum Islam, serta menunjukkan keawaman terhadap sejarah legislasi Islam yang sangat dinamis.

Saat ini kita butuh konsep fikih pandemi sebagai pedoman beribadah di masa pandemik guna meng-cover beragam isu ibadah; mahdhah dan ghayru mahdhah, ritual agama dan sosial, yang melibatkan banyak orang yang ditengarai akan menjadi media singgah dan penyebaran Covid-19.

Fikih pandemi harus didasarkan pada pemahaman agama yang komprehensif, dan tentunya tetap berpegang pada akal sehat. Kurang lebih 600 tahun yang lalu, atau tepatnya 790 H, Imam As-Syâtibî menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Menurut Syâtibî, hukum diturunkan oleh Allah SWT semata untuk meraih manfaat dan menghindari kerusakan ‘jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid’. Al-Qur’an memang bersumber dari Allah, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan manusia belaka. Secara mutlak manusia adalah sentral dari agama (antroposentris). Sementara Allah selamanya tidak butuh pada alam semesta ‘ghaniyyun an al-‘âlamîn’.

Syâtibî membagi kemalahatan menjadi tiga bagian penting; primer (darûriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsîniyyat). Kemaslahatan primer harus diwujudkan demi mempertahankan agama dan kehidupan. Agama dan sendi kehidupan akan runtuh tanpa pemenuhan kemaslahatan primer ini. Syâtibî menyebut kemaslahatan primer ini secara hierarkis dengan lima prinsip usûl al-khamsa’ seperti disebutkan di atas.

Kemaslahatan sekunder adalah kemaslahatan yang sebaiknya ada. Tujuannya agar manusia terhindar dari kesulitan-kesulitan. Allah SWT dalam hal ini banyak memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah seperti salat jamak dan qasar, agar manusia terhindar dari kesulitan. Tidak memenuhi kemaslahatan ini tidak sampai mengancam agama dan sendi-sendi kehidupan manusia.

Sementara kemaslahatan tersier adalah kemaslahatan yang sebaiknya ada untuk menyesuaikan diri dengan nilai kepantasan, tatakrama, dan sopan santun. Mengabaikannya tidak akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan apa pun.

Kemaslahatan juga bisa berupa kemaslahatan manusia di dunia, kemaslahatan di akhirat, dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus. Menetapkan kemaslahatan di dunia menjadi tugas akal budi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional dan eksprimental. Kemaslahatan dunia dan akhirat menjadi prerogatif Allah SWT sepenuhnya, tertuang dalam Al-Qur’an, Hadits, lebih lanjut melalui ijmak dan qiyas.

Semua bentuk kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori; pertama, yang diperkenankan oleh Allah ‘mubâh’, kedua yang disukai Allah ‘sunnah’, dan yang diwajibkan ‘wâjib’. Sebaliknya kerusakan ‘mafsadat’ terkategorikan ke dalam; pertama, yang tidak disukai Allah ‘makrûh’, dan kedua, kerusakan yang dilarang Allah ‘harâm’. Status sunnah dan wajib bisa berupa sarana dan tujuan, sebaliknya makruh dan haram juga bisa berupa sarana dan tujuan. Sarana untuk meraih tujuan tertinggi adalah sarana yang nilainya tinggi. Sebaliknya sarana untuk meraih tujuan lebih rendah adalah sarana yang levelnya lebih rendah. Jadi sarana-sarana tersebut memiliki hirarki sesuai level nilai yang kemanfaatan dan kerusakan yang diakibatkannya.

Sekali lagi bahwa di luar kemaslahatan-kemaslahatan yang sudah menjadi ketentuan teks, maka kategori kemanfaatan dan kerusakan menjadi wilayah otoritas akal untuk menetapkan apakah bermanfaat atau justru merusak. Status hukum terhadap perbuatan yang tidak ada ketentuan teksnya tetap mengacu pada lima kategori wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Sunnah menggambarkan tindakan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, tetapi meninggalkannya tidaklah berdosa. Tujuan dari kategori hukum ini adalah untuk mendorong kesalehan. Salat tarawih dan salat id berjamaah adalah sunnah tetapi jika pelaksanaannya dapat mengancam kemaslahatan primer karena diduga kuat dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya, maka status hukumnya menjadi makruh atau haram, sangat tergantung pada seberapa besar tingkat kerusakan yang diakibatkannya.

Tradisi mudik menjelang hari raya adalah sesuatu yang mubah, dilakukan atau tidak sama-sama diperbolehkan. Tetapi dalam situasi tertentu di mana pertimbangan akal sehat mengatakan bahwa mudik dapat menyebabkan penularan virus yang membahayakan jiwa maka mudik hukumnya makruh, bahkan haram.

Dalam taksonomi Syâtibî, perbuatan mubah memiliki empat sub-kategori; pertama adalah tindakan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika tindakan tersebut menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan menjadi sunnah atau wajib. Kedua adalah tindakan yang dalam skala sempit berstatus mubah, tetapi ketika tindakan itu merugikan dalam sekala yang lebih besar, maka tindakan itu menjadi makruh atau haram.

Fikih pada dasarnya telah memberi ruang fleksibilitas yang sangat luas. Di mana dan kapan saja bahaya mengintai atau ada potensi membahayakan hidup dan kehidupan, maka status ibadah bahkan yang bersifat wajib sekalipun dapat menjadi makruh atau haram dilaksanakan jika dapat mengancam kemaslahatan primer. 

Betapa Allah sudah memberikan contoh tersurat bahwa jika tidak mampu berdiri maka salatlah dengan cara duduk, berbaring, dan seterusnya. Kewajiban yang sudah ditentukan dalam teks tetaplah kewajiban, tetapi Allah selalu memberi rukhsah dalam setiap kesempitan dan bahaya karena hakikatnya kewajiban ibadah mahdlah itu adalah kebutuhan manusia bukan kebutuhan Tuhan. Pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan keselamatan jiwa. Fikih pandemi bukanlah fikih dalam masa normal; fikih pandemi adalah fikih dalam situasi abnormal. [MFR]

Allâhu Alamu bi as-Shawâb.


Koronavirus dari Lensa Batin Penghayat

Kita tidak dapat mengetahui kebenaran secara pasti. Manusia hanyalah wayang sedangkan Tuhan adalah Sang Dalang. Manusia tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang hakiki karena itu hanyalah milik Tuhan semata.

Banyak perspektif bermunculan dalam melihat virus yang tengah melanda bumi kita ini. Kita tinggal milih sudut pandang mana yang ingin kita pakai; mediskah, agamakah, ataukah konspirasi elit global ala JerinxSID. Apapun sudut pandang yang kita pilih, keselamatan individual dan masyarakat harus ada di nomor satu.            

Virus ini konon bermula dari Kota Wuhan di Cina; kota ini merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pasar hasil dari laut. Ternyata, pasar ini bukan hanya menjual hasil laut saja, tapi juga santapan berupa hewan ekstrim, seperti katak, ular, kelelawar, dan banyak lagi, yang memang digandrungi oleh orang Cina. Ditilik dari kacamata kesehatan, mengonsumsi daging ini, apalagi mentah, memang berpotensi memicu penyakit. Analisis lain menganggap koronavirus adalah bagian dari perang dingin Amerika-Cina; sebagian lain menganggapnya sebagai permainan elit global untuk menguasai dunia, terutama melalui vaksin virus ini.

Tulisan ini hendak meramaikan diskusi soal pandemi ini dari sudut pandang lain yang mungkin jarang kita dengar. Perspektif ini berasal dari kaum penghayat -kadang disebut ahli kebatinan, atau penganut aliran kepercayaan—yang sepanjang sejarah bangsa ini kerap jadi korban diskriminasi dan persekusi atas nama hukum maupun mayoritas. Syukurlah, situasinya sedikit membaik sejak pemerintah mengubah beberapa kebijakannya.    

Beberapa pekan terakhir sebelum koronavirus mewabah di Indonesia, saya berkesempatan berbincang dengan seorang tokoh hebat bernama Bapak Sukamto. Beliau adalah seseorang penganut aliran kebatinan Kejawen; meski tidak dianggap sebagai agama oleh pemerintah, aliran ini juga menganut kepercayaan terhadap Tuhan YME melalui pendekatan adat istiadat Jawa. “Tuhan adalah Pangeran Gusti Kang Kinoyo Jagat,” kata beliau.

Pembicaraan kami sampai juga akhirnya pada isu koronavirus; virus yang meluluhlantakkan banyak sendi kehidupan dunia. Analisis mengenai asal muasal virus ini banyak menghiasi pemberitaan nasional, termasuk bagaimana pemerintah seharusnya merespons virus yang kemudian memicu pandemi ini. Uniknya, Bapak Sukamto punya cara pandang sendiri soal ini. Beliau mengaku pernah mendapat isyarat dari Tuhan mengenai koronavirus ini. Saat itu ada sinar jatuh dari langit, lalu sebelum sampai jatuh ke bumi, sinar tersebut memisahkan diri menjadi empat belas sinar; salah satu sinar tersebut inilah yang menjadi penyakit yang menghebohkan dunia saat ini.

Bapak Feri adalah juga seorang penghayat; dia bahkan menjabat sebagai salah seorang komisioner di “Sanggar Penghayat Tuhan yang Maha Esa se-Indonesia”. Sanggar ini adalah salah satu aliran kepercayaan yang berusaha menangkap kuasa dari gelaja alam sekitar. Setiap hari pada jam dua pagi buta, beliau selalu berdoa di luar rumah; orang Jawa mengenalnya dengan istilah ngembun. “Berdoa di bawah langit langsung berbeda dengan berdoa di dalam rumah karena membuat kita merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa; menyerap energi langit yang membentang dari ujung wetan kang kawitan sampai ujung kulon,” ujar beliau.  

Berbeda dengan rekannya, Bapak Feri menganggap virus misterius ini sengaja dibuat manusia. Beliau masih bertanya-tanya siapakah yang membuat virus ini, dan untuk tujuan apa. Bapak Feri menganggap beda pandangan soal koronavirus sah-sah saja asal tidak menimbulkan perpecahan. Yang paling bijak saat ini adalah menaati anjuran pemerintah.

Begitulah, sesama penghayat, yang katanya minoritas, tidak selalu satu suara dalam segala hal; apalagi di kalangan mayoritas.  Keberagaman adalah sunnatullah; dengannya dunia ini menjadi lebih berwarna-warni dan indah. Kita boleh beda pendapat dalam banyak hal, tapi jangan sampai perbedaan itu menghalangi kita untuk menyeduh kopi sambil tertawa bersama. Batin setiap manusia memang tidak sama; semuanya bergantung pada diri manusianya sendiri. Jika manusia mengasah batin dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia akan mampu melihat dengan mata batinnya.

Kita sebagai umat Islam boleh saja tidak sependapat dengan Bapak Sukamto dan Bapak Feri. Tetapi perlu diingat bahwa agama kita juga mengenal yang namanya firasat. Bahkan, banyak dari kita mengambil keputusan dari tafsir kita terhadap mimpi. Keabsahan mimpi sebagai sumber pengetahuan juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Gus Faris dalam kajiannya terhadap Kitâb Al-Mukhtârul al-Hadîs anNabawiyyah: “Sebagian  wahyu itu didapat dari mimpi, begitu pula pada Nabi juga mendapatkan wahyu dari mimpi, seorang mukmin mendapat petunjuk juga berasal dari mimpi tetapi komposisi nilainya berbeda dari Nabi.”

Kita tidak dapat mengetahui kebenaran secara pasti. Manusia hanyalah wayang sedangkan Tuhan adalah Sang Dalang. Manusia tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang hakiki karena itu hanyalah milik Tuhan semata. Wallahu’alam.[MFR]  

Covid-19 dan Pergeseran Nilai Pendidikan


“Saya ada bikin sekolah itu tempat buwat cari ngilmu, bukan tempat buwat cari ijazah!”

K.H. Dewantara

Koronavirus atau covid-19 telah menghadirkan pandemi di seluruh dunia. Ia tidak hanya membawa dampak negatif, tapi juga pergeseran dalam banyak aspek kehidupan sosial; mulai dari ranah privat hingga formal; dari level rakyat jelata hingga para raja. Efek dari virus ini terasa pada banyak lapisan tanpa pandang strata.

Koronavirus mampu mengubah tatanan maintreams seketika. Setiap orang yang terkena atau terpapar virus ini diperlakukan sama; harus mengikuti protokol kesehatan. Yang sakit harus dikarantina dan dijauhkan dari kerumunan massa, bahkan sanak saudara. Seluruh masyarakat dunia saat  ini terbelenggu kekawatiran akan dampak virus ini.

Bagi insan pendidikan, aktivitas pembelajaran menjadi sektor yang sejak awal terdampak. Tanpa argumen rasional, ilmiah, apalagi faktual, semua pihak tunduk dan patuh mengikuti prosedur protokol kesehatan, khususnya peraturan ‘tinggal di rumah’ ‘stay at home’. Lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA bahkan Perguruan Tinggi, semua tak punya pilihan kecuali mengubah sistem pembelajaran ke model daring ‘online’ demi harapan terhindar dari ancaman covid-19 atau memutus mata rantai penyebarannya.

Disadari atau tidak, perubahan metode pembelajaran dari tatap muka ke jarak jauh atau daring telah menggeser  nilai-nilai yang ada dalam proses pendidikan; dari proses menjadi pengajaran. Ada nilai-nilai yang hilang dalam proses pembelajaran daring ini. Di antaranya adalah pudarnya nilai-nilai karakter yang seyogianya ditanamkan oleh pendidik kepada peserta didik.

Tidak seperti pembelajaran tatap muka, model kelas daring tidak mampu mengakomodasi transfer nilai yang hanya bisa disampaikan melalui tutur kata, perilaku, gaya berkomunikasi, bahkan karakter pendidik kepada seluruh peserta didiknya. Padahal, figuritas dan personalitas seorang pendidik sangatlah penting dalam membentuk karakter peserta didik. Secara filosofis, pendidikan adalah proses transfer nilai-nilai ini, bukan semata-mata pengetahuan atau kompetensi akademik yang diwakili dalam gelar ijazah maupun deretan angka pada transkrip nilai. Ijazah beserta dokumen pelengkapnya bukan tujuan utama dari pendidikan.

Tujuan pendidikan adalah proses penemuan jati diri anak didik melalui laku atau yang masyhur disebut ‘ngelmu’ dalam tradisi Jawa. Di zaman modern, lembaga pendidikan berperan sebagai wadah ‘ngelmu’ ini, bukan sekadar pabrik ijazah. Makanya, tidak heran bila K.H. Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, pernah berkata, “Saya ada bikin sekolah itu tempat buwat cari ngilmu, bukan tempat buwat cari ijazah!” Pendidikan itu hakikatnya adalah transfer pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan nilai dalam seluruh aspek kehidupan; sementara pengajaran / mengajar hanya mentransfer pengetahuan dan ilmu pengetahuan saja.  

Bagaimanapun juga, hidup adalah pilihan soal skala prioritas. Inilah realitas yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini, pilihan atau prioritas utamanya adalah bagaimana kita berupaya secara maksimal dan seefektif mungkin agar terhindar dari virus tersebut. Usaha yang paling bisa dilakukan oleh siapa saja adalah menghindari kerumunan massa apalagi dalam sekala besar karena penyebaran virus tersebut melalui manusia.

Pemberlakuan physical distancing dan social distancing adalah prioritas utama yang harus dilakukan. Para karyawan dan pegawai termasuk seluruh ASN harus tunduk pada aturan ini. Semua instansi dan institusi memberlakukan work from home, tak terkecuali proses perkuliahan/pembelajaran menggunakan media online sebagai upaya antisipatif terhindar dari pandemi covid-19. Semoga pandemi covid-19 segera berakhir dan untuk yang terakhir kali.

Social Distancing dan Cermin Kemanusiaan

Fathimatuz Zahra*

Covid-19 telah meluluh-lantakkan seluruh sistem perencanaan kehidupan umat manusia. Tak peduli mereka tinggal di negara maju maupun negara berkembang, atau apapun ras, keyakinan, bahkan tingkat perekonomian mereka. Pelbagai langkah nyata diambil untuk mencegah laju virus ini. Beragam analisa dimunculkan dari segala sisi yang terkait dengan virus, mulai dari filsafat, sains, hingga agama.

Perpecahan agama dan sains juga berkontribusi terhadap hilangnya kemanusiaan kita. Abad Pertengahan adalah masa-masa terpisahnya filsafat, sains dan agama. Dampaknya semakin terasa beberapa tahun terakhir. Filsafat yang semakin terpinggirkan, agama dan ilmu pengetahuan yang masih memiliki batas-batas kebenaran yang berbeda. Filsafat adalah induknya segala ilmu pengetahuan (the queen of science); menurut Aristoteles, metafisika sebagai intinya filsafat adalah pemersatu agama dan sains.

Pandemi Covid-19 seolah-olah mempertemukan kembali pelbagai sisi kemanusiaan, upaya, maupun agama dan sains. Seluruh perbedaan diluruhkan dalam kewajiban social-distancing (jaga-jarak fisik pada kehidupan sosial). Dalam masyarakat dengan budaya individualistik maupun komunal, solusi ini dianggap paling mujarab karena tak ada pilihan lain.

Beberapa tahun terakhir, realitas mempertontonkan sisi lain dari wajah kemanusiaan kita. Standar kemanusiaan tampak semakin kehilangan unsur manusiawi-nya. Bencana yang seharusnya menyatukan umat manusia, yang terjadi malah sebaliknya. Beberapa peristiwa yang mengoyak rasa kemanusiaan terjadi di tengah banyaknya orang yang menderita.  Bantuan tidak tepat sasaran atau malah dipakai untuk kepentingan pribadi; pemakaman ditolak karena takut menulari; atau para pejuang medis yang harusnya diagungkan, malah ditakuti dan dipersekusi.  Belum lagi, maraknya kriminalitas akhir-akhir ini membuat kemanusiaan kita semakin terlucuti.

Wabilkhusus di tahun-tahun politik, kita semua seperti kehilangan kemanusiaan. “Julukan hewan” meluncur dengan mudah dari mulut atau jemari orang, bahkan  kepada mereka yang seharusnya dihormati. Negeri kita tanpa disadari menanggalkan sifat manusiawi dengan melabelkan nama-nama hewan pada partisan kelompok lain. Maka pelan tapi pasti, kita akrab dengan nama-nama kampret, cebong, kadal, dan domba. Bukan lagi nama-nama sesama anak bangsa ini. Betul, kemanusiaan kita sedang berada di titik nadir.

Pada segi lain, hilangnya kemanusiaan tersebut juga imbas perpecahan agama dan sains. Perpecahan semenjak Abad Pertengahan ini memicu pertentangan antara filsafat, agama dan sains. Dalam ranah keagamaan, lepasnya kemanusiaan kita tercermin dalam, misalnya, penggunaan istilah “sumbu pendek” bagi para penganut konservatisme beragama. Disadari atau tidak, perpecahan tersebut tetap terbawa hingga masa kini. Pada tataran agama, perbedaan ideologis organisasi keagamaan diidentikkan dengan simbol-simbol keagamaan. Misalkan, penggunaan cadar dan terorisme, ataupun penggunaan gamis bagi perempuan yang dikaitkan dengan radikalisme keagamaan.

Benturan agama dan sains dalam penanganan Covid-19 ini tampak dalam cara sebagian pemuka agama merespons. Ketika sains memerintahkan jaga-jarak sosial, sebagian mereka bersikukuh melakukan ibadah komunal karena dianggap dari solusi penanganan wabah ini. Sekalipun ada juga yang menempuh jalan tengah, misalnya ibadah komunal boleh dilakukan di wilayah-wilayah yang tidak masuk zona merah.

Covid-19 ini termasuk satu dari banyak bencana teknologi (Anthony Oliver Smith, 2001). Dari kacamata pendekatan pragmatis-transendental ala Habermas, penanganan bencana ini juga harus melibatkan pertanyaan kemanusiaan karena ia terlahir dari ulah manusia, disebarluaskan antar sesama manusia, dan tak ada kendali diri ketika infeksi terjadi. Makanya, jaga-jarak sosialsebagai solusi utama dalam penanganan Covid-19 patut juga memeroleh refleksi dari sisi kemanusiaan.

Jaga-jarak sosial merupakan sarana membelenggu hawa nafsu manusia, yang selama ini tanpa disadari menjauhkan kita dari sisi kemanusiaan. Dengan cara ini, kita mengembalikan kepekaan sosial dengan dimulai dari lingkup keluarga, sebagai titik pertama dalam sebuah masyarakat. Maka, inilah saat yang tepat bagi kita untuk merefleksikan keberagamaan, kehidupan keluarga dan sosial, dan juga berbagai profesi kita.

Jaga-jarak sosial juga bisa dipahami sebagai bentuk nyata integrasi antara sains dan agama, yang ujungnya nanti adalah tumbuh-kembangnya kesadaran akan kemanusiaan. Dari sisi sains, ia adalah solusi satu-satunya dalam penanganan wabah ini. Dari sisi agama, ia juga punya preseden di masa lalu, seperti dicontohkan oleh pemuda Uzair (QS. At-Taubah), Ashabul Kahfi, dan Nabi Muhammad Saw. sendiri. Dalam satu kalimat singkat, hikmah dari wabah Covid-19 ini adalah panggilan Tuhan terhadap kita untuk bersih secara fisik dan jiwa sehingga kemanusiaan kita bisa terlahir kembali sesuai harapan Tuhan akan penciptaan kita semua. [MFR]  

Fathimatuz Zahra adalah dosen di PTAI Pati dan juga seorang penulis buku.

Membincang Teologi Bencana Dengan Mas Basar

Limas Dodi*

Photo Source: https://artikula.id

Beberapa waktu lalu, saya dihubungi kolega dari Madura; saya akrab memanggilnya mas Basar dari nama asli Basar Dikuraisyin. Penilaian saya, beliau orang hebat, ahli fiqh, mitra bebestari di jurnal-jurnal syari’ah, dan juga seorang di sebuah PTKIN. Begini kira-kira dialognya: “Mas Ade, lebih utama mana taat ulil amri (pemerintah) dengan perintah Tuhan?”, pertanyaan ini terdengar ringan, namun menjawabnya mesti hati-hati. Kolega saya bukan orang awam, masak lupa urutan taat dalam surat an-Nisa’: 59.

Pertanyaan ini wajar karena tersiar kabar saat itu wilayah paling ujung Madura baru saja ditetapkan sebagai zona merah. Seperti di daerah-daerah zona merah lainnya, ramai himbauan shalat tarawih, ngabuburit, sampai salat idul fitri di rumah saja. Sepertinya ini yang dikhawatirkan oleh kolega saya itu. Karena wabah ini banyak hal terkobankan; nuansa sosial shalat tarawih berjamaah, jagong maton sambil tadarus al-Quran, kehangatan buka puasa bersama hingga “salam-salaman” di hari raya Idul Fitri seperti tahun-tahun lalu, sepertinya bakal ambyar.

Saya jawab saja pertanyaan itu begini: “Sama-sama wajib dong, kebijakan pemerintah berdasar rasa kasih sayang Tuhan;” repotkalau menggunakan kacamata fiqih (hukum Islam), sebab bagaimanapun fiqih adalah produk pikiran. Penukilandari usul fiqih pun, terkesan hanya tembel sulam. Mengambil aturan UUD 1945, terlihat melanggar pasal “hak kebebasan beragama”. Situasi ini membuat saya berada pada posisi dilematis secara keilmuan. Maka, paling aman dan dapat diterima bagi saya adalah memotretnya dari sisi tasawuf.  Sampai di situ, kolega saya belum puas. “Apa benar ini kebijakan Tuhan juga?”, timpalnya.

Kebijakan jaga jarak fisik dan sosial (social and physical distancing), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)—masih untung belum lockdown—sebenarnya tidak menjadi masalah bila dilihat dari aspek sosial. Yang menjadi masalah, jika ruang-ruang ibadah ikut terisolasi dengan protokol pemerintah. Lalu bagaimana agar protokol pemerintah tidak merusak ibadah? Ada caranya. Sekali-sekali dalam kondisi begini, ikutilah pendapat Imam Abu Hanifah. Melakukan shalat Jum’at empat orang saja (bagi desa zona merah) dalam tempo sesingkat-singkatnya, yang wajib-wajib saja! Intinya, dalam satu desa ada perwakilan. Dalam filsafat hukum Islam, hal itu dibolehkan. Analoginya adalah ibadah tawaf, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan tak dapat dihindarkan, maka ikut pendapat Imam Malik adalah pilihan.

Islam di Madura dan Jawa itu lebih kultural, kental dengan sentuhan seni dari para  kanjeng Sunan dan kerajaan. Jiwa solidaritas, gotong-royong, song osong lombhung merupakan tradisi bermasyarakat sejak dahulu. Tradisi ini dihidupkan dalam ibadah melalui kegiatan-kegiatan slametan, syukuran, bancaan dan lain sebagainya. Tak dapat dibayangkan, bila kegiatan beribadah dibatasi apalagi mengikuti protokol pemerintah. Seperti kolega saya sebutkan, “masuk telinga kanan, keluar lewat telinga kiri”, bakal dianggap mimpi di siang bolong. Ujung-ujungnya, pemerintah menganggap rakyatnya masyarakat yang mangkelan.

Logikanya, setiap ibadah semua agama pasti punya nilai sosial, apalagi Ramadan bagi umat Islam. Shalat berjemaah, dapat menguatkan tali silaturrahim. Puasa, meningkatkan kepeduliaan terhadap nasib si miskin. Zakat, mensucikan dari sifat jelek dan menahan-nahan harta. Sadakah, membantu kaum miskin. Bagaimana mungkin euforia sosial ini dapat dibinasakan setelah, selama ini, dicekoki dengan kebiasaan sosial yang sifatnya ibadah. Inilah yang membuat bingung kolega saya, saat “madu beribadah” terengkuh oleh rasa kekhawatiran berlebihan.

Bukan hanya di Indonesia, beberapa sahabat yang merampungkan studi doktoralnya di Malaysia, Australia, Yaman dan Libia juga merasakan hal serupa. Tempat ibadah dibatasi pada jam-jam tertentu dengan protokol ketat. Ibadah dilakukan di rumah-rumah. Tidak ada lagi semangat shalat berjemaah di masjid-masjid. Bila dipikir-pikir, nuansa ibadah sekarang ini tidak memiliki energi seperti ilustrasi Agus Mustafa tentang filosofi baterai: energi sinar penerang menggunakan sepuluh baterai (shalat berjemaah) lebih menderang dibandingkan satu baterai (shalat sendirian).

Bila ditilik dari logika ketuhanan, apa yang kolega saya utarakan ada benarnya. Prinsip ilmu yang pertama hidup di dunia, adalah uluhiyyah, ketauhidan, manunggaling gusti. Kesehatan, rasa sakit, bahagia, sedih ataupun khawatir, tidak tercipta tanpa intervensi kekuatan supranatural. Wabah, bencana, energi dan rasa sehat merupakan kekuasaan Tuhan. Lalu apa yang dikehendaki Tuhan dengan mengirimkan wabah Covid-19? Di sisi lain, Tuhan sangat “menginginkan” makhluknya (manusia) beribadah total kepada-Nya. Inti seluruh penghambaan, adalah tunduk dan taat kepada-Nya. Apakah benar antara “wabah dengan ketundukan menghamba” berjalan pada jalur yang kontradiktif?  Satu sisi, Tuhan merintah untuk bersama-sama menghamba, namun di sisi lain menurunkan wabah. Yang salah, pemikiran kita atau pemikiran kita yang tidak sampai?

Beragam pertanyaan memang tampak membingungkan, namun sebenarnya tidak. Semua kegelisahan tak lebih dari sekadar rasa khauf (takut, khawatir) berlebihan dan melupakan raja’ (pengharapan, kabar gembira) seutuhnya. Apakah dengan shalat jum’atan dan tarawih di masjid kita akan terkena penyakit Covid-19? Jawabannya tentu “belum pasti”. Sementara melakukan shalat jum’at di masjid dan tarawih berjemaah adalah syariah yang “pasti dan nyata” memberikan kebaikan. Sesuai dengan kaidah, “maslahah yang sudah nyata, harus dimenangkan atas mafsadah yang belum nyata” (Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj, 6).

Terakhir, berpikir ala sufi diperlukan saat ini. Mereka yang meninggal karena Covid-19 berstatus syahid akhirat, yakni sebuah rahmat dari Allah Swt.  Sementara kita yang terhindar, belum tahu apakah dapat kemuliaan yang sama atau sebaliknya. Dalam suatu hadits, Rasulullah bersabda, “Zaman dulu, tha’un adalah siksa yang dikirimkan Allah Swt. kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, tetapi Allah menjadikan rahmat bagi orang yang beriman.”[MFR]

*Dr. Limas Dodi, M.Hum, penulis dengan sapaan akrab Ade ini adalah Editor-in-Chief pada Jurnal Didaktika Relegia, Pascasarjana, IAIN Kediri. Ia juga adalah dosen pada Prodi SAA, IAIN Kediri, dan bisa dihubungi di email: ade_elfa@ymail.com

Ramadan in the Plague Year: Nahdlatul Ulama (NU) and the Pesantren System

Mark Woodward*

The COVID-19 pandemic poses unprecedented challenges for Muslims as the fasting month of Ramadan approaches. Nahdlatul Ulama (NU) is one of many Indonesian Muslim organizations planning for the fasting month in the plague year. From the outset of the pandemic NU leaders realized that social distancing is the only measure through which the pandemic can be contained and that this requires Muslims to alter their religious and social behavior. NU faces a unique and vexing set of challenges for two reasons. The first is organizational. NU is a loosely structured federation of independent religious boarding schools (pesantren) each led by charismatic Muslim scholars (Kyai). Loyalties are as much, if not more, to individual Kyai, many of who are regarded as saints or holy men, than to the organization. Many NU followers turn to kyai for guidance on a wide range of personal and social as well as religious matters. The second is how to bring a sense of religious meaning to the COVID-19 plague.

Many prominent Kyai realized early on that social distancing is the only way to contain the pandemic and that this requires adjustments to normal pesantren procedures and for individual Muslims to change their religious and social behavior. Providing guidance to Muslims on how they can fulfill religious obligations, while at the same time protecting themselves and the public from the contagion is a difficult task. As Ramadan approaches Kyai who would usually be preparing for the complex array of religious and social events that accompany the fast are now concerned with responding to the pandemic and managing pesantren under extraordinary circumstances.

Ramadan makes social distancing very difficult. It will be impossible to contain the pandemic if Muslims blithely continue with normal Ramadan observances. Still, the are many who worry that they will fall into sin and face divine retribution if they ignore their religious obligations. There is also a tendency to confuse religious acts which are obligatory (wajib), others that are recommended because they were the practice of the Prophet Muhammad (sunnah) and others that are elements of Islamicate cultures. People are also reluctant to cancel non-obligatory events including visiting the graves of saints and ancestors the week before Ramadan begins (nyadran) communal fast breaking (iftar/buka bersama), daily Ramadan markets, religious talks (Tabligh Akbar), parades, parties, family gatherings, Id al-Fitri/Lebaran celebrations and most of all mudik that empties cities as people returns to their ancestral towns and villages at the end of the month. These are not religious obligations and are beloved elements of Indonesian Muslim cultures. Managing pesantren is never as easy task and is now especially challenging because there are four million students (santri) living in crowded conditions in which the virus spreads rapidly.

Nahdlatul Ulama

NU was founded in 1926 in Surabaya, East Java, in response to the Wahhabi conquest of Mecca. Many of its founding members, including KH Hasyim Asyari (1871-1947), had studied in the holy city for decades and were among the world’s most eminent Muslim scholars. It is Indonesia’s largest Muslim organization and has approximately eighty million devotees. NU is primarily Javanese. There is a highly educated NU urban elite, but the majority of NU people are villagers. There are similar organizations in Lombok, Nahdlatul Wathan, and Sulawesi, As’adiyah. Religiously NU defines itself as Ahlussunnah wal Jama’ah (the community of the Prophet Muhammad). This is defined as those who adhere to one of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence, the theology of al-Asyari that stresses rational interpretation of the Qur’an, and the Shari’ah centric Sufism (Islamic mysticism) of al-Ghazali (1058-1111) and al-Junaid (830-910). Saint veneration is a basic part of NU piety. Hundreds of thousands of Indonesia Muslim make pilgrimages (ziyarah) to the shrines of the Wali Songo, the nine saints instrumental in making Islam the religion of Java. NU legal reasoning, including that concerning religious obligations is based on Shafi jurisprudence as well as on the application of principles derived from the Qur’an and Hadith (traditions concerning the Prophet Muhammad). NU actively promotes Javanese and other Indonesian Muslim cultural traditions. Many of which include large scale public events. It also operates universities, health centers and hospitals.

Pesantren

There are more than fifteen thousand pesantren in Indonesia. Most offer a combination of Islamic and modern secular education. Others teach only religious subjects. Pesantren provide a level of Islamic education on par with that available at similar institutions in South Asia and the Middle East. Each pesantren is unique and reflects the specialization of the leading kyai. Some offer basic Islamic education. Others provide more advanced instruction in Islamic jurisprudence, Qur’an recitation, theology and Indonesian Muslim performance traditions. The number of santri ranges from less than one hundred to more than twenty thousand. Life in a pesantren is austere. As many as twenty students share a single room. Some sleep in the mosque because conditions are so crowed. Meals are simple for two reasons: to contain cost and because a simple diet is understood as a forms of Sufi asceticism (zuhud).

NU, Pesantren, Religious Guidance and the Coronavirus Pandemic

At times like these religious advice can make for sound public health policy and practice. NU’s response to the COVID-19 pandemic combines Shafi legal reasoning with medical pragmatism. It relies on the respect for the authority and wisdom of Kyai, shared among NU Muslims.
Like many other countries Indonesia was ill prepared for the COVID-19 pandemic. The first cases to be reported were in the first week of March 2020. When the extent of the pandemic became apparent NU and individual Kyai recognized that social distancing was the only way to contain the spread of the virus and that this required Muslims to change their social and religious behavior. NU also established command post across Indonesia to provide information about information about the pandemic and provide assistance to victims. It redirected its medical resources to diagnosis and treatment.

At local and national levels NU offered guidance for how Muslims should conduct themselves while the plague persists:

On March 28th the NU health agency advised Muslims to remain in place and not to return to towns and villages for the Lebaran holiday. On April4th the NU Central Board issued a directive stating that normal Ramadan activities must be curtained. It urged Muslims to hold tarawih, special evening Ramadan prayers that are normally performed in mosques at home and to cancel collective Id al-Fitri prayers celebrating the conclusion of the fast. Early in March local leaders closed shrines of the Wali Songo. Tens of thousands Nyadran observances have been cancelled.

Many Kyai urged Muslims to stay home over the Lebaran holidays at the end of Ramadan. Typically, millions of Indonesian Muslims “mudik” emptying cities and returning to their ancestral towns and villages to celebrate Lebaran. This is not a religious obligation. It is a much-loved aspect of Indonesian Muslim culture. It is the only chance that city dwellers have to reconnect with friends are relatives. Cancelling plans for mudik is a painful sacrifice but one that is necessary to contain the pandemic.

Pesantren and the Pandemic

Pesantren leaders face a difficult dilemma. Crowded conditions make pesantren particularly vulnerable locations for spreading the Corona virus. Normally Ramadan is vacation time for santri. To allow them to return home risks expanding the pandemic. Sheltering santri “in place” risks spreading the plague in areas where medical services are rudimentary. Some Kyai chose to start the Ramadan vacation early. Lirboyo, one of the largest pesantren, chose to provide medical screening and treatment for students before sending them home. Others have chosen to keep santri in place in efforts to establish their pesantren as virus free areas. These are difficult choices. Both reflect the deep concern that Kyai have for their santri.

Victims as Martyrs      

Many people have died from illness caused by the COVID-19 virus. The exact number is unclear and it is certain that more will perish in the weeks and months to come. NU has offered guidance and solace to friends and families by declaring that those who have perished are martyrs (shahid), who will reap heavenly rewards for their suffering. Numerous NU statements mention this hadith to explain that those who perish from COVID-19 have achieved this rank.

The Prophet Muhammad asked his companions: “Who are the martyrs among you? They replied: “Those who died on the battlefield are martyrs.” The Prophet responded: “In that case, very few of my people were martyred.” The companions asked: “Then who are they?” The Prophet answered: “People who die on the battlefield are martyrs, people who die in the way of Allah (not because of war) are also martyrs, people who are struck down by plague are martyred, people who die from stomach illnesses are also martyrs and people who drown are martyrs.”

It is not hard to understand that the COVID-19 pandemic is a plague.

*Mark Woodward is Research Professor at the Center for the Study of Religion and Conflict at Arizona State University.