Membaca India dan Euforia Keagamaan

Pandangan egoisme keagamaan yang mengabaikan kesehatan dan terkait langsung dengan kemudaratan, pada akhirnya akan berpotensi memberikan dampak buruk kepada umat manusia.

—– Bethriq Kindy Arrazy

Seandainya sejak awal negara India mampu menahan diri dari kegiatan yang bersifat massal di tengah upaya vaksinasi penduduknya, barangkali krisis gelombang kedua pandemi Covid-19 di negara tersebut tidak akan berakhir nahas seperti yang terjadi pada dua pekan terakhir ini.

Pemilihan umum, demonstrasi politik, dan kegiatan keagamaan Kumbh Mela diduga sebagai faktor terbesar lonjakan kasus Covid-19 di India. Kegiatan massal keagamaan yang menjadi sorotan adalah Kumbh Mela. Pemerintah India tidak mampu membendung dengan melahirkan kebijakan larangan untuk meniadakan sementara waktu kegiatan tersebut karena kuatnya tekanan agamawan setempat.

Lemahnya kepemimpinan tersebut menyebabkan Kumbh Mela tidak terbendung lagi untuk diselenggarakan. Kita bisa melihat euforia keagamaan berlangsung secara bebas; protokol kesehatan nampak tidak berlaku di sana. Warga India yang berjumlah ratusan ribu bahkan mencapai jutaan terlihat bersuka cita menjalani setiap prosesi Kumbh Mela.

Tentang Kumbh Mela

Kumbh Mela, sebagaimana dikisahkan dalam mitologi Hindu, mencitrakan Dewa Wisnu sebagai penjaga alam semesta yang melakukan pertempuran dengan setan-setan di atas kendi berisi amrit. Dalam pertarungan tersebut Dewa Wisnu keluar sebagai pemenang dengan membawa candi tersebut terbang bersama makluk besar menyerupai burung garuda. Saat terbang itulah, empat tetes nektar jatuh ke empat kota kuno yakni Prayagraj, Nashik, Haridwar, dan Ujjain.

Kumbh Mela pada bagian kata Mela dalam bahasa Hindi memiliki arti adil. Di keempat kota kuno itulah kemudian tradisi Kumbh Mela diadakan secara bergilir sebagai manifestasi keadilan dalam penyelenggaraan. Selama 12 tahun, Kumbh Mela diadakan sebanyak empat kali. Artinya, dalam penyelenggaraan dilakukan sebanyak 3 tahun sekali di masing-masing keempat kota tersebut.

Secara ritus keagamaan, Kumbh Mela sesungguhnya memerintahkan umat Hindu di India untuk membasuh beberapa bagian tubuh hingga mandi di perairan suci tempat Sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati bertemu. Ini yang diyakini oleh sebagian besar umat Hindu di India dapat mencapai moksha atau penyelamatan dari siklus hidup dan mati.

Dalam sepanjang waktu terselenggaranya Kumbh Mela, terdapat tiga atau empat hari yang dianggap spesial seperti membawa keberuntungan dan membebaskan dosa masa lalu. Hari-hari yang dianggap spesial ini memiliki kesamaan dengan malam Lailatul Qodar, dalam keyakinan agama Islam yang turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal ganjil.

Pada 2019, Kumbh Mela turut dihadiri sebanyak 120 juta penduduk India. Ini yang menyebabkan tradisi Kumbh Mela termasuk salah satu tradisi ziarah terbesar di dunia. Berdasarkan keunikannya itulah, UNESCO pada 2017 memasukannya sebagai daftar Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Jadi kemudian dapat dipahami betapa sakral dan pentingnya tradisi Kumbh Mela bagi warga India. Sekalipun sesungguhnya memaksakan kegiatan keagamaan yang bersifat massal di tengah kondisi pandemi Covid-19 juga tidak tepat untuk dilakukan, terlebih bila tanpa standar protokol kesehatan yang ketat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan gelombang penyebaran Covid-19 di India semakin meluas dan memakan korban

Konteks Indonesia

India dikenal sebagai negara dengan penduduk beragama Hindu terbesar di dunia. Sama seperti Indonesia yang dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kedua negara memiliki kesamaan sebagai negara dengan penduduk yang taat dengan agamanya masing-masing. Termasuk sekaligus mempercayai bahwa ajaran agama bisa menjadi solusi atas permasalahan di dunia, salah satunya pandemi Covid-19.

Berkaca pada hal tersebut, dalam beberapa hari terakhir ini kita juga dikejutkan dengan peristiwa pengusiran seorang jamaah oleh pengurus Masjid Al-Amanah di Medan Satria, Kota Bekasi, pada Selasa lalu, 3 Mei. Hal ini disebabkan karena jamaah tersebut salat dengan menggunakan masker. Meski kemudian pengusiran berlangsung secara keras dengan dalih adab dalam salat, sekaligus pembeda antara di masjid dan di pasar.

Tak hanya itu, kita juga perlu mengingat bahwa sejak kasus Covid-19 masuk di Indonesia pada Maret 2020 —sebagian agamawan kita juga menyerukan agar lebih takut Tuhan daripada virus bernama Covid-19. Akibatnya, kasus Covid-19 klaster masjid bermunculan pada pertengahan 2020. Ketakutan sebagai bentuk manifestasi keimanan kepada Tuhan, rasanya tidaklah tepat bila disandingkan dengan keberadaan Covid-19.

Di sinilah kemudian sebaiknya nalar keagamaan juga perlu membaca realitas sosial dalam kacamata keduniawian secara progresif dan komprehensif. Bahwa yang tengah terjadi saat ini, dunia sedang tidak dalam kondisi baik yakni tengah terjadi pandemi Covid-19. Wabah ini menyebar secara sporadis di hampir seluruh sudut dunia. Ajaran agama, termasuk Islam harus memberikan kesadaran pentingnya menjaga jiwa dan raga umatnya.

Di tempat lain seperti di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, juga memberlakukan peraturan menggunakan masker saat salat berlangsung. Setahun lalu misalnya, banyak ulama ternama di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Palestina, Lebanon, Yordania, yang memberikan fatwa tentang kelonggaran Salat Jumat digantikan Salat Zuhur dan Salat Idulfitri digantikan salat di tempat masing-masing.

Progresifitas nalar keagamaan di negara-negara Timur Tengah tersebut, tentu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam berdasarkan aspek agama yang berkelindan dengan aspek sosial. Pandangan egoisme keagamaan yang mengabaikan kesehatan dan terkait langsung dengan kemudaratan, pada akhirnya akan berpotensi memberikan dampak buruk kepada umat manusia.

Kita bisa ambil contoh, sebagaimana kasus Covid-19 klaster Tarawih yang terjadi di Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Setidaknya sebanyak 53 orang dinyatakan positif Covid-19. Dari jumlah tersebut sebanyak tujuh orang dirawat secara intensif di rumah sakit, enam orang dinyatakan meninggal dunia —sedangkan sisanya sebagai orang tanpa gejala dianjurkan untuk isolasi mandiri dengan pengawasan yang ketat. Artinya, situasi gejolak pandemi yang terjadi saat ini, terutama dalam kegiatan keagamaan perlu untuk memperhatikan aspek kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Dalam kurang dari seminggu ke depan umat muslim akan menyambut Idulfitri umat muslim, hari raya Idulfitri merupakan momen kemenangan spiritual setelah sebulan penuh umat muslim melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut juga akan berpeluang terjadinya euforia keagamaan yang berpotensi menciptakan kerumunan massal atau transmisi lokal melalui aktivitas mudik ke kampung halaman.

Saya termasuk yang mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik yang di sepanjang tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Pasalnya, Presiden Jokowi menyebutkan berdasarkan pengalaman mudik Idulfitri pada Mei 2020, secara akumulasi terdapat peningkatan kasus Covid-19 sebesar 93 persen.

Angka tersebut tidaklah kecil mengingat kenaikan nyaris menyentuh 100 persen. Kenaikan kasus Covid-19 tersebut dapat diketahui pada dua pekan setelah puncak libur panjang hari raya Idulfitri. Terlebih saat ini Covid-19 mengalami beragam mutasi yang tengah terjadi di Inggris, India, Brazil, dan Afrika Selatan.

Rasanya dengan pengalaman Idulfitri tahun lalu dan tsunami Covid-19 yang menerjang India bisa menjadi pelajaran dan pertimbangan kita bagaimana memaknai euforia keagamaan dalam hal ini Idulfitri di Indonesia. Tidak mudik bukan berarti akan mereduksi makna hari kemenangan kita. Setidaknya spirit bulan Ramadan, ihwal menahan diri dan menahan hawa nafsu tetap bertahan hidup dalam diri kita masing-masing. Selain menjaga diri, kita juga wajib menjaga keluarga kita di kampung halaman. Pilihan kembali kepada Anda. Dan, pilihan terbaik adalah berdasarkan perenungan yang mendalam.[MFR]

Aroma Toleransi di Seporsi Nasi Lawar

Sejatinya makanan tidak beragama. Termasuk makanan tidak ingin berharap dimakan oleh siapa dan beragama apa meski sejak awal makanan sudah dipersepsi sedemikian rupa.

—- Bethriq Kindy Arrazy

Pada awal 2019, saat berkunjung ke Pulau Bali, saya mengamati setiap sudut di Bali bertebaran warung nasi lawar yang cukup populer sebagai salah satu kuliner khas Bali. Seperti halnya warung nasi tempong di kampung halaman saya di Banyuwangi yang beragam penjual serta cita rasanya.

Rasa penasaran tersebut kujawab sendiri dengan mendatangi warung nasi lawar di kawasan Jalan Pulau Belitung. Setiap sore hari nyaris di waktu penghujung petang, warung tersebut sering ramai dikunjungi pembeli, mulai dari tukang ojek, kuli bangunan, karyawan kantor, sampai ibu-ibu yang kehabisan lauk pauk di rumahnya.

Seusai mengantri cukup lama, tiba giliranku untuk memesan menu. Pak Nengah dan Bu Kadek, pasangan suami istri sekaligus pemilik warung sudah bersiap dengan posisinya masing-masing. “Maaf Pak apakah nasi lawar ini mengandung olahan.” “Tidak menggunakan daging babi Mas. Halal!” kata Nengah dengan suara tegas memotong kalimatku yang tak sempat kutuntaskan.

Tanpa memperkenalkan diri, Nengah seketika mengenaliku sebagai seorang muslim. Mungkin karena diamelihat jenggotku tumbuh di dagu, juga plat nomor kendaraanku yang tertera huruf P di depannya. Huruf tersebut mengasosiasikanku berasal dari Jawa Timur, kawasan tapal kuda paling timur yang melingkupi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso yang dominan dengan warga muslim.

Mendengar pertanyaan itu, Nengah tak lantas tersinggung atau menunjukan ketidaksukaannya. Dia mengapresiasi keberanianku untuk bertanya sekaligus mengonfirmasikan keraguanku akan nasi lawar yang dijualnya. Baginya, hal tersebut wajar bila berhubungan langsung dengan keyakinan yang di dalamnya memuat doktrin perintah dan larangan.

“Selama ini dari sebagian saudara muslim, mohon maaf, kurang bergaul dan berinteraksi untuk memahami bahwa nasi lawar adalah makanan enak yang kaya bahan rempah,” katanya.

Nengah tidak menampik tudingan  tentang  nasi lawar dianggap makanan haram. Walau juga tidak menganggap sepenuhnya benar. Secara umum, penyajian lawar terbuat dari bahan baku utama daging cincang, sayur, parutan kelapa yang dicampur dengan sejumlah rempah-rempah. Tidak lupa sate lilit dan kuah ayam betutu sebagai pelengkap rasa nasi lawar.

Lawar juga memiliki dua jenis sajian berdasarkan warna. Pertama, lawar putih yang berisi bahan-bahan original yang sudah disebutkan sebelumnya. Kedua, yang menjadi kontroversial adalah lawar merah yang salah satu bahan bakunya menggunakan darah yang berasal dari daging hewan yang menjadi pelengkapnya—dengan cara mencampurnya bersama bahan original sehingga nampak berwarna merah.

Bagi keyakinan sebagian umat Hindu, lawar merah sebagai makanan dipercaya dapat memberikan tambahan tenaga hingga memberikan dampak positif untuk kesehatan. Darah yang digunakan juga bukan sembarang darah. Tidak bisa menggunakan darah ayam, bila daging cincang yang digunakan adalah daging babi, maka darah babilah yang digunakan sebagai campuran pelengkap.

Adapun penamaannya beragam, sesuai dengan jenis daging yang digunakan. Misalnya, sebutan lawar ayam berarti daging yang digunakan adalah daging ayam. Lawar kambing, maka daging yang digunakan adalah daging kambing, begitu seterusnya. Penamaan berdasarkan jenis daging seperti ini lebih populer digunakan di warung-warung nasi lawar pada umumnya, daripada berdasarkan jenis warna.

Selain diperjualbelikan, nasi lawar juga biasa dimanfaatkan sebagai hidangan keluarga. Tidak kalah penting nasi lawar juga dipergunakan untuk kegiatan adat, agama, dan hari raya. Bahkan, lawar juga dipercaya sebagai sarana atau medium untuk mendekatkan diri kepada Tuhan karena bahannya yang sebagian besar berasal dari alam. “Sebagai wujud syukur karena sudah dicukupkan,” kata Kadek.

Selama ini sebagian dari muslim beranggapan nasi lawar adalah makanan haram. Walau sesungguhnya ungkapan tersebut sebaiknya tidak untuk digeneralisasi sebagai sebuah ketakutan pikiran. Kalangan muslim perlu melakukan pembuktian empiris untuk mengklarifikasinya. Mengingat hasil olahan nasi lawar terdapat banyak varian jenis, termasuk bahan daging yang digunakan.

Nasi lawar saat ini tidak tepat lagi bila diasosiasikan secara brutal. Perihal nasi lawar adalah buatan warga umat Hindu Bali semata yang secara langsung disematkan atau distempel terdapat campuran darah binatang tertentu, dalam  hal ini adalah babi. Beragam kalangan non-Hindu dan non-Bali kini sudah dapat membuat sendiri. Walau barangkali dari aspek rasa mungkin saja berbeda.

Namun rasanya tidak hanya nasi lawar yang mendapatkan kecurigaan serupa. Beragam respons label makanan berbahan baku daging babi dapat ditemui sebuah warung menggunakan jargon, “100% haram” sebagai penanda menu yang dijual tidak layak disajikan kepada kalangan muslim. Pun sebaliknya, jamak ditemui kalangan muslim berdagang makanan dengan menggelar lapak bernuansa etnosentris seperti penyematan nama daerah dan agama, misalnya: Warung Muslim Banyuwangi.

Hal demikian sah-sah saja untuk dilakukan sebagai penentu segmentasi pembeli makanan. Selain juga sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi penjual kepada pembeli. Sekalipun soal rasa, otoritas pembelilah yang paling berkuasa. Walaupun beberapa momentum tertentu, kita (pembeli) pernah merasakan kekecewaan yang luar biasa karena ulah pedagang nakal yang juga seiman turut menjual makanan dengan bahan daging babi sampai tikus.

Sejatinya makanan tidak beragama. Termasuk makanan tidak ingin berharap dimakan oleh siapa dan beragama apa meski sejak awal makanan sudah dipersepsi sedemikian rupa. Hanya bahan makanan apa yang dibuat dan dalam kondisi (waktu) seperti apa makanan ‘tertentu’ layak dimakan bisa terbuka dalam perdebatan. Maka, lawar dapat dibuat sesuai selera penganut agama mana pun, termasuk muslim. Maka pilihan selera kuliner yang berbeda perlu dihormati tanpa perlu mencaci.

Bila waktu Anda sedikit longgar dan sedang berlibur di Bali, cobalah sesekali jalan-jalan di beberapa sudut di Bali. Barangkali dengan cara demikian, Anda dapat menemukan warung nasi lawar langganan yang cocok dengan selera Anda untuk menjawab segala keraguan yang mengendap di kepala. Seperti saya yang sudah terlanjur cocok dan sesekali masih menikmati nasi lawar sembari mendengarkan Nengah dan Kadek berkisah seperti kepada kerabatnya sendiri.[MFR]

Lebaran ‘Nyepi’

Peristiwa Kampung Jawa dan perjuangan pembebasan Gede Suwardana merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan.

—–Bethriq Kindy Arrazy

Bermodalkan bedug, puluhan pemuda berkeliling kampung bermaksud membangunkan warga untuk bersahur. Para pemuda tersebut merupakan warga Kampung Jawa, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Usai berkeliling, mereka berkumpul di pertigaan Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Masjid Baiturrahman.

Di titik pertemuan tersebut, jumlah sekumpulan pemuda semakin bertambah. Di sanalah mereka menyanyikan lagu pop Indonesia bernuansa perpisahan. Beberapa yang lainnya tetap menabuh bedug guna mengiringi lagu. Sementara beberapa yang lain menghidupkan smoke bomb yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan untuk memeriahkan suasana. Ini merupakan ekspresi suka cita merasakan sahur terakhir di bulan ramadan, sekaligus di tengah kondisi pandemi  korona.

Cerita di atas merupakan ilustrasi sebuah video yang sempat viral pada 23 Mei lalu. Peristiwa di Kampung Jawa ini berakhir dengan permintaan maaf secara terbuka. Masih di bulan yang sama, di awal Mei seorang yang diduga ketua panitia ngaben, Gede Suwardana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng karena aktivitas Ngaben Dadia di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kedua peristiwa tersebut menuai pro dan kontra selama beberapa pekan setelahnya. Bahkan menyisakan tanya hingga saat ini.

Menipisnya Ruang Inklusi di Media Sosial

Dua peristiwa yang terjadi di waktu yang nyaris bersamaan ini memiliki kemiripan, yakni latar belakang keagamaan. Namun kemarahan publik yang didominasi warga Hindu Bali sudah tidak dapat dibendung. Mereka menyoal perlakuan aparat kepolisian yang dianggap terkesan tebang pilih. Imbasnya menyasar kepada orang-orang Jawa perantauan di Bali dengan membangun narasi kebencian bernuansa SARA di media sosial.

Dari pengamatan saya di beberapa media sosial, ada sebutan “Jawir” yang ditujukan kepada orang Jawa. Ada pula sebutan “Jamet” akronim dari Jawa Metal. Sebutan hasil visualisasi sekumpulan pemuda Muslim di Kampung Jawa yang menyanyi serentak memecah keheningan subuh. Ungkapan tersebut berkonotasi negatif sekaligus mengandung makna yang buruk. Lebih jauh lagi, ia juga dikait-kaitkan dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit dan peradaban Hindu di Pulau Jawa.

Sampai bulan Juni, ruang publik di media sosial penuh sekaligus sesak dengan ujaran kebencian akibat ketidakadilan penegakan hukum. Secara bersamaan ruang inklusi di media sosial mulai memudar dengan komentar-komentar setajam pedang. Orang-orang Jawa Muslim dianggap sebagai liyan dan biang kerok keonaran di tengah situasi pandemi korona di Bali yang tak kunjung mereda.

Di media sosial, ada beberapa orang Jawa Muslim yang turut geram dengan aktivitas para pemuda yang membuat kerumunan di penghujung lebaran itu. Beberapa di antaranya juga turut meminta maaf secara terbuka dengan mengakui identitasnya sebagai Muslim Jawa atas tindakan tidak terpuji saudaranya walau tidak sedarah di kawasan Kampung Jawa.

Menyikapi hal itu, warga Hindu pun terpecah secara sikap dan pemikiran. Sebagian kecil memaafkan kekhilafan itu sebagaimana seorang manusia biasa pada umumnya. Sebagian besar lainnya masih sulit memaafkan. Beberapa di antaranya juga tetap kerap mengaitkannya dengan identitas suku dan agama. Memposisikannya sebagai dua kelompok yang saling menegasikan sebagai kelompok superior dan lainnya sebagai kelompok inferior.

“Coba kalau agamamu dibeginikan? Pasti kaummu sudah demo besar-besaran, bikin onar, ke sana ke mari. Tapi itulah orang Bali. Soo proud being Balinese. I am Hindu!!!  Bukan kaum yang terlalu fanatik dengan agama. Sampai bikin persatuan pembela tapi menindas lainnya,” ujar seorang netizen.

Tudingan kata ‘persatuan pembela’ sesungguhnya secara tidak sengaja beralamatkan kepada sebuah kelompok Islam bernama Front Pembela Islam (FPI). Himpunan, kelompok, perkumpulan umat Muslim di Indonesia sejatinya hiterogen dan tidak melulu identik dengan FPI. Padahal ada kelompok Muslim lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, dll. Perihal selama ini FPI yang paling sering dicontohkan karena paling eksis berbuat keonaran melanggar HAM: iya. Namun, sesungguhnya juga tidak perlu mengaitkan Muslim di Indonesia, terkhusus di Bali berkarakter seperti FPI.

Sebagai seorang Muslim kelahiran Jawa, secara spesifik di Banyuwangi, Jawa Timur, tentu saya turut merasakan patah hati yang luar biasa ketika beberapa saudara Muslim Kampung Jawa membuat kerumunan dan berakhir pada aktivitas yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Di sisi lain yang bersamaan, saya juga merasakan patah hati atas komentar-komentar bernada rasisme warga Hindu kepada kepada kami sebagai liyan.

Rasa patah hati ini pernah saya rasakan saat menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta periode 2010-an silam. Saat marak warga lokal Yogyakarta melakukan tindakan rasisme kolektif dengan penolakan warga Papua atau mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk mendapatkan hunian sementara. Stereotipe yang terbangun saat itu adalah warga atau mahasiswa Papua dianggap sering berbuat kerusuhan.

Rasisme mengatasnamakan suku dan agama tentunya akan meninggalkan luka batin bagi yang pernah mengalaminya, termasuk juga kepada orang-orang yang selama ini konsisten merayakan keberagaman dan keberagamaan.

Di sisi yang lain saya juga memahami betul kekecewaan yang dirasakan warga Hindu atas peristiwa di Kampung Jawa. Pasalnya, Hari Raya Nyepi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengiringan ogoh-ogoh dan ibadah pengerupukan yang bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta terpaksa ditiadakan melalui peraturan pemerintah daerah. Demi kebaikan bersama, warga Hindu menerimanya dengan lapang dada. Di sisi yang lain, sekalipun warga Hindu terpecah belah secara sikap dan pemikiran menyoal kasus Ngaben Dadia di  Sudaji dan Kampung Jawa, kedua kubu satu suara: menuntut keadilan hukum.

Logika Keadilan

Kasus Ngaben Sudaji, bila dirunut ke belakang merupakan aktivitas keagamaan yang sesungguhnya tidak perlu untuk dipolisikan. Penetapan ketua panitia Ngaben Dadia, Gede Suwardana sebagai tersangka sesungguhnya di luar dugaan. Sebelum pelaksanaan Ngaben Dadia, panitia sempat melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Bali. Hasilnya, ngaben tidak bisa ditunda dengan syarat pengusung bade tidak lebih dari jumlah 25 orang dengan protokol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri (APD), masker, dan sarung tangan.

Namun realitas berkata lain. Kondisi geografis di wilayah perbukitan dengan jalan menurun dan tanjakan terjal, secara tidak sengaja pengusung bade melebihi batas yang ditentukan karena tidak dapat dilakukan dengan tenaga yang terbatas.

Di luar dugaan, Gede Suwardana dijerat dengan pasal berlapis diantaranya, Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah peyakit menular dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara, dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp100 juta.

Penetapan status tersangka Gede Suwardana ini terkesan terburu-buru. Dalam konteks jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, idealnya, polisi memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk bisa menggabungkan prinsip-prinsip pemolisian yang lebih demokratis dengan kemampuan untuk beradaptasi di tengah masyarakat. Konsekuensinya, santer terdengar warga Hindu di Bali menggaungkan sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sampai dalam tahapan ini, aparatur kepolisian berpotensi melanggar HAM sesuai UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 22 yang berbunyi: ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di sisi lain, pembatasan sipil oleh negara melalui aparaturnya sesungguhnya diperbolehkan dengan prasyarat yang sangat ketat dengan merujuk aturan hukum sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Parameternya telah tercantum dalam Prinsip-Prinsip Siracusa 1985 (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights).

Prinsip Siracusa secara prinsipil tidak boleh bersifat diskriminatif. Selain itu juga terdapat parameter khusus yang dapat diimplementasikan terkait pembatasan hak asasi manusia, di antaranya: (1) ukuran kondisi darurat (emergency), (2) ancaman terhadap tatanan masyarakat (public order), (3) kesehatan masyarakat (public health), (4) moral publik (public morals), (5) keamanan nasional (national security), (6) keselamatan publik (public safety).

Dalam konteks pemolisian Ngaben Dadia di Sudaji terdapat dua irisan latar belakang yang saling kontraproduktif, yakni aktivitas keagamaan dan suasana pandemi korona. Aparatur kepolisian cenderung tergesa-gesa dalam kasus ini. Dibandingkan Kota Denpasar pada pertengahan Mei yang sudah menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM yang tertuang dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020, Pemda Buleleng saat kasus Ngaben Dadia belum terdapat landasan hukum secara kewilayahan. Bahkan belum terdapat kasus positif di Buleleng. Adapun di Denpasar sudah terjadi beberapa kasus positif yang menjangkiti sekitar 3-5 kelurahan dalam periode Mei.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pernah menyampaikan pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah ditetapkan di kota-kota besar dengan jumlah angka positif yang signifikan tidak sampai dilakukan pemidanaan, melainkan cukup dengan memberikan sanksi sosial.

Pemberian sanksi kepada pemuda Kampung Jawa dengan permintaan maaf secara terbuka dinilai sudah tepat, di tengah penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sudah diterapkan Pemkot Denpasar. Begitu sebaliknya, penetapan tersangka Gede Suwardana di wilayah Buleleng yang belum menerapkan peraturan lokal merupakan kesalahan fatalis yang berpotensi menurunkan integritas aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut aparat kepolisian sebaiknya menggunakan pendekatan humanis, sosialisasi, dan persuasif, bukan dengan pendekatan represif dengan cara pemidanaan seorang warga yang mengakomodasi kegiatan keagamaan dengan cara preventif dan sesuai protokol kesehatan. Maka tidak ada alasan lain, kecuali dengan membebaskan status tersangka Gede Suwardana, termasuk memulihkan nama baiknya yang sampai saat ini statusnya belum menemukan titik terang.

Meredam Ego Identitas

Di seluruh penjuru Jawa, istilah lebaran lebih populer untuk hari raya keagamaan, secara spesifik Idulfitri untuk umat Muslim. Di penghujung lebaran, umat Muslim kerap melakukan tradisi nyadran yang di dalamnya terdapat beragam jenis ekspresi, beberapa di antaranya: ziarah kubur, padusan atau mandi di mata air tertentu yang di anggap keramat untuk menghilangkan sifat keburukan manusia, berbagi ketupat dan lepet kepada tetangga saudara, dan masih banyak lagi. Tradisi demikian berlaku di mana pun tergantung kearifan lokal di suatu wilayah, termasuk takbir keliling yang umum dilakukan umat Muslim di hampir penjuru Indonesia.

Sesungguhnya bila kita mampu menahan sejenak ekspresi keagamaan kita sebagai muslim, maka tidak akan ada narasi ketidakadilan. Menahan yang saya maksud bukan untuk mereduksi atau tidak memberi ruang penghormatan atas capaian ritus keagamaan kita. Melainkan ia merupakan bentuk kerendahan hati kita sebagai kaum beragama di tengah kondisi sulit seperti saat ini, yakni pandemi korona.

Demikian juga dengan saya yang lebih memilih bertahan di Pulau Bali. Di penghujung lebaran tahun ini, saya lebih memilih menghabiskan kalimat-kalimat toyibah seperti takbir, tasbih, tahmid, dll daripada menghabiskan waktu di luar yang barangkali tidak memberikan manfaat. Barangkali hal seperti ini juga dilakukan oleh saudara muslim lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama. Cara seperti ini di tengah kondisi pandemi korona tentu memberikan dampak ketenangan spiritualitas. Di saat waktu bersamaan kita juga tengah merasakan ketegangan sosial akibat jumlah warga Indonesia yang semakin bertambah terinfeksi virus korona.

Penghujung hari raya keagamaan lebih sering diidentikan dengan suka cita yang berakhir dengan hiruk pikuk intra umat dan antar umat beragama. Peniadaan Hari Raya Nyepi di Bali tentunya juga dapat dimaknai dengan kelapangan hati umat Hindu. Hal ini tentu dapat diharapkan terjadi di umat agama lain dengan berlebaran ala kadarnya, sunyi, khidmat, tanpa sedikit pun mengurangi esensi dari lebaran itu sendiri.

Peristiwa Kampung Jawa yang berakhir sanksi sosial secara tidak sengaja terselip hikmah yang luar biasa. Tanpa peristiwa tersebut barangkali upaya perjuangan pembebasan Gede Suwardana tidak akan berjalan masif, sistematis, dan konsistensi yang digawangi oleh kelompok sipil. Meski pada akhirnya sentimen bernada SARA adalah ongkos besar yang harus kita bayar akibat keteledoran aparat kepolisian. Kedua peristiwa tersebut merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan. [MFR]