Susahnya Beragama di Indonesia

Mau sampai kapan kasus intoleransi beragama akan terus terjadi di Indonesia? Apakah kita akan menunggu datangnya Ratu Adil? Atau sampai Prodi Studi Agama-Agama (SAA) menjadi banyak peminatnya dan lulusannya menjadi pelopor toleransi di negeri tercinta kita ini.

—– Achmad Syafi’i

Belum lama ini di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terjadi kasus diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah setempat. Kasus tersebut menambah daftar panjang intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas, khususnya penganut aliran kepercayaan di Indonesia.

Kasus tersebut bermula dari penyegelan oleh Satpol PP terhadap sebuah tugu yang akan dijadikan makam leluhur penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Alasannya, bangunan berbentuk tugu itu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, menurut salah satu tokoh Sunda Wiwitan, bangunan tersebut bukan tugu, melainkan makam dari sesepuh mereka, dan ketika pihak Sunda Wiwitan hendak mengurus IMB malah dipersulit. Ditambah lagi, makam tersebut didirikan di atas tanah pribadi.

Sunda Wiwitan sendiri merupakan salah satu agama lokal etnis Sunda di wilayah Jawa Barat. Ajaran Sunda Wiwitan jika dideskripsikan berisi tentang keyakinan kepada kekuasaan tertinggi pada Sang Hyang Keresa (‘Yang Maha Kuasa’) atau Yang Nu Ngersakeun (Yang Menghendak). Tidak cuma kali ini saja, penganut aliran kepercayaan mendapat perlakuan diskriminatif. Seperti pada sekitar 60-an, mereka dicap sebagai komunis. Tindakan ini sangat menciderai keberagaman. Apalagi jika dilakukan oleh pemerintah dengan dalih penganut aliran kepercayaan bukan merupakan agama bila merujuk pada definisi yang ada di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Perlakuan diskriminatif terhadap Sunda Wiwitan dan penganut aliran kepercayaan lain tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun juga, mereka juga punya hak yang sama seperti warga negara lainnya, terutama dalam hal beragama dan berkeyakinan. Selain itu, hak mendapat perlakuan yang sama ketika mengurus administrasi yang berkaitan dengan kependudukan.

Baca juga:   Perkuat Distingsi Prodi, eLSAA Terbitkan Dua Buku Baru!

Mari kita sama-sama membuka pasal 29 ayat 2 yang berbunyi kurang lebih seperti ini, negara menjamin kemerdekaaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. Sangat jelas sekali bahwa setiap warga negara memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kenapa masih ada kasus diskriminatif seperti yang menimpa Sunda Wiwitan. Jawaban paling bisa diterima adalah karena di Indonesia yang sejahtera ini hanya ada enam agama yang ‘diakui’ oleh negara.

Lalu yang lain kemana? Mau tidak mau mereka harus nunut kepada enam agama tadi, apalagi ketika mengurus administrasi kependudukan: ditanya agamanya apa, kalau tidak dikosongkan ya harus mengisi dengan nama agama yang diakui oleh negara, miris sekali. Walaupun oleh MK kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah boleh dikosongkan, tetap saja di beberapa daerah masih terjadi diskriminasi sebab agama yang mereka anut tidak masuk dalam daftar agama yang ‘diakui’ oleh negara.

Kata ‘diakui’ disini juga masih menurut saya kurang pas, apa maksud negara melakukan hal ini, apakah sama seperti ketika Orde Baru melakukan penyederhanaan partai menjadi tiga partai saja. Lalu yang lain secara tidak langsung dipaksa untuk gabung pada tiga partai yang diakui tersebut. Sama juga dengan masalah agama ini, yang tidak masuk dalam daftar agama yang ‘diakui’, ya mau tidak mau harus bergabung agar dapat melakukan administrasi tanpa terkendala, walaupun ajarannya sangat bertolak belakang dengan agama leluhurnya tersebut. Bayangkan perasaan pengikutnya bagaimana ketika harus melakukan hal itu. Padahal mereka juga punya kebebasan memeluk agamanya masing-masing. Memang sangat miris sekali. Punya hak yang sama sebagai warga negara tetapi haknya tidak pernah didapatkan. Haknya dirampas oleh negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi.

Baca juga:   Arti Kemerdekaan bagi Penghayat

Tidak sampai disitu saja. Diskriminasi juga dilakukan oleh ormas yang mengaku beragama. Mereka biasanya membongkar tempat peribadatan, memberhentikan peribadatan, atau yang paling parah adalah melakukan persekusi terhadap pengikutnya. Dalih mereka sejak dulu masih sama, penganut kepercayaan dianggap sesat dan dianggap akan melemahkan iman. Saya juga baru tahu, kalau iman dapat dilemahkan dengan adanya tempat ibadah agama lain atau adanya upacara adat penganut aliran kepercayaan. Aneh memang. Ini dalih murni dari keawaman masyarakat, provokasi dari oknum tertentu atau bersifat politis. Saya juga masih skeptis karena setiap kasus di beberapa daerah juga berbeda-beda akar permasalahannya. Tetapi sepanjang yang saya tahu, rata-rata bersifat politis.

Mau sampai kapan kasus seperti di atas akan terus terjadi di Indonesia? Apakah kita akan menunggu datangnya Ratu Adil? Atau sampai Prodi Studi Agama-Agama (SAA) menjadi banyak peminatnya dan lulusannya menjadi pelopor toleransi di negeri tercinta kita ini. Tapi kapan, kalau setiap mahasiswa baru selalu didoktrin agar melanjutkan kuliah S2 dan selanjutnya menjadi dosen. Bukannya didoktrin agar ketika lulus, lalu kembali ke kampung halaman dan menyebarkan bibit toleransi kepada warga sekitarnya agar kasus seperti di atas tidak terus berulang. Bagaimanapun juga, setiap warga negara harus bisa menjalankan ibadah agamanya tanpa dibayangi rasa was-was diserang atau lainnya. Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dapat terwujud hingga akar rumput.[MFR]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *