Resolusi Baru Fikih Pandemi

Cara pandang keagamaan yang normatif dan cenderung fatalistik berakibat pada sikap memandang sebelah mata resiko penularannya. Ritual keagamaan dalam bentuk pelaksanaannya yang bersifat massal dipersepsi tetap tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun. Sebuah gambaran masyarakat agamis yang memprihatinkan dan konyol karena mengabaikan protokol kesehatan.

Achmad Bahrur Rozi

Dalam situasi pandemi koronavirus yang melanda dunia seperti saat ini, agama benar-benar dituntut mampu memberikan resolusi dan pemecahan yang kongkret. Semangat keberagamaan yang tinggi di satu sisi, dan upaya nyata memutus mata rantai penyebaran koronavirus dari muka bumi menjadi tantangan berat bagi kaum beragama.

Covid-19 adalah musibah global yang mengancam tatanan kehidupan manusia tanpa memandang negara, agama, suku, atau strata sosial. Akan tetapi selama ini, fakta memprihatinkan yang mencuat ke permukaan justru pola oposisioner antara cara pandang teologis di satu sisi, dan cara pandang sains di sisi yang lain.

Cara pandang keagamaan yang normatif dan cenderung fatalistik berakibat pada sikap memandang sebelah mata resiko penularannya. Ritual keagamaan dalam bentuk pelaksanaannya yang bersifat massal dipersepsi tetap tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apa pun. Sebuah gambaran masyarakat agamis yang memprihatinkan dan konyol karena mengabaikan protokol kesehatan.

Kekonyolan tersebut nampak dalam kepanikan ketika ada himbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat, rawatib, tarawih, dan id secara berjamaah di masjid atau di lapangan. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap fleksibilitas hukum Islam, serta menunjukkan keawaman terhadap sejarah legislasi Islam yang sangat dinamis.

Saat ini kita butuh konsep fikih pandemi sebagai pedoman beribadah di masa pandemik guna meng-cover beragam isu ibadah; mahdhah dan ghayru mahdhah, ritual agama dan sosial, yang melibatkan banyak orang yang ditengarai akan menjadi media singgah dan penyebaran Covid-19.

Fikih pandemi harus didasarkan pada pemahaman agama yang komprehensif, dan tentunya tetap berpegang pada akal sehat. Kurang lebih 600 tahun yang lalu, atau tepatnya 790 H, Imam As-Syâtibî menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Baca juga:   Melawan Infodemi dengan Vaksinasi Digital

Menurut Syâtibî, hukum diturunkan oleh Allah SWT semata untuk meraih manfaat dan menghindari kerusakan ‘jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid’. Al-Qur’an memang bersumber dari Allah, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan manusia belaka. Secara mutlak manusia adalah sentral dari agama (antroposentris). Sementara Allah selamanya tidak butuh pada alam semesta ‘ghaniyyun an al-‘âlamîn’.

Syâtibî membagi kemalahatan menjadi tiga bagian penting; primer (darûriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsîniyyat). Kemaslahatan primer harus diwujudkan demi mempertahankan agama dan kehidupan. Agama dan sendi kehidupan akan runtuh tanpa pemenuhan kemaslahatan primer ini. Syâtibî menyebut kemaslahatan primer ini secara hierarkis dengan lima prinsip usûl al-khamsa’ seperti disebutkan di atas.

Kemaslahatan sekunder adalah kemaslahatan yang sebaiknya ada. Tujuannya agar manusia terhindar dari kesulitan-kesulitan. Allah SWT dalam hal ini banyak memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah seperti salat jamak dan qasar, agar manusia terhindar dari kesulitan. Tidak memenuhi kemaslahatan ini tidak sampai mengancam agama dan sendi-sendi kehidupan manusia.

Sementara kemaslahatan tersier adalah kemaslahatan yang sebaiknya ada untuk menyesuaikan diri dengan nilai kepantasan, tatakrama, dan sopan santun. Mengabaikannya tidak akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan apa pun.

Kemaslahatan juga bisa berupa kemaslahatan manusia di dunia, kemaslahatan di akhirat, dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus. Menetapkan kemaslahatan di dunia menjadi tugas akal budi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional dan eksprimental. Kemaslahatan dunia dan akhirat menjadi prerogatif Allah SWT sepenuhnya, tertuang dalam Al-Qur’an, Hadits, lebih lanjut melalui ijmak dan qiyas.

Semua bentuk kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori; pertama, yang diperkenankan oleh Allah ‘mubâh’, kedua yang disukai Allah ‘sunnah’, dan yang diwajibkan ‘wâjib’. Sebaliknya kerusakan ‘mafsadat’ terkategorikan ke dalam; pertama, yang tidak disukai Allah ‘makrûh’, dan kedua, kerusakan yang dilarang Allah ‘harâm’. Status sunnah dan wajib bisa berupa sarana dan tujuan, sebaliknya makruh dan haram juga bisa berupa sarana dan tujuan. Sarana untuk meraih tujuan tertinggi adalah sarana yang nilainya tinggi. Sebaliknya sarana untuk meraih tujuan lebih rendah adalah sarana yang levelnya lebih rendah. Jadi sarana-sarana tersebut memiliki hirarki sesuai level nilai yang kemanfaatan dan kerusakan yang diakibatkannya.

Baca juga:   Koronavirus dari Lensa Batin Penghayat

Sekali lagi bahwa di luar kemaslahatan-kemaslahatan yang sudah menjadi ketentuan teks, maka kategori kemanfaatan dan kerusakan menjadi wilayah otoritas akal untuk menetapkan apakah bermanfaat atau justru merusak. Status hukum terhadap perbuatan yang tidak ada ketentuan teksnya tetap mengacu pada lima kategori wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Sunnah menggambarkan tindakan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, tetapi meninggalkannya tidaklah berdosa. Tujuan dari kategori hukum ini adalah untuk mendorong kesalehan. Salat tarawih dan salat id berjamaah adalah sunnah tetapi jika pelaksanaannya dapat mengancam kemaslahatan primer karena diduga kuat dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya, maka status hukumnya menjadi makruh atau haram, sangat tergantung pada seberapa besar tingkat kerusakan yang diakibatkannya.

Tradisi mudik menjelang hari raya adalah sesuatu yang mubah, dilakukan atau tidak sama-sama diperbolehkan. Tetapi dalam situasi tertentu di mana pertimbangan akal sehat mengatakan bahwa mudik dapat menyebabkan penularan virus yang membahayakan jiwa maka mudik hukumnya makruh, bahkan haram.

Dalam taksonomi Syâtibî, perbuatan mubah memiliki empat sub-kategori; pertama adalah tindakan yang dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika tindakan tersebut menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan menjadi sunnah atau wajib. Kedua adalah tindakan yang dalam skala sempit berstatus mubah, tetapi ketika tindakan itu merugikan dalam sekala yang lebih besar, maka tindakan itu menjadi makruh atau haram.

Fikih pada dasarnya telah memberi ruang fleksibilitas yang sangat luas. Di mana dan kapan saja bahaya mengintai atau ada potensi membahayakan hidup dan kehidupan, maka status ibadah bahkan yang bersifat wajib sekalipun dapat menjadi makruh atau haram dilaksanakan jika dapat mengancam kemaslahatan primer. 

Betapa Allah sudah memberikan contoh tersurat bahwa jika tidak mampu berdiri maka salatlah dengan cara duduk, berbaring, dan seterusnya. Kewajiban yang sudah ditentukan dalam teks tetaplah kewajiban, tetapi Allah selalu memberi rukhsah dalam setiap kesempitan dan bahaya karena hakikatnya kewajiban ibadah mahdlah itu adalah kebutuhan manusia bukan kebutuhan Tuhan. Pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan keselamatan jiwa. Fikih pandemi bukanlah fikih dalam masa normal; fikih pandemi adalah fikih dalam situasi abnormal. [MFR]

Allâhu Alamu bi as-Shawâb.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *