Pandemi dan Ujian Sentralitas Kyai

Fakta di lapangan hingga kini menunjukkan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, terlebih di daerah basis islam tradisional. Maka, muncul pertanyaan lagi, apakah peran kyai sekarang sudah semakin berkurang, atau sudah ada pergeseran nilai di tengah masyarakat mengenai kepatuhan kepada kyai?

Sudah sekitar dua bulan media disesaki berita mengenai pandemi covid-19. Pemberitaan yang seolah enggan hengkang menunjukkan bahwa pandemi yang mendera hampir seluruh dunia ini merupakan momok menakutkan yang harus dilawan bersama secara kolektif oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Yuval Noah Harari dalam sebuah artikel berjudul “The World After Coronavirus” menjelaskan jika satu-satunya cara yang  efektif dalam menangani malapetaka covid-19 adalah dengan membentuk sebuah solidaritas global yang berlandaskan kepercayaan kepada hasil penelitian-penilitian sains.

Hasil-hasil dari temuan para saintis kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sebagai aktivitas mitigasi pencegahan yang bersifat preventif. Virus yang disebarkan lewat droplet yang keluar dari mulut dan hidung manusia ditangkal dengan himbauan memakai masker, rajin mencuci tangan, mengindari keramaian ‘social distancing’ dan melakukan pembatasan fisik ‘physical distancing’.

Himbauan di atas terus diulang-ulang dengan harapan bahwa masyarakat bisa tertib dan membuat persebaran virus menjadi melambat sehingga kurva temuan kasus positif lekas landai dan berangsur-angsur berkurang. Sayangnya, himbauan yang terus didengungkan tidak serta merta membuat masyarakat menjadi patuh menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan. Alasan-alasan seperti masker hilang, lupa dibawa, dan sebagainya terus saja dilayangkan oleh sebagian masyarakat sebagai legitimasi pembenaran akan keteledoran yang dilakukan.

Presiden Jokowi dalam video yang dirilis oleh Sekretariat Presiden, 7 Mei 2020 mengumumkan bahwa masih banyak laporan aktivitas berkerumun atau berkumpul oleh warga di perkampungan-perkampungan. Sebuah berita yang sungguh ironi mengingat himbauan mengenai bahaya Covid-19 juga telah disosialisasikanoleh para lurah dan kepala desa.

Baca juga:   Orientasi Beragama di Tengah Pandemi dan Tantangan Bagi Studi Agama

Masyarakat perkampungan (muslim) masih didominasi oleh kaum tradisional yang cenderung bercorak jabariyah, ekslusif, dan kurang tertarik kepada ilmu pengetahuan (Robby, 2017). Kondisi demikian menuntut tidak hanya komunikasi dari pemimpin formal saja, yakni pemerintah, tapi juga andil dari pemimpin non-formal seperti kyai yang dianggap sebagai sesepuh dan pemegang otoritas pengetahuan di tengah masyarakat.

Hirokoshi (1987) dalam bukunya Kyai dan Perubahan Sosial menunjukkan bahwa kyai memiliki kekuatan sebagai sumber perubahan sosial di tengah masyarakat. Terma “kyai” sendiri dimaknai oleh Nurcholis Madjid (1997) sebagai “yang di-tua-kan”. Kyai  dipandang memiliki keilmuan mendalam di bidang agama, kesaktian (karamah), kesakralan dan kharisma. Wajar apabila kyai mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat serta sering jadi rujukan atas segala permasalahan yang ada.

Kelebihan yang dimiliki kyai membuat masyarakat memandang kyai sebagai pemimpin non-formal yang layak untuk diikuti dalam peran pengambilan keputusan selain pemimpin formal seperti pemerintah. Corak kepemimpinan non-formal yang bersifat sentralistik pada masyarakat sudah terjadi turun-temurun dan telah menjadi budaya yang lumrah sehingga banyak dijumpai di perkampungan-perkampungan. Bahkan, saking sentralnya kepemimpinan kyai ditengah masyarakat, muncul ungkapan “santri nderek kyai sampek mati “santri ikut kyai hingga meninggal” yang dianut juga oleh masyarakat umum (non-santri).

Kehadiran masyarakat islam tradisonal yang sentralistik memberi peran ganda pada kyai; pertama, peran sebagai tokoh agama dan, kedua, peran sebagai kontrolir atas masyarakat yang dipimpinnya. Fungsi kontrolir inilah yang membawa masyarakat kepada perubahan-perubahan sosial. Kyai dapat diibaratkan sebagai nakhoda dari bahtera yang berpenumpangkan masyarakat di dalamnya.

Perilaku dan ucapan kyai telah menjelma sebagai fatwa yang mengikat sebagian besar masyarakat islam tradisonal di perkampungan. Sosoknya setara dengan pemimpin formal seperti kepala desa, camat, bupati, bahkan presiden. Peran sentral yang diemban kyai tentu adalah beban berat yang disandangkan sebagai warisan kearifan lokal.

Baca juga:   Pesan Multikulturalisme dari “Upin & Ipin”

Geertz (1960) menyebut kyai juga sebagai makelar budaya (cultural brokers) yang menjalankan fungsinya sebagai penyaring informasi. Informasi dari manapun di filter oleh kyai agar masyarakat yang dipimpinnya mendapatkan informasi yang sesuai dan informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaan terbesar berbasis “Islam Tradisional” telah menempatkan pondasi pengetahuan akan bahaya covid-19 dan menghimbau untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku. Surat yang berisi himbauan untuk menjalankan ibadah Ramadan dan salat idulfitri di rumah tersebut disampaikan langsung oleh ketua tanfidziyah PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA pada tanggal 4 April 2020 kepada seluruh jajaran mulai dari PWNU hingga Ranting NU.

Namun, fakta di lapangan hingga kini menunjukkan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, terlebih di daerah basis islam tradisional. Maka, muncul pertanyaan lagi, apakah peran kyai sekarang sudah semakin berkurang, atau sudah ada pergeseran nilai di tengah masyarakat mengenai kepatuhan kepada kyai? Wallahua’lam Bisshowab![MFR]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *