Maklumat Pemuka Agama tentang RUU Cipta Kerja

MAKLUMAT PEMUKA AGAMA SELURUH INDONESIA: TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DAN BUKA KEMBALI RUANG PARTISIPASI PUBLIK

———————————

RUU CIPTA KERJA BERPOTENSI MENGANCAM KEBEBASAN SIPIL, KEADILAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA SERTA KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah bersama dengan DPR-RI telah mengambil keputusan tingkat I (pertama) terkait rencana pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada malam tanggal 3 Oktober 2020. Dengan disetujuinya RUU Cipta Kerja pada tingkat I (pertama) ini, maka tinggal menunggu pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna DPR RI untuk mengesahkan RUU Ciptakerja menjadi UU Cipta Kerja. Sebagai Rancangan Undang-Undang yang dibentuk dengan metode Omnibus Law, RUU Cipta Kerja memuat banyak klaster dan sub-klaster isu pembahasan, yang mana di dalamnya total ada sekitar lebih dari 81 (delapan puluh satu) Undang-Undang serta terdampak seribu lebih pasal di seluruh undang-undang tersebut yang diubah. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang ini berpotensi menimbulkan perubahan drastis tata sistem politik hukum Indonesia yang sudah ada dibangun, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sangat sistemik dan masif, yang implikasinya akan merubah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, sejak awal pembahasan draft dan rencana pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja juga telah menimbulkan penolakan besar-besaran dari sebagian besar masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan dan pertimbangan rasional. Baik dari akademisi, mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat mengkritisi kehadiran RUU yang dinilai cacat dan berpotensi menghantarkan Indonesia ke jurang krisis yang multi dimensi terutama kebebasan sipil, krisis keadilan sosial, ekonomi dan budaya serta keberlanjutan lingkungan hidup. 

Beberapa persoalan mendasar dalam RUU Cipta Kerja tersebut antara lain:

  1. Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian.

Pasal 82 RUU Omnibus Cipta Kerja, dalam huruf D, memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk dapat mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara.

Spionase terhadap aliran kepercayaan ini juga secara semangatnya bertentangan dengan berbagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, dimana dalam pertimbangan putusan tersebut Negara wajib menjamin dan melindungi semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk aliran kepercayaan atau aliran kebatinan. Selain itu kewenangan spionase oleh Kepolisian juga secara semangatnya menyalahi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dimana aliran kepercayaan memiliki kedudukan setara dengan agama-agama lainnya yang diakui secara konstitusional dan dijamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinannya.

  • Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja

RUU Cipta kerja sejatinya merupakan upaya revisi terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sejak 2006 sudah coba dilakukan pemerintah dan terus digagalkan gerakan pekerja/buruh. Sistem fleksibilitas tenaga kerja yang diandalkan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan Bank Dunia merupakan fitur utama klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang akan diwujudkan dalam kemudahan rekrutmen dan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK (easy hiring easy firing). Nantinya pekerja/buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan, serta status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu. Beberapa pasal yang bermasalahnya yaitu: Pasal 77A, Pasal 88C, Pasal 88B, Pasal 91, dan Pasal 93 dalam BAB IV Ketenagakerjaan.

Dengan adanya perubahan terhadap skema kepastian perlindungan status dan hak buruh/pekerja, RUU Cipta Kerja berpotensi merentankan kondisi perekonomian kelompok pekerja yang notabenenya adalah kelompok masyarakat yang paling banyak ada di Indonesia hari ini. Kerentanan ekonomi kelompok pekerja berpotensi menurunkan daya beli, dan membuat macet sirkulasi ekonomi yang dapat menyebabkan Indonesia melangkah lebih cepat menuju jurang krisis perekonomian.

  • Potensi konflik agraria dan SDA/lingkungan hidup

Melalui RUU Cipta Kerja, ancaman kriminalisasi dan diskriminasi hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat semakin menguat, karena pemerintah hendak memperkuat Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Padahal, dua UU ini terbukti sudah banyak mengkriminalkan petani dan masyarakat adat yang berkonflik dengan kawasan hutan.

Berdasarkan Catahu 2019 KPA, sepanjang tahun 2019 saja terjadi 259 kasus penangkapan petani, masyarakat adat dan pejuang hak atas tanah. Jika diakumulasi selama 5 tahun terakhir ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya. Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU Cipta Kerja) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, sengaja atau tidak sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perijinan dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan.

Pasal-pasal tersebut dapat dengan mudah digunakan untuk menjerat petani, masyarakat adat, dan masyarakat desa yang masih berkonflik dengan perusahaan atau negara akibat penunjukkan atau penetapan Kawasan hutan secara sepihak.  Lalu juga ada, perubahan pasal 15 UU Kehutanan, dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja soal kemudahan proses pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. Perubahan UU di atas dapat menimbulkan kontradiksi regulasi yang baru dengan putusan MK No. 35/2012, terkait putusan hutan adat bukan lagi hutan negara dan putusan MK No. 95/2014 dimana masyarakat di dalam hutan berhak menggarap tanah dan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu UUPA 1960 pun menjamin hak dan akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan.

Dalam RUU Cipta Kerja, uji kelayakan AMDAL dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 23 poin 4. Permasalahannya adalah keputusan atau kebijakan yang berdampak lingkungan diserahkan hanya kepada pihak swasta saja, tanpa ada peran pemerintah dan masyarakat (secara formal). Selain itu juga ada penyempitan peran masyarakat dalam perumusan AMDAL sebagaimana tertuang dalam pasal 23 poin 6.

Perubahan drastis ini berpotensi meningkatkan eskalasi konflik agraria, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Tidak hanya masyarakat wilayah agraris yang berpotensi tergusur kehidupannya, namun juga ruang ekologi penopang kehidupan sekitarnya juga turut hancur.

  • Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat

Atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi, RUU Cipta Kerja menjadi alat untuk merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat. Pasalnya, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tidak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya.

Melalui RUU Cipta Kerja (Pasal 129), Hak Pengelolaan (HPL) diterjemahkan semakin menyimpang, yaitu sebagai pemberian jenis hak di atas tanah negara. Melalui HPL, pemerintah seperti hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring jaman kolonial, yang secara tegas sudah dihapus dalam UUPA 1960. RUU Cipta Kerja juga menghapus pasal 16 UU Perkebunan (pasal 30 dalam RUU Cipta Kerja), tentang kewajiban perkebunan untuk megusahakan lahan perkebunannya dan menghapus sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya. Dengan dihapusnya pasal 16 UU Perkebunan maka hal ini berpotensi menghilangkan status tanah terlantar yang merupakan salah satu syarat hapusnya HGU dalam UUPA. Dengan hilangnya status tanah terlantar maka berpotensi menghambat pelaksanaan reforma agraria dari wilayah perkebunan, mengingat salah satu obyek prioritas reforma agraria bagi rakyat adalah tanah-tanah (perkebunan) yang banyak diterlantarkan perusahaan.

Selain itu, RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk kepentingan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, tol, bandara, sarana pertambangan dan energi. Kemudahan proses perizinan, seperti dihapusnya keharusan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian di Indonesia.

  • Kekuasaan birokratif yang tersentralisir di pusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998

Rencana pemerintah untuk mengalihkan semua kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat dalam RUU Cilaka tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagai produk reformasi. Misalnya, RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin. Misalnya, Pasal 170 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang. Selain itu, ada Pasal 166 RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah. Hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV yang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Kekuasaan birokrasi yang semakin tersentralisir menjadikan kewenangan perizinan semakin terpusat di Pemerintah Pusat. Di sisi lain, kontrol Pemerintah Pusat terhadap persoalan dan kondisi riil di daerah juga hingga hari ini tidak begitu kuat. Sentralisasi kekuasaan birokrasi di Pemerintah Pusat ini akan menjadikan kewenangan birokrasi perizinan semakin tidak cermat dan tidak berangkat dari pengalaman serta realitas di daerah.

Selain dari potensi ancaman yang telah disebutkan di atas, secara formal tata cara pengundangan, penyusunan RUU Cipta Kerja ini juga sebenarnya cacat prosedur. Proses penyusunan RUU Cipta Kerja ini sangat mencederai hak partisipasi masyarakat, dimana peran partisipasi publik sangat minim untuk terlibat dan diterima masukan maupun pandangannya. Sejak pembahasan Prolegnas, penyusunan draft oleh Kemenko Perekonomian RI, Naskah Akademik dan draf RUU hingga Pengambilan Keputusan Tingkat I (Pertama) memperlihatkan bahwa Pemerintah dan DPR RI sedang ‘mencuri’ momentum di tengah pembatasan sosial akibat Pandemi Covid-19 sekaligus melanggar Pasal 89 jo 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan Pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik yang luas dan mudah kepada masyarakat dalam pembahahasan Rancangan Undang-undang (RUU).

Kami selaku para pemuka agama menyadari bahwa ruh kehadiran agama dan kepercayaan bagi dunia adalah berdiri bagi kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam-lingkungan, karena itulah sejatinya fitrah panggilan bagi agama dan kepercayaan hadir ke tengah-tengah dunia. Tidak ada keadilan yang dibangun di atas kezaliman. Karena itu, maka kami pemuka agama dan Kepercayaan dengan ini menyatakan sikap dan MAKLUMAT: TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DAN BUKA KEMBALI RUANG PARTISIPASI PUBLIK YANG DEMOKRATIS. []

5 Oktober 2020

Hormat kami,

PARA PEMUKA AGAMA se-INDONESIA

  1. Prof. KH. Maksum Mahfudz
  2. Pdt. DR. Merry Kolimon
  3. Prof. Busyro Muqodas
  4. Engkus Ruswana
  5. Roy Murtadho
  6. Pdt. Penrad Sagian

Pemuka Agama se-Indonesia (Mohon di isi Nama, Lembaga dan Daerah):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *