Lebaran ‘Nyepi’

Peristiwa Kampung Jawa dan perjuangan pembebasan Gede Suwardana merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan.

—–Bethriq Kindy Arrazy

Bermodalkan bedug, puluhan pemuda berkeliling kampung bermaksud membangunkan warga untuk bersahur. Para pemuda tersebut merupakan warga Kampung Jawa, Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Usai berkeliling, mereka berkumpul di pertigaan Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Masjid Baiturrahman.

Di titik pertemuan tersebut, jumlah sekumpulan pemuda semakin bertambah. Di sanalah mereka menyanyikan lagu pop Indonesia bernuansa perpisahan. Beberapa yang lainnya tetap menabuh bedug guna mengiringi lagu. Sementara beberapa yang lain menghidupkan smoke bomb yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan untuk memeriahkan suasana. Ini merupakan ekspresi suka cita merasakan sahur terakhir di bulan ramadan, sekaligus di tengah kondisi pandemi  korona.

Cerita di atas merupakan ilustrasi sebuah video yang sempat viral pada 23 Mei lalu. Peristiwa di Kampung Jawa ini berakhir dengan permintaan maaf secara terbuka. Masih di bulan yang sama, di awal Mei seorang yang diduga ketua panitia ngaben, Gede Suwardana, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng karena aktivitas Ngaben Dadia di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kedua peristiwa tersebut menuai pro dan kontra selama beberapa pekan setelahnya. Bahkan menyisakan tanya hingga saat ini.

Menipisnya Ruang Inklusi di Media Sosial

Dua peristiwa yang terjadi di waktu yang nyaris bersamaan ini memiliki kemiripan, yakni latar belakang keagamaan. Namun kemarahan publik yang didominasi warga Hindu Bali sudah tidak dapat dibendung. Mereka menyoal perlakuan aparat kepolisian yang dianggap terkesan tebang pilih. Imbasnya menyasar kepada orang-orang Jawa perantauan di Bali dengan membangun narasi kebencian bernuansa SARA di media sosial.

Dari pengamatan saya di beberapa media sosial, ada sebutan “Jawir” yang ditujukan kepada orang Jawa. Ada pula sebutan “Jamet” akronim dari Jawa Metal. Sebutan hasil visualisasi sekumpulan pemuda Muslim di Kampung Jawa yang menyanyi serentak memecah keheningan subuh. Ungkapan tersebut berkonotasi negatif sekaligus mengandung makna yang buruk. Lebih jauh lagi, ia juga dikait-kaitkan dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit dan peradaban Hindu di Pulau Jawa.

Sampai bulan Juni, ruang publik di media sosial penuh sekaligus sesak dengan ujaran kebencian akibat ketidakadilan penegakan hukum. Secara bersamaan ruang inklusi di media sosial mulai memudar dengan komentar-komentar setajam pedang. Orang-orang Jawa Muslim dianggap sebagai liyan dan biang kerok keonaran di tengah situasi pandemi korona di Bali yang tak kunjung mereda.

Di media sosial, ada beberapa orang Jawa Muslim yang turut geram dengan aktivitas para pemuda yang membuat kerumunan di penghujung lebaran itu. Beberapa di antaranya juga turut meminta maaf secara terbuka dengan mengakui identitasnya sebagai Muslim Jawa atas tindakan tidak terpuji saudaranya walau tidak sedarah di kawasan Kampung Jawa.

Menyikapi hal itu, warga Hindu pun terpecah secara sikap dan pemikiran. Sebagian kecil memaafkan kekhilafan itu sebagaimana seorang manusia biasa pada umumnya. Sebagian besar lainnya masih sulit memaafkan. Beberapa di antaranya juga tetap kerap mengaitkannya dengan identitas suku dan agama. Memposisikannya sebagai dua kelompok yang saling menegasikan sebagai kelompok superior dan lainnya sebagai kelompok inferior.

“Coba kalau agamamu dibeginikan? Pasti kaummu sudah demo besar-besaran, bikin onar, ke sana ke mari. Tapi itulah orang Bali. Soo proud being Balinese. I am Hindu!!!  Bukan kaum yang terlalu fanatik dengan agama. Sampai bikin persatuan pembela tapi menindas lainnya,” ujar seorang netizen.

Tudingan kata ‘persatuan pembela’ sesungguhnya secara tidak sengaja beralamatkan kepada sebuah kelompok Islam bernama Front Pembela Islam (FPI). Himpunan, kelompok, perkumpulan umat Muslim di Indonesia sejatinya hiterogen dan tidak melulu identik dengan FPI. Padahal ada kelompok Muslim lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, dll. Perihal selama ini FPI yang paling sering dicontohkan karena paling eksis berbuat keonaran melanggar HAM: iya. Namun, sesungguhnya juga tidak perlu mengaitkan Muslim di Indonesia, terkhusus di Bali berkarakter seperti FPI.

Baca juga:   Defisit Keagamaan dan Miskinnya Paradigma Aksi Keagamaan

Sebagai seorang Muslim kelahiran Jawa, secara spesifik di Banyuwangi, Jawa Timur, tentu saya turut merasakan patah hati yang luar biasa ketika beberapa saudara Muslim Kampung Jawa membuat kerumunan dan berakhir pada aktivitas yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Di sisi lain yang bersamaan, saya juga merasakan patah hati atas komentar-komentar bernada rasisme warga Hindu kepada kepada kami sebagai liyan.

Rasa patah hati ini pernah saya rasakan saat menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta periode 2010-an silam. Saat marak warga lokal Yogyakarta melakukan tindakan rasisme kolektif dengan penolakan warga Papua atau mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk mendapatkan hunian sementara. Stereotipe yang terbangun saat itu adalah warga atau mahasiswa Papua dianggap sering berbuat kerusuhan.

Rasisme mengatasnamakan suku dan agama tentunya akan meninggalkan luka batin bagi yang pernah mengalaminya, termasuk juga kepada orang-orang yang selama ini konsisten merayakan keberagaman dan keberagamaan.

Di sisi yang lain saya juga memahami betul kekecewaan yang dirasakan warga Hindu atas peristiwa di Kampung Jawa. Pasalnya, Hari Raya Nyepi tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengiringan ogoh-ogoh dan ibadah pengerupukan yang bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta terpaksa ditiadakan melalui peraturan pemerintah daerah. Demi kebaikan bersama, warga Hindu menerimanya dengan lapang dada. Di sisi yang lain, sekalipun warga Hindu terpecah belah secara sikap dan pemikiran menyoal kasus Ngaben Dadia di  Sudaji dan Kampung Jawa, kedua kubu satu suara: menuntut keadilan hukum.

Logika Keadilan

Kasus Ngaben Sudaji, bila dirunut ke belakang merupakan aktivitas keagamaan yang sesungguhnya tidak perlu untuk dipolisikan. Penetapan ketua panitia Ngaben Dadia, Gede Suwardana sebagai tersangka sesungguhnya di luar dugaan. Sebelum pelaksanaan Ngaben Dadia, panitia sempat melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Bali. Hasilnya, ngaben tidak bisa ditunda dengan syarat pengusung bade tidak lebih dari jumlah 25 orang dengan protokol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri (APD), masker, dan sarung tangan.

Namun realitas berkata lain. Kondisi geografis di wilayah perbukitan dengan jalan menurun dan tanjakan terjal, secara tidak sengaja pengusung bade melebihi batas yang ditentukan karena tidak dapat dilakukan dengan tenaga yang terbatas.

Di luar dugaan, Gede Suwardana dijerat dengan pasal berlapis diantaranya, Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah peyakit menular dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara, dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp100 juta.

Penetapan status tersangka Gede Suwardana ini terkesan terburu-buru. Dalam konteks jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, idealnya, polisi memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk bisa menggabungkan prinsip-prinsip pemolisian yang lebih demokratis dengan kemampuan untuk beradaptasi di tengah masyarakat. Konsekuensinya, santer terdengar warga Hindu di Bali menggaungkan sila kelima dalam Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sampai dalam tahapan ini, aparatur kepolisian berpotensi melanggar HAM sesuai UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 22 yang berbunyi: ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di sisi lain, pembatasan sipil oleh negara melalui aparaturnya sesungguhnya diperbolehkan dengan prasyarat yang sangat ketat dengan merujuk aturan hukum sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Parameternya telah tercantum dalam Prinsip-Prinsip Siracusa 1985 (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights).

Baca juga:   Membaca India dan Euforia Keagamaan

Prinsip Siracusa secara prinsipil tidak boleh bersifat diskriminatif. Selain itu juga terdapat parameter khusus yang dapat diimplementasikan terkait pembatasan hak asasi manusia, di antaranya: (1) ukuran kondisi darurat (emergency), (2) ancaman terhadap tatanan masyarakat (public order), (3) kesehatan masyarakat (public health), (4) moral publik (public morals), (5) keamanan nasional (national security), (6) keselamatan publik (public safety).

Dalam konteks pemolisian Ngaben Dadia di Sudaji terdapat dua irisan latar belakang yang saling kontraproduktif, yakni aktivitas keagamaan dan suasana pandemi korona. Aparatur kepolisian cenderung tergesa-gesa dalam kasus ini. Dibandingkan Kota Denpasar pada pertengahan Mei yang sudah menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PKM yang tertuang dalam Perwali Nomor 32 Tahun 2020, Pemda Buleleng saat kasus Ngaben Dadia belum terdapat landasan hukum secara kewilayahan. Bahkan belum terdapat kasus positif di Buleleng. Adapun di Denpasar sudah terjadi beberapa kasus positif yang menjangkiti sekitar 3-5 kelurahan dalam periode Mei.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pernah menyampaikan pelanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah ditetapkan di kota-kota besar dengan jumlah angka positif yang signifikan tidak sampai dilakukan pemidanaan, melainkan cukup dengan memberikan sanksi sosial.

Pemberian sanksi kepada pemuda Kampung Jawa dengan permintaan maaf secara terbuka dinilai sudah tepat, di tengah penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sudah diterapkan Pemkot Denpasar. Begitu sebaliknya, penetapan tersangka Gede Suwardana di wilayah Buleleng yang belum menerapkan peraturan lokal merupakan kesalahan fatalis yang berpotensi menurunkan integritas aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut aparat kepolisian sebaiknya menggunakan pendekatan humanis, sosialisasi, dan persuasif, bukan dengan pendekatan represif dengan cara pemidanaan seorang warga yang mengakomodasi kegiatan keagamaan dengan cara preventif dan sesuai protokol kesehatan. Maka tidak ada alasan lain, kecuali dengan membebaskan status tersangka Gede Suwardana, termasuk memulihkan nama baiknya yang sampai saat ini statusnya belum menemukan titik terang.

Meredam Ego Identitas

Di seluruh penjuru Jawa, istilah lebaran lebih populer untuk hari raya keagamaan, secara spesifik Idulfitri untuk umat Muslim. Di penghujung lebaran, umat Muslim kerap melakukan tradisi nyadran yang di dalamnya terdapat beragam jenis ekspresi, beberapa di antaranya: ziarah kubur, padusan atau mandi di mata air tertentu yang di anggap keramat untuk menghilangkan sifat keburukan manusia, berbagi ketupat dan lepet kepada tetangga saudara, dan masih banyak lagi. Tradisi demikian berlaku di mana pun tergantung kearifan lokal di suatu wilayah, termasuk takbir keliling yang umum dilakukan umat Muslim di hampir penjuru Indonesia.

Sesungguhnya bila kita mampu menahan sejenak ekspresi keagamaan kita sebagai muslim, maka tidak akan ada narasi ketidakadilan. Menahan yang saya maksud bukan untuk mereduksi atau tidak memberi ruang penghormatan atas capaian ritus keagamaan kita. Melainkan ia merupakan bentuk kerendahan hati kita sebagai kaum beragama di tengah kondisi sulit seperti saat ini, yakni pandemi korona.

Demikian juga dengan saya yang lebih memilih bertahan di Pulau Bali. Di penghujung lebaran tahun ini, saya lebih memilih menghabiskan kalimat-kalimat toyibah seperti takbir, tasbih, tahmid, dll daripada menghabiskan waktu di luar yang barangkali tidak memberikan manfaat. Barangkali hal seperti ini juga dilakukan oleh saudara muslim lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama. Cara seperti ini di tengah kondisi pandemi korona tentu memberikan dampak ketenangan spiritualitas. Di saat waktu bersamaan kita juga tengah merasakan ketegangan sosial akibat jumlah warga Indonesia yang semakin bertambah terinfeksi virus korona.

Penghujung hari raya keagamaan lebih sering diidentikan dengan suka cita yang berakhir dengan hiruk pikuk intra umat dan antar umat beragama. Peniadaan Hari Raya Nyepi di Bali tentunya juga dapat dimaknai dengan kelapangan hati umat Hindu. Hal ini tentu dapat diharapkan terjadi di umat agama lain dengan berlebaran ala kadarnya, sunyi, khidmat, tanpa sedikit pun mengurangi esensi dari lebaran itu sendiri.

Peristiwa Kampung Jawa yang berakhir sanksi sosial secara tidak sengaja terselip hikmah yang luar biasa. Tanpa peristiwa tersebut barangkali upaya perjuangan pembebasan Gede Suwardana tidak akan berjalan masif, sistematis, dan konsistensi yang digawangi oleh kelompok sipil. Meski pada akhirnya sentimen bernada SARA adalah ongkos besar yang harus kita bayar akibat keteledoran aparat kepolisian. Kedua peristiwa tersebut merupakan ujian besar keberagaman dan keberagamaan di Bali agar lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan yang merupakan rahmat Tuhan. [MFR]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *