Hijab bukan Milik Islam Saja

Umat Islam tidak berhak memonopoli bahwa hijab hanya milik umat Islam, dan tidak perlu memaksakan penggunaannya kepada umat agama yang lain dengan mengatasnamakan “pendidikan”

—Mubaidi Sulaeman

Pada 2018, saya menulis sebuah artikel di jurnal ilmiah Spiritualis berjudul “Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Terhadap Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam”. Pada waktu itu, artikel ini sempat saya ikut sertakan dalam lomba karya tulis ilmiah di Pascasarjana IAIN Kediri dan mendapat penghargaan harapan ketiga.

Ada yang menarik komentar para juri ketika saya mempresentasikan karya ilmiah saya ini. Rata-rata para juri kurang setuju dengan beberapa pendapat yang saya ajukan dalam artikel ini. Entah, para juri telah membacanya dengan cara seksama atau mungkin memiliki padangan tersendiri terkait kewajiban berhijab bagi setiap muslim, yang pasti argumen para juri telah mengarah kepada kesimpulan bahwa saya tidak setuju dengan “kewajiban berhijab pada setiap Muslimah”—meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya demikian.

Memang  saya kurang setuju pemaksaan budaya berjilbab di kelompok masyarakat tertentu di luar institusi Lembaga Pendidikan Islam atau organisasi Islam yang tujuan mewajibkan hijab sebagai sarana pembelajaran bukan persekusi hak seorang muslimah. Sebab, hijab merupakan hak bagi seorang muslimah, bukan kewajiban yang dipaksakan atau dilembagakan untuk menilai keislaman seseorang, dengan alasan jilbab sebagai upaya menutup aurat muslimah. Artinya, ketika seorang muslimah menginginkan untuk berhijab, orang lain atau lembaga tertentu juga tidak boleh melarangnya.

Peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di sebuah kota yang mewajibkan para siswinya, baik muslimah ataupun nonmuslimah, untuk mengenakan hijab merupakan sebuah persekusi hak seorang siswi. Hal tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai sarana pembelajaran budi pekerti di sekolah. Pemerintah daerah yang mewajibkan hijab sebagai pakaian resmi di sekolah telah bertindak represif terhadap kebhinekaan yang ada di Indonesia.

Hijab yang akhir-akhir ini merepresentasikan golongan umat Islam pada hakikatnya tidak dapat secara semena-mena dipaksakan untuk diterima seluruh siswa yang bersekolah di kota tersebut, apalagi kepada para siswi yang nonmuslimah, karena sejak awal kita telah sepakat bahwa agama dan budaya yang ada di Indonesia bukan hanya agama Islam dan budaya agama Islam semata.

Baca juga:   Cewek Bercadar Tidak Sangar

Kalaupun hijab dianggap sebagai ajaran agama Islam, pemerintah daerah tersebut seharusnya sadar dan melakukan kajian secara menyeluruh benarkah ada korelasi berhijab dengan ajaran agama Islam secara historis maupun teologis, untuk klaim kepemilikan hijab sebagai ajaran agama Islam dan muslimah wajib berhijab? Padahal masih terdapat “pertentangan” di kalangan ulama terkait kewajiban berhijab. Agar Perda yang dibuat tidak terkesan emosional dan terlihat rasional, bukankah sudah selayaknya sebuah perda dibuat berlandasakan riset yang kuat, bukan semata-mata dibuat berdasarkan “suka dan tidak suka” dari Pemerintah daerah tersebut. Realita menunjukkan bahwa banyak sekali perda dibuat oleh pemerintah tanpa riset sehingga terkesan demikian.    

Dalam riset yang saya jadikan artikel di jurnal ilmiah di atas, secara historis saya menemukan bahwa hijab bukanlah monopoli milik umat Islam semata. Tetapi, ia merupakan produk budaya dan bagian dari ekspresi kebudayaan masyarakat pra-Islam.  Hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam; ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat Arab pra-Islam (Muhammad Farid Wajdi, 1991: 335). Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus mamatahkan anggapan yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja.

Jauh sebelum ketiga peradaban tersebut hijab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM) kemudian berlanjut dalam Code Hamurabi (2000 SM) dan Code Asyiria (1500 SM) (Muhammad Sa’id al-‘Asymawi, 2003: 12). Saat terjadi perdebatan tentang hijab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis mengingatkan bahwa di Asyiria ada larangan berjilbab bagi wanita tuna susila. Dua abad sebelum masehi, Tertullen, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran (Husein Muhammad, 2002: XIX). Dengan kata lain, kewajiban berhijab pada masa-masa tersebut merupakan upaya untuk membedakan strata sosial dari sebuah masyarakat dan bahkan menjadi budaya pada agama sebelum Islam hadir.

Baca juga:   Quo Vadis Sarjana Muslim Zaman Now

Pembedaan strata atau identitas sosial dengan menggunakan hijab pun terjadi di kalangan umat Islam pada masa awal Islam hadir. M. Quraisy Shihab menyatakan, bahwa wanita-wanita muslim pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama sebagaimana umumnya semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua juga memakai kerudung, bahkan hijab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan hingga leher telinga dan dada mereka terus terbuka.

Keadaan inilah yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk mengoda wanita muslimah. Ketika mereka diingatkan atas perlakuan yang mereka perbuat mereka mengatakan “kami kira mereka hamba sahaya”. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat itu identitas wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan inilah Allah SWT memerintahkan kepada wanita muslimah untuk mengenakan hijabnya sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi SAW dalam QS. Al-Ahzab: 59 (Quraisy Syihab, 1998: 171-172.).

Hal ini mirip dengan hadis Nabi yang menganjurkan kaum muslimin untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot; sebuah hadis yang hampir disepakati kebanyakan ahli fikih sebagai anjuran yang bermaksud temporal (liqasdil waqtiy). Inilah ketika itu salah satu simbol pembeda antara orang muslim dengan orang nonmuslim, yang notabene mempunyai ciri sebaliknya; biasa memanjangkan kumis dan mencukur jenggot.

Jadi, dari konteks ayat dan hadis tersebut, jelas terlihat maksud-maksud pembedaan dan identifikasi yang lebih jelas antara orang mukmin dengan yang nonmukmin, perempuan muslimah dengan perempuan nonmuslimah. Ini mengindikasikan bahwa hukum yang ditetapkan tersebut adalah  hukum yang bersifat temporal, selama masa dibutuhkannya pembedaan itu, bukan hukum yang kekal (hukm mu’abbad).

Dapat diambil kesimpulan bahwa memang benar menutup aurat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah lewat firman-Nya atau lewat hadis Nabi Muhammad, akan tetapi cara menutup aurat tersebut sangatlah beragam. Adapun hijab bagi wanita muslim digunakan sebagai identitas keagamaannya memang mengalami pasang surut dalam penerapannya. Akan tetapi umat Islam, tidak berhak memonopoli bahwa hijab hanya milik umat Islam, dan tidak perlu memaksakan penggunaannya kepada umat agama yang lain dengan mengatasnamakan “pendidikan”, apalagi di Lembaga Pendidikan Pemerintah Daerah yang dengan jelas negara ini dibangun atas berbagai suku dan kemajemukan budaya keagamaan.[MFR]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *