Sejumput Asa bagi Penghayat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 (2) UUD 1945

Agama dapat dikatakan sebagai kendaraan bagi umat menuju jalan ilahi. Tuhan adalah entitas metafisik yang hanya dapat diyakini keberadaan-Nya. Inilah iman atau keyakinan yang menancap dalam hati. Agama dan aliran kepercayaan sama-sama mempunyai sesuatu yang diagungkan, yang dipercaya sebagai pencipta seluruh alam semesta ini, sekalipun isi atau ajarannya beda satu sama lain. Titik temu keduanya terletak pada saja tujuan yang sama, Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia kaya sekali dengan keragaman; bahasa, adat-istiadat, budaya, suku, dan juga agama. Aliran kepercayaan adalah agama asli atau agama lokal di Indonesia, bahkan sebagian mereka mendahului keberadaan agama resmi seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pun demikian, politik agama di negeri ini telah menempatkan agama lokal ini pada posisi periferal, tak diakui, bahkan kerap mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Para penghayat, begitu mereka sering dipanggil, telah menjadi korban dari ketidakadilan negara yang seharusnya melindungi mereka; hak-hak sipil mereka dikebiri, peribadatan mereka dibatasi, bahkan pemakaman mereka pun, dalam beberapa kasus, mengalami penolakan dari sesama warga.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan memilih dan memercayai agama atau kepercayaan yang diyakininya sebagai pedoman hidup untuk menuju Tuhan Yang Maha Esa. Secara implisit, pasal ini menunjukkan bahwa agama dan aliran kepercayaan punya derajat yang sama dalam dasar negara ini. Tapi apa hendak dikata, keduanya diposisikan secara hierarkis oleh negara melalui perangkat hukum yang ada sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak sepenuhnya dijamin dan dipenuhi.  

Perdebatan mengenai status aliran kepercayaan terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Puncaknya terjadi ketika pemerintah mengadopsi, melalui proses politik yang panjang, definisi agama yang berpihak pada agama mayoritas. Menjelang kemerdekaan Indonesia, terjadi debat sengit dalam BPUPKI seputar UUD, Pasal 29, Ayat (1). Usulan kelompok santri untuk memasukkan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, akhirnya ditolak karena dianggap tidak mewakili pluralitas agama yang ada di Indonesia. Polemik juga terjadi apakah aliran kepercayaan termasuk agama atau bukan. Perdebatan berakhir dengan rumusan yang dianggap sebagai jalan tengah. UUD, Pasal 29, Ayat (2), yang sejatinya merupakan usulan dari Wongsonegoro, yang mewakili kelompok penghayat saat itu, memasukkan kata kepercayaan di dalamnya: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Rumusan ini sekilas memberi jaminan terhadap eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia. Tapi pada praktiknya, pasal ini ternyata menjadi pasal karet yang bisa dimainkan sesukanya atas nama kepentingan politik dan mayoritas. Alih-alih menjamin kebebasan beragama bagi penghayat, pasal ini memberi justifikasi bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama; ia dipandang tidak lebih sebagai budaya atau adat istiadat sehingga tidak boleh diperlakukan sama seperti layaknya agama.  

Penyingkiran aliran kepercayaan dari kategori agama semakin melembaga ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Agama No. 9/1952; peraturan ini menarik garis tegas soal definisi agama: kepercayaan pada Tuhan Yang Satu, mempunyai kitab suci yang diyakini sebagai wahyu, dan memiliki nabi. Puncaknya terjadi ketika UU No. 1/PNPS/1965 terbit, salah satunya memuat lima agama resmi di Indonesia: yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang agama dan memasukkan Konghucu sebagai agama keenam yang memeroleh legitimasi dari negara. UU No.1/PNPS/1965 ini semakin menempatkan penghayat pada situasi kritis karena aliran kepercayaan, menurut pemerintah, adalah bukan agama dan ‘harus dikembalikan ke jalan yang lurus’; UU ini bak memberi ‘cap’ kepada aliran kepercayaan sebagai aliran sesat dengan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat tidak berpihak pada mereka.

Penghayat kepercayaan di negara ini bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian besar; pertama, penganut agama lokal murni yang tidak berafiliasi dengan salah satu dari enam agama resmi; dan kedua, penganut agama lokal yang terpaksa melakukan konversi ke agama resmi tapi tetap memelihara dan mengamalkan tradisi lama mereka. Dari sisi substansi keduanya sebenarnya sama saja, yaitu sama-sama mempertahankan kepercayaan lokal mereka; tetapi dari sisi pemenuhan hak-hak sipil mereka keduanya menghadapi situasi yang sangat berbeda. Kelompok pertama mengalami kesulitan mengakses pelayanan publik yang mensyaratkan identitas agama pada KTP mereka; padahal mereka tidak bisa mencantumkan status aliran kepercayaan dalam kolom agama yang tersedia. Mereka inilah yang sangat rentan mengalami diskriminasi ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintahan, misalnya dalam pernikahan, pendidikan, maupun pemakaman. 

Namun seiring perjalanan waktu, angin segar mulai menghampiri nasib para penghayat. Beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak sipil penghayat sekalipun masih hanya sebatas kertas. Beberapa di antaranya adalah UU No. 23/2006 tentang Adminduk yang mengharuskan pemenuhan hak-hak sipil penghayat seperti pelayanan dan pencatatan dalam data kependudukan dan catatan sipil dan Perminduk 27/2006 yang tidak lagi mewajibkan anak didik penghayat mengikuti mata pelajaran agama tertentu di sekolah, tapi sesuai dengan kepercayaannya. Pengakuan negara terhadap eksistensi penghayat semakin membaik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tinjau-ulang (judicial review) terhadap Pasal 61 UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013 Adminduk; berdasarkan keputusan ini, penghayat kini bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama pada KTP mereka.

Dari sisi perundang-undangan, kehadiran peraturan ini merupakan perkembangan yang bagus buat nasib penghayat ke depan karena memberi jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak sipil mereka. Hanya saja pelaksanaan peraturan ini di lapangan masih menyimpan tanda tanya besar karena untuk bisa efektif, seperti kata Friedmann (2001), sebuah hukum mensyaratkan budaya hukum yang mendukung. Artinya, sebagus apapun peraturan hukum, ia akan sangat bergantung kepada kesadaran para pelaksana hukum, yang dalam konteks penghayat ini adalah para aparatur pemerintah di tingkat yang paling bawah.[MFR]