Hidup ‘Selow’ dengan Filosofi Tao

“Setiap orang adalah jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan memercayai kalau dia bodoh”

——Albert Einstein

Pernahkah Anda mendengar ungkapan, “Setiap orang adalah jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan memercayai kalau dia bodoh”? Konon kalimat ini keluar dari mulut seorang fisikawan besar Albert Einstein; tapi tak soal dari mana ungkapan itu berasal. Jika Anda pernah, apa yang pertama kali terbesit di benak Anda?

Kita bisa saja menjadi manusia yang bernasib sama dengan ikan tersebut. Kita menjadi seekor ‘ikan’ yang terlanjur masuk ke dalam kubang penilaian orang lain; kita dibilang tidak punya bakat, tidak terampil, dan bodoh. Penilaian semacam itu tentunya  sangat menyakitkan dan membuat hidup kita tertekan.

Sebaliknya, kita juga bisa menjadi si ‘penilai’ yang secara angkuh mendaku sebagai penguasa atas segala hal. Kita merasa berhak menjatuhkan siapapun dan merusak apapun atas dalih memenuhi keinginan yang sayangnya tidak akan pernah merasa terpuaskan tersebut.

Lalu, bagaimana mengatasi tekanan dan keinginan berlebih sehingga hidup kita bisa damai dan bahagia? Filosofi Tao bisa jadi sebuah jawaban. Filosofi ini mengajarkan kita untuk bisa lepas dari “keruwetan” yang tampak semakin hari semakin berat.

Sebelum itu, mari kita lihat sejenak pengertian filosofi Tao sebagai pondasi pengetahuan untuk mengurai masalah pelik di atas. Taoisme merupakan kepercayaan tua asal Cina. Ia diperkiran telah ada sejak abad ke-6 SM. Tokohnya yang terkenal adalah Lao Zi/Lao Tzu (Pitoyo, 2006). Lao Tzu diyakini juga sebagai pengarang kitab masyhur rujukan penganut Taoisme: Tao Te Ching.

Tao/Dao sendiri berarti “jalan” ; suatu cara untuk bertindak. Konfusius memakai istilah Tao untuk mengacu pada cara bertindak yang benar dalam sekup moral, sosial, dan politik (Creel, 1989). Tao juga bisa diartikan sebagai jalan yang tidak kaku dan luwes; memberi kesempatan kepada manusia untuk mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing (Lasio, 1983). Pengertian di atas memberi arti secara eksplisit bahwa Tao bekerja dalam koridor filsafat etika. Di kalangan filsuf kontemporer, Tao terbagi ke dalam dua macam; Tao sebagai agama (Tao Chiao) dan Tao sebagai filsafat (Tao Chia).

Untuk memahami Taoisme sebagai filsafat etika, perlu merunut pengertian Tao dari sisi metafisika. Tao adalah sumber yang unik dari segala sesuatu; ia polos, tak berkehendak, murni, tanpa tujuan, “spontanitas” (Tzu Jan), dan impersonal (Pitoyo, 2006). Singkatnya, Tao adalah apa yang kita kenal dengan Yang Mutlak ‘Supreme Being’.  Di Jawa, istilah ini mungkin bisa disepadankan dengan ungkapan “Tan Kena Kinaya Ngapa” “Yang Tak Dapat Direka-reka dengan Pikiran” atau “Sang Hyang Suwung” “Yang Tak Terkatakan”.

Tao sebagai prinsip dasar realitas memberi ‘percikan’ kepada seluruh realitas yang ada. Percikan dari Tao disebut juga sebagai “Te”, artinya “daya” atau “kebajikan” (Fung Yu-Lan, 1990). Te terdapat dalam segala benda sebagai kepanjangan “diri” Tao. Dalam buku Chung Tzu Bab II dijelaskan bahwa Te ini pula yang kemudian menempatkan manusia setara dengan belut, ikan, monyet, dan burung (Creel, 1989).

Kebajikan dalam Te tidak diartikan sebagai lawan dari keburukan. Ia lebih tepat dimaknai “sederhana”, “kepolosan”, “kemurnian”, “kewajaran”, dan “kealamian”. Te adalah sintesis dari paradoks alam (Jawa: Rwabinedha) yang kemudian disimbolkan dengan Ying dan Yang. Ia adalah sesuatu yang menangkal segala “keruwetan” yang disebabkan oleh hal-hal yang saling kontradiktif dan berlebihan. Asumsi ini didasarkan pada esensi manusia yang merupakan bagian dari Tao. Te ibarat “rem” yang menghendaki manusia bertindak wajar, alamiah, polos, dan sederhana sesuai watak dari Tao.

Bagi Taoisme, segala hal yang direkayasa itu palsu. Tao sebagai filsafat etika bersumber dari sesuatu yang bersifat metafisik. Ia menegasikan klaim bahwa manusia adalah subjek dari alam semesta yang bisa dengan pongah mengeksploitasi alam dan berperilaku superior atas manusia yang lain.

Secara praksis, Taoisme menawarkan konsep  “wu wei” sebagai solusi atas segala tekanan dan keinginan berlebih manusia. Istilah ini dapat diterjemahkan sebagai “tanpa bertindak”, “jangan berbuat apapun”, “tidak berbuat”, dan “jangan mencampuri” (Pitoyo, 2006). Namun agaknya pengertian ini tidak bisa dimaknai sebagai seruan bersikap pasif saja. Wu wei sebenarnya adalah anjuran untuk bersikap sewajarnya, sesuai dengan kodrat, alamiah, dan tidak mengejar pemuasan keinginan (baca: woles). Konsekuensi dari kewajaran melakukan sesuatu adalah tiada melakukan “agresi” terhadap apapun (Yosef, 1993). Segala sesuatu dibiarkan berlangsung apa adanya tanpa perlu disiasati, dicampuri,  atau dibuat-buat. Sederhananya, wu wei juga dapat diartikan sebagai “bertindak dengan tanpa tindakan”.

Kebijaksanaan wu wei sering diidentikan dengan air. Air adalah unsur terlemah sekaligus terkuat. Maksudnya, kelemahan dapat mengalahkan kekerasan, dan kelembutan dapat mengalahkan kekakuan (Tao Te Ching, Bab 78). Di India, filosofi ini mirip dengan konsep Ahimsa-nya Mahatma Gandhi.

Fahruddin Faiz menjelaskan dalam serial “Ngaji Filsafat” bahwa Taoisme mengajarkan tujuh prinsip: simplicity ‘kesederhanaan’; sensitivity ‘kepekaan’; flexibility ‘kelenturan’; independence ‘kemerdekaan’; focused ‘berpikir jelas’; cultivated ‘matang’; dan joyous ‘gembira’. Penganut Taoisme meyakini ketujuh prinsip ini mampu mendatangkan kehidupan yang bahagian dan alamiah.

Bila Taoisme diilustrasikan sebagai seni bela diri, ia mungkin serupa dengan Aikido asal Jepang. Dalam Aikido, orang bergerak mengikuti gerakan musuh dan sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Cara mengalahkan musuh bukanlah menyerangnya dengan kekerasan, melainkan secara pasif dan luwes menggunakan kekuatan musuh tersebut  untuk menjatuhkannya di saat yang tepat (Reza, 2010). Silakan temukan Tao Anda!

Pesan Multikulturalisme dari “Upin & Ipin”

Dalam konteks Indonesia, banyak ragam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya adalah dua belah mata pisau yang dapat diartikan sebagai sebuah kekayaan dan ancaman sekaligus. Kondisi yang demikian membuat multikulturalisme menjadi penting untuk dipahami dan dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia

Muhamad Fauzi Zakaria

Pandemi yang tak kunjung usai telah menyebabkan ruang gerak semakin terbatas; konsekuensinya pikiran semakin membuncah karena waswas. Saat bosan melanda, masyarakat cenderung beralih pada hobi-hobi yang menyenangkan untuk sekadar mengusir rasa bosan mereka. Baca buku, memasak, mendengarkan musik, menonton film, atau mengikuti wibinar yang sedang menjamur sedikit contoh dari aktivitas pengusir kejemuan.

Saat saya diterpa perasaan bosan, saya biasa mengusirnya dengan menonton animasi di televisi. The Powerpuff Girl, Steven Universe, The Amazing World of Gumball, Ben 10, We Bare Bears, dan Advanture Time adalah beberapa judul animasi yang acap kali saya tonton. Semua judul animasi tersebut  diproduksi oleh Warner Bross asal Amerika Serikat. Walaupun menonton animasi identik dengan tontonan anak-anak, tetapi saya tetap bisa menikmati alur cerita dan sering kali saya dibuatnya tertawa.

Tayangan animasi hasil garapan Amerika dan Jepang ternyata tidak membuat lesu animasi asal negara tetangga, Malaysia; serial Upin & Ipin tidak pernah sepi peminat, termasuk juga di Indonesia. Terbukti sejak pertama kali tayang di Indonesia tahun 2007, serial kartun ini tetap mendapatkan tempat khusus di hati pemirsanya.

Sesekali saya melihat tayangan Upin & Ipin yang disiarkan oleh MNCTV. Lalu saya berfikir “apa yang membuat serial ini begitu spesial sehingga ia tetap eksis di tengah ganasnya persaingan pertelevisian di Indonesia?” Pertanyaan patut diajukan karena animasi asal Malaysia lainnya seperti BoBoBoy dan Pada Zaman Dahulu malah pamornya meredup.

Dalam beberapa artikel dan beberapa jurnal ilmiah, saya menemukan fakta menarik bahwa serial Upin & Ipin mendapatkan apresiasi yang baik di tengah masyarakat. Animasi besutan Les’ Copaque ini dianggap tidak hanya tayangan bergenre komedi saja, melainkan juga berisi edukasi terkait pentingnya pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikulturalisme yang disampaikan dalam Upin & Ipin disajikan dengan apik dan sederhana sehingga mudah diterima oleh masyarakat umum, terlebih anak-anak.

Tokoh-tokoh yang ditampilkan seperti Upin, Ipin, Ijat, Ismail, Mei Mei, Jarjit Singh, Fizi, Ehsan, Rajoo, Devi, Uncle Muthu, Koh Ah Tong, Atuk Dalang, Opah, Kak Ros, Cikgu Yasmin, hingga Susanti berhasil memberikan gambaran hampir utuh tentang keberagaman yang ada di Kampung Durian Runtuh. Hingga hari ini, Upin & Ipin telah diproduksi dalam tiga belas musim dan telah berhasil menyabet banyak penghargaan; salah satunya adalah menjadi Duta Besar Nasional UNICEF Malaysia pada tahun 2013.

Pesan-pesan tentang pentingnya laku hidup yang selaras dengan multikulturalisme dalam Upin & Ipin dapat dilihat dari penyajian alur cerita dan tokoh yang digambarkan memiliki latar belakang suku, ras, agama, serta budaya yang berbeda. Upin dan Ipin yang seorang melayu beragama Islam; Mei Mei seorang anak keturunan Tionghoa yang beragama konghuchu; Jarjit Singh seorang anak keturunan India dan beragama Budha; Susanti seorang murid pindahan asal Indonesia; dan Devi anak dari Uncle Muthu penjual ABCD keturunan India beragama Hindu. Inilah bukti bahwa perbedaan yang menghampar di Kampung Durian Runtuh bukanlah halangan untuk tetap hidup harmonis.

Dalam konteks Indonesia, banyak ragam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya adalah dua belah mata pisau yang dapat diartikan sebagai sebuah kekayaan dan ancaman sekaligus. Kondisi yang demikian membuat multikulturalisme menjadi penting untuk dipahami dan dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia; kesadaran akan realitas yang beragam ini bisa meredam terjadinya konflik yang mengatasnamakan identitas, terlebih pada era post truth seperti sekarang ini. Perbedaan pendapat sedikit saja dapat menjadi penyulut konflik besar yang berkepanjangan.

Multikulturalisme hadir sebagai bentuk keyakinan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Daud Aris (2011) menyebutkan bahwa multikulturalisme menjamin warga negara untuk mempertahankan jati diri ‘identity’, memiliki kebanggaan terhadap nenek moyang ‘ancestry’, dan mempunyai rasa memiliki ‘sense of belonging’. Konsep multikulturalisme juga merupakan gerakan alternatif terhadap kebijakan asimilasi yang memaksa perbedaan-perbedaan yang ada untuk melebur menjadi satu budaya tunggal yang sesuai dengan narasi budaya mayoritas (Asworth et. al., 2007).

Michael Foucault (1978) menyebutkan bahwa sebuah wacana ‘discourse’ merupakan bentuk praktik sosial yang dilakukan secara verbal (tutur kata) maupun nonverbal (teks). Dari pengertian yang dikemukakan Foucault di atas, dapat dipahami bahwa setiap wacana pasti mengandung maksud dan kepentingan terpendam ‘ideology’. Serial ini memang kental sekali dengan dominasi kultur Melayu; tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan untuk mendefinisikan identitas ke-Melayu-an yang sejati dari sudut pandang si produser atau pihak terkait. Dalam konteks audiens di Malaysia, serial ini bisa dibaca sebagai upaya ‘mendisiplinkan’ mereka bagaimana seharusnya orang Melayu itu. Tapi ini bukan fokus tulisan saya di sini.

Wacana dalam Upin & Ipin kemudian tidak hanya ditafsirkan sebagai tayangan animasi komedi semata, melainkan juga membawa maksud tentang nilai-nilai keberagaman yang kental. Pesan-pesan tentang nilai pendidikan multikulturalisme dapat dijumpai di beberapa episode, antara lain adalah “Esok Hari Raya,” “Gong Xi Fa Chai,” dan “Deepavali”. Setiap episode tersebut mengandung nilai toleransi, demokrasi, tolong menolong, pluralisme, keadilan, kesetaraan, humanisme, dan mendahulukan dialog (Heri dan Yeni, 2019). Ipin & Upin bisa jadi tayangan edukasi bagi anak-anak maupun orang dewasa. “Betul, betul, betul!” [MFR]

Pandemi dan Ujian Sentralitas Kyai

Fakta di lapangan hingga kini menunjukkan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, terlebih di daerah basis islam tradisional. Maka, muncul pertanyaan lagi, apakah peran kyai sekarang sudah semakin berkurang, atau sudah ada pergeseran nilai di tengah masyarakat mengenai kepatuhan kepada kyai?

Sudah sekitar dua bulan media disesaki berita mengenai pandemi covid-19. Pemberitaan yang seolah enggan hengkang menunjukkan bahwa pandemi yang mendera hampir seluruh dunia ini merupakan momok menakutkan yang harus dilawan bersama secara kolektif oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Yuval Noah Harari dalam sebuah artikel berjudul “The World After Coronavirus” menjelaskan jika satu-satunya cara yang  efektif dalam menangani malapetaka covid-19 adalah dengan membentuk sebuah solidaritas global yang berlandaskan kepercayaan kepada hasil penelitian-penilitian sains.

Hasil-hasil dari temuan para saintis kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sebagai aktivitas mitigasi pencegahan yang bersifat preventif. Virus yang disebarkan lewat droplet yang keluar dari mulut dan hidung manusia ditangkal dengan himbauan memakai masker, rajin mencuci tangan, mengindari keramaian ‘social distancing’ dan melakukan pembatasan fisik ‘physical distancing’.

Himbauan di atas terus diulang-ulang dengan harapan bahwa masyarakat bisa tertib dan membuat persebaran virus menjadi melambat sehingga kurva temuan kasus positif lekas landai dan berangsur-angsur berkurang. Sayangnya, himbauan yang terus didengungkan tidak serta merta membuat masyarakat menjadi patuh menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan. Alasan-alasan seperti masker hilang, lupa dibawa, dan sebagainya terus saja dilayangkan oleh sebagian masyarakat sebagai legitimasi pembenaran akan keteledoran yang dilakukan.

Presiden Jokowi dalam video yang dirilis oleh Sekretariat Presiden, 7 Mei 2020 mengumumkan bahwa masih banyak laporan aktivitas berkerumun atau berkumpul oleh warga di perkampungan-perkampungan. Sebuah berita yang sungguh ironi mengingat himbauan mengenai bahaya Covid-19 juga telah disosialisasikanoleh para lurah dan kepala desa.

Masyarakat perkampungan (muslim) masih didominasi oleh kaum tradisional yang cenderung bercorak jabariyah, ekslusif, dan kurang tertarik kepada ilmu pengetahuan (Robby, 2017). Kondisi demikian menuntut tidak hanya komunikasi dari pemimpin formal saja, yakni pemerintah, tapi juga andil dari pemimpin non-formal seperti kyai yang dianggap sebagai sesepuh dan pemegang otoritas pengetahuan di tengah masyarakat.

Hirokoshi (1987) dalam bukunya Kyai dan Perubahan Sosial menunjukkan bahwa kyai memiliki kekuatan sebagai sumber perubahan sosial di tengah masyarakat. Terma “kyai” sendiri dimaknai oleh Nurcholis Madjid (1997) sebagai “yang di-tua-kan”. Kyai  dipandang memiliki keilmuan mendalam di bidang agama, kesaktian (karamah), kesakralan dan kharisma. Wajar apabila kyai mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat serta sering jadi rujukan atas segala permasalahan yang ada.

Kelebihan yang dimiliki kyai membuat masyarakat memandang kyai sebagai pemimpin non-formal yang layak untuk diikuti dalam peran pengambilan keputusan selain pemimpin formal seperti pemerintah. Corak kepemimpinan non-formal yang bersifat sentralistik pada masyarakat sudah terjadi turun-temurun dan telah menjadi budaya yang lumrah sehingga banyak dijumpai di perkampungan-perkampungan. Bahkan, saking sentralnya kepemimpinan kyai ditengah masyarakat, muncul ungkapan “santri nderek kyai sampek mati “santri ikut kyai hingga meninggal” yang dianut juga oleh masyarakat umum (non-santri).

Kehadiran masyarakat islam tradisonal yang sentralistik memberi peran ganda pada kyai; pertama, peran sebagai tokoh agama dan, kedua, peran sebagai kontrolir atas masyarakat yang dipimpinnya. Fungsi kontrolir inilah yang membawa masyarakat kepada perubahan-perubahan sosial. Kyai dapat diibaratkan sebagai nakhoda dari bahtera yang berpenumpangkan masyarakat di dalamnya.

Perilaku dan ucapan kyai telah menjelma sebagai fatwa yang mengikat sebagian besar masyarakat islam tradisonal di perkampungan. Sosoknya setara dengan pemimpin formal seperti kepala desa, camat, bupati, bahkan presiden. Peran sentral yang diemban kyai tentu adalah beban berat yang disandangkan sebagai warisan kearifan lokal.

Geertz (1960) menyebut kyai juga sebagai makelar budaya (cultural brokers) yang menjalankan fungsinya sebagai penyaring informasi. Informasi dari manapun di filter oleh kyai agar masyarakat yang dipimpinnya mendapatkan informasi yang sesuai dan informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaan terbesar berbasis “Islam Tradisional” telah menempatkan pondasi pengetahuan akan bahaya covid-19 dan menghimbau untuk menaati protokol kesehatan yang berlaku. Surat yang berisi himbauan untuk menjalankan ibadah Ramadan dan salat idulfitri di rumah tersebut disampaikan langsung oleh ketua tanfidziyah PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA pada tanggal 4 April 2020 kepada seluruh jajaran mulai dari PWNU hingga Ranting NU.

Namun, fakta di lapangan hingga kini menunjukkan masih banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat, terlebih di daerah basis islam tradisional. Maka, muncul pertanyaan lagi, apakah peran kyai sekarang sudah semakin berkurang, atau sudah ada pergeseran nilai di tengah masyarakat mengenai kepatuhan kepada kyai? Wallahua’lam Bisshowab![MFR]