Serat Jamus Kalimosodho Melawan Stratifikasi Sosial Jawa

Sunan Kalijaga, dalam layang kalimosodho-nya,menjelaskan bahwa orang bisa mengubah kastanya bukan berdasarkan “trah” atau garis keturunan, melainkan dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan.

—– Indra Latief Syaepu

Tulisan ini diilhamioleh strategi dakwah Walisanga untuk kaum Sudra. Semula, Walisanga memokuskan strategi dakwahnya pada kalangan Kedaton saja. Seperti tertulis dalam sejarah, para wali diberi sebuah tanah tersendiri oleh Raja Majapahit sebelum diruntuhkan oleh kaum oposisi, terutama dari Keling yang sebagian pasukanya sudah berhasil menyusup ke kota Majapahit yang berpusat di Desa Jinggan. Sebelum pemberontakan yang mengakibatkan Majapahit runtuh, para wali sudah mulai menempati tanah pemberian dari raja Majapahit tersebut yang berada di Gelagahwangi. Pada masa Majapahit dan Ampel Denta, para Wali mengarahkan sasaran utama strategi dakwah mereka kepada para petinggi Kedaton atau kalangan kasta Kesatria.

Strategi dakwah yang dipakai para Wali ini bisa ditilik dari teori kekuasaan (penguasa), di mana kekuasaan mempunyai power untuk memengaruhi rakyat di bawahnya, seperti kata M. Foucault dalam karyanya, Power and Knowledge. Alasan kenapa saya lebih tertarik pada Foucault daripada teori kekuasaan Weber atau Marx adalah karena Wali di sini bukan penguasa pada saat itu. Mereka adalah para saudagar yang kemudian melakukan strategi dakwah pertama kali di lingkungan Kedaton dengan harapan bahwa seluruh rakyat akan mengikuti Raja-nya sebagai panutan seperti yang tertera dalam ajaran agama sebelumnya. Ajaran agama terdahulu menyatakan bahwa seorang Raja, Adipati dan Kesatria merupakan titisan dari dewa yang wajib diikuti dan disembah oleh kawula (rakyat).

Para Wali berhasil menjalin atau membentuk suatu relasi atau jaringan yang sangat kuat dengan penguasa-penguasa setempat pada waktu itu sebagai langkah pertama dakwah Islam. Kemudian, setelah Islam mulai menguasai pesisir pantai utara Jawa, strategi dakwah selanjutnya adalah menjalin ukhuwah islamiyah di kalangan muslim dengan tujuan memperkuat jaringan islam yang sudah terbentuk.  Pada akhirnya, para Wali tersebut diberi tanah untuk ditempati oleh mereka dan ditempat itulah dibentuk kerajaan pertama Islam di pulau Jawa (Jawa loh ya, bukan Nusantara!). Setelah puas dengan strategi dakwah pertamanya, yaitu menjalin relasi yang kuat dengan penguasa setempat, para Wali menerapkan strategi kedua yang tercipta setelah mereka melakukan observasi dan investigasi di lapangan. Mereka terjun langsung di kalangan masyarakat atau kaum Sudra yang masih banyak terikat dengan adat budaya agama sebelumnya, terutama soal kasta sosial atau stratifikasi sosial. Kemudian, Walisanga mengubah strategi dakwah mereka yang sebelumnya menyasar kaum Sudra.

Diawali dari gagasan Sunan Kalijaga (Dalang Bengkok) yang merumuskan Serat Jamus Kalimoshodho sebagai topik pagelaran pewayangan yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat pada waktu itu. Dalam pendalangan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, diceritakan bahwa Serat Jamus Kalimosodho bisa menjadi genggaman seluruh manusia untuk memeroleh kewibawaan dunia dan di akhirat tanpa membedakan kasta. Kepiawaian Sunan Kalijaga dalam mengolah kata berhasil memengaruhi banyak masyarakat setempat. Beliau mengatakan bahwa layang kalimosodho adalah jimat keberuntungan yang wajib diagem ‘digenggam’, diimani dan diyakini. Ajaran dari jimat kalimosodho ini wajib diwujudkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika jimat kalimosodho ini diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tercipta tatanan masyarakat gemah ripah loh jinawi.

Gebrakan para Wali ini tentu saja membuat sebagian orang yang berkasta tinggi kebakaran jenggot, karena dinilai meracuni rakyat untuk memberontak pada pamong atau raja setempat. Selain itu, banyak juga yang mengatakan bahwa ajaran yang diwejangkan oleh Sunan Kalijaga telah merusak baker-pakem kisah pewayangan yang telah ada dan tertulis dalam Kitab Mahabarata. Dalam Kitab Mahabarata, tidak ada kisah yang menceritakan kaum Sudra bisa naik ke kasta Kesatria maupun Brahmana (tidak ada seorang kawula menjadi seorang gusti!). Namun sekali lagi, Sunan Kalijaga berhasil mematahkan argumen tersebut dengan santun dan santuy. Beliau menegaskan bahwa ajarannya adalah untuk meluruskan ajaran yang telah dibengkokkan oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi (dalam hal ini, politik dan kekuasaan).

Sunan Kalijaga, dalam layang kalimosodhonya, menjelaskan bahwa orang bisa mengubah kastanya bukan berdasarkan “trah” atau garis keturunan, melainkan dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Jikalau ada seorang bangsawan yang memiliki “trah kasta Brahmana” tapi sikap dan prilakunya buruk, maka sejatinya dia bukan berkasta Brahmana, melainkan lebih hina dari Sudra, begitupula sebaliknya. Seperti yang diketahui dalam tulisan-tulisan yang sudah banyak tersebar, baik dalam bentuk buku, artikel maupun blog internet, yang dimaksud layang kalimosodho itu tak lain adalah kalimat syahadat dan untuk memeroleh jimat Jamus kalimosodho tersebut berarti orang tersebut haruslah masuk Islam.

Selain secara langsung ajaran jimat layang kalimosodho menghapus kasta sosial yang ada, di situ juga tersirat ajaran demokratis, hak dan kewajiban manusia. Nilai demokrasi bisa dilihat ketika Sunan Kalijaga berusaha menghapus kasta sosial yang ada. Setiap manusia berhak memperoleh kesempatan untuk menduduki kursi kekuasaan jika dirinya sudah dinilai mampu dan perilakunya mencermikan ajaran kalimosodho tersebut. Jika seorang pemimpin mampu melaksanakan tugas dan kewajibanya dalam mensejahterakan rakyatnya, maka secara otomatis pemimpin tersebut akan dicintai oleh rakyatnya.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika Sunan Kalijaga melakukan gebrakan dengan Serat Jamus Kalimosodho yang tidak tertulis dalam ajaran sebelumnya. Beliau hanya meluruskan dari ajaran tersebut atau tidak menyalahkan ajaran agama tersebut. Manusia bisa berkasta rendah maupun tinggi dilihat dari perilakunya. Hal ini Sunan Kalijaga pelajari ketika beliau hendak masuk Islam, sementara beliau sendiri merupakan keturunan berkasta tinggi (adipati Tuban) yang masih keturunan dari Ranggalawe. Beliau dinilai telah melakukan suatu perbuatan yang memalukan kasta dan derajatnya dengan cara menjadi seorang maling, begal dan ahli judi. Meskipun diniatkan untuk menolong rakyat, cara yang dilakukannya dianggap salah sehingga dinilai telah merendahkan kastanya lebih buruk daripada kasta Sudra [MFR].

Perlukah Kita Berkonflik

Konflik membuat kita semakin matang dalam proses pendewasaan sehingga keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah lebih bijak.

—Indra Latief Syaepu

Kita tentu sering mendengar istilah konflik yang sering diidentikan dengan permusuhan, debat karena beda pendapat, dan juga persaingan. Meskipun persaingan bukan salah satu jenis konflik, tetapi ia bisa memicu konflik apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati. Dalam realitas, konflik tidak bisa dihindari. Di mana-mana konflik pasti dijumpai, entah dalam skala kecil maupun besar. Kehidupan manusia seolah-olah tidak bisa lepas dari konflik dan ia bagian dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan berevolusi (conflict is human needs).

Jika ada pertanyaan perlukah kita berkonflik, maka dalam paradigma masyarakat umum konflik sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, konflik memang berkonotasi negatif, seakan-akan ia tiada faedah. Bagi seseorang yang tidak menguasai teori atau resolusi konflik tidak gampang untuk menjawab pertanyaan semacam itu, begitu sebaliknya. Membaca buku, artikel, jurnal dan sebagainya adalah modal awal untuk bisa memahami watak sejati konflik. Tidak dipungkiri juga bahwa konflik merupakan warisan tradisi manusia; mulai dari kisah putra Nabi Adam dan Siti Hawa (konflik saudara sekandung atau antarindividu) hingga masa kekhalifahan yang melibatkan komunitas (konflik komunal).

Sebetulnya, tidak selamanya konflik mengarah pada ihwal yang destruktif (merusak), tetapi ia bisa juga konstruktif (bermanfaat). Buku-buku banyak mengulas dampak buruk konflik dan jarang sekali menyinggungnya dalam nuansa yang positif. Ini bisa dimaklumi karena biasanya konflik hanya dilihat dari sudut pandang yang sederhana: konflik pasti akan membawa kehancuran atau kerusakan, maka sebisa mungkin harus dihindari. Namun dalam pandangan baru, konflik menjadi suatu kebutuhan manusia. Fakta bahwa konflik ternyata tidak bisa dihindari maka mau tidak mau ia harus diarahkan ke arah yang membangun. Dalam bahasa resolusi konflik, jenis konflik seperti ini dinamakan dengan konflik-fungsional (konstruktif dan membangun), sebagai lawan dari konflik-disfungsional (destruktif atau menghancurkan).

Berikut adalah satu contoh konflik fungsional. Sebut saja konflik terjadi antara kelompok A vs kelompok B. Dalam kondisi konflik seperti ini, biasanya tumbuh rasa solidaritas di antara masing-masing kelompok, menguatkan kekompakan di masing-masing kubu. Tapi ini berlaku jika konflik melibatkan beberapa individu. Lantas, jika konflik terjadi antarindividu maka bagaimana cara mengambil hikmah atau sisi positifnya? Saya yakin pasti selalu ada sisi positif yang bisa diambil, akan tetapi perlu penguasaan diri yang cukup atau dalam bahasa teorinya “managemen konflik”. Namun saya tidak akan menjelaskan secara detail karena pembahasannya bisa panjang sekali. Saya hanya akan menarik garis besarnya saja.

Untuk mempermudah dan terlihat islami, saya akan mengutip QS. Al-Baqarah: 216 “diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh pula kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak”. Secara tidak langsung ayat ini hendak mengatakan bahwa Allah SWT tidak pernah menciptakan keburukan atau kesia-siaan karena selalu ada nilai positif (hikmah) di baliknya. Konflik adalah sesuatu yang kebanyakan orang ingin hindari, namun kenapa Allah SWT membiarkan konflik meskipun itu buruk? Jawabannya karena pasti ada hikmah yang bisa dipetik oleh manusia.

Untuk mengetahui hikmah di balik hal ihwal yang negatif, Allah SWT menganugerahi manusia dengan akal supaya bisa mereka pergunakan untuk belajar dan merenungkan segala ciptaan. Artinya, tabir misteri yang terkandung bisa disingkap dengan cara kontemplasi-edukasi yang melibat akal sebagai sumber ilmu pengetahuan kedua setelah wahyu. Proses pembelajaran, penelitian, riset dan pengembangan temuan-temuan di lapangan bisa menjadi pembuka tabir tersebut. Pendayagunaan akal merupakan bagian dari sunnatullah yang wajib bagi manusia sebagai khalifah. Setiap manusia pasti memiliki potensi, dan potensi tersebut wajib digunakan untuk kemaslahatan. Pendayagunaan akal secara maksimal akan menguak takdir baik dan takdir buruk yang telah Allah SWT ciptakan. COVID-19, misalnya, awal mula dianggap sebagai takdir buruk (wabah), tetapi lama-kelamaan pandemi ini membuat sebagian orang mampu mengambil hikmah darinya. Begitu juga dengan konflik: awalnya wajib dihindari tetapi ternyata kemudian diperlukan (konflik-fungsional).

Konflik mendorong kita setidaknya memperluas wawasan (worldview). Pertama, ia menyadarkan kita bahwa permasalahan harus segera dipecahkan, dicarikan solusi bukan dihindari. Kedua, konflik mendorong kita melakukan perubahan dalam diri kita dan melakukan sesuatu yang baru. Ketiga, konflik membuat kita semakin matang dalam proses pendewasaan sehingga keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah lebih bijak. Keempat, konflik bisa menjadi alat ukur kemampuan kita dalam menghadapi sesuatu sekaligus alat intropeksi dan evaluasi diri. [MFR]

Pandemi dan Fajar Iman-Nalar

Allah SWT membekali manusia dengan akal supaya bisa berpikir. Maka menyikapi pandemi ini, iman harus disertai dengan nalar akal sebagai bentuk ikhtiarnya.

Indra Latief Syaepu

Benturan agama dan sains, yang kembali menyeruak di masa pandemi, sebetulnya pernah terjadi pada masa Abbasiyah, ketika paham okasionalisme berbenturan dengan kausalitas.  Al-Ghazâlî berhasil menyatukan dua faham ini dengan cara menarik jalan tengah, sebagaimana terungkap dalam sejarah filsafat Islam. Jika kita menerapkan pandangan Al-Ghazâlî tersebut ke dalam situasi pandemi sekarang, masyarakat bisa mengambil sisi positifnya. Menjaga kesehatan dan kebersihan bukan hanya sebagian dari iman, tetapi wujud awal peradaban.

Memang saat ini, Covid-19 memaksa semua orang untuk memperbaharui cara hidup, bahkan dalam cara yang ekstrim. Secara tidak langsung, problem ini memberi kita pelajaran. Kehidupan zaman yang serba modern dengan teknologi maju mengharuskan kita meninjau ulang pemahaman kita terhadap ajaran agama di tengah pandemi: kejumudankah yang terjadi atau sebaliknya?

Sains ialah satu tanda bahwa pemikiran manusia telah mengalami perubahan. Pada dasarnya perkembangan sains bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Akan tetapi sains—dan  juga agama—ternyata sama-sama punya kelemahan. Dalam beberapa teori filsafat muncul ragam pernyataan mengenai hubungan sains dan agama: A) tidak bertentangan; B) saling bertentangan; C) bertentangan tapi bisa hidup berdampingan; D) saling mendukung. Jika kita mengamati fenomena sosial yang terjadi di masyarakat selama pandemi, teorema ini terwakili dalam cara pandang masyarakat, sesuai dengan ideologi mereka.

Kelompok fatalistik secara tidak langsung beranggapan bahwa kebenaran sains tak bisa dipercaya, bahwa keputusan pemerintah, melalui intruksi Badan Kesehatan Dunia—dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Bagi mereka, Covid-19 merupakan ujian untuk meningkatkan keimanan dengan cara meramaikan masjid dengan salah berjamaah, pengajian, dan majlis taklim lainnya, bukan malah dibatasi atau ditutup. Bisa dibilang, kelompok seperti ini mewakili idiologi filsafat atau pola pikir okasionalisme, yaitu faham yang meyakini bahwa Tuhan, bukan makhluk, adalah sebab di balik sebuah kejadian (Yuana, 2010: 158).

Kubu lain menganggap ‘sains bertentangan, tapi bisa berdampingan’. Contoh kasusnya adalah saat kebenaran sains tidak terbantahkan dan kita masih memegang teguh keimanan, maka kita menerima kedua kebenaran keduanya (sains dan agama). Kelompok ini bisa dikatakan golongan Ghazâlian: tidak terlalu rasional tapi juga tidak terlalu fatalistik. Kelompok terakhir adalah mereka yang terlalu percaya pada sains tanpa memerhatikan agama; mereka bisa dikategorikan sebagai masyarakat sekular atau postivistik.

Hampir seluruh agama, terutama Islam, memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Selama pandemi Covid-19, umat Islam setidaknya bisa mengambil dua hikmah terkait seruan ibadah di rumah. Pertama, penutupan tempat ibadah seharusnya bukan menjadi penghalang umat Islam untuk beribadah dan meningkatkan keimanan. Justru dengan beribadah di rumah, secara tidak langsung kita telah menjadikan rumah kita seperti rumah Allah. Tentunya umat Islam sudah akrab sekali dengan istilah bayjannatî ‘rumahku, surgaku’. Maka kita yakin bahwa situasi pandemi bisa jadi ajang untuk membentengi rumah dari gangguan jin dan syetan. Bacaan al-Qur’an di rumah akan menjadikan rumah sejuk, harum dan dapat mengusir mahluk ghaib yang membawa anasir-anasir negatif terhadap keluarga. Inilah mengapa muslim diperintahkan untuk selalu menghiasi rumah dengan salat. ‘Jadikanlah bagian dari salat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan’ (HR Bukhari, No. 432; HR Muslim, No 1817). Maka dalam konteks pandemi, makhluk gaib ini bisa juga dipahami virus tak kasat yang membawa petaka bagi manusia (Covid-19).   

Kedua, beribadah di rumah paling tidak akan mengurangi risiko penularan Covid-19. Secara tidak langsung kita sedang melaksanakan perintah agama untuk memelihara kesehatan badan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kesehatan badan guna meningkatkan imunitas. Dalam keadaan tertentu, Islam juga memberi kelonggaran, keringanan (toleransi), termasuk beribadah di rumah dan tidak rapatnya barisan salat selama pandemi dan Kenormalan Baru. Seperti sudah maklum, kita sedang memasuki masa Kenormalan Baru New normal; pemerintah telah membuka beberapa tempat, tak terkecuali masjid, yang semula ditutup tapi dengan syarat menerapkan aturan dan protokol kesehatan yang baru. Tidak dirapatkannya shaf salat bukan berarti fadilah berjamaah akan hilang (baca fikih), terlebih dalam situasi pandemi seperti ini, tentunya ada toleransi.

Seperti dikatakan di awal, ada beberapa ulama atau filsuf pada masa Abbasiyah yang mengadopsi sudut pandang peripatetik yang mengedepankan kemampuan akal dalam penalaran. Hasil nyata dari filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris (sains). Para filsuf dulu beranggapan bahwa dengan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia akan lebih baik. Maka dari itu penulis tegaskan, iman saja tidak cukup untuk menghadapi pandemi ini, tetapi penalaran akal juga diperlukan karena pada dasarnya, Islam juga memuliakan akal.

Tidak dimungkiri bahwa ketika akal mampu memproduksi sains, maka ia bak menjadi duri dalam daging bagi agama dan kepercayaan yang sudah lama mapan. Oleh karena itu, manusia perlu untuk selalu mengambil hikmah positif dalam menyikapi pandemi. Akal dan keimanan harus diimbangi untuk memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik. Di era digitalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ialah sarana untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang ada. Seperti ditegaskan dalam al-Qur’an, Allah SWT membekali manusia dengan akal supaya bisa berpikir. Maka menyikapi pandemi ini, iman harus disertai dengan nalar akal sebagai bentuk ikhtiarnya. [MFR]

Fatalisme Agama dan Takdir Tuhan


Fatalisme di tengah pandemi bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup manusia dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Pro dan kontra terjadi di kalangan masyarakat, baik awam maupun tokoh agama, dalam menyikapi pandemi Covid-19. Dalam artikel terdahulu di laman ini, mahasiswa SAA menyoroti masih banyak dikalangan masyarakat bawah yang menganut prinsip fatalisme (jabariyyah). Sedangkan di sisi lain banyak ulama cenderung mentaati anjuran pemerintah dan ilmuwan untuk mencegah penularan virus dengan cara sosial distancing. Beredarnya lirik lagu “Corona ditakuti Allah dijauhi” adalah salah satu bukti perbedaan ekspresi dalam menyikapi kada ‘qadha’ dan kadar ‘qadar’ selama pandemi Covid-19.

Berbeda dari tulisan sebelumnya, penulis di sini akan mengulas kada dan kadar lebih dari sisi teologis dalam kaitannya dengan takdir dan kebebasan manusia. Sebelum melanjutkan, penulis akan flashback sedikit terkait turunya Islam dan Alquran. Secara sosial historis, Islam dan Alquran diturankan oleh Allah Swt. secara berangsur-angsur ‘tajrîd sesuai dengan kondisi kehidupan yang dihadapi Nabi dan umatnya pada waktu itu. Ini berarti bahwa Alquran yang diturunkan oleh Allah Swt. merupakan cermin “kreatif-progesif” antara kehendak ilahi dan realitas duniawi. Kondisi ini menegaskan bahwa Islam haruslah berkembang, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan zaman, peradaban, dan kondisi sosial masyarakat setempat tanpa harus menghilangakan nilai-nilai subtantifnya.

Di Era Milenial 2020, umat beragama khususnya Islam sedang diuji dengan kemunculan thaûn ‘wabah’ Covid-19. Perdebatan kemudian muncul di kalangan ulama, umara, dan Muslim awam tentang bagaimana menyikapi wabah ini dalam kaitan dengan ketetapan kada dan kadar dari Allah Swt.

Pada masa klasik, keyakinan terhadap kada dan kadar menjadi pendorong keberanian dan kesabaran dalam menghadapi segala bentuk ujian dan musibah. Maka dari itu, perdebatan mengenai Tuhan, sifat Tuhan, surga, neraka menjadi mengemuka dengan sangat sengit. Kada dan kadar juga menjadi salah satu bahan diskusi yang panjang, yang mengerucut pada dua kelompok utama: qadariyyah versus jabariyyah.

Pengaruh jabariyah ‘fatalisme’ meyebar sangat cepat sekali terutama pada masa Dinasti Abbasiyah yang kebetulan didominasi oleh kaum sufi (tasawuf) yang lebih condong pada faham ini. Mereka bersikukuh bahawa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Swt. Konsekuensi dari faham ini juga menular pada aspek agama yang lain, yaitu sejauh mana manusia bisa melakukan ijtihad. Walhasil, kondisi Islam pada waktu itu bisa dibilang ‘jumud’ karena fatwa yang mengatakan bahwa ijtihad telah ditutup. Akibatnya, banyak orang beralih pada dunia tasawuf. Ciri khas dari seorang sufi adalah kepasrahan karena semuanya sudah kehendak Allah Swt.

Kita semua setuju bahwa Covid-19 ini adalah takdir dari Allah Swt. Tetapi takdir ini adalah jenis takdir yang bisa diubah oleh manusia melalui ikhtiar. Allah Swt. tidak akan merubah nasib manusia kecuali manusia tersebut mau merubahnya. Fatalisme di tengah pandemi bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup manusia dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Ironisnya, paham fatalisme ini sampai sekarang masih berkembang pesata, tak terkecuali di kalangan kaum milenial. Padahal manusia adalah mahluk Allah Swt. yang diberi akal untuk berpikir dan kebebasan untuk memilih dalam bertindak. Manusia diberi tiga keistimewaan oleh Allah Swt.:  akal, kemauan dan daya; tiga unsur inilah yang membedakan manusia dari mahluk lainnya. Namun perlu ditegaskan bahwa, kata Muhammad Abduh, kebebasan berpikir dan berbuat tidaklah absolut tapi terbatas. Artinya, manusia boleh melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuan (ikhtiar) yang ada tetapi keputusan tetap berada pada takdir kadar Allah Swt. Dengan demikian, sosial distancing, ibadah atau bekerja di rumah merupakan ikhtiar untuk lepas dari takdir buruk (memutus rantai Covid-19) dan mencari takdir yang lebih baik.

Umat Islam harus mau berpikir secara filsofis dan ilmiah bahwa Islam, sains, dan ilmu kesehatan tidaklah bertentangan. Egoisme dalam beragama harus dihindari karena Islam sama sekali tidak menentang aktivitas rasional atau saintifik. Perkataan ibn Sina, misalnya, bahwa ‘Allah Swt. tidak menurunkan penyakit melainkan dengan obatnya,’ harus dipahami dalam konteks ini; obat sebuah penyakit harus ditemukan melalui pendekatan ilmiah.

Langkah-langkah ilmiah dalam menghadapi pandemi ini juga sudah sesuai dengan kaidah fikih ‘al-muhâfadat ’alâ qadîmi al-shâlih wa al-akhd  bi al-jadîd al-ashlah ‘memelihara tradisi lama sembari menyesuaikan dengan tradisi baru yang lebih baik’. Sosial distancing merupakan tradisi baru di era milenial yang perlu diambil di masa pandemi. Keputusan pemerintah untuk melakukan sosial distancing merupakan sebuah ijtihad kolektif antara umara, ulama, dan ilmuwan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, bukan menjauhkan umat dari Tuhan.

Ibadah komunal (jamaah di masjid) memang merupakan kemaslahatan untuk umat Islam. Tetapi di tengah pandemi kemaslahatan ini ternyata dapat menimbulkan kemudaratan karena bisa memicu penularan yang lebih masif. Sesuai dengan kaidah fikih “jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus di dahulukan,” maka larangan salat jamaah di masjid bisa dibenarkan secara doktrin keagamaan. Ibadah dan bekerja di rumah, jaga jarak fisik, dan larangan mudik juga adalah keputusan yang paling tepat. Setiap kebijakan biasanya akan menimbulkan permasalahan baru, seperti problem ekonomi. Maka di sinilah agama mewajibkan kita mau mengulurkan tangan untuk saling berbagi dan bertolong-tolongan. [MFR]