Ketua Forkugama Dorong Pembentukan Forum Pemuda Lintas Agama Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

Temu pemuda Lintas Agama yang ke-3 tahun 2020 dilaksanakan di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang. Hadir dalam kegiatan tersebut 60 peserta pemuda dari masing-maisng majelis Agama yang berasal dari Kabupaten/Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten/Kota Pasuruan.

Dalam kegiatan ini disampaikan materi tentang “Kerukunan Umat Beragama” oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur, Bapak Hamid Syarif, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa kerukunan beragama merupakan suatu keharusan dalam kehidupan beragama di Indonesia, kerukunan beragama ini harus terus dipupuk terus menerus agar selalu menjadi pondasi dalam menjalin hubungan beragama.

“Indonesia ini terdiri dari beragam agama dan budaya, maka membangun kerukunan beragama dalam kehidupan sosial-keagamaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dibangun bersama-sama” tutur Bapak Hamid Syarif.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr.H.Ahmad Zayadi, M.Pd, dengan mengangkat tema “ Moderasi Beragama”, dalam kesempatan ini Bapak Zayadi menjelaskan bahwa dalam moderasi beragama harus mengedepankan sikap anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya local, serta menunjukan sikap tengah. “Beberapa parameter seseorang dapat dianggap memiliki sikap moderat dalam beragama adalah memiliki sikap anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya local, serta mempunyai sikap tengah”.

Lebih lanjut, berkaitan dengan moderasi beragama, Bapak Zayadi menambahkan bahwa Integritas, Humanis, Spirituality, Adaptif, dan Nasionality, adalah pilar utama dari moderasi beragama dalam konteks kita sebagai warga Negara Indonesia, disingkat dengan akronim IHSAN.

Dalam materi penutupnya Bapak Zayadi menyampaikan bahwa Negara harus hadir dan memberikan perlindungan terhadap umat beragama, hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab Negara. “Negara hadir dan memberikan perlindungan terhadap warganya dalam beragama, semisal dalam proses pelaksanaan Ibadah Haji, disana Negara hadir memberikan perlindungan dan menfasilitasi warganya dalam beribadah”, tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Forum Kerukunan Pemuda Lintas Agama, Thoriqul Huda yang juga Dosen SAA IAIN Kediri menyampaikan, bahwa FKUB Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur harus mulai merintis dan membentuk komunitas Pemuda Lintas Agama sebagai regenerasi dalam membangun Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur. “FKUB Kabupaten/Kota harus mulai membentuk forum pemuda lintas Agama, hal ini perlu untuk membangun wawasan kerukunan sejak dini pada diri pemuda”, tuturnya

Dema Prodi SAA Gelar Academic Culture of Religious Studies (ACoRS) 2020

Pada Jumat dan Sabtu, 30 dan 31 Oktober 2020, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Prodi Studi Agama-Agama (SAA) IAIN Kediri menggelar Academic Cultural of Religious Studies (ACoRS). Acara ini merupakan pengenalan budaya akademik khususnya kepada mahasiswa baru Prodi Studi Agama-Agama (SAA)( IAIN kediri 2020. Kegiatan kali ini mengusung tema “Menciptakan Pribadi Mahasiswa Studi Agama-Agama Yang Toleran demi Terwujudnya Keharmonisan dalam Bingkai Kebhinekaan”. Salah satu tujuan acara ini ialah membentuk karakter pribadi mahasiswa SAA yang toleran terhadap perbedaan yang ada demi mempererat hubungan sesama warga negara Indonesia yang notabene memiliki semboyan Bhineka Tunggal Eka sehingga terwujud keharmonisan.

Academic Cultural of Religious Studies (ACoRS) merupakan kelanjutan dari pengenalan akademik Prodi Studi Agama-Agama yang sebelumnya bernama Friendship of Comparative Religion (FoCR) saat masih bernama Prodi Perbandingan Agama (PA). Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi yang ada sekarang ini: peralihan nama Perbandingan Agama (PA) menjadi Studi Agama-Agama (SAA). Secara tidak langsung perubahan tersebut juga memberi dampak besar terhadap pengenalan budaya akademik prodi. Akhirnya, nama baru AcoRS dipilih untuk menyesuaikan dengan nama Studi Agama-Agama atau Religious Studies. Namun, perubahan tersebut tidak meninggalkan nilai-nilai dari FoCR itu sendiri, hanya saja metode dan bajunya saja yang baru.

Acara ini berlangsung selama dua hari secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Hal ini dilakukan mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga detik ini. Meskipun dilaksanakan secara daring, peserta, yang merupakan mahasiswa baru SAA IAIN Kediri 2020, tetap antusias mengikuti semua tahap kegiatan.

Sebelum acara digelar, para peserta diwajibkan untuk membuat video tentang kesiapan mengikuti ACoRS disertai dengan motivasi sebagai mahasiswa SAA. Syarat tersebut sebagai upaya character building yang harus ditanamkan kepada para maba dalam mengikuti ACoRS. Di samping itu juga, saat materi berlangsung mereka diwajibkan untuk membuat resuman berupa tulisan. Resuman tersebut nantinya dapat mereka simpan dan dipelajari kembali dikemudian hari agar tidak melupakan esensi dari ACoRS itu sendiri.

Materi-materi dalam ACoRS ada empat: Ke SAA-an, Multikulturalisme, Keorganisasian, dan Birokrasi. Materi-materi tersebut merupakan dasar yang harus dipelajari oleh mahasiswa baru SAA sebelum menyelami lebih dalam kehidupan kampus, yang tentu saja sangat berbeda dengan masa-masa SMA/MA/SMK dahulu. Mereka dituntut mengubah pola pikir mereka sesuai dengan kehidupan kampus agar bisa survive dan sukses sebagai mahasiswa. Inilah tujuan utama dari penyelenggaraan AcoRS ini.

Situasi pandemi Covid-19 saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita dapat melaksanakan kegiatan berkumpul seperti biasanya. Tetapi tentunya situasi ini tidak boleh menghalangi agenda kita. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita dapat tetap mengadakan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk tetap berinteraksi meski dari jarak jauh. Harapan kedepan, semoga pandemi ini segera berakhir dan acara ACoRS dapat dilaksanakan kembali secara luring [Dema Prodi].

#saamantab

#salamtoleransi

#saaiainkediri

Mahasiswa SAA IAIN Kediri Ikuti Temu Pemuda Lintas Agama Jawa Timur

Kediri 26 Okt 2020: Pertemuan pemuda lintas Agama Provinsi Jawa Timur 2020 yang ke- 2 bertempat di Lt. 4 gedung Perpustakaan IAIN Kediri, kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur tersebut menghadirkan 60 peserta dari kabupaten/Kota di sekitar wilayah Kediri, diantaranya kabupaten Nganjuk 6 orang, Jombang 6 orang, Kab/Kot Blitar 12 orang, Kab/Kot Kediri 12 orang, Trenggalek 6 orang serta tulungagung 6 orang.

Selain dari unsur majelis Agama-agama, kegiatan kali ini juga dihadiri oleh Mahasiswa IAIN Kediri, sebanyak 12 perwakilan. Dalam kegiatan tersebut Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. Ahmad Zayadi, menjelaskan kepada peserta tentang moderasi Beragama, menurutnya bahwa tiap-tiap agama memliki nilai-nilai keadilan dan humanisme yang sama, sehingga pada titik tersebut menjadi satu pijakan bersama untuk dapat menjalin kerukunan beragama.

“Dalam setiap agama itu ada Nilai-nilai universal yg berisikan pesan-pesan positif seperti keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Akan tetapi dalam agama juga ad juga pesan-pesan khusus yg berbeda antar agama, seperti tentang doktrin keagamaan, oleh karenanya kita harus memiliki sikap sepakat dalam ketidaksepakatan (AGREE IN DISAGREEMENT) agar semua hubungan antar umat beragama dapat berjalan dengan baik”. Tutur Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua FKUB Bapak Najib Hamid, menuturkan bahwa pemuda harus menjadi motor penggerak kerukunan beragama, mereka harus kita bekali wawasan kerukunan beragama sejak dini agar tertanam wawasan kerukunan beragama yang baik.

Dalam kegiatan tersebut, Thoriqul Huda sebagai Ketua Forum Kerukunan Pemuda Lintas Agama Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan roadshow kedua, selanjutnya masih ada dua agenda kegiatan lagi. “ini merupakan roadshow kedua, selanjutnya akan kita laksanakan di Malang dan Jember, kita berharap semua semakin memiliki wawasan kerukunan beragama yang baik setelah mengikuti kegiatan ini” tutur Thoriq.

Prodi SAA IAIN Kediri Presentasikan Pengelolaan Keberagaman Agama di Drew University, USA

Pada hari Jumat, 17 Oktober 2020, Maufur, dosen sekaligus sekprodi Studi Agama-Agama (SAA) IAIN Kediri diundang untuk memberikan kuliah daring di salah satu kelas yang bertajuk “Global Wisdom for Conflict Resolutions” di Graduate School, Drew University, New Jersey, AS. Kelas ini diampu oleh Prof. Jonathan Golden, Direktur Center for Religion, Culture, and Conflict Resolution (CRCC), yang sebelumnya pernah memberikan kuliah tamu di Prodi SAA IAIN Kediri.

Di kelas tersebut, Maufur mempresentasikan “Religious Diversity in Indonesia: Prospects and Challenges”. Ia menjelaskan konteks keragaman agama di Indonesia kepada para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Theological School, Drew University, Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam mengelola keberagaman agama, bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contohnya adalah meningkatnya pengakuan negara atas hak sipil bagi kelompok minoritas, yang selama ini belum tercakup dalam berbagai regulasi yang ada.

Namun demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menangani konflik intra- dan antaragama yang masih sering terjadi di akar rumput. Tantangan semakin besar mengingat media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran hoax yang bisa menimbulkan ketegangan di antara umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, moderasi beragama yang digagas pemerintah juga harus menyasar narasi agama yang tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Maufur juga menjelaskan bagaimana kearifan lokal di Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi keragaman agama di Indonesia.

Selain itu, kuliah tamu ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah terjalin antara SAA IAIN Kediri dan CRCC Drew University. Beberapa tahun lalu, dua dosen dari IAIN Kediri, Maufur dan Zaenatul Hakamah berkesempatan mengikuti Summer Program selama satu bulan di universitas yang berbasis di New Jersey, Amerika Serikat ini.

Dosen SAA, Ketua Forum Kerukunan Pemuda Lintas Agama (FORKUGAMA) Jatim

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Dr. Ahmad Zayadi mengatkan, kelompok pemuda moderat harus lantang bersuara di media sosial dan ruang publik lainnya. Dalam konteks masa kini, ia mengatakan bahwa sikap moderat dalam beragama merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh golongan milenial, hal ini merujuk pada realitas keberagaman suku, agama dan ras di Indonesia.

“ Tentu kita mendorong agar kelompok pemuda milenial ikut bersuara lantang di media sosial dan ruang-ruang publik lainnya dalam menggaungkan moderasi beragama” tutur Ahmad Zayadi dalam acara Temu pemuda lintas agama di Surabaya.

Pada acara tersebut turut hadir narasumber lainnya, di antaranya Kepala Bakesbangpol Jawa Timur Bapak Jonathan Judyanto, yang memberikan materi tentang “Wawasan Kebangsaaan”, serta dari Sekertaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bapak Hizbul Wathon yang memberikan materi dengan tema “Wawasan Kerukunan Umat Beragama”.

Thoriqul Huda, Dosen Prodi SAA IAIN Kediri dan juga Ketua Forum Kerukunan Pemuda Lintas Agama (FORKUGAMA) Jawa Timur mengatakan bahwa acara Temu Pemuda lintas Agama di Surabaya merupakan bagian dari “Roadshow Moderasi Beragama” yang diselenggarakan di 4 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yakni Surabaya, Kediri, Malang dan Jember, dengan melibatkan peserta dari masing-masing majelis Agama.

“Iya, kegiatan temu pemuda lintas agama ini merupakan agenda rutin, dan tahun ini akan kita selenggarakan di 4 kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat”, tutur Thoriq.

Kedepannya ia berharap kerukunan umat beragama di Indonesia semakin baik, dan sikap membangun kerukunan harus dimulai dari pemuda sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan dalam membangun bangsa. “Pemuda sebagai penerus masa depan bangsa, harus memahami realitas keberagaman bangsa Indonesia”, lanjut Thoriq.

Maklumat Pemuka Agama tentang RUU Cipta Kerja

MAKLUMAT PEMUKA AGAMA SELURUH INDONESIA: TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DAN BUKA KEMBALI RUANG PARTISIPASI PUBLIK

———————————

RUU CIPTA KERJA BERPOTENSI MENGANCAM KEBEBASAN SIPIL, KEADILAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA SERTA KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah bersama dengan DPR-RI telah mengambil keputusan tingkat I (pertama) terkait rencana pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada malam tanggal 3 Oktober 2020. Dengan disetujuinya RUU Cipta Kerja pada tingkat I (pertama) ini, maka tinggal menunggu pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna DPR RI untuk mengesahkan RUU Ciptakerja menjadi UU Cipta Kerja. Sebagai Rancangan Undang-Undang yang dibentuk dengan metode Omnibus Law, RUU Cipta Kerja memuat banyak klaster dan sub-klaster isu pembahasan, yang mana di dalamnya total ada sekitar lebih dari 81 (delapan puluh satu) Undang-Undang serta terdampak seribu lebih pasal di seluruh undang-undang tersebut yang diubah. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang ini berpotensi menimbulkan perubahan drastis tata sistem politik hukum Indonesia yang sudah ada dibangun, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sangat sistemik dan masif, yang implikasinya akan merubah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, sejak awal pembahasan draft dan rencana pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja juga telah menimbulkan penolakan besar-besaran dari sebagian besar masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan dan pertimbangan rasional. Baik dari akademisi, mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat mengkritisi kehadiran RUU yang dinilai cacat dan berpotensi menghantarkan Indonesia ke jurang krisis yang multi dimensi terutama kebebasan sipil, krisis keadilan sosial, ekonomi dan budaya serta keberlanjutan lingkungan hidup. 

Beberapa persoalan mendasar dalam RUU Cipta Kerja tersebut antara lain:

  1. Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian.

Pasal 82 RUU Omnibus Cipta Kerja, dalam huruf D, memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk dapat mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara.

Spionase terhadap aliran kepercayaan ini juga secara semangatnya bertentangan dengan berbagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, dimana dalam pertimbangan putusan tersebut Negara wajib menjamin dan melindungi semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk aliran kepercayaan atau aliran kebatinan. Selain itu kewenangan spionase oleh Kepolisian juga secara semangatnya menyalahi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dimana aliran kepercayaan memiliki kedudukan setara dengan agama-agama lainnya yang diakui secara konstitusional dan dijamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinannya.

  • Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja

RUU Cipta kerja sejatinya merupakan upaya revisi terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sejak 2006 sudah coba dilakukan pemerintah dan terus digagalkan gerakan pekerja/buruh. Sistem fleksibilitas tenaga kerja yang diandalkan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan Bank Dunia merupakan fitur utama klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang akan diwujudkan dalam kemudahan rekrutmen dan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK (easy hiring easy firing). Nantinya pekerja/buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan, serta status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu. Beberapa pasal yang bermasalahnya yaitu: Pasal 77A, Pasal 88C, Pasal 88B, Pasal 91, dan Pasal 93 dalam BAB IV Ketenagakerjaan.

Dengan adanya perubahan terhadap skema kepastian perlindungan status dan hak buruh/pekerja, RUU Cipta Kerja berpotensi merentankan kondisi perekonomian kelompok pekerja yang notabenenya adalah kelompok masyarakat yang paling banyak ada di Indonesia hari ini. Kerentanan ekonomi kelompok pekerja berpotensi menurunkan daya beli, dan membuat macet sirkulasi ekonomi yang dapat menyebabkan Indonesia melangkah lebih cepat menuju jurang krisis perekonomian.

  • Potensi konflik agraria dan SDA/lingkungan hidup

Melalui RUU Cipta Kerja, ancaman kriminalisasi dan diskriminasi hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat semakin menguat, karena pemerintah hendak memperkuat Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Padahal, dua UU ini terbukti sudah banyak mengkriminalkan petani dan masyarakat adat yang berkonflik dengan kawasan hutan.

Berdasarkan Catahu 2019 KPA, sepanjang tahun 2019 saja terjadi 259 kasus penangkapan petani, masyarakat adat dan pejuang hak atas tanah. Jika diakumulasi selama 5 tahun terakhir ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya. Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU Cipta Kerja) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, sengaja atau tidak sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perijinan dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan.

Pasal-pasal tersebut dapat dengan mudah digunakan untuk menjerat petani, masyarakat adat, dan masyarakat desa yang masih berkonflik dengan perusahaan atau negara akibat penunjukkan atau penetapan Kawasan hutan secara sepihak.  Lalu juga ada, perubahan pasal 15 UU Kehutanan, dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja soal kemudahan proses pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. Perubahan UU di atas dapat menimbulkan kontradiksi regulasi yang baru dengan putusan MK No. 35/2012, terkait putusan hutan adat bukan lagi hutan negara dan putusan MK No. 95/2014 dimana masyarakat di dalam hutan berhak menggarap tanah dan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu UUPA 1960 pun menjamin hak dan akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan.

Dalam RUU Cipta Kerja, uji kelayakan AMDAL dapat diserahkan kepada lembaga dan/atau ahli bersertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 23 poin 4. Permasalahannya adalah keputusan atau kebijakan yang berdampak lingkungan diserahkan hanya kepada pihak swasta saja, tanpa ada peran pemerintah dan masyarakat (secara formal). Selain itu juga ada penyempitan peran masyarakat dalam perumusan AMDAL sebagaimana tertuang dalam pasal 23 poin 6.

Perubahan drastis ini berpotensi meningkatkan eskalasi konflik agraria, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Tidak hanya masyarakat wilayah agraris yang berpotensi tergusur kehidupannya, namun juga ruang ekologi penopang kehidupan sekitarnya juga turut hancur.

  • Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat

Atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi, RUU Cipta Kerja menjadi alat untuk merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat. Pasalnya, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tidak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya.

Melalui RUU Cipta Kerja (Pasal 129), Hak Pengelolaan (HPL) diterjemahkan semakin menyimpang, yaitu sebagai pemberian jenis hak di atas tanah negara. Melalui HPL, pemerintah seperti hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring jaman kolonial, yang secara tegas sudah dihapus dalam UUPA 1960. RUU Cipta Kerja juga menghapus pasal 16 UU Perkebunan (pasal 30 dalam RUU Cipta Kerja), tentang kewajiban perkebunan untuk megusahakan lahan perkebunannya dan menghapus sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya. Dengan dihapusnya pasal 16 UU Perkebunan maka hal ini berpotensi menghilangkan status tanah terlantar yang merupakan salah satu syarat hapusnya HGU dalam UUPA. Dengan hilangnya status tanah terlantar maka berpotensi menghambat pelaksanaan reforma agraria dari wilayah perkebunan, mengingat salah satu obyek prioritas reforma agraria bagi rakyat adalah tanah-tanah (perkebunan) yang banyak diterlantarkan perusahaan.

Selain itu, RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian pangan untuk kepentingan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, tol, bandara, sarana pertambangan dan energi. Kemudahan proses perizinan, seperti dihapusnya keharusan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian di Indonesia.

  • Kekuasaan birokratif yang tersentralisir di pusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998

Rencana pemerintah untuk mengalihkan semua kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat dalam RUU Cilaka tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagai produk reformasi. Misalnya, RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin. Misalnya, Pasal 170 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah dapat digunakan untuk mengubah Undang-undang. Selain itu, ada Pasal 166 RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah. Hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV yang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Kekuasaan birokrasi yang semakin tersentralisir menjadikan kewenangan perizinan semakin terpusat di Pemerintah Pusat. Di sisi lain, kontrol Pemerintah Pusat terhadap persoalan dan kondisi riil di daerah juga hingga hari ini tidak begitu kuat. Sentralisasi kekuasaan birokrasi di Pemerintah Pusat ini akan menjadikan kewenangan birokrasi perizinan semakin tidak cermat dan tidak berangkat dari pengalaman serta realitas di daerah.

Selain dari potensi ancaman yang telah disebutkan di atas, secara formal tata cara pengundangan, penyusunan RUU Cipta Kerja ini juga sebenarnya cacat prosedur. Proses penyusunan RUU Cipta Kerja ini sangat mencederai hak partisipasi masyarakat, dimana peran partisipasi publik sangat minim untuk terlibat dan diterima masukan maupun pandangannya. Sejak pembahasan Prolegnas, penyusunan draft oleh Kemenko Perekonomian RI, Naskah Akademik dan draf RUU hingga Pengambilan Keputusan Tingkat I (Pertama) memperlihatkan bahwa Pemerintah dan DPR RI sedang ‘mencuri’ momentum di tengah pembatasan sosial akibat Pandemi Covid-19 sekaligus melanggar Pasal 89 jo 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan Pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik yang luas dan mudah kepada masyarakat dalam pembahahasan Rancangan Undang-undang (RUU).

Kami selaku para pemuka agama menyadari bahwa ruh kehadiran agama dan kepercayaan bagi dunia adalah berdiri bagi kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam-lingkungan, karena itulah sejatinya fitrah panggilan bagi agama dan kepercayaan hadir ke tengah-tengah dunia. Tidak ada keadilan yang dibangun di atas kezaliman. Karena itu, maka kami pemuka agama dan Kepercayaan dengan ini menyatakan sikap dan MAKLUMAT: TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DAN BUKA KEMBALI RUANG PARTISIPASI PUBLIK YANG DEMOKRATIS. []

5 Oktober 2020

Hormat kami,

PARA PEMUKA AGAMA se-INDONESIA

  1. Prof. KH. Maksum Mahfudz
  2. Pdt. DR. Merry Kolimon
  3. Prof. Busyro Muqodas
  4. Engkus Ruswana
  5. Roy Murtadho
  6. Pdt. Penrad Sagian

Pemuka Agama se-Indonesia (Mohon di isi Nama, Lembaga dan Daerah):

Bangkitkan Idealisme Generasi Emas, DEMA SAA Gelar Lomba Ilmiah

Pada Minggu 9 Juli sehari yang lalu Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Studi Agama-Agama IAIN Kediri telah mengadakan event Lomba Esai bertajuk “Bangkitnya Idealisme Pemuda Menuju Generasi Emas 2045”. Tujuan dari acara ini tak lain dan tak bukan yakni untuk mengasah kreativitas menulis para mahasiswa ketika diharuskan produktif di rumah ketika masa pandemi. Maksud dari tema yang diambil dalam lomba ini yaitu fokus pada kepemudaan mengingat peran pemuda saat ini akan sangat berpengaruh pada 35 tahun yang akan datang. Kemudian apa yang harus dilakukan para pemuda saat ini yaitu harus membangkitkan idealisme mereka. Paradigma para pemudalah yang nanti menentukan apakah generasi yang akan datang lebih baik dalam arti mampu membuat sebuah perubahan positif bagi negaranya atau bahkan sebaliknya. Jadi, mulai sekarang para pemuda setidaknya harus berpikir lebih dewasa lagi dan membuang segala hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya apalagi dengan orang-orang disekitarnya.

Lomba ini dimulai pendaftaran pada tanggal 20 Juli sampai 27 Juli 2020. Tak hanya Mahasiswa Studi Agama-Agama saja melainkan para peserta di berbagai jurusan dan antar kampus turut antusias dalam event ini. Jadi dengan begitu tingkat persaingan dalam hal kreativitas menulis sangatlah ketat bagi para peserta tersendiri. Salah satu contohmya dari Mahasiswa SAA IAIN Kediri. Dia sangat terkejut dengan peserta yang ada dalam lomba ini dan membuatnya sedikit grogi. Namun, hal itulah yang menjadi motivasi bagi dirinya untuk lebih baik dalam menulis esai nanti. Kemudian berlanjut dalam proses pengumpulan karya pada tanggal 21 Juli hingga 02 Agustus 2020. Para peserta diwajibkan mengikuti aturan kepenulisan dari pihak panitia dan mengikuti beberapa syarat-syarat lain yang ada khususnya harus sesuai dengan tema yang ada. Setelah itu karya dikumpulkan lewat email yang tersedia yaitu di Gmail saaiainkediri@gmail.com. Setelah itu tahap berikutnya adalah penjurian yang dilaksanakan pada tanggal 03 sampai 07 Agustus 2020. Dalam penjurian ini dilakukan oleh 2 Dewan Juri 1 yaitu Lukman Hakim, S.I.Kom., M.Sos. Beliau adalah dosen Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri juga merupakan Koordinator Lingkar Dosen Menulis (LDM). Kemudian Dewan Juri 2 yaitu M. Thoriqul Huda, M. Fil.I. Beliau merupakan dosen Studi Agama-Agama IAIN Kediri juga seorang peneliti lepas. Dalam proses penjurian yang dinilai yaitu:

  1. Kesesuaian tema “Bangkitnya Idealisme Pemuda Menuju Generasi Emas 2045” dengan nilai 1 sampai 25
  2. Pengaturan dokumen esai pada umumnya dengan nilai 1 sampai 15
  3. Rasionalitas ide, observasi dengan nilai 1 sampai 30
  4. Kaidah penulisan, penggunaan bahasa dengan nilai 1 sampai 30

Tahap berikutnya adalah pengumuman pada tanggal 9 Agustus 2020. Dalam pengumuman ini diberitahukan lewat WhatsApp grub Lomba Esai SAA IAIN Kediri, Facebook Perbandingan Agama dan Instagram saa_iainkediri. Pengumuman tersebut menghasilkan nama-nama pemenang lomba esai. Total nilai tertinggi dari kedua dewan juri adalah juara pertama. Nama-nama tersebut ialah:

  1. Juara 1 dimenangkan oleh Ibnu Akbar Maliki dengan judul esai “Sosial Media untuk Demokrasi Indonesia: Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Era Teknologi” mendapatkan total nilai 178.
  2. Juara 2 dimenangkan oleh Binti Khoirun Nisak dengan judul “Membangkitkan Sikap Idealisme untuki Indonesia Lebih Jaya dengan Generasi Emas 2045” mendapatkan total nilai 165.
  3. Juara 3 dimenangkan oleh Dzikron Rachmadi dengan judul “Harapan Besar Bangkitnya Idealisme Pemuda Menuju Generasi Emas Indonesia 2045” mendapatkan total nilai 161.

Pengumuman tersebut disambut meriah oleh para peserta meskipun hanya sebatas online melalui grup WhatsApp. Para peserta begitu lega dengan keputusan yang ada dan sangat bersikap positif juga saling mengucapkan selamat kepada para pemenang. Ucapan selamat juga diberikan oleh Mohamad Bagus Rozikun selaku Ketua DEMA SAA IAIN Kediri. Berikut adalah pesa-pesanya:

“Saya ucapkan selamat kepada juara 1, 2 dan 3 lomba esai SAA IAIN kediri. Pesan untuk para juara yakni tetap tingkatkan terus prestasi kalian! Kemudian pesan untuk para peserta yang belum beruntung yakni jangan menyerah dan cobalah kesempatan di lain waktu.” Ketua DEMA SAA IAIN Kediri.

Kemudian salah satu juri yaitu Lukman Hakim juga menyampaikan pesan-pesan kepada para juara dan peserta:

“Kepada seluruh peserta. Saya secara khusus perlu mengapresiasi atas kerja keras dan semangat dalam menghasilkan karya. Perlombaan ini tidak boleh menjadi akhir, tapi awal pemantik untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Perlu saya sampaikan, bahwa di bawah kolong langit manapun di dunia ini, penulis yang menghasilkan karya monumental selalu punya kebiasaan membaca yang mendarah daging. Mustahil menulis bagus tanpa pernah membaca. Hal lain yang tidak kalah penting, sebagus apapun karya yang dihasilkan tapi hasil mencaplok karya orang lain itu kejahatan intelektual. Setara dengan koruptor dan pencuri. Jadi menulislah dengan proses, tak ada jalan instan untuk menjadi penulis.” Lukman Hakim (Juri).

#saamantab
#salamtoleransi
#saaiainkediri